Oleh : Moses Waker )*

Masyarakat mengecam provokasi dan aksi brutal Kelompok Separatis dan teroris (KST) Papua yang telah menyebabkan kerusuhan masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Yahukimo beberapa hari yang lalu. Mereka telah membuat kerugian materiil yang amat besar sekaligus membuat banyak orang ketakutan.

Pemekaran wilayah di Papua adalah usaha untuk memajukan wilayah Bumi Cendrawasih. Untuk daerah seluas Papua, memiliki dua provinsi juga amat kurang karena akan agak menyusahkan bagi warga sipil untuk mengurus administrasi ke ibu kota provinsi. Akan tetapi rencana pemekaran ini malah ada yang menentang, dan didemo oleh sekumpulan orang yang kena provokasi oknum.

Demo di wilayah Dekai, Yahukimo pada 15 Maret 2022, berakhir dengan sangat ricuh. Pasca unjuk rasa malah ada sejumlah bangunan hingga kantor pemerintahan terbakar. Belum dihitung berapa kerugian materiil akibat demo ini. Yang lebih mengenaskan lagi, dalam peristiwa tragis ini ada dua korban jiwa.
Kombes Musthofa Kamal, Kabid Humas Polda Papua menyatakan, “Di dekat Kantor Kominfo, Dekai, ada orasi selama 3 jam dari Kominfo. Namun ada gesekan yang menyebabkan demo berakhir dengan rusuh. Diduga ada provokasi sehingga terjadi pembakaran sejumlah gedung.”

Lantas siapakah provokatornya? Kombes Faizal Ramadhani, Direskrimum Polda Papua menyatakan, “Ada dugaan keterlibatan KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang menunggangi demo itu. Penyebabnya karena ada beberapa pendemo yang memakai atribut KNPB.”
Komite Nasional Papua Barat adalah organisasi yang dibentuk sejak tahun 1961 yang ingin membelot dari Indonesia. Mereka terkait dengan OPM (organisasi Papua merdeka) dan KST (Kelompok separatis dan teroris). Jika ada pentolan KNPB yang merusuh dipastikan mengajak juga anggota KST.

Masyarakat mengecam KST dan KNPB karena mereka memprovokasi warga Dekai untuk menolak pemekaran wilayah. KST memang selalu menolak program-program pemerintah, termasuk penambahan provinsi di Papua. Pasalnya, mereka merasa Papua sedang dijajah oleh Indonesia, padahal yang benar adalah Papua provinsi resmi di NKRI.

Pengecaman amat wajar karena KST dan KNPB memprovokasi masyarakat sampai membakar gedung, sungguh suatu perbuatan yang nista dan merugikan. Padahal pemekaran wilayah adalah demi kemaslahatan masyarakat Papua.
KST dan KNPB hanya bisa mendemo dan merusak tetapi tidak memberikan solusi nyata bagi Papua. Apa yang bisa mereka beri kepada masyarakat? Hanya janji manis tentang kemerdekaan yang ternyata hanya omong-kosong. Jika mereka ingin jadi pemimpin, malah memberi contoh buruk dan provokasi.

Masyarakat juga heran mengapa KST dan KNPB menentang penambahan provinsi. Padahal pemekaran wilayah amat bermanfaat karena jika provinsi bertambah maka dana APBD bertambah juga. Otomatis masyarakat akan lebih sejahtera karena uang itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dan berbagai fasilitas penting bagi rakyat di Bumi Cendrawasih.

Jika ada pemekaran wilayah maka juga akan dibangun jalan raya yang representatif, jembatan, gedung sekolah, dan fasilitas lain bagi masyarakat Papua. Tentu ada banyak manfaatnya. Namun rencana baik ini malah ditentang habis-habisan.

Entah apa alasan KST sampai hati menembak warga saat demonstrasi di Dekai yang notabene saudara sesukunya sendiri. Oleh karena itu mereka jadi public enemy dan tidak mendapat simpati sama sekali dari masyarakat asli Papua. Pemekaran wilayah adalah program yang positif tetapi malah ditolak oleh mereka.

Provokasi KST dan KNPB amat menyengsarakan karena menimbulkan kerugian materil dan juga korban jiwa. Masyarakat mengecam tindakan kelompok separatis tersebut karena merugikan pemerintah daerah dan membuat nyawa orang lain jadi hilang. KST memang harus diberantas agar tidak lagi membuat masyarakat ketakutan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Pemerintah terus berinovasi dalam menstabilkan harga maupun pasokan minyak goreng di Pasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memotong keuntungan ekspor Minyak Goreng.

Untuk bisa membuat harga minyak goreng di pasaran kembali menjadi stabil, Pemerintah kini mengambil sebuah kebijakan untuk memotong keuntungan dari ekspor. Namun demikian, saat ini harga minyak goreng sendiri tidak langsung serta-merta menurun, melainkan masih membutuhkan waktu. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin).

Tentu pernyataan optimis yang diberikan oleh Kabin bukanlah tanpa alasan, pasalnya memang belakangan Pemerintah berusaha untuk mengatasi kelangkaan stok minyak goreng supaya stok di pasar kembali melimpah sehingga perlahan harganya bisa mulai stabil. Memang untuk saat ini masih terjadi yang namanya turbulensi di pasar, namun nanti keseimbangan harga akan menemui titiknya sendiri ketika jumlah antara pasokan dan permintaan menjadi stabil.

Upaya itu tentunya digencarkan oleh Pemerintah sesaat setelah terjadinya kelangkaan minyak goreng yang sangat berdampak bagi masyarakat hingga warga rela mengantre hanya demi bisa membeli minyak goreng. Dikabarkan untuk saat ini stok minyak goreng kemasan di pasaran sudah mulai melimpah meski dengan harga yang memiliki selisih antara Rp 6 ribu hingga Rp 12 ribu lebih tinggi dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebelumnya telah dicabut, yakni Rp 14 ribu.

Kepala BIN kembali menegaskan bahwa meroketnya harga minyak goreng yang saat ini tengah terjadi tidak bisa serta-merta dianggap bahwa hal itu dikarenakan kebijakan Pemerintah untuk mencabut HET. Pasalnya ternyata memang kenaikan harga sudah terjadi jauh sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, yang mana juga akibat dari kondisi umum industri minyak nabati dunia.

Beberapa permasalahan yang turut serta mempengaruhi stok dalam industri minyak nabati dunia tersebut antara lain, adanya pandemi Covid-19 yang memang sudah 3 tahun belakangan menyerang dunia. Kemudian alasan kedua adalah adanya perubahan cuaca yang tentunya juga berdampak pada produksi, serta alasan selanjutnya adalah karena konflik Rusia-Ukraina. Namun di sisi lain dengan adanya produksi yang menurun justru terdapat permintaan yang naik untuk kebutuhan biodiesel.

Mengetahui adanya permasalahan tersebut, Pemerintah langsung mencoba untuk mengambil langkah tegas dengan mekanisme HET yang diberlakukan melalui Permendag No 06/2022 pada bulan Januari. Akan tetapi kebijakan itu disalahpahami oleh sejumlah produsen yang kemudian justru memilih untuk menahan produksi mereka atau malah menjualnya ke luar negeri. Sehingga itulah yang sebenarnya menyebabkan stok minyak goreng menjadi semakin langka di Indonesia.

Lantaran Pemerintah tidak menginginkan terjadi kelangkaan stok minyak goreng terus-menerus, maka dari itu kebijakan langsung diubah dengan mencabut HET minyak kemasan namun di sisi lain tetap memantau HET dari minyak curah supaya terjangkau bagi masyarakat bawah. Bahkan tidak hanya dengan mencabut HET saja, namun Pemerintah juga membuat kebijakan untuk menaikkan pungutan ekspor kelapa sawit mentah dan produk turunannya.

Ke depannya dengan ada dua kebijakan sekaligus tersebut mengenai minyak goreng, maka dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan bisa bertambah untuk mampu memberikan subsidi minyak goreng curah. Selain itu juga akan membuat para produsen kembali memilih menjual produksinya di dalam negeri daripada harus ke luar negeri. Tentunya secara perlahan keseimbangan harga juga akan dicapai nantinya.

Terlihat bahwa Pemerintah akan terus mengedepankan asas keadilan lantaran minyak curah akan terus diupayakan untuk diberikan subsidi supaya tidak memberatkan masyarakat kelas bawah. Hal yang patut diupayakan selanjutnya menurut Budi Gunawan adalah hendaknya terdapat pengawasan serta penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar apabila memang dengan sengaja membuat supaya harga minyak goreng kembali naik dan tidak mematuhi kebijakan Pemerintah.

Pendekatan terbaik yang bisa kita semua upayakan untuk menghadapi permasalahan minyak goreng beserta komoditas lain yang memang sangat fluktuatif mengenai ketersediaan dan harganya, terutama juga sangat mampu untuk dipengaruhi oleh faktor eksternal adalah menggunakan pendekatan ‘The Whole of Society’. Karena seluruh elemen bangsa hendaknya harus bersatu, bermitra dan juga berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan bersama ini.

)* Penulis adalah alumni Unair

Oleh : Abdul Hamid )*

Masyarkat diharapkan untuk selalu taat Protokol Kesehatan (Prokes) dan terus mengikuti vaksinasi. Dengan ketaatan terhadap kedua hal tersebut maka diharapkan kasus Covid-19 jelang Ramadhan dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan tenang.

Ramadhan tinggal beberapa hari lagi. Lagi-lagi kita harus menjalani bulan puasa di tengah pandemi. Kita wajib menjalani semuanya dengan ikhlas dan sabar, meskipun di masa sulit akibat pandemi Covid-19. Pandemi tidak menghalangi tubuh untuk berpuasa. Jika mematuhi protokol kesehatan dan sahur dengan makanan bergizi maka akan terhindar dari kemungkinan penularan Corona.

Menko Manives Luhut B Pandjaitan menyatakan, “Pemerintah akan mengakselerasi vaksinasi lengkap, terutama untuk lansia. Vaksinasi lengkap dan booster untuk mendukung kegiatan di bulan ramadhan dan idul fitri. Masyarakat perlu taat protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi lonjakan kasus Corona.”
Dalam artian, jelang Ramadhan kita memang harus makin waspada akan Corona. Pasalnya ada beberapa kegiatan di bulan puasa, yang jika dilakukan tanpa menaati protokol kesehatan, akan bisa menaikkan kasus Covid.
Misalnya pasar takjil. Kita tidak bisa melarang para pedagang untuk berjualan es campur atau snack. Akan tetapi perlu diatur agar pengunjung pasar selalu menjaga jarak dan semuanya memakai masker dengan posisi yang benar.

Selain itu, protokol kesehatan harus ditaati saat beribadah. Misalnya ketika salat tarawih. Umat sudah boleh salat berjamaah dan merapatkan saf tetapi semua yang masuk masjid harus mengenakan masker. Mereka juga wajib wudhu terlebih dahulu di rumah, agar meminimalisir kontak di arena keran wudhu. Ketaatan prokes akan membuat penurunan kasus Corona.

Memang saat ini ada penurunan jumlah pasien, dari 26.000-an per hari pada akhir bulan lalu, jadi hanya 11.000 per hari pada pertengahan bulan ini. Akan tetapi kita masih harus meningkatkan kewaspadaan karena angka 11.000 masih cukup tinggi. Jangan sampai ada lonjakan kasus lagi sehingga pandemi entah kapan berakhir.

Menteri Luhut melanjutkan, “Vaksinasi harus dikejar agar tidak terjadi lonjakan kasus dan menaikkan tingkat keterisian Rumah Sakit serta kematian, nanti saat puasa dan idul fitri.” Dalam artian, untuk mencegah penuhnya RS maka cakupan vaksinasi harus dinaikkan. Saat banyak yang vaksin maka akan aman untuk berpuasa karena tubuh punya imunitas tinggi.

Saat ini cakupan vaksinasi di Indonesia baru 50%. Untuk meraih target yang diberi oleh pemerintah, yakni 18 bulan pasca pembukaan vaksinasi nasional (berarti september 2022 karena suntikan pertama pada maret 2021), maka vaksinasi perlu digencarkan.

Sesuai dengan arahan Menteri Luhut maka yang perlu diperhatikan adalah vaksinasi lansia. Untuk itu maka perlu diadakan lagi vaksinasi door to door, karena lansia memiliki kemampuan mobilitas yang terbatas. Dengan begitu mereka semua bisa divaksin tanpa kelelahan saat mengantri untuk disuntik di Rumah Sakit.

Jika semua orang sudah divaksin maka selain kuat berpuasa, akan meyakinkan pemerintah bahwa tahun ini aman untuk mudik. Masyarakat sudah rindu karena hampir 3 tahun tidak pulang kampung. Mereka akan diperbolehkan mudik dengan syarat harus vaksin 2 kali dan menunjukan hasil tes PCR yang negatif.
Untuk menjalankan ibadah puasa dengan sehat dan aman maka semua orang harus menaati protokol kesehatan dan tidak boleh melepas masker. Selain itu, vaksinasi juga penting karena bisa menaikkan imunitas tubuh. Kita bisa beribadah dengan lancar tanpa takut kena Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Indonesia membuka kesempatan kepada Jepang untuk ikut berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu disampaikan dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 144 di Bali.

Sebagai salah satu proyek yang sangat strategis dan menjanjikan ke depannya, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta kepada Jepang agar bisa mendukung penuh penggarapan proyek IKN. Permintaan dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Rachmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI tatkala menerima kunjungan kehormatan dari Parlemen Jepang pada sela-sela dilaksanakannya sudang IPU ke-144.

Tidak hanya pembahasan mengenai dukungan Jepang atas berbagai proyek strategis yang akan atau sudah diberlangsungkan di Indonesia saja, namun pertemuan tersebut juga akan sangat penting untuk membahas bagaimana peningkatan investasi yang dilakukan oleh Jepang di Tanah Air. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh pimpinan Delegari Parlemen Jepang, Tanaka Kazunori tersebut ternyata langsung disambut baik oleh mereka.

Meski pihak Jepang sudah menyambut dengan baik pertemuan tersebut, namun hendaknya kita juga tidak langsung berpuas diri namun perlu upaya untuk terus meyakinkan mereka. Beberapa pihak yang tak kalah penting untuk terus diyakinkan tersebut adalah tentu pertama Pemerintah Jepang sendiri, kemudian yang kedua adalah para pemodal dari Negeri Sakura itu. Karena dengan adanya kerja sama tersebut, juga akan berdampak positif dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak negara.

Selama ini komunikasi memang terus berusaha untuk dilakukan antara Indonesia dengan Jepang, namun sempat terkendala karena adanya pandemi Covid-19 sehingga menghambat adanya percakapan yang jauh lebih mendalam. Meski beberapa upaya alternatif untuk tetap terus bisa menjalin komunikasi telah dilakukan dengan cara melalui sambungan virtual, namun tentu saja jika hendak menjalin sebuah kerja sama yang jauh lebih intens akan sangatlah efektif untuk melakukan tatap muka secara langsung.

Maka dari itu pertemuan dalam sidang IPU ke-144 tersebut menjadi sebuah momentum emas yang tidak boleh kita lewatkan karena kita bisa menjalin hubungan dan juga komunikasi secara langsung tatap muka sehingga terjalinnya pembicaraan untuk membahas hubungan kerja sama antar dua negara menjadi semakin lancar. Satu hal yang dijanjikan oleh Rachmat Gobel adalah dirinya akan terus melakukan komunikasi secara lebih agresif untuk bisa lebih meyakinkan pihak Jepang.

Bahkan ke depan, terdapat pula sebuah rencana yang cukup bagus dari Parlemen Indonesia untuk menjamin terjalinnya kerja sama dengan Jepang tersebut. Pihak DPR RI sudah menjadwalkan sebuah pertemuan secara langsung dan kunjungan ke jepang untuk bisa bertemu dengan para pengusaha setempat sembari memberikan presentasi yang jauh lebih gamblang lagi mengenai bagaimana strategisnya proyek IKN yang sedang kita kerjakan di Kalimantan Timur itu. Direncanakan pertemuan tersebut akan segera terjalin pada akhir bulan ini.

Tentu dalam hal ini, Indonesia hendaknya tidak asal untuk mencari para pemodal yang akan berinvestasi dalam proyek IKN. Namun satu hal penting yang harus kita tekankan adalah latar belakang dari pemodal tersebut sendiri atau setidaknya mereka harus memiliki visi yang kuat dan jelas mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu pihak DPR RI langsung menjalin komunikasi erat dengan Jepang lantaran selama ini mereka memang sudah dikenal dengan visi dan komitmennya mengenai pembangunan berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Dzikra Harumi

Masalah perubahan iklim tengah menjadi fokus pembicaraan dalam sidang ke-144 Inter Parliamentary Union (IPU) yang berlangsung di Nusa Dua Bali. Indonesia sebagai tuan rumah sidang parlemen dunia ini berkomitmen untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi saat ini.

Keseriusan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim terlihat dari banyak hal yang tengah dilakukan Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, komitmen awal Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim adalah target mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen di 2030. Hal itu tercantum dalam Paris Agreement.

Terdapat dua sektor yang menjadi komitmen Indonesia untuk berkontribusi menurunkan emisi karbon di 2030. Pertama, sektor kehutanan di mana lebih dari 50 persen dari target penurunan emisi ada di sektor ini. Pada sektor ini, pemerintah menargetkan akan mengurangi sekitar 500 juta ton CO2.

Kedua, sektor yang akan dikurangi adalah energi dan transportasi. Dari sektor ini, pemerintah menargetkan mengurangi 300 juta ton C02.

Dari sisi anggaran untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia melakukan instrumen pendapatan dalam APBN. Seperti dari sisi perpajakan, Indonesia mendirong insentif dan investasi masuk ke ekonomi hijau.

Pemerintah kemudian memberi fasilitas pajak seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengutangan PPN, diskon PPh, sampai dengan pengurangan PBB kegiatan geothermal. Tujuan fasilitas ini adalah beban dari dunia usaha untuk inestasi di ekonomi hijau dapat terakselerasi.

Selain itu terdapat pula pajak karbon. Pajak itu tertera dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan Second Biennial Update Reports (2nd BUR) 2018, Indonesia membutuhkan dana hingga Rp3.461 triliun untuk menurunkan emisi karbon. Dana sebesar itu untuk penurunan emisi karbon sejak 2018 sampai 2030.

Dari sisi potensi energi terbarukan, Indonesia patut bersyukur karena diberikan kekayaan alam yang melimpah. Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukaan sidang IPU ke-144, Minggu (20/3) menyatakan, potensi energi terbarukan Indonesia meliputi potensi hidro yang berasal dari 4.400 sungai, potensi geotermal sebesar 29 ribu megawatt, tenaga angin, arus bawah laut, hingga energi matahari.

Generasi muda Indonesia pun mulai terlibat kegiatan-kegiatan positif yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, Sebut saja para peserta Lomba Orasi Bintang Orator atau LOBO. Mereka memberikan masukan-masukan dalam bentuk tulisan kepada Badan Kerjasama Anar Parlemen (BKSAP). Hal tersebut mencerminkan generasi muda Indonesia bukan hanya peduli tapi aktif membantu untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim yang juga nanti berdampak pada keselamatan manusia dan dunia secara leseluruhan.

LOBO adalah lomba yang digelar oleh Bagian TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, sebagai sarana komunikasi dari masyarakat ke DPR RI, juga sebagai tempat untuk menjaring berbagai aspirasi dan kritikan terhadap parlemen da pemerintah.

Indonesia turut berperan serta dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi secara global. Semoga upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, palemen dan elemen masyarakat termasuk anak muda bangsa, dalam mengatasi perubahan iklim, menjadi lebih baik lagi kedepannya. Sehingga dunia yang ramah lingkungan menjadi hal baik untuk diwariskan ke anak cucu kita mendatang.

Nusa Dua, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan pembukaan pelaksanaan Sidang Ke-144 The Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3) menjadi bukti kemampuan Indonesia dalam menggelar event internasional ditengah dinamika global.  Cucu Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno itu mengungkap bahwa pelaksanaan Sidang Ke-144 IPU ini merupakan pertemuan unik.

“Ketidakpastian karena virus bermutasi dan ketidakpastian karena situasi geopolitik yang bergejolak, dinamikanya luar biasa karena komitmen global belum cukup menahan pemanasan bumi,” kata Puan Maharani dalam sambutannya di pembukaan Sidang Ke-144 IPU di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3).

Ketua DPR RI menjelaskan bahwa dinamika global menambah berat permasalahan semua negara. Terlebih lagi, negara di dunia juga menghadapi tantangan lokal.  Masalah lokal bisa berkembang menjadi masalah regional dan global. Masalah kesehatan dapat berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan politik atau sebaliknya.

Ketua Fraksi PDIP di DPR periode 2012-2014 itu mengatakan bahwa nasib dunia ditentukan oleh semua pihak, termasuk para anggota delegasi yang terlibat dalam Sidang Ke-144 IPU. “Keputusan yang penting dalam permasalahan dunia dan masa depan dunia ditentukan di sini dan sekarang ini juga,” pungkas Puan Maharani.

“Parlemen juga perlu membangun kesadaran masyarakat di dalam negeri bahwa selain kita harus membangun cinta tanah air pada saat yang bersamaan kita perlu menumbuhkan solidaritas global,” kata Puan dalam kesempatan itu. 

Puan Maharani mengatakan situasi yang kompleks menuntut parlemen untuk berkontribusi menjadi bagian dari solusi, misalnya menjembatani perbedaan antarnegara dengan memfasilitasi dialog dan kemitraan antarparlemen.

Diketahui, Ketua DPR Puan Maharani akan memimpin delegasi DPR RI di sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings. Tak hanya itu, Puan juga diketahui akan memimpin semua sesi pertemuan IPU.

Forum parlemen dunia atau IPU ke – 144 mengusung tema Getting to zero: Mobilizing parliaments to act on climate change, dalam rangka mengangkat isu perubahan iklim termasuk isu Covid-19 yang banyak membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia.

Oleh : Made Prawira )*

Berbagai parlemen dunia telah resmi bersidang di Bali sejak 21-24 Maret 2022. Hal tersebut dilaksanakan pasca Presiden Joko Widodo membuka Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 144 pada 20 Maret 2022 yang dilaksanakan secara meriah.

Inter-Parliamentary Union (IPU) telah dibuka dengan antusias dari  lebih dari 1.000 delegasi yang hadir. Acara ini dibuka oleh Ir. Joko Widodo selaku Presiden RI.  Dalam acara pembukaan sidang IPU tersebut, Presiden menekan tombol tanda Sidang ke-144 IPU resmi dimulai serta memberi sambutan setelahnya.

            Upacara pembukaan tersebut tidak hanya diisi oleh sambutan dari Presiden RI Joko Widodo, Presiden IPU Duarte Pacheco dan Ketua DPR RI Puan Maharai, tetapi Ketua perserikatan bangsa bangsa (PBB) Antonio Guteres juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan sambutan.

            Pada tahun ini, sidang IPU menyoroti masalah iklim, kesetaraan gender, anak muda dalam politik, serta konflik Rusia dan Ukraina. Dalam kesempatan sambutan, Jokowi mengharapkan agar parlemen-parlemen anggota IPU bersama dengan pemerintahan negara masing-masing dapat membantu dalam hal memobilisasi untuk mewujudkan aksi nyata dan konkret dalam mengatasi perubahan iklim.

            Jokowi mengatakan “Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama-sama pemerintahnya sehingga muncul sebuah keputusan, muncul sebuah aksi yang betul-betul nyata dan konkret.”

            Dirinya mengatakan bahwa dunia dapat menghadapi hal yang mengerikan jika berbagai pihak tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan di parlemen maupun di pemerintahan untuk mengatasi perubahan iklim.

            Mantan Walikota Surakarta tersebut menilai, isu perubahan iklim kerap menjadi topik pembahasan di berbagai agenda global. Namun, belum terlihat aksi lapangan atau aksi konkret untuk merealisasikan kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim tersebut.

            Ia mencontohkan salah satu kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim yakni dengan mengimplementasikan transisi energi yang memindahkan penggunaan sumber energi dari fosil ke sumber baru dan terbarukan.

            Kebijakan transisi energi itu, menurut Jokowi terlihat mudah namun sulit dipraktikkan, terutama bagi negara-negara berkembang. Sehingga yang perlu dibicarakan dan dimobilisai adalah pendanaan iklim.

            Presiden Jokowi juga berharap agar investasi untuk penyediaan energi baru dan terbarukan serta transfer teknologi dapat segera terealisasi dalam bentuk konkret. Karena jika tidak dilakukan secara riil, Jokowi pesimis bahwa perubahan iklim akan betul-betul tidak bisa dicegah.

            Jokowi juga menuturkan bahwa Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah. Sumber tersebut antara lain energi air atau hydropower dari 4.400 sungai. Indonesia juga memiliki sumber energi panas bumi atau geotermal hingga 29.000 megawat.

            Untuk merealisasikan transisi energi dengan sumber energi terbarukan tersebut, menurut Presiden, Indonesia membutuhkan investasi yang besar. Sambutan dari Presiden Jokowi tersebut menunjukkan bahwa Presiden ingin agar IPU memilii concern dalam hal perubahan iklim.  Untuk menunjukkan komitmen terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim, setiap delegasi yang hadir dalam IPU akan menanam masing-masing satu pohon di pulau Bali.

            Presiden IPU Duarte Pacheco menilai bahwa aksi bersama menanam pohon tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai dasar terselenggaranya pertemuan parlemen tersebut. Pohon-pohon yang akan ditanam tersebut juga dimaknai sebagai pengingat bahwa di Bali pernah diselenggarakan event internasional yang didasari oleh kesadaran bersama akan pentingnya menyelamatkan bumi sebagai rumah bersama.

            Dalam kesempatan penanaman pohon, Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekjen IPU Martin Chungong melakukan penanaman pohon kelengkeng di halaman BICC Nusa Dua, Bali.

            Penanaman pohon kelengkeng itu merupakan wujud komitmen IPU terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim sesuai dengan tema yang dalam IPU ke 14 yaitu ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change’.

            Perlu kita ketahui bahwa isu perubahan iklim dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari isu tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Artinya, perlu ada keseimbangan antara menjaga alam dan menciptakan pembangunan.

            Sebelumnya, pemerintah juga telah meluncurkan berbagai instrumen untuk pendanaan perubahan iklim. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan (global bonds) yang dananya dikucurkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan.

            Pembukaan Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali dapat berjalan dengan meriah, selain itu pembukaan ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia serius dalam menangani permasalahan yang terkait dengan perubahan iklim.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan resmi membuka Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke – 144 di Nusa Dua Bali. Kegiatan yang menghadirkan delegasi parlemen seluruh dunia bakal berlangsung hingga 24 Maret mendatang dengan berbagai agenda membahas beragam isu global, terutama isu perubahan iklim.

Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan bahwa tantangan global yang dihadapi kedepan tidak semakin mudah, namun semakin sulit, apalagi dengan munculnya pandemi Covid-19, yang mendistrupsi semua hal yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan, namun saat ini bisa dirasakan.

Dihadapan para peserta IPU Jokowi mengemukakan bahwa langkanya energi, kenaikan harga pangan, kelangkaan pengiriman logistik dan kenaikan inflasi yang terjadi di hampir semua negara, menyebabkan rayat kesulitan dalam menjangkau kenaikan harga.

Presiden Jokowi mengajak agar bisa berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik di parlemen maupun pemerintah terkait masalah perubahan iklim.

“Kita jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan baik di parlemen maupun di pemerintah, yaitu adalah perubahan iklim,” tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan bahwa untuk mencegah terjadinya perubahan iklim, maka parlemen harus memobilisasi berbagai kebijakan dengan dibarengi aksi nyata di lapangan.

“Yang harus dimobilisasi adalah pendanaan iklim, investasi dalam rangka renewable energy, dan yang berkaitan dengan transfer teknologi,” ucap Jokowi.

Jokowi menyebut bahwa Indonesia memiliki banyak potensi renewable energy, dari hydro power, geothermal dengan potensi 29.000 Megawatt, angin yang banyak, arus bawah laut sangat banyak, energi matahari sangat melimpah. Namun investasi, transfer teknologi dan pendanaan iklim global harus dengan serius didukung oleh internasional.

Untuk diketahui, Indonesia memang kaya akan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), banyak yang sudah dimanfaatkan namun belum secara maksimal. Potensi EBT yang dimiliki Indonesia merupakan peluang untuk mewujudkan transisi energi, dari energi fosil ke EBT atau renewable energy. Tentu saja untuk mewujudkan aksi nyata mencegah perubahan iklim, dibutuhkan investasi yang besar.

Harapannya, dengan berlangsungnya Sidang IPU ke – 144 ini, para delegasi dapat memunculkan keputusan-keputusan dan aksi nyata serta konkrit diimplementasikan.

Pembukaan Sidang ke-144 The Inter-Parliamentary Union digelar di Mangupura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan dihadiri delegasi dari 115 negara IPU. Selain itu, forum parlemen internasional ini juga turut dihadiri pimpinan organisasi internasional, para ahli/pakar dan praktisi sebagai narasumber sesi sidang. (red-)

Oleh : Aulia Hawa )*

Presiden Joko Widodo telah resmi membuka Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke -144 pada 20 Maret 2020. Selain sebagai forum diplomasi antar parlemen, momentum tersebut menjadi panggung Indonesia untuk menunjukkan komitmen kesetaraan gender mengingat Parlemen Indonesia banyak diisi oleh perempuan.

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak keistimewaan,  terutama dalam penerapan demokrasi. Kita pernah memiliki perempuan sebagai presiden, yakni Ibu Megawati. Bandingkan dengan di Amerika yang katanya lebih demokratis tetapi belum pernah punya presiden perempuan. Hal ini menujukkan bahwa di Indonesia lebih terdepan dalam hal kesetaraan gender.

Dalam Sidang IPU ke-144 yang tahun ini diadakan di Bali, juga diperlihatkan kesetaraan gender. Sekretaris Jendral IPU Martin Chungong menyanjung Ketua DPR RI Puan Maharani, “Bu Puan adalah satu dari 22% anggota parlemen yang ada di dunia saat ini dan kami ingin merayakannya, bahwa Anda adalah role model untuk melanjutkan dan juga meningkatkan keseimbangan gender dalam parlemen.”

Salah satu agenda dalam forum IPU tahun ini adalah membahas tentang kesetaraan gender. Tentu hal ini amat baik karena Indonesia sudah menunjukkan sebagai negara demokrasi yang memuliakan wanita dan menjunjung tinggi gender equality. Buktinya adalah banyak jabatan penting yang dipegang oleh perempuan, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jika Indonesia sudah menunjukkan kesetaraan gender maka amat baik karena bisa jadi teladan dan ditiru oleh negara-negara lain yang jadi anggota IPU. Jadi, mereka yang aktif di parlemen dan pemerintahan tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Penyebabnya karena perempuan juga cerdas dan mampu berpolitik, malah lebih luwes dalam bergaul.

Dalam mencapai kesetaraan gender maka kita perlu membuang jauh-jauh pameo lawas “this is a man’s world”. Saat ini dunia tidak melulu dikuasai oleh laki-laki. Justru wanita yang dominan dan jadi pemimpin amat baik, karena lebih bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu tetapi tetap fokus dalam berpikir dan bertindak.”

Martin Chungong menambahkan, “Sooner or later, di parlemen Indonesia, perbandingannya 50%-50% antara anggota laki-laki dan perempuan. Kepemimpinan perempuan amat baik karena jadi pemimpin yang brilian.” Dalam artian, perempuan bisa jadi pemimpin yang baik dan sudah ada sejak dulu, bahkan di era sebelum kemerdekaan. Sudah ada sultanah dari Aceh dan kerajaan-kerajaan lain yang dipimpin oleh seorang ratu.

Martin berharap tidak hanya ketua DPR-nya yang perempuan tetapi jumlah anggota parlemen di negeri ini yang merupakan kaum hawa akan lebih banyak. Penambahan jumlah anggota DPR RI perempuan amat baik, terutama karena pemilihan umum kurang 2 tahun lagi. Nanti para caleg di DPR RI atau DPRD akan diperbanyak dari kaum perempuan. Mereka bisa maju dan menunjukkan prestasi serta membanggakan daerahnya.

Ketika IPU berlangsung maka Indonesia akan unjuk gigi, terutama DPR RI yang jadi delegasi. Indonesia membuktikan bahwa ketua DPR yang merupakan wanita bisa mengatur acara IPU dengan amat baik, sehingga para delegasi amat terkesan. Walau forum diadakan di masa pandemi tetapi tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

Gelaran Inter Parliamentary Union di Bali tahun 2022 ini menunjukkan kesetaraan gender dalam pemerintahan. Hal ini amat baik karena banyak dipuji oleh delegasi dari parlemen negara lain dan juga pengurus IPU. Pemerintah Indonesia membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan seorang perempuan, acara IPU bisa sukses besar dan menginspirasi banyak orang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute