Nusa Dua – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali dapat meningkatkan ekonomi pasca pandemi Covid – 19.

Disela – sela agenda perhelatan IPU ke – 144 di Bali, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengungkapkan Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, diantaranya seperti Belarus, Jerman, Kamboja dan Iran.

Pada pertemuan bilateral tersebut, masing-masing negara berusaha mendorong kembali kerja sama di berbagai bidang, kata Putu.

Putu mengungkapkan dari pertemuan tersebut diharapkan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih komprehensif dan konkret. “Tentu perlu adanya kerja sama antarnegara dalam meningkatkan dan menumbuhkan kembali ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujar Putu seusai pertemuan bilateral dengan Iran, Kamboja, Jerman dan Belarus di Bali International Convention Center (BICC).

Contohnya delegasi Iran, memandang Indonesia memiliki potensi yang luar biasa di bidang perdagangan, sehingga diharapkan kerja sama perdagangan antarnegara dapat ditingkatkan.

Pertemuan dengan delegasi Kamboja membahas mengenai presidensi Asean Inter-Parliamentary Assembly . “Melalui momentum IPU di Bali ini harapannya lebih banyak lagi pertemuan tatap muka guna membahas berbagai isu untuk saling mendorong dan mendapatkan dukungan masing-masing negara dalam berbagai hal,” harap Putu.

Dalam pertemuan tersebut, Putu mengatakan pentingnya kerjasama ekonomi yang lebih erat mengingat pada masa pandemi Covid – 19, perekonomian dunia tidak seperti sebelum pandemi. Sejumlah negara perekonomiannya sempat guncang karena pandemi yang berkepanjangan termasuk Indonesia yang juga terdampak ekonomi karena pandemi Covid -19.

Ditambahkan Putu, parlemen Indonesia meminta dukungan atas usulan satu emergency item yang digunakan menjadi satu emergency resolution yang berfokus pada perdamaian dan kedamaian dunia.

“Terfokus juga mengenai yang berhubungan dengan kemanusiaan, jadi menyangkut manusianya dan kemanusiaan itu juga menjadi penting dalam resolusi ini,” ungkap legislator dapil Bali tersebut.

Politisi fraksi Partai Demokrat itu berharap nantinya deklarasi resolusi yang menjadi kesimpulan dari pertemuan-pertemuan di IPU dapat menjadi momentum untuk bangkit bersama untuk peningkatan ekonomi. “Ini merupakan momentum agar hubungan antarbangsa, antarnegara, dan antarmanusia ditingkatkan, karena selama ini kan terkunci di masing-masing negara,” terangnya.

Seperti diketahui, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ada peningkatan kerugian ekonomi akibat pandemi Covid-19. Menurut perhitungan IMF, pandemi ini akan merugikan ekonomi global US$12,5 triliun atau Rp178.750 triliun (kurs Rp14.300/US$) hingga 2024.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan bahwa gangguan rantai pasokan, inflasi, dan kebijakan moneter yang lebih ketat bak “membuang air dingin” pada pemulihan di seluruh dunia. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 akan mencapai 4,9 persen.

IPU ke – 144 harus dapat menjadi wadah parlemen dunia untuk dapat saling kerjasama disegala bidang sehingga forum parlemen demokrasi kedua setelah Perserikatan – Bangsa – Bangsa dapat memiliki pengaruh dan manfaat yang signifikan sehingga permasalahan duni dapat dibicarakan dan diberikan solusi ataupun titik tengahnya di perhelatan IPU ini.

BKSAP yang menjadi ujung tombak diplomasi parlemen terus berusaha untuk membangun diplomasi yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini, tutup Putu.

Oleh : Made Prawira )*

Indonesia terus menggaungkan perlindungan hak dasar kemanusiaan dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang diselenggarakan di Bali. Suara lantang Indonesia dalam forum tersebut diharapkan dapat memicu aksi nyata parlemen dunia untuk lebih serius menyikapi berbagai aksi kekerasan global yan masih terjadi.

Indonesia konsisten untuk meningkatkan perlindungan hak dasar kemanusiaan.  Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najmudin supaya seluruh delegasi Parlemen dari berbagai negara mampu untuk segera membuat sebuah keputusan bersama mengenai hukum perang.

            Tentunya desakan terkait perluasan ketentuan hukum perang atau juga yang biasa disebut sebagai Konvensi Jenewa bukanlah tanpa alasan. Salah satu hal mendasar yang disorot adalah supaya para pelaku perang tersebut tidak melakukan tindakan untuk memblokade aktivitas distribusi bahan pangan lintas negara. Karena apabila blokade itu dilakukan, maka tentunya juga akan berdampak pada negara lain dan tidak hanya sekedar merugikan bagi pihak yang terlibat dalam peperangan tersebut.

            Maka dari itu menurut Sultan aturan yang lebih luas untuk mengatur kejelasan apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi negara yang sedang melakukan aktivitas invasi harus lebih ditekankan lagi. Meski sejauh ini peraturan mengenai peperangan sudah termuat dalam International Humanity Law (IHL), namun ternyata belakangan dirasakan kalau peraturan yang termaktub di dalamnya masih belum cukup spesifik dan tegas mengenai pemberian jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan.

            Utamanya pemberian jaminan yang bersifat lebih universal seperti halnya adanya keterjaminan mengenai ketersediaan bahan pangan pokok bagi seluruh warga sipil entah itu bagi negara yang sedang berkonflik ataupun bagi warga di luar negara yang terlibat dalam konflik. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa aktivitas berperang sejatinya bisa dikatakan sebagai sebuah ‘habitus’ manusia lantaran sudah ada sejak beribu tahun yang lalu, namun kita juga harus sadar bahwa perang tersebut hendaknya harus dilakukan secara lebih bermartabat serta menghormati hak-hak dasar manusia, terkhusus untuk warga sipil yang mungkin sama sekali tidak terlibat dalam konflik.

            Pada poin itulah mengapa Indonesia dengan sangat getol menyuarakan supaya hukum perang Internasional harus benar-benar secara tegas dan jelas mengatur adanya larangan untuk blokade atau penghentian aktivitas distribusi bahan pangan baik itu dari negara lain ataupun ke negara lain di seluruh dunia. Karena jika semisal pihak-pihak yang berperang ternyata melakukan blokade distribusi bahan pangan, maka bukan hanya permasalahannya mengenai tidak menghormati hak dasar kemanusiaan, namun dampaknya nanti akan jauh lebih masif dan sistemik lagi ke depan.

            Sebagai contoh bisa kita ambil mengenai konflik yang saat ini tengah hangat antara Rusia dengan Ukraina. Adanya konflik kedua negara tersebut ternyata berhasil membuat banyak negara lain kehilangan pasokan bahan pangan mereka seperti gandum hingga minyak bunga matahari. Dampaknya kemudian yang bisa dirasakan oleh banyak orang tak hanya mereka yang sedang berperang adalah langsung terjadinya inflasi bahan pangan dalam skala yang sangatlah besar.

            Kembali lagi ditegaskan oleh mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu bahwa dirinya mengajak dan mendorong seluruh anggota sidang IPU ke-144 serta Dewan Keamanan PBB untuk lebih memperluas hukum perang Internasional mulai dari definisi hingga protokolnya dalam IHL atau Konvensi Jenewa tersebut. Jangan sampai seluruh masyarakat dunia harus menanggung akibat kerugian yang ditimbulkan oleh beberapa pihak saja yang sedang berperang. Karena memang sejatinya tak ada manusia yang ingin terus-menerus melakukan konflik atau perang, dan mereka semua pasti juga mengharapkan dunia yang penuh dengan perdamaian.

            Untuk itu salah satu kunci yang bisa terus kita dorong demi bisa menutup potensi pecahnya konflik adalah dengan terus mendorong upaya pemenuhan hak-hak dasar manusia dan terus menghormati asas keadilan di seluruh dunia. Termasuk di dalamnya adalah hak dasar mengenai kebutuhan pangan pokok yang tetap terjamin.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh Rafi Santoso

            Semangat Indonesia untuk terus mendorong perdamaian di dunia sudah sangat sesuai dengan adanya resolusi damai antara Rusia dengan Ukraina yang juga sempat dibahas langsung dalam sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali. Diketahui bahwa resolusi tersebut berasal dari proposal usulan yang disampaikan oleh pihak Delegasi Parlemen dari Selandia Baru dan mendapatkan suara terbanyak sebagai emergency item dalam pertemuan itu.

            Irine Yusiana Roba Puteri selaku salah satu perwakilan Indonesia yang juga turut menghadiri voting General Debate IPU menyatakan bahwa usulan proposal yang diberikan oleh Selandia Baru tersebut memang pada dasarnya sama dengan semangat Indonesia. Hal tersebut lantaran dalam pidatonya, Selandia Baru juga sempat menyinggung beberapa konsep yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Puan Maharani.

            Beberapa konsep tersebut yakni mengenai pembangunan kultur damai (building the culture of peace), selain itu mereka juga menjelaskan mengenai pentingnya integritas teritori yang jelas serta bagaimana upaya untuk terus menghormati hukum Internasional. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Ketua DPR RI telah beberapa kali selalu menekankan konsep-konsep tersebut tatkala berbicara dalam forum IPU ke-144.

            Langkah selanjutnya setelah pengambilan voting tersebut dijelaskan oleh Irine adalah hasil rancangan emergency itemnya akan diajukan ke Pleno untuk kemudian disahkan dan dibahas di drafting committee sebagai finalisasi terkait resolusi konflik atas Rusia dengan Ukraina. Pada kesempatan yang lain, Meutya Hafid selaku Ketua Komisi I DPR menyatakan bahwa sikap dari Indonesia dalam memandang konflik antara Rusia dan Ukraina sudah sangat tepat.

            Pasalnya sikap dan semangat dari Indonesia ternyata sudah sesuai dengan usulan yang sempat dinyatakan oleh salah satu Bapak Pendiri Bangsa kita, yakni Wapres RI Moh Hatta pada tahun 1949 silam. Kala itu beliau pernah memberikan pernyataan bahwa politik luar negeri Indonesia memang harus bebas aktif. Selain itu konsistensi sikap yang dilakukan oleh Indonesia terkait resolusi perdamaian juga sesuai dengan UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan hal tersebut.

            Dalam pembukaan UUD 1945 bahkan dinyatakan kalau Indonesia harus turut berperan aktif dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu semangat perdamaian ini memang juga sudah sesuai dengan konstitusi negara dan kemudian menjadi karakteristik khas Bangsa kita sebagai masyarakat yang memang cinta akan perdamaian.

            Sebenarnya tidak hanya Indonesia saja yang menjadi negara cinta damai, namun pada dasarnya seluruh negara juga pasti tidak akan ingin terus terjadi perpecahan dan peperangan yang pada akhirnya tidak akan prnah menguntungkan pihak manapun. Oleh karena itu proposal usulan dari Selandia Baru berhasil mendapatkan voting paling banyak dari berbagai Delegasi Parlemen antarnegara lain.

            Meski begitu, Indonesia sendiri juga memiliki sebuah usulan apik yang tetap mencoba untuk mencari jalan tengah atas konflik yang berlangsung antara Rusia dengan Ukraina tersebut. Ketua DPR RI kembali mengingatkan bahwa poin utama dari forum IPU adalah terbangunnya dialog serta diplomasi antarparlemen dunia. Baginya pendekatan melalui jalur diplomasi Parlemen menjadi hal yang penting untuk dikedepankan.

            Tentunya penganan konflik yang hendak dilakukan juga harus memperhatikan betapa pentingnya keselamatan masyarakat sipil yang bahkan sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan peperangan, terutama terjaminnya keselamatan perempuan dan anak-anak. Apresiasi besar juga patut untuk kita berikan pada delegasi Parlemen Indonesia dalam persidangan IPU tersebut lantaran usulan kita mampu menarik banyak pihak sehingga setuju dan diadopsi oleh Selandia Baru.

            Selain itu memang sejak awal Indonesia memberikan usulan yang sama sekali tidak mengandung unsur kecaman pada pihak lain sehingga bisa menghadirkan sebuah dinamika dalam persidangan. Tentu dampaknya kemudian usulan cemerlang tersebut mampu untuk memecah voting dari pihak yang sebelumnya mengadopsi usulan pihak Ukarina yang ternyata dinilai berat sebelah oleh beberapa pihak.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Dhimas Prastowo )*

Pemerintahan Presiden Jokowi berupaya maksimal untuk menyederhanakan regulasi demi percepatan arus investasi ke Indonesia. Salah satu upaya itu ditempuh melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dapat memberikan jaminan hukum kepada investor.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pintu dibuka lebar-lebar untuk para investor. Mereka diperbolehkan untuk berbisnis di Indonesia, karena dilindungi oleh payung hukum yang sah. Tidak usah mempermasalahkan para investor karena sejak era orde baru sudah ada penanaman modal asing, dan ini adalah murni bisnis, bukan persoalan politis.

Pemerintah juga mendukung penanaman modal, baik dari investor lokal maupun luar negeri. Caranya dengan mempermudah aturan bisnis, dan sejak akhir tahun 2020 kita sudah memiliki UU Law Cipta Kerja yang mempunyai klaster investasi. UU tersebut menjadi payung hukum sehingga para investor bisa berbisnis dengan lancar.

Dalam klaster investasi disebutkan bahwa perizinan dipermudah karena bisa online. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkata, “Implementasi UU Cipta Kerja dalam kemudahan berusaha akan terus didorong, pemerintah akan terus meningkatkan teknologi online single submission (OSS) yang tediri dari sub-sistem informasi, perizinan usaha dan pengawasan, diharap dapat memenuhi kebutuhan para investor dan harapan berusaha.

Menteri Airlangga menambahkan, “sistem OSS baru yang berbasis resiko diimplementasikan di awal juni 2021 dan secara umum go-live di bulan juli. Dengan diterapkannya OSS maka akan memudahkan para pelaku usaha (termasuk investor) melalui sistem pendaftaran yang mudah dan tidak berbelit-belit.

Kepraktisan aturan bisnis memang sangat penting karena para investor, khususnya penanam modal asing, tidak suka dengan birokrasi yang panjang dan melelahkan. Mereka terbiasa tertib di negerinya sehingga ketika masuk ke Indonesia dengan tujuan berbisnis, lalu melihat kekacauan pendaftaran usaha, akan pusing duluan lalu menarik dananya kembali. Tentu jika ini terjadi akan menjadi sebuah kerugian karena batal mendapatkan devisa negara, sayang sekali.

Akan tetapi, jika ada OSS maka akan mempermudah para investor. Pendaftaran tinggal klik-klik di gadget, tanpa harus repot datang ke kantor dinas. Kepraktisan ini yang membuat para investor senang karena mereka bisa mendaftarkan usahanya tanpa harus terbang ke Indonesia, sehingga akan menghemat waktu dan biaya. Bagi mereka, time is money, dan penghematan waktu berarti penghematan anggaran juga.

Dengan sistem OSS maka akan lebih mudah karena formulirnya juga secara online, sehingga menghemat kertas. Jika dalam sehari ada 50 penanam modal yang mendaftar, bayangkan berapa lembar kertas yang dihemat dalam waktu setahun? Selain hemat biaya pengeluaran, juga lebih praktis karena disimpannya juga secara online, sehingga tidak akan ada resiko kehilangan data. Juga lebih cinta bumi karena hemat lembaran kertas.

Kepraktisan ini yang membuat para investor makin mantap dalam berbisnis di Indonesia. Permasalahan regulasi jadi terselesaikan berkat sistem OSS, karena tidak ada lagi birokrasi sepanjang kereta api (seperti pada era orde baru). Tidak akan ada penyogokan gara-gara ingin agar surat izin usaha cepat selesai, karena semua harus sesuai dengan prosedur.

Pemerintah menjamin kepraktisan aturan bisnis bagi para investor, dan dijawab dengan UU Cipta Kerja yang memiliki klaster investasi sebagai payung hukum yang resmi. Selain itu, sistem OSS yang 100% online akan mempermudah pendaftaran bisnis karena bisa dilakukan via gadget, sehingga makin mudah dan cepat. Dengan cara ini diharap akan memperbanyak investasi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute