Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memulihkan sektor ekonomi dan pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.

“Momentum (IPU) di Bali, kita melihat yang terpenting adalah bagaimana kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah mampu mengelola tantangan pandemi COVID-19 ini secara baik, sehingga diharapkan momentum IPU ini menjadi pembukaan pemulihan kembali ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata,” ungkap Putu Supadma dalam beberapa waktu lalu di Jakarta.

Menurut dia, momentum IPU ke-144 yang diselenggarakan pada 20-24 Maret di Nusa Dua, Bali, juga akan digunakan untuk membangkitkan kembali pariwisata Indonesia.

“Bali sudah siap, bandara sudah siap, masyarakatnya sudah siap, destinasi sudah siap, hotel sudah siap dan kita sudah semua siap. MICE-nya sudah siap. Kita tinggal segerakan dan beranikan. Justru itu gayung bersambut. Pemerintah sudah mengatakan tidak adanya karantina di Bali, langsung (datang) bisa,” katanya.

Sementara Puan Maharani selaku Ketua DPR RI mengatakan, bahwa
sebagai tuan rumah, DPR RI telah mempersiapkan pelaksanaan IPU sebaik mungkin. Ini agar penyelenggaraan IPU ke-144 itu akan menjadi ajang untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia.

“Kalau event ini berjalan dengan baik tentunya membawa nama Indonesia dan Bali dengan citra yang positif,” ungkap Puan.

Sebagai informasi, IPU ke-144 tahun 2022 ini mengangkat tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”.

Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas, karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.

Selain itu, terdapat juga agenda turunan dalam pembahasan tersebut mengenai pandemi Covid-19 saat ini.

Puan menerangkan lebih lanjut bahwa IPU ke-144 siap membuka ruang diskusi mengikuti dinamika yang akan dibahas sesuai dengan aturan persidangan.

Oleh : Abdul Hakim )*

Penguatan moderasi beragama diyakini efektif untuk mencegah radikalisme. Jika semua orang memahami makna penting moderasi beragama, maka diharapkan akan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan maupun menangkal paham radikal.

Kelompok radikal dan teroris makin menyebar dan mereka mampu menyebarkan ideologinya di dunia maya, karena paham bahwa saat ini anak-anak muda memanfaatkan teknologi tersebut. Penyebaran radikalisme di media sosial merupakan cara kelompok radikal mendapatkan kader-kader baru dengan cukup mudah. Pencegahan penyebaran radikalisme di dunia maya belum semudah di dunia nyata karena cakupannya sangat luas, dan masyarakat diharap untuk ikut menghalaunya juga.

Salah satu cara efektif untuk mencegah radikalisme adalah dengan moderasi beragama. Muh Iqra Zulfikar Wisnu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan menyatakan, “Moderasi beragama adalah kebutuhan di tengah-tengah krisis humanisme dan isu radikalisme saat ini. Peran pemuda sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan kepada sesama pemuda.”

Dalam artian, isu radikalisme sudah begitu dahsyatnya sehingga amat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Untuk mengatasinya maka kita butuh penguatan moderasi beragama. Di mana umat beribadah dan beragama dengan moderat dan tidak ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Dengan begitu maka mereka akan sadar bahwa kelompok radikal itu salah karena memakai cara-cara ekstrim seperti sweeping tanpa izin dan pengeboman.

Jika semua orang memahami moderasi beragama maka mereka sadar bahwa terlalu ekstrim itu tidak baik karena Tuhan tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Jika umat taat beribadah maka mereka tidak akan melakukan tindakan ekstrim seperti yang dilakukan oleh kelompok radikal, yang selalu kepanasan saat menjelang hari raya umat dengan keyakinan lain.

Saat umat memahami moderasi beragama maka mereka tidak mau mengikuti langkah kelompok radikal dan teroris yang intoleran. Namun umat memahami bahwa perbedaan itu indah dan toleransi sudah diajarkan sejak zaman nabi. Beliau berdakwah dengan sangat lembut dan tidak berangasan seperti para anggota kelompok radikal. Bahkan nabi diriwayatkan selalu menyuapi orang buta, padahal ia memiliki keyakinan yang berbeda.

Anak-anak muda juga jadi garda depan dalam melawan radikalisme. Mereka mempromosikan moderasi beragama, terutama di media sosial, karena bagus untuk media promosi. Para pemuda bisa menjelaskan apa arti moderasi beragama dan bagaimana cara mengimplementasikannya, agar masyarakat paham bagaimana cara melakukannya. Dengan begitu maka mereka tidak akan teracuni oleh radikalisme.

Muh Iqra Zulfikar Wisnu melanjutkan, “Di dalam kitab suci ada berbagai perintah untuk tidak merusak hubungan sosial dengan alasan berbagai perbedaan. Misalnya ada ayat yang melarang kita untuk memaki simbol sakral agama lain.”
Dalam artian, jika seseorang memahami moderasi beragama maka ia sadar bahwa ketaatan bukan hanya dengan cara beribadah dan menjalin hubungan baik dengan Tuhan, tetapi juga bergaul dengan santun kepada sesama manusia. Salat, zakat, sedekah, dan melakukan ibadah lain itu baik, tetapi alangkah baiknya jika juga networking alias bergaul juga dengan manusia, dengan sebaik-baiknya.

Dalam bermasyarakat, maka memiliki hubungan baik tak hanya bagi mereka yang memiliki keyakinan yang sama, tetapi juga berbeda. Penyebabnya karena hanya dengan toleransi maka kita bisa hidup damai dan tidak akan terprovokasi oleh hoaks atau pengaruh dari kelompok radikal. Kita bisa berbahagia dan hidup damai karena menyadari bahwa Indonesia terdiri dari banyak perbedaan yang bersatu dalam bhinneka tunggal ika.
Dengan memviralkan moderasi beragama maka akan ada banyak manfaatnya, terutama untuk mencegah radikalisme, sehingga keutuhan Indonesia dapat terus dijaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Rebecca Marian )*

Masyarakat perlu mewaspadai intervensi asing dalam isu Papua. Papua adalah bagian dari Indonesia dan tidak akan pernah berdiri sendiri sebagai suatu negara.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia memposisikan diri sebagai pihak yang netral, tidak ekstrim kiri atau kanan. Indonesia bergaul dengan negara mana saja dan dihormati oleh dunia internasional. Namun walau sudah bergaul sebaik mungkin, ada saja pihak yang malah menyerang dan menginterverensi, terutama dalam status Papua.

Salah satu pihak yang getol mengintervensi dalam hal Papua adalah Vanuatu, sebuah negara kecil di dekat Kepulauan Fiji, lautan Pasifik. Delegasi dari negara kepulauan itu menyerang delegasi Indonesia di Sidang PBB ke-76 tahun 2021 lalu. Mereka menuduh terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua sehingga wilayah itu harus dimerdekakan.

Delegasi Indonesia langsung menangkis dan menjawab bahwa tidak ada yang namanya pelanggaran HAM. Tuduhan itu hanya fitnah keji karena memang tidak pernah ada pembunuhan massal atau penjajahan seperti yang disebut oleh Vanuatu dan pihak lain.

Masyarakat harus waspada akan interverensi asing dalam isu Papua, terutama mereka yang tinggal di Bumi Cendrawasih. Pihak asing tidak semuanya bersahabat, malah ada yang sengaja menaikkan kembali isu Papua di forum internasional, dengan tujuan mendapatkan dukungan dalam free Papua.

Jim Peterson, peneliti dari Leperssi menyatakan, “Kita harus mewaspadai keterlibatan adanya pihak asing dalam propaganda Papua merdeka. Saya juga mendukung TNI untuk menindak tegas pihak manapun yang mendukung kelompok separatis.”

Selain Vanuatu, juga ada pihak lain yang memprovokasi asing agar mendukung pembelotan Papua. Benny Wenda, Ketua OPM (organisasi Papua merdeka) pernah menggalang dukungan dari masyarakat di London, Inggris. Ia mengadakan demonstrasi dan menuntut free Papua. Bahkan ia merayu desainer senior Vivienne Westwood untuk mendukung demonya.

Diaspora (masyarakat Indonesia di luar negeri) wajib meluruskan hal ini, karena mereka jadi duta tidak resmi Indonesia. Mereka bisa menjelaskan kepada masyarakat di luar negeri bahwa perbuatan Benny itu salah, karena ia adalah seorang pemberontak. Lagipula, Benny bukan lagi seorang WNI.

Masyarakat di Indonesia diminta untuk tidak terprovokasi karena itu memang tujuan mereka, untuk mengacaukan kedaulatan Indonesia. Kehadiran aparat di Papua adalah untuk menjaga masyarakat dengan Operasi Damai Cartenz, agar kelompok separatis dan teroris alias KST, tidak mengganggu warga sipil.
Dengan penjagaan dari aparat maka rakyat merasa aman dari terkaman KST.
Tidak benar jika kehadiran aparat malah membuat masyarakat takut, karena mereka datang untuk mengamankan Papua. Kehadiran tentara dan polisi adalah untuk menjaga kedaulatan negara. Bukan untuk mengubah wajah Papua menjadi seperti di Tanah Rencong, ketika ada daerah operasi militer Aceh yang berlaku saat orde baru. Jadi, warga di luar Papua jangan tersulut oleh fitnah pihak asing.

Papua adalah bagian dari Indonesia dan sudah resmi, baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut hukum nasional maka Papua jadi provinsi di Indonesia, karena mayoritas rakyatnya ingin bergabung dengan Indonesia, setelah ada penentuan pendapat rakyat tahun 1969. Sementara menurut hukum internasional, seluruh wilayah bekas jajahan Belanda menjadi milik Indonesia, termasuk Papua.

Masyarakat di Papua juga diharap tidak terprovokasi oleh pihak asing, karena mereka adalah WNI jadi harus setia pada NKRI. Pemerintah sudah memberi banyak sekali infrastruktur untuk Papua, apalagi di era pemerintahan Presiden Jokowi warga asli sana sangat diperhatikan.

Kita harus mewaspadai intervensi asing yang ingin ikut campur dalam isu Papua. Papua adalah provinsi resmi di Indonesia dan tidak akan pernah merdeka. Penyebabnya karena wilayah tersebut sudah sah di mata hukum nasional dan internasional.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Astrid Widia )*

Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi keberbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat pun diimbau untuk mengikuti program vaksinasi lengkap yang ampuh menekan risiko long Covid-19.
Vaksinasi adalah hal yang wajib dilakukan saat pandemi, karena bisa memperkuat ketahanan tubuh dari Corona. Selain itu, jika mayoritas penduduk Indonesia sudah divaksin, maka akan terbentuk kekebalan kelompok sehingga kondisi pandemi bisa diakhiri.
Masyarakat sudah sadar bahwa vaksin amat penting, tak heran mereka tertib untuk divaksin di RS atau Puskesmas.
Vaksin yang diperlukan oleh tubuh bukan hanya satu kali tetapi sampai 2 kali, dan jarak antar suntikan adalah 6 bulan. Jika lebih maka harus disuntik ulang untuk mendapatkan kembali khasiatnya. Setelah itu ada vaksin ketiga alias booster yang menyempurnakan, sehingga kekebalan tubuh akan makin kuat. Baru dibilang lengkap dan kita siap bertahan di masa pandemi, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan.

Selain menghindarkan dari Corona, vaksinasi lengkap juga menekan risiko long Covid. Vaksinasi lengkap bisa menekan risiko long Covid karena manusia memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat jika sudah 2 kali diinjeksi vaksin. Ayo vaksin karena masih gratis dan 100% halal.

Studi dari Badan Keamanan Kesehatan Inggris menemukan bahwa orang yang sudah divaksin lengkap (2 dosis) lebih kecil mengalami long Covid alias gejala Corona berkepanjangan. Long Covid adalah kondisi di mana tubuh merasa sakit dan bergejala, padahal sudah dinyatakan negatif. Ketika sakit maka rasanya bingung, harus minum obat atau cukup istirahat dan mengkonsumsi suplemen.
Oleh karena itu lebih baik vaksin daripada menderita long Covid.
Efek dari long Covid-19 bisa berlangsung dari seminggu hingga berbulan-bulan. Gejalanya antara lain mudah lelah, sesak nafas, pusing, nyeri sendi, insomnia, kesemutan, sakit telinga, dan diare. Anda tentu tidak mau kena long Covid dan terinfeksi Corona, bukan? Alangkah tidak enaknya ketika tubuh tepar selama waktu yang lama, oleh karena itu jangan lupa vaksin dan tetap disiplin dalam protokol kesehatan.

Manusia yang divaksin memang sehat tetapi ketika ia punya komorbid dan daya tahan tubuhnya turun, serta lalai dalam protokol kesehatan, maka bisa kena Corona. Jangan bilang kalau percuma vaksin karena vaksin tetap berfungsi melindungi tubuh. Ketika apes kena Corona maka risiko kematian tidak akan terjadi karena imunitas tubuhnya lebih tinggi.

Memang bisa saja yang sudah divaksin terinfeksi virus Covid-19 saat lupa dan menurunkan masker di tempat umum. Akan tetapi walau kena Corona, tetapi orang yang sudah divaksin akan lebih cepat sembuh dan gejalanya hanya ringan. Di antaranya jarang yang kena anosmia dan tidak kena sesak nafas yang berat, dan hanya 30% yang mengalami demam tinggi.

Jangan mengambil risiko untuk kena Corona dengan gejala berat lalu kena long Covid-19, karena pasti rasanya tidak enak. Saat ingin tidur malah kesusahan dan sendi rasanya kaku sekali.
Jangan tolak vaksin karena jika kena Corona maka risiko terbesarnya adalah kematian. Pandemi memang memakan korban tetapi jaga nyawa ini agar tidak tercabut oleh malaikat, dengan vaksin dan disiplin protokol kesehatan.
Vaksinasi lengkap (sampai 2 kali) dan booster bisa menekan risiko long Covid.
Tubuh akan lebih sehat dan kuat, dan ketika kena Corona maka hanya bergejala ringan. Segeralah vaksin jika belum mendapatkannya, karena vaksin melindungi diri di masa pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar Pemerintah memindahkan IKN. Relokasi tersebut mendapat respons positif para investor besar diantaranya Softbank meskipun pada akhirnya mengundurkan diri.

Salah satu investor IKN yakni SoftBank diketahui mundur berinvestasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pengunduran tersebut tidak mempengaruhi investasi karena pembangunan IKN terus berjalan.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menuturkan, pada prinsipnya pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Namun, porsi pembiayaan APBN diupayakan seminimal mungkin.

Sidik mengatakan, komitmen pihak di luar pemerintah terkait pembiayaan sejauh ini dikatakan masih dalam tahap awal. Dia berujar bahwa dalam realisasinya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah. Pemerintah juga tidak akan bergantung pada satu calon investor saja. Sejauh ini, sebagaimana telah diberitakan sejumlah potential investor berminat berinvestasi untuk program pembangunan IKN.

Sidik menyebutkan, kelembagaan, termasuk struktur organisasi Otorita IKN akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi salah satu peraturan turunan prioritas amanat UU IKN. Dalam pernyataanya SoftBank mengatakan, “Kami tidak berinvetasi dalam proyek ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund.

Pada akhir Januari 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pendanaan pembangunan IKN salah satunya akan mengandalkan pemanfaatan aset-aset negara. Pada taham pertama hingga 2024, Bappenas mencatat pembangunan IKN membutuhkan modal sekitar Rp 110 triliun.

“Skema pendanaan pertama, akan kita optimalkan aset-aset negara yang tidak dijual, Musalnya Gedung Bappenas,” Tutut Suharso. Adapun aset-aset gedung kementerian dan lembaga yang ditinggal pindah ke Kalimantan Timur bakal disewakan kepada pihak swasta.
Pemerintah juga akan memikirkan pelbagai cara untuk meningkatkan nilai aset-aset tersebut guna memperkuat dukungan terhadap proses pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Pemerintah juga tengah bersiap mencari investor untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Penjajakan investasi mulai dilakukan untuk menarik minat investor pada proyek IKN tersebut.

Sementara itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah menekankan bahwa pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, harus terus berlanjut siapapun pemimpin negara yang kelak akan menggantikan Presiden Jokowi. Mengingat bahwa pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara telah diatur dalam Undang-Undang No 3/2022 tentang ibu kota Negara.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil kunjungannya ke Riyadh, Arab Saudi beberapa waktu lalu kepada Presiden RI Joko Widodo.

Dalam laporannya, Luhut menyampaikan Pangeran Muhammad bin Salman tertarik untuk bekerjasama dalam beberapa proyek, antara lain pembangunan ibu kota negara (IKN), suplai minyak mentah untuk petrokimia, hingga mangrove dan terumbu karang.

Dalam keterangan resminya, Luhut memaparkan, “Mereka masuk dalam sovereign wealth fund kita. Jadi PIF (The Public Investment Fund) mereka akan masuk di berbagai macam proyek. Presiden juga sudah memutuskan untuk membentuk seperti task force, untuk itu, nantinya tim tersebut akan langsung bekerja dan berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi.

Tim tersebut akan berangkat kembali ke Riyadh untuk melakukan perundingan-perundingan teknis dengan pihak Riyadh. Diharapkan satu hingga dua minggu setelah perundingan tersebut, pihak Riyadh akan datang ke Indonesia untuk membicarakan teknis setiap proyek dan melihat potensi proyeknya.

Mundurnya SoftBank tidak mengganggu investasi di IKN mengingat Pemerintah terus melaksanakan penjajakan dengan negara-negara Timur Tengah. Bahkan, Pangeran Muhammad bin Salman dari Arab Saudi tertarik untuk bekerja sama dalam pembangunan IKN. Ketertarikan tersebut menandakan investor asing masih antusias dan berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan publik diharapkan tidak terpengaruh oleh isu mundurnya SoftBank dari proyek IKN.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Jakarta – Presiden International Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco mengungkapkan apresiasinya kepada Indonesia yang bersedia menjadi tuan rumah IPU tahun 2022.

Menurut Duarte, Indonesia akan dapat menjadi tuan rumah yang baik karena kapasitas Indonesia yang tidak diragukan lagi dengan berbagai pengalaman kegiatan – kegiatan bertaraf Internasional yang pernah diselenggarakan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden IPU Duarte Pacheco saat courtesy call dengan Dubes Indonesia untuk Portugal, Rudy Alfonso (16/3/2002).

Saat courtesy call antara Dubes Indonesia untuk Portugal, Rudy Alfonso dengan Presiden International Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco, dimana salah satu pembahasannya adalah Assembly Meeting IPU ke-144 di Bali. Rencananya Assembly Meeting IPU di Bali digelar 20-24 Maret 2022.

Dubes Rudy Alfonso menyampaikan Ketua DPR, Ibu Puan Maharani hadir di Bali secara langsung untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pertemuan tersebut. Menanggapi hal itu, Presiden IPU merasa yakin Indonesia dapat menyelenggarakan IPU ke – 144 dengan lancar.

Hingga saat ini terdapat 120 negara atau delegasi yang akan hadir pada pertemuan IPU ke-144 dan kemungkinan jumlah tersebut masih akan bertambah lagi, ujar Duarte.

Presiden IPU berharap Amerika Serikat dapat bergabung menjadi anggota IPU. Hal tersebut tentunya akan semakin memperkuat IPU jika Amerika Serikat bersedia masuk dalam keanggotaan IPU.
Selain membahas persiapan dan penyelenggaraan IPU Assembly Meeting, Dubes Rudy Alfonso dan Duarte Pacheco juga membicarakan mengenai situasi yang terjadi di Ukraina dan harapannya agar perdamaian dapat segera terlaksana.

Dalam pertemuan tersebut juga disinggung mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Portugal termasuk keinginan untuk mengaktifkan kembali Grupo Parlementar de Amizade Portugal – Indonesia (Indonesia – Portugal Friendship Group) dan menitikberatkan adanya kesamaan antara Portugal dan Indonesia dalam sektor pariwisata.

Presiden IPU mengatan pada masa sebelum pandemi, setiap tahunnya Portugal dikunjungi oleh lebih dari 24 juta orang wisatawan. Angka tersebut merupakan dua kali lipat dari penduduk Portugal yang berjumlah lebih dari 10 juta orang. Namun setelah pandemi, wisatawan asing yang berkunjung ke Portugal hanya mencapai 2 juta orang.

Menanggapi hal tersebut, Dubes RI Rudy Alfnso menjelaskan momentum pertemuan IPU di Bali ini disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Bali karena akan membantu memulihkan kembali sektor pariwisata dan perekonomian Bali.

Sementara itu, rencananya Duarte Pacheco yang terpilih menjadi Presiden IPU pada November 2020, akan hadir di pertemuan IPU ke -144 bersama 5 orang Anggota Parlemen Portugal lainnya.

Oleh : Dwi Pangestu )*

Indonesia terpilih untuk menggelar Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali. Kepercayaan tersebut menunjukkan kepemimpinan Indonesia di pentas global dalam mengatasi berbagai persoalan.

Jazuli Juwaini selaku anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, mengatakan bahwa penyelenggaraan kongres IPU adalah ajang bagi Indonesia untuk ambil bagian dalam upaya menyelesaikan berbagai krisis dunia. Jazuli menjelaskan, berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini ialah persoalan ekonomi, pandemi Covid-19, perubahan iklim, energi, kesetaraan dan keadilan, hingga kemanusiaan.

Sebagai wakil rakyat, Parlemen harus dapat memainkan peran strategis untuk menyuarakan nurani dunia demi mewujudkan damai, adil dan sejahtera.

Dirinya mengatakan isu yang tak kalah penting adalah isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia juga menjadi pembahasan penting, selain soal perubahan iklim yang menjadi tema besar IPU ke-144.

Dalam kesempatan ini, gelaran IPU ke-144 di Nusa Dua Bali yang akan berlangsung pada 20-24 Maret 2022 akan mengusut tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah memastikan bahwa sebanyak 115 negara akan turut serta hadir dalam acara IPU. Total 1.000 peserta yang nantinya akan mengikuti perhelatan forum parlemen dunia tersebut.

Sebagai tuan rumah, DPR RI juga turut menyiapkan pelaksanaan IPU dengan sebaik mungkin. Puan juga mengatakan bahwa IPU ke-144 di Indonesia akan menjadi ajang yang dapat meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia.

Dengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Masalah global harus diselesaikan bersama, dan penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan global.

IPU Assembly juga mendorong partisipasi perempuan yang tinggi sesuai dengan komitmen IPU untuk mendorong kesetaraan gender. IPU juga mengedepankan prinsip partisipasi inklusif dan pemberdayaan. Keberhasilan DPR dalam menyelenggarakan event besar ini juga akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pelaksanaan IPU ke-144 di Bali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menyuarakan dan mendorong terwujudnya perdamaian dunia.

Dirinya menilai, konflik Rusia-Ukraina berdampak luas pada kemanusiaan karena lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi, belum lagi korban jiwa yang jatuh di kedua belah pihak. Sehingga peran diplomasi perlu dilakukan Indonesia dalam sidang IPU untuk mendorong terwujudnya perdamaian di dunia, karena parlemen harus menjadi bagian dari mencari solusi.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional Sekretariat Jenderal DPR RI Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti menjelaskan, selama empat hari pelaksanaan IPU tersebut, akan berkomitmen menerapkan agenda yang berpihak pada alam atau disebut dengan green agenda.

Dengan diterapkannya green agenda, maka selama pelaksanaan IPU tersebut, para delegasi dari berbagai negara juga akan dikurangi mobilitasnya yang dapat menghasilkan emisi karbon, seperti penggunaan bus. Sehingga Para delegasi akan didorong lebih banyak berjalan kaki.

Tentu saja kepemimpinan Indonesia akan diuji dalam perhelatan IPU, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan jumlah peserta yang akan hadir diperkirakan sekitar 1.500 orang. Pertemuan terakhir di Madrid tersebut telah dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. Tentu saja ini berkaitan dengan kemampuan Indonesia dalam meng-handling para delegasi, terutama dalam pelaksanaan dan protokol kesehatan, sehingga mereka make sure perjalanan dari negara masing-masing menuju Bali itu tidak terlalu rumit.

IPU adalah gelaran internasional yang mempertemukan anggota parlemen dari berbagai negara, tentu saja beragam diplomasi bisa dilakukan, dan Indonesia harus siap menunjukkan kemampuannya dalam memimpin event tersebut di pentas global.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Celia Ramadhani )*

Pemerintah bergerak cepat mengakhiri krisis dengan menyalurkan minyak goreng subsidi di Pasar. Masyarakat pun tidak perlu khawatir karena minyak goreng saat ini sudah banyak tersedia, utamanya menjelang bulan Ramadhan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Kamis (17/3) menyampaikan langkah terbaru pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Terdapat dua hal yang saat ini telah dilakukan Pemerintah. Pertama, Pemerintah memastikan bahwa minyak goreng murah yang disubsidi sudah kembali tersedia di pasar. Kedua, konsumen yang ingin membeli minyak goreng premium sudah dapat mengakses barang tersebut di pasar modern. 

Langkah positif pemerintah ini diputuskan dalam rangka menjamin ketersediaan komoditas minyak goreng untuk masyarakat. Pemerintah mengakui ada ketidakpastian situasi dunia yang menyebabkan kenaikan harga pasokan energi dan pangan. Hal ini mengakibatkan adanya kelangkaan ketersediaan minyak goreng, termasuk ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) untuk minyak goreng. Pemerintah pun sudah menggelar pertemuan dengan para produsen minyak goreng dan menginstruksikan untuk segera menyalurkannya kepada masyarakat.

Pemerintah terus berinovasi untuk menjaga rantai pasokan dan stabilitas harga minyak goreng agar dapat terus dikonsumsi masyarakat. Seperti diketahui, Pemerintah kini telah menghapus kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng. Pemerintah pun menggelontorkan subsidi untuk minyak goreng Rp 14 ribu dalam bentuk curah.   Di sisi lain, Pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan operasi pasar hingga penindakan tegas terhadap penimbun minyak goreng.

Langkah hukum terhadap para penimbun minyak goreng, juga menjadi perhatian bagi pemerintah yang bertindak tegas. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Ahmad Ramadhan bahwa para pelaku usaha yang terbukti menimbun minyak goreng bisa dikenakan ancaman penjara dan denda. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Ketika ada yang menimbun minyak goreng, jangan ada lagi yang mengikuti jejaknya karena bisa membuat harga meroket. Selain terkena ancaman hukuman penjara, maka para penimbun juga akan mendapat hukuman sosial dari masyarakat.

Saat pandemi, masyarakat sudah kesusahan karena ekonominya lemah. Keadaan ini jangan makin diperparah dengan harga minyak goreng yang naik, karena akan makin menyusahkan. Oleh karena itu pemerintah berusaha menstabilkan harganya, apalagi jelang Ramadhan dan Idul Fitri di mana banyak kalangan yang membutuhkannya.

Pemerintah akan menelusuri mengapa minyak goreng sampai langka di pasaran sehingga harganya naik. Distribusi dari pabrik memang lancar, tetapi kemampuan supermarket terbatas sehingga pembelian dibatasi. Sisa distribusinya akhirnya disalurkan ke pasar-pasar tradisional.

Saat  minyak goreng langka dan harga jadi naik maka bisa jadi ada oknum yang bermain di belakangnya. Penelusuran terus berlanjut agar alur distribusi jadi lancar, sehingga minyak goreng selalu tersedia, baik di marketplace, supermarket, maupun pasar tradisional. Saat pasokannya lancar tentu semua toko menjual dengan harga normal.

Pemerintah berusaha agar harga pangan dan sembako selalu stabil. Ketika ada kabar bahwa minyak goreng langka maka langsung ada operasi pasar di seluruh Indonesia. Pemerintah bergerak cepat untuk menyuplai pasokan sembako agar harganya stabil, dijual sesuai HET yang ditetapkan, dan tidak menyusahkan masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute