Oleh : Savira Ayu )*

Selain mematuhi protokol kesehatan, optimalisasi vaksin juga perlu dilakukan mengingat Covid-19 masih menjadi penyakit menular yang cukup mengkhawatirkan.

Badan Intelijen Negara (BIN) terus menggencarkan percepatan vaksinasi demi memenuhi target 70%-75% populasi secara nasional. Puncak kasus positif Covid-19 diperkirakan sudah terlampaui, namun justru target vaksinasi harus dicapai agar tidak ada pembalikan fenomena.

Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan, percepatan vaksinasi diperlukan untuk memastikan keberlangsungan fenomena penurunan positivity rate nasional. Data 4 Maret 2022 menunjukkan, positivity rate Covid-19 di Indonesia sudah turun menjadi 16,3 persen dari 18,2 persen pada akhir Februari 2022. Pada saat yang sama, ada 15 provinsi yang mengalami penurunan kasus harian dan 8 provinsi yang melandai.

Budi menuturkan, ini merupakan data yang menggembirakan, tapi tidak boleh mengurangi kewaspadaan. Saat puncak positivity rate terlampaui, dan penurunan kasus harian terlihat, upaya pengendalian penyebaran Covid-19 justru harus dioptimalkan. Agar fenomena itu berlanjut ke titik yang paling dekat bagi Indonesia untuk aman dari pandemi.

Meski puncak positivity rate terlampaui, lanjut Budi Gunawan, tidak berarti pandemi telah berakhir. Itu hanya titik jenuh yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan vaksinasi, upaya deteksi dan mitigasi, serta disiplin protokol kesehatan.

Dalam sepekan terakhir BIN juga menggencarkan vaksinasi untuk meningkatkan capaian di kalangan anak-anak, lansia, dan umum. Vaksinasi setidaknya digelar di 12 provinsi yang disebar di puluhan titik pelayanan. Cakupan vaksinasi diperluas hingga ke pelosok desa atau pulau yang selama ini sulit dijangkau yang dikenal dengan istilah wilayah 4T; Terpencil, Terjauh, Terdalam, Terluar.

Di Kepulauan Bangka Belitung, BIN daerah (BINDA) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) hingga unit terkecil untuk melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah atau door to door.

Sementara itu di Provinsi Riau, Binda setempat menggelar vaksinasi secara serentak di enam wilayah yang juga memiliki wilayah terdalam, terjauh dan terpencil, yakni Bengkalis, Dumai, Meranti, Rohil, Rohul dan Siak. Jumlah vaksin yang berhasil disuntikkan mencapai 248.000 dosis per bulan, dengan sasaran utama anak usia 6-11 tahun dan lansia.

Kabinda Riau Brigjen TNI Amino Setya Budi mengatakan, pihaknya memakai metode terpusat dan door to door, dengan tujuan agar cakupan meluas. Dengan demikian akan terbentuklah benteng pelindung bagi masyarakat, termasuk di wilayah terjauh, terdalam dan terpencil.

Sementara itu, di Sulawesi Utara yang juga memiliki banyak kepulauan terluar di perbatasan, jajaran BIN membentuk satuan tugas tersendiri, bersinergi dengan pemerintah daerah setempat. Kabinda Sulawesi Utara Laksma TNI Adriansyah mengatakan, pihaknya mengakselerasi ke seluruh lapisan masyarakat di Sulut, termasuk mereka yang tinggal di wilayah 4T, dengan menargetkan 5.000 dosis per hari.

Perlu kita ketahui juga bahwa vaksinasi juga menjadi kegiatan yang dapat mengurangi gejala berat. Evaluasi efektifitas vaksin Covid-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi tersebut dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di Jakarta, meliputi perawat, dokter, bidan , teknisi dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mendorong pemerintah untuk terus mempercepat distribusi vaksin ke berbagai daerah. Vaksinasi dinilai sebagai langkah terbaik dalam menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity sebagai bagian dari upaya menghentikan laju penyebaran pandemi Covid-19. Menurutnya, di beberapa daerah saat ini masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi warganya.

Ia mengatakan, jika dulu banyak masyarakat yang takut mendapatkan vaksin. Ada yang masih mempertanyakan halal atau haram, apakah vaksin aman dan lain-lain, saat ini kepercayaan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi terus meningkat. Sentra vaksinasi juga mulai banyak dilaksanakan seperti di puskesmas, kantor polres hingga klinik swasta dengan bantuan tenaga medis profesional.

Vaksinasi adalah hal yang harus terus diupayakan oleh pemerintah, dengan menggencarkan vaksinasi, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Anggi Tiara)*

Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) adalah gelaran akbar yang diadakan di Indonesia tahun 2022. Ada banyak manfaat dari penyelenggaraan KTT G20, di antaranya mendorong transformasi ekonomi Indonesia.
Indonesia mendapat kehormatan besar ketika menjadi presidensi G20, karena baru pertama kali sebuah negara berkembang dipercaya menjadi tuan rumah.
Kepercayaan ini dijawab dengan perencanaan acara yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan protokol kesehatan. Ada beberapa manfaat dari presidensi G20, di antaranya transformasi ekonomi.
Pada tahun 2022 ini, tema KTT G20 adalah recover together, recover stronger. Dalam hal ini, yang diperbaiki adalah efek pandemi, terutama di bidang ekonomi. Para anggota G20 bekerja sama agar tidak lagi terkena efek pandemi secara global.

KTT G20 juga mendorong transformasi ekonomi, dan ekonomi digital memang makin booming. Bidang ekonomi bertansformasi dan dibantu oleh teknologi sehingga makin maju. Sehingga tiap anggota G20 mengalami kemajuan finansial yang sama.

Transformasi ekonomi mulai dari transaksi online sampai mata uang digital berlaku di Indonesia dan menjadi percontohan bagi negara anggota G20 yang lain. Indonesia patut bangga karena bisnis online sedang booming dan dikuti oleh negara-negara lain. Bahkan kita sudah punya UU ITE dan polisi siber sebagai perlindungan di dunia maya.

Transformasi ekonomi memang dibut2uhkan karena sangat cocok di masa pandemi, di mana banyak orang mengurangi keluar rumah, sehingga belanja secara online. Jika negara lain tidak mengikuti zaman maka akan susah karena pergerakan manusia sangat dibatasi saat pandemi.

Setelah ada booming online shop maka mereka mulai merambah pasar internasional. Di dalam forum G20 maka Presiden Jokowi beraudensi dengan banyak kepala negara, sehingga bisa melakukan lobby demi kelancaran ekspor. Akan ada banyak negara yang membuuka diri untuk produk dari Indonesia karena mereka percaya akan kualitasnya.

Negara-negara G20 percaya akan kualitas produk dari Indonesia karena mereka sudah mencobanya sendiri saat forum berlangsung. Selain itu, hanya pengusaha UMKM dan pedagang lain yang memiliki izin usaha resmi , yang bisa mengekspor produknya. Sehingga para pebisnis itu serius dan bukan hanya abal-abal. Mereka makin mendapatkan kepercayaan dari netizen di seluruh dunia.

Netizen dari Amerika Serikat dan anggota G20 lain mengetahui produk Indonesia karena pengusaha negeri ini mampu memanfaatkan internet untuk berpromosi di mana saja. Mulai dari website, email, sampai sosial media, semua digunakan demi memviralkan produknya.

Kerja sama bilateral juga diadakan demi memperlancar transformasi ekonomi Indonesia. Menko Bidang perekonomian Airlangga Hartanto sudah bertemu dengan delegasi dari Inggris untuk membahas kerja sama di bidang pertanian dan kehutanan. Kerja sama ini penting karena saling menguntungkan dan bisa memajukan kembai finansial kedua negara.

Ada banyak potensi pertanian di Indonesia yang bisa diekspor ke Inggris maupun negara lain, seperti kopi, mie instan, dll. Bahkan mie instan dari Indonesia banyak disukai oleh orang-orang di luar negeri, bukan hanya para diaspora. Semua ini berkat viralnya promosi via internet. Bukan tidak mungkin jika produk lain bisa viral juga di luar negeri.

Transformasi ekonomi menjadi satu indikator kemajuan, karena kita tidak bisa berdagang secara tradisional seperti dulu. Di era teknolobgi informasi maka semuanya wajib online.

Pada gelaran KTT G20 yang akan diadakan di Bali pada akhir tahun 2022 ini maka salah satu manfaatnya adalah adanya transformasi ekonomi. Perekonomian bertransformasi di era digital agar makin maju, sekaligus meminimalisir kontak antar manusia di era pandemi.

)* Penulis adalah mahasiswa jurusan ilmu politik UNJ

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan bahwa 89 mahasiswa Papua telah dipulangkan dan satu masih ditahan. (Sumber:Humas Polri)

Jakarta, suaratimur.id – Sebanyak 90 mahasiswa Papua yang terlibat aksi unjuk rasa berujung ricuh di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Jumat 11 Maret 2022 diamankan. 89 diantaranya kini sudah dipulangkan polisi.

“89 orang (mahasiswa Papua) sudah dipulangkan, sisa satu yang belum karena terkait dengan pemukulan Kasat Intel,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan dikutip dari laman resmi Humas Polri, Minggu 13 Maret 2022.

Sebelumnya pada Jumat 11 Maret 2022 sore kemarin, puluhan mahasiswa Papua diamankan ke Stadion Presisi Polda Metro Jaya. Mereka dikumpulkan dan di data sebelum akhirnya dipulangkan.

Di sisi lain, Zulpan menyebut pihaknya masih terus menyelidiki kasus pemukulan mahasiswa terhadap Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku nantinya bisa diberikan penindakan tegas.

“Polisi akan melakukan tindakan hukum pada aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kepada petugas,” sambungnya.

Sebagai informasi, puluhan mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak pemekaran wilayah Papua menjadi enam wilayah pada Jumat 11 Maret 2022 di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.

Enam provinsi yang diusulkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) itu antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.

Rencana pemekaran ini mengacu pada pada UU Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021.

Pemekaran diklaim untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat OAP.

Sumber: penabicara.com

Ratusan warga berjalan kaki menuju Tembagapura meminta dievakuasi ke Timika lantaran takut kehadiran KKB Papua, Minggu (8/3/2020) (Antaranews/Humas Polri)

Papua, TritonPBNews.com – Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei mendesak bupati di sejumlah kabupaten wilayah Pegunungan Tengah Papua menjalin komunikasi dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurutnya, upaya itu dapat meredam aksi kekerasan yang kerap terjadi di Papua.

“Komnas HAM sejak 2021 mendorong agar para bupati itu aktif membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok itu, sehingga para bupati harus berada di tempat. Sepanjang para bupati, ketua DPRD tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, maka kekerasan akan terus terjadi berulang kali,” kata Frits Ramandei, di Timika, Sabtu 12 Maret.

Berdasarkan informasi yang diterima Komnas HAM Papua, kasus kekerasan yang terjadi di Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak yang menewaskan delapan pekerja PT Palapa Timur Telematika (PTT) pekan lalu, didalangi oleh salah satu kelompok sipil bersenjata pimpinan Aibon Kogeya.

Kelompok tersebut beralasan melakukan kekerasan terhadap para karyawan PT PTT berkaitan dengan penolakan terhadap rencana pengelolaan Blok Wabu oleh Pemerintah.

“Mereka menuduh bahwa pembangunan proyek Palapa Ring itu dalam rangka menjadi sentra komunikasi untuk percepatan pembangunan Blok Wabu. Apa pun alasan mereka, atas nama kemanusiaan tindakan mereka tidak berperikemanusiaan. Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, ini juga kejahatan kemanusiaan,” kata Frits yang merupakan mantan jurnalis di Papua itu, melansir Antara.

Dia menyinggung tentang banyaknya korban meninggal akibat kekerasan yang terjadi terkait sengketa pengelolaan Blok Wabu di wilayah Kabupaten Intan Jaya.

Karena itu, Komnas HAM mendesak otoritas yang mempunyai kewenangan agar segera mengklarifikasi rencana kehadiran Blok Wabu tersebut.

“Blok Wabu ini sudah menelan banyak korban, sudah puluhan orang meninggal baik masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri, karena pertentangan soal rencana penambangan Blok Wabu. Ini perlu segera diklarifikasi,” ujarnya lagi.

Frits menilai tindakan kelompok kriminal bersenjata yang membantai delapan pekerja PT PTT yang tengah memperbaiki BTS 3 Telkomsel di Kampung Jenggeran, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu itu merupakan tindakan kriminalitas, sehingga harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelakunya.

Terkait hal itu, katanya lagi, Polri menjadi institusi terdepan dalam melakukan penegakan hukum.

Sumber: voi.id

Aksi warga Papua di Wamena menolak pemekaran provinsi Papua

Jakarta, Suaratimur.id — Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan rencana pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat adalah bagian dari upaya pemerintah meratakan pembangunan. Pernyataan itu merespons demonstrasi mahasiswa Papua menolak pemekaran wilayah.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan selama ini pelayanan publik hanya terpusat di ibu kota provinsi. Pemerintah berharap pemekaran provinsi akan mendistribusikan pelayanan ke berbagai penjuru Papua.

“Kebijakan DOB (daerah otonomi baru) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir 4 kali lipat Pulau Jawa ini,” kata Jaleswari melalui keterangan tertulis, Jumat (11/3).

Jaleswari memahami jika ada masyarakat Papua yang menolak. Dia menilai unjuk rasa untuk menolak pemekaran provinsi adalah kegiatan yang sah dalam demokrasi.

Meski demikian, dia berpendapat unjuk rasa perlu dilakukan dengan damai. Dia kecewa dengan demonstrasi mahasiswa Papua di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta yang berujung ricuh.

“Silakan menyalurkan aspirasi karena ini adalah negara demokrasi, tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat Papua menggelar demonstrasi menolak pemekaran provinsi. Unjuk rasa itu dilakukan di Wamena pada Kamis (10/3).

Aksi serupa juga dilakukan di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dan Kantor Kementerian Dalam Negeri hari ini. Aksi di Jakarta berujung pada bentrokan massa aksi dengan kepolisian. Sejumlah demonstran dibawa ke Markas Polda Metro Jaya.

Warga Papua menolak pemekaran provinsi karena pemerintah pusat tidak melibatkan masyarakat. Mereka menilai kebijakan ini ditentukan pemerintah pusat secara sepihak.

Rencana pemekaran provinsi di Papua bergulir bersamaan dengan revisi UU Otonomi Khusus Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut provinsi baru akan bernama Papua Selatan.

sumber : cnnindonesia.com

Presiden Joko Widodo beserta rombongan memberi keterangan pers di atas Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua

Jakarta, Suaratimur.id – Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beberapa daerah di Indonesia mendapatkan keistimewaan alokasi dana khusus.

Dengan kata lain, hal ini tidak berlaku untuk daerah lainnya.

Ada sejarah yang melatarbelakangi pemerintah pusat memberikan dana khusus kepada daerah-daerah tersebut.

Dana khusus tersebut bisa dipakai untuk berbagai keperluan, dari pembangunan infrastruktur hingga membiayai pelestarian kebudayaan.

Dari empat daerah yang mendapat dana khusus tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Aceh.

Apa yang melatari Papua dan Papua Barat mendapat dana khusus tersebut? Simak ulasannya;

Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Guna mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah mengucurkan dana Otsus.

Dana Otsus adalah dana bantuan hibah Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi tertentu. Dana Otsus diberikan Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi status Otonomi Khusus.

Dana Otsus Papua terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Pada 2015, dana Otsus untuk Papua senilai Rp 4,9 triliun dan Papua Barat Rp 2,1 triliun.

Dana Otsus terus ditingkatkan hingga tahun 2020 menjadi Rp 5,9 triliun untuk Papua dan Rp 2,5 triliun untuk Papua Barat.

Terbaru di 2022, dana Otsus adalah sebesar Rp 8,5 triliun yang dibagi untuk Papua dan Papua Barat.

Sebagaimana diketahui, Papua dan Papua Barat sudah mendapatkan dana Otsus sejak tahun 2002 atau setelah era Reformasi di Indonesia.

Selain dana Otsus, dana tambahan infrastruktur juga diberikan. Total dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan Rp 3 triliun pada 2015, meningkat menjadi Rp 4,7 triliun pada APBN 2020.

Percepatan peningkatan kesejahteraan warga Papua juga menjadi prioritas pemerintah di era reformasi. Salah satu caranya, pemberlakuan Otsus sejak 2001.

Semenjak pertama kali disalurkan, total dukungan dana yang disalurkan meningkat dari waktu ke waktu.

Pada 2002, baru sebesar Rp 1,38 triliun, sementara tahun 2020, menjadi Rp 13,05 triliun Artinya, terjadi peningkatan signifikan, hingga 10 kali lipat semenjak dana ini digulirkan.

Bagi Papua, pemberian dana Otonomi Khusus sebesar itu jelas berkontribusi signifikan bagi penerimaan daerah.

Setidaknya, dengan acuan besaran total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Papua 2019 yang sebesar Rp 13,9 triliun, 93 persen didukung pendapatan daerah yang diperoleh dari dana Otsus.

Dukungan dana Otsus sejatinya ditujukan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Pengelolaan dana tersebut menjadi kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Di dalam situs Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Papua terinci alokasi pemanfaatan dana Otsus tersebut.

Di antaranya, terdapat pos anggaran untuk program-program yang disetujui bersama antara provinsi dan kabupaten.

Pada tahun lalu, sebanyak sepertiga dari dana Otsus Papua dialokasikan pada program bersama.

Pemanfaatannya digunakan untuk menjalankan program-program bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa unggul.

Selain itu, terdapat program perbaikan kesehatan masyarakat, perumahan, keagamaan, hingga perlindungan sosial.

Di luar program bersama, terdapat program-program inisiatif khusus provinsi ataupun daerah. Porsinya, dua pertiga dari dana Otsus.

Seluruh alokasi dana tersebut didistribusikan ke provinsi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Selanjutnya, setiap daerah memanfaatkan dana guna menjalankan program-program yang menjadi riil dihasilkan dari inisiatif dan kebutuhan warga setempat.

sumber : tribunnews.com