Sebuah pertemuan terjadi antara Kabinda Papua Mayjen TNI Gustav Agus Irianto dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan juru bicaranya Rifai Darus, S.H. beserta rombongan di ruang tunggu bandara Sentani Jayapura (24/3). Pertemuan yang berlangsung singkat tersebut menjadi momentum merajut kebersamaan dalam upaya memajukan wilayah Papua di tengah berbagai isu dan respon negatif sebagian warga asli Papua terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini jabatan Kabinda Papua dijabat oleh Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, menggantikan pejabat sebelumnya. Kedatangan ke Papua kali ini adalah untuk melanjutkan tugas sesuai dengan arahan dari Kepala BIN. Sementara itu, Gubernur Papua beserta rombongan hendak menuju DKI Jakarta untuk keperluan fit and proper test terkait kelanjutan Musda Partai Demokrat dimana dirinya kembali mencalonkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Kedatangannya ke ibukota juga terkait dengan kelanjutannya untuk berobat. Untuk diketahui, sejak 2 tahun terakhir, Lukas Enembe sering bolak-balik berobat karena penyakit stroke yang tengah dideritanya.

Dalam pertemuan yang terjadi secara singkat tersebut, keduanya membahas beberapa poin penting yang akan diupayakan bersama dalam rangka membangun wilayah Papua.  Lukas Enembe nampak sangat antusias dan menyambut dengan tangan terbuka kehadiran pejabat Kabinda Papua baru dengan menggandengnya berjalan, “saya sangat senang dengan kehadiran bapak Gustav di Papua”, tegasnya. Dirinya juga sempat menyampaikan kekecewaan adanya pemberian stigma yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan menuduh dan menjelek-jelakkan sebagai pejabat yang pro Papua Merdeka. Lukas kembali secara tegas menyampaikan memiliki nasionalisme dan mendukung NKRI. “di dada saya tetap Garuda Indonesia”, ucapnya.

Beberapa waktu sebelumnya, Gubernur Papua memutuskan untuk membentuk tim hukum karena dirinya merasa ditekan oleh oknum pejabat yang mengaku mewakili pemerintah terkait dengan dengan pelanggaran hukum yang terjadi di Papua. Pembentukan tim tersebut sempat mendapat respon pro kontra dari berbagai pihak, hingga sempat juga membuat situasi politik di Papua sedikit memanas. Dengan adanya awal pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat kembali simpul persatuan yang mungkin sebelumnya pernah mengendur.

Di sisi lain, Kabinda Papua juga mengharapkan agar terjalin hubungan baik dan komunikasi intens antara Gubernur dan Kabinda Papua. Ia mengharapkan kepada Lukas Enembe agar lebih aktif menjalankan pemerintahan di Provinsi Papua terlebih menjelang berakirnya masa jabatannya pada tahun 2023 nanti. Selain itu, diingatkan juga kepada Lukas Enembe agar segera menyelesaikan perihal Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di wilayah Papua. Perdasi dan Perdasus nantinya menjadi instrumen sejauh mana penerapan Otonomi Khusus Jilid II berjalan konsisten. Keduanya merupakan rentang kendali bagi masyarakat dan Pemerintah untuk secara bersama dapat melihat perkembangan lanjutan dari berbagai hasil kebijakan. Dalam hal ini, ketepatan waktu penyelesaian Perdasi dan Perdasus dimaksudkan agar nantinya tidak diambil alih oleh pusat. Karena hal tersebut akan menciderai kinerja dari Pemerintah Provinsi Papua, khususnya Gubernur Papua yang akan dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah Papua. Selain itu, penyelesaian Perdasi dan Perdasus juga untuk menghindari kesemrawutan implementasi akibat ketidaksamaan visi dan misi.

Adanya pertemuan tersebut, diharapkan dapat kembali menyatukan visi dan misi dalam upaya membangun wilayah Papua, termasuk nantinya merespon kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah yang sempat mendapatkan kontra dari sebagian Orang Asli Papua (OAP) dengan alasan tertentu yang rentan sebagai bentuk provokasi atau pemanfaatan pihak lain.

Oleh : Rahmat Siregar )*

Harga minyak goreng premium kembali ke asal karena subsidinya dicabut oleh pemerintah. Masyarakat pun mendukung upaya Pemerintah dalam menjaga Stok dan harga minyak goreng yang diharapkan segera menemukan titik keseimbangan baru.

Beberapa minggu lalu masyarakat mengeluh karena minyak goreng premium langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya naik dan tidak sesuai HET (harga eceran tertinggi) yang dipatok oleh pemerintah. Akhirnya pemerintah dengan berat hati mencabut subsidi minyak goreng premium sehingga harganya kembali ke asal, dan kemudian baru ada persediaan yang keluar di pasaran.

Harga minyak goreng kini sesuai dengan nilai keekonomian dan berdampak pada melimpahnya produk tersebut. Pada akhirnya masyarakat bisa dengan mudah membelinya di pasar tradisional atau minimarket. Mereka rela membelinya karena memang minyak goreng adalah salah satu sembako (sembilan bahan pokok) yang dibutuhkan oleh tiap keluarga.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan, kebijakan baru pemerintah butuh waktu untuk mengurai kekisruhan distribusi minyak goreng. Selain faktor waktu, juga butuh konsistensi dan pengawasan di pasaran. Pada tahap awal memang ada sedikit kenaikan harga ketika distribusi dipulihkan tetapi setelah itu akan ada equilibrum (titik keseimbangan) sehingga harga minyak kembali wajar.

Keseimbangan ini sesuai dengan hukum ekonomi supply and demand di mana ketika permintaan tinggi tetapi barangnya langka, harga barang itu akan naik. Akan tetapi, setelah barangnya tersedia banyak dan permintaan pasar normal, harganya akan turun.

Dalam artian, saat ini kita masih dalam proses penormalan distribusi minyak goreng sebagai usaha menjaga stabilitas stok di pasaran. Ketika minyak sudah membanjiri minimarket dan supermarket (dengan merek yang beragam) maka perlahan-lahan harganya bisa turun.

Kita tinggal menunggu sampai stok minyak goreng kembali membanjiri pasar dan permintaan kembali normal, sehingga perlahan-lahan harganya bisa turun. Masyarakat diminta untuk sabar menunggu sampai masa itu terjadi.

Kenaikan harga minyak goreng jadi pembicaraan masyarakat karena mereka kaget. Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga, “Pertama, tingginya harga minyak dunia. Kedua, kurang lancarnya distribusi minyak via laut karena pandemi. Sedangkan yang ketiga, hasil panen sawit (sebagai bahan baku minyak goreng) yang lebih sedikit karena sudah masuk musim hujan.”

Dalam artian, kenaikan harga minyak goreng bukan karena pemerintah zalim, tetapi karena memang harga minyak dunia sedang naik. Mau tak mau subsidi minyak goreng dicabut dan harga minyak sesuai dengan nilai keekonomian.

Jika masyarakat kesulitan untuk membeli minyak goreng premium maka bisa beralih ke minyak curah yang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harganya masih 14.000 rupiah per liternya. Minyak jenis ini sudah tersedia di pasar tradisional. 

Dengan HET minyak curah yang tergolong murah maka akan menyeimbangkan pasokan dan memperbanyak pilihan masyarakat. Kita bisa beralih sementara ke minyak curah karena harganya jauh lebih terjangkau sementara kualitasnya juga cukup baik. Jangan gengsi untuk mmeakai minyak goreng curah karena hasil masakannya sama baiknya.

Masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng. Tidak apa-apa subsidinya dicabut asal distribusinya kembali normal sehingga minyak tidak lagi langka di pasaran. Sudah ada minyak goreng curah yang harganya murah agar menjangkau semua kalangan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Alvin Aldisasmita )*

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diyakini mampu meningkatkan daya saing dalam hal kemudahan investasi. Pemangkasan sejumlah regulasi juga diharapkan mampu menjadi magnet bagi investasi berkualitas, sehingga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu memastikan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sebab, UU tersebut mampu mewujudkan reformasi struktural yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, UU Cipta kerja sangatlah berpengaruh terhadap reformasi struktural yang menyeluruh mulai dari sektor pendidikan terendah dalam negeri. Karena, dalam perundangan ini setiap anggaran pendidikan dalam APBN akan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan. Adapun Indikator kesuksesan dapat diukur ketika peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) SDM Indonesia meningkat secara signifikan.

Dengan meningkatnya kualitas SDM dalam negeri, tentunya para investor asing maupun dalam negeri akan semakin tertarik untuk menanamkan investasinya ke Indonesia, mengingat faktor ini sangat penting untuk segara dilakukan transformasi secara cepat dalam waktu beberapa bulan ke depan.UU Cipta Kerja ini juga akan membuka bottle neck peningkatan kualitas SDM yang selama ini gencar dilakukan pemerintah. 

Keberlanjutan reformasi struktural dalam bidang peningkatan SDM, akan membawa dampak positif bagi percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga, iklim investasi dalam negeri akan sangat baik bagi para investor yang berasal dari luar dan dalam negeri.

Lembaga internasional juga memprediksi, bahwa berlakunya perundangan Cipta Kerja akan mendongkrak secara tajam pertumbuhan perekonommian dalam negeri dalam beberapa tahun ke depannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengimplementasikan perundangan tersebut dalam dunia kerja di Indonesia.

Berdasarkan proyeksi dari IMF (International Monetary Fund), pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mencapai 6.1 persen, Bloomberg memprediksi mencapai 5,6 persen, World Bank memprediksi mencapai 4,4 persen, dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memprediksi mencapai 5,3 persen.

Perlu kita ketahui bahwa UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk mendorong iklim berusaha, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta menghilangkan ego sektoral.

Presiden RI Joko Widodo secara tegas mengatakan akan menjamin keamanan investasi bagi para penanam modal asing. Mereka bisa membuktikannya sendiri, dengan melihat capaian investasi di Indonesia yang 9% per tahun pada tahun 2021. Dengan demikian para investor akan percaya bahwa penanaman modal di negeri ini amatlah menguntungkan.

Selain itu, revisi UU Cipta Kerja juga mendukung pemberian gaji penuh dan bonus serta tunjangan bagi para tenaga kerja lokal. Jika tenaga kerja terpaksa dirumahakan, menurut UU Cipta Kerja para pekerja akan mendapatkan pesangon sebesar 25 kali gaji.

Apalagi permasalahan yang berkaitan dengan pesangon memang ramai dibahas, karena ternyata ada lebih dari 70% perusahaan yang mangkir dari kewajiban. Padahal sudah seharusnya mereka membayar hak para mantan karyawan.

Guru Besar IPB Prof. Dr.Ir. Yanto Santosa, DEA mengatakan, ketika investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, ini merupakan tujuan dari UU Cipta Kerja sebenarnya, demi kesejahteraan masyarakat.

Hanya saja, untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan harapan pemerintah, di antaranya, penyederhanaan regulasi perizinan, mendorong kemudahan investasi dan peningkatan lapangan kerja, tentunya ada sejumlah syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Menurutnya, prasyarat yang pertama adalah pelaku usaha harus dijadikan sebagai mitra yang sejajar, bukan sebagai pihak yang dicurigai atau diwaspadai. Dengan status tersebut maka bentuk interaksi atau hubungan antara pemerintah dan pengusaha akan bersifat saling membantu dan membutuhkan.

Apalagi, salah satu substansi undang-undang Cipta Kerja adalah perizinan untuk investasi. Jadi UU Cipta Kerja merupakan pintu jalan untuk meningkatkan realiasasi investasi di tahun 2022.

Indonesia berada di fase kebangkitan setelah sebelumnya digempur pandemi Covid-19, penguatan sektor ekonomi memang sudah sepatutnya diupayakan, seperti peningkatan daya saing dan ramahnya proses investasi di Indonesia, dan hal tersebut bisa dimaksimalkan dengan implementasi dari UU Cipta Kerja.

) *Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Seiring dengan meningkatnya interaksi masyarakat internasional, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya pun menjadi semakin masif. Migrasi penduduk secara internasional sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk di suatu negara yang mengalami ketimpangan, atau bahkan karena revolusi industri yang menyebabkan tingkat penyebaran akan mengarah pada wilayah dengan kondisi ekonomi dan lapangan kerja yang lebih menjanjikan. 

Namun, pada kenyataannya, aktivitas migrasi tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan tujuan para migran. Akibat dari migrasi internasional tersebut, maka muncul dampak negatif lain yang menjadi konsekuensi, salah satunya adalah perdagangan manusia (human trafficking). Perdagangan manusia merupakan pelanggaran HAM multidimensi yang berpusat pada tindakan eksploitasi.

Sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas trafficking, lembaga-lembaga berwenang harus dapat membuat komitmen bersama, dan kebijakan counter trafficking agar dapat mengatasi masalah tersebut.

IPU sebagai forum demokrasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa – Bangsa memiliki peran penting untuk dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah migrasi dan perdagangan manusia. Dalam forum yang bertajuk ‘Parlimentary Impetus to Local and Regional Development of Countries with High Levels of International Migration and to Stopping All Forms of Human Trafficking and Human Rights Abuses’, parlemen dunia membicarakan tentang penyelesaian masalah aktivitas migrasi internasional dan perdagangan manusia.

Meski telah dibicarakan secara formal dalam forum tersebut, tetap menjadi suatu pencapaian yang maju ketika komitmen beserta langkah nyata penyelesaian masalah migrasi internasional dan perdagangan dimasukan dalam resolusi IPU yang disepakati oleh peserta IPU ke – 144.  Isi resolusi tentang penyelesaian masalah tersebut menjadi penting agar parlemen dunia dapat mempedomani serta menjalankan dengan kebijakan – kebijakan yang mengatasi masalah migrasi internasional dan perdagangan manusia.

Sementara itu, menyikapi isu global mengenai peningkatan migrasi internasional dan perdagangan manusia di sejumlah negara, sudah sepatutnya Indonesia memegang prinsip menjalankan politik bebas aktif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi ditengah kompleksitas masalah itu dalam beberapa dekade ini. 

Masalah migrasi internasional dan perdagangan manusia tentunya tidak bisa terlepas dari Hak Asasi Manusia karena banyak orang yang menjadi korban akibat hal tersebut. 

Sementara itu, untuk Indonesia juga menghadapi isu perdagangan manusia, dimana perempuan , anak – anak, dan kelompok yang lemah jadi korban eksploitasi. Komnas Perempuan telah mencatat sebanyak 816 perdagangan manusia dan 699 kasus perempuan migran melalui catatan tahunan sepanjang 2017 – 2020.

Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO dikeluarkan sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mengantisipasi  maraknya  perdagangan orang  (human  trafficking).

Sementara, Jalur  trafficking  di  Asia  Tenggara  melibatkan  enam  negara,  yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Empat dari  enam  negara  tersebut,  yakni  Indonesia,  Thailand, Filipina,  dan  Vietnam merupakan negara asal dari korban perdagangan orang, adapun Malaysia hanya sebagian kecil. Alur penyebaran tujuan perdagangan orang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Hadirnya UU PTPPO dilandasi pemikiran bahwa: (1) perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia,  serta  melanggar  hak  asasi  manusia;  (2)  bahwa perdagangan orang  telah  meluas  dalam  bentuk  jaringan  yang  terorganisasi  maupun  tidak,  sehingga  menjadi  ancaman  terhadap  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  maupun  luar  negeri;  dan  (3)  bahwa keinginan  untuk  mencegah dan  menanggulangi  tindak  pidana  perdagangan  orang  didasarkan  pada  nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban,  dan  peningkatan  kerja  sama. 

Sebelum  UU  PTPPO  lahir,  didahului  oleh  kebijakan  pemerintah berupa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan persoalan  perdagangan  perempuan  dan  anak,  seperti  termaktub  dalam  KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Pada  tanggal  30 Desember  2002,  keluar  Keppres  Nomor  88  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Perdagangan  (Trafficking)  Perempuan  dan  Anak  (RAN-P3A).  Untuk  menjamin implementasi RAN-P3A, pemerintah membentuk Gugus Tugas Nasional. Kemudian  pada  tahun  2007,  ditetapkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Disisi lain, PBB telah membentuk sebuah kerangka hukum internasional untuk menangani dan memenuhi hak dari para korban trafficking yaitu United Nations Trafficking Protocol atau dikenal sebagai Protokol Palermo. Di tingkat regional, negara anggota ASEAN telah menyepakati Konferensi Kepolisian ASEAN (ASEANAPOL).Aturan – aturan hukum tersebut sebagai langkah nyata untuk mengatasi kejahatan lintas batas negara termasuk perdagangan manusia.

Dengan bercermin dari sejumlah aturan yang telah dibuat untuk mengatasi masalah migrasi dan perdagangan manusia, maka IPU sudah seharusnya bukan hanya memiliki komitmen bersama saja namun bagaimana implementasinya secara kongkrit dapat turut berkontribusi mengatasi permasalah itu. IPU harus bisa memasukan problem solving terkait isu migrasi internasional dan perdagangan manusia kedalam resolusi IPU ke -144 yang semakin menjadi ancaman besar bagi negara – negara di dunia. Indonesia sebagai penyelenggara IPU dapat menjadi  sponsor utama agar penyelesaian isu migrasi internasional dan perdagangan manusi masuk dalam resolusi IPU ke – 144 di Bali.

*Penulis (Pandu Wibowo) adalah Dewan Pengarah Jaringan Nasional Jurnalis Anti Hoax

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah terus mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia. Pengelolaan tersebut merupakan amanat konstitusi dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia memang terkenal kaya dan melimpah. Merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 pasal 33 (3) menyatakan bahwa “Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengalokasikan hasil SDA untuk kepentingan masyarakat merupakan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan masyarakat, misalnya untuk membantu memberikan bantuan sambungan listrik baru dan menyediakan tarif tenaga listrik yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

            Selain itu, sumber daya di sektor perikanan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya dengan aktivitas nelayan, maupun menjual biota laut yang keuntungannya bisa digunakan untuk menyambung hidup.

Sebagai negara maritim dengan garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki kekayaan di sektor perikanan. Sektor ini tentu saja diyakini mampu membangun perekonomian di Indonesia khususnya di wilayah pesisir pantai.

            Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan daerah yang dilakukan oleh 6 daerah. Kerja sama enam daerah itu meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara Papua dan Papua Barat. Wahyu mengatakan, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di kawasan memang memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi dari sisi kewenangan hingga pengawasan.

            Dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, Indonesia akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur yang tujuannya menjaga kelestarian ekologi sekaligus memberikan distribusi pemerataan pertumbuhan ekonomi.

            Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mengajak kepada para pemangku daerah untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dinikmati dalam kurun waktu yang lama.

            “Saya berharap, semoga yang telah bersama ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat serta memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan perekonomian nasional,” Ujar Wahyu.

            Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara berkelanjutan. Termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti penangkapan ikan. Keseimbangan diperlukan agar keberlanjutan sumber daya dapat terus dimanfaatkan dengan hasil yang optimal.

            Salah satu yang didorong oleh Jokowi terkait penangkapan ikan adalah penerapan penangkapan ikan terukur. Sehingga penangkapan ikan tidak dilakukan secara berlebihan dan memastikan kelestarian perikanan.

            Jokowi mengatakan penangkapan ikan haruslah dilakukan dengan bijak. Pelarangan penangkapan ikan dinilainya bukan sebuah solusi untuk menjaga kelestarian.

            Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa SDA harus digunakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan untuk negara lain.

            Erick juga menambahkan, para penjajah datang ke Indonesia hanya mengambil sumber-sumber daya alam Indonesia seperti Pala dan tembakau, tidak diproses di Indonesia, tidak membuka lapangan kerja di Indonesia, bahkan tidak membuat ekosistem dari hulu hingga hilir.

            Sementara itu Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia sudah semestinya memberikan nilai tambah kepada perekonomian masyarakat. Tujuan ini telah menjadi misi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

            Melalui peningkatan nilai tambah, Kementerian ESDM akan berkontribusi dalam peningkatan devisa negara sehingga mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi.

            Di subsektor migas, cadangan minyak di Indonesia yang tercatat saat ini sebanyak 3,8 miliar barel. Lalu, sisa cekungan yang belum dieksplorasi yakni sebanyak 74 cekungan menyimpan potensi 7,5 miliar barel.

            Sedangkan cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton dengan produksi tambah per tahun 17 juta ton bijih. Umur cadangan berdasarkan produksi bijih 184 tahun.

            Tentu saja kebutuhan akan SDA di dalam negeri harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat atas sumber daya alam yang dimiliki.

            Dalam UU nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, UU tersebut mensyaratkan pengelolaan mineral tidak boleh dilakukan hanya dengan mengekspor bahan mentah, tetapi harus diolah di dalam negeri sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi negara, pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

            Melimpahnya Sumber Daya Alam di Indonesia tentu saja harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat bisa semakin sejahtera dengan dimanfaatkannya SDA secara bijak.)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme amat berbahaya karena bisa mengancam keutuhan bangsa. Untuk mencegah meluasnya radikalisme maka para ulama sangat berperan penting,  karena memiliki pengaruh besar dalam menanamkan moderasi beragama kepada masyarakat.

Pemerintah berusaha keras untuk mencegah penyebaran radikalisme dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membubarkan ormas radikal. Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga diharap turut aktif dan membantu pemerintah dalam pemberantasan radikalisme. Pasalnya, paham ini amat berbahaya karena bisa menghancurkan perdamaian di Indonesia.

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, “NKRI sebagai anugerah dari Yang Maha kuasa harus dirawat. Salah satu yang mengancam perawatan NKRI adalah radikalisme. Kita membangun Indonesia dengan berdasarkan ijtihad para ulama. Ulama thoriqoh memberikan sumbangan besar bagi berdirinya negeri ini.”

Menteri Mahfud melanjutkan, ada tiga tingkatan radikalisme, “Pertama adalah jihadis yang paling ekstrim karena boleh membunuh orang lain yang tidak sepaham. Kedua adalah takfiri yang menganggap paham lain, walau satu keyakinan, adalah sesat. Sedangkan yang ketiga adalah radikalisme ideologis yang menganggap salah pancasila dan UUD 1945.”

Dari penuturan Menteri Mahfud maka kita disadarkan betapa bahayanya radikalisme di Indonesia. Apalagi mereka sudah menyebar sampai ke media sosial untuk mendapatkan kader-kader baru. Jika makin banyak anggotanya maka makin berbahaya. Apakah Anda mau anak-anak jadi jihadis lalu berakhir jadi pengantin bom? Sungguh mengerikan.

Radikalisme bisa mengancam keutuhan bangsa karena kelompok radikal melakukan tindakan ekstrim seperti pengeboman. Tak hanya gedung yang hancur tetapi juga bisa memakan korban jiwa. Nama baik Indonesia juga bisa rusak akibat jahatnya kelompok radikal. Mereka juga menghasut masyarakat agar membenci pemerintah supaya ada 2 kubu dan jika ini terjadi maka keutuhan dan kedamaian Indonesia benar-benar rusak.

Kita wajib menghapus radikalisme dari negeri ini. Untuk mengatasi radikalisme maka ulama berperan penting karena mereka menempati posisi terhormat di masyarakat. Jika para ulama mengajarkan tentang perdamaian maka tidak ada yang mau teracuni oleh radikalisme, karena mereka mengajarkan cara-cara kasar dan di luar nalar.

Ulama, terutama yang mengajarkan thoriqoh alias tarekat, juga bisa memberantas radikalisme di Indonesia. Mereka mengajarkan tarekat yang membumi. Dalam artian, ajaran ini tidak hanya dipelajari oleh para sufi dan wali, tetapi warga biasa juga bisa (asal ia mau belajar).

Inti dari ajaran tarekat adalah cinta kasih. Ketika seseorang belajar tarekat ia menyayangi tak hanya ke atas (Tuhan) tetapi juga ke sesama manusia. Untuk memahami tarekat memang butuh waktu tetapi kita pasti bisa, karena ajaran ini amat agung.

Jika para ulama menyebarkan tarekat maka masyarakat bisa tahu apa itu tarekat dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka jadi paham bahwa cinta dalam tarekat bukan hanya milik sepasang suami dan istri tetapi juga sesama insan. Dalam artian, kita memang harus saling menyayangi dan menghormati, serta penuh toleransi.

Saat seseorang yang memahami tarekat bermasyarakat maka ia tidak akan mudah menuduh karena memiliki rasa cinta di dalam hatinya. Rasa itu akan membuatnya selalu positive thinking dan tidak memvonis orang lain yang berbeda pandangan, atau mengkafirkan orang lain seperti yang dilakukan oleh kelompok radikal. Dengan begitu maka radikalisme bisa dilawan.

Penyebaran radikalisme berusaha dicegah agar tidak makin masif. Mereka harus diberatas karena mengancam keutuhan bangsa. Ulama, terutama yang mendalami tarekat, juga wajib membantu pemerintah dalam pemberantasan radikalisme. Masyarakat bisa belajar tarekat yang penuh cinta kasih agar mereka tidak terseret oleh arus radikal dan teroris.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Parlemen Indonesia meyakinkan para delegasi parlemen negara-negara lain untuk terus memantau pelaksanaan net-zero. Delegasi IPU dari Vietnam turut menyampaikan dukungan melalui paparan terkait upaya yang harus dilakukan untuk segera mencapai komitmen net-zero tersebut. 

Permasalahan terkait iklim merupakan isu global yang sangat penting karena menyangkut keselamatan dunia dan keberlangsungan hidup manusia.  Perubahan iklim yang berubah menjadi darurat global akan menjadi ancaman bagi banyak jiwa. 

Pada Konferensi Iklim ke -26 atau COP26 di Inggris, yang juga dihadiri Indonesia, 90% negara-negara menyatakan akan mencapai nol bersih emisi atau net zero emission, sebagai mandate dari Perjanjian Paris 2015. Oleh sebab itu, agar suatu negara bisa mencapai net- zero maka harus dikawal oleh pemerintah dan parlemen.

Selain itu, setiap regulasi yang dibuat harus mencakup hal-hal transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, serta harus memperhatikan setiap dampak kepada masyarakat terhadap proyek net-zero tersebut.

Untuk diketahui, COP26 adalah singkatan dari Conference of the Parties ke-26 atau diartikan sebagai Pertemuan Para Pihak. Pada 2021, COP26 digelar di Glasgow, Skoltlandia, Inggris Raya. Dalam COP26 dilakukan evaluasi hasil dari Paris Accord atau Persetujuan Iklim Paris 2015 lalu. 

Ternyata, sejalan dengan Indonesia, Vietnam mengusulkan lima langkah untuk mencapai target net zerodalam rapat pleno Majelis Umum IPU yang berlangsung Nusa Dua Bali.

Ketua Delegasi Vietnam untuk IPU-144, Vu Hai H, mengatakan bahwa pertama parlemen negara-negara harus meminta pemerintah untuk melakukan kebijakan adaptasi perubahan iklim secara lebih kuat dan efektif seiring dengan Perjanjian Paris dan membangun peta jalan untuk realisasi target net-zero yang yang dilakukan pada Konferensi Perubahan Iklim ke 26 (COP26) serta mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya Tujuan 13 aksi Iklim.

Kedua, parlemen harus memperkuat kerjasama atas dasar keadilan dan tanggung jawab, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kondisi masing-masing negara, terutama kerjasama antara parlemen anggota IPU. IPU dan organisasi internasional diharapkan agar mengumpulkan sumber daya, berbagi pengalaman dan memberikan bantuan teknis dan keuangan.

Ketiga, parlemen perlu mendukung pembuatan undang-undang, mengkaji, mengamandemen undang-undang dan mengalokasikan anggaran untuk memastikan realisasi komitmen iklim negara mereka, pengurangan emisi Gas Rumah Kaca atau GRK dan target net-zero sesuai dengan kapasitas dan tingkat pembangunan di masing-masing negara.

Keempat, IPU harus bekerja dengan PBB tentang Perubahan Iklim untuk membangun mekanisme pengawasan dan berbagi informasi, pengalaman dan model yang efisien dalam melaksanakan komitmen.

Sedangkan yang kelima, anggota parlemen perlu menegakkan peran mereka dalam berhubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan bisnis tentang peluang dan manfaat jangka panjang dalam terlibat dalam inisiatif global pengurangan GRK; mendorong pengembangan kemitraan publik-swasta, dan mempromosikan upaya dan kreativitas perusahaan serta dukungan dan tindakan masyarakat.

Indonesia bersama dengan Vietnam dan negara-negara lain anggota IPU, juga berharap agar mendapat dukungan dan kerjasama dari mitra internasional terkait program, proyek investasi adaptasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Para delegasi IPU ke -144 Bali, menyatakan komitmennya untuk bisa mengawal keputusan hasil siding, sehingga implementasi di lapangan dapat terwujud. 

( Marie Apituley – Pengamat Ekonomi Politik / Program Director Salah Satu Radio Komunitas Indonesia Timur )

Terpukau dengan kekayaan kebuyaan Indonesia, Delegasi asing yang turut menghadiri sidang IPU ke-144 menghampiri produk kerajinan pameran di Bali.

Memang dalam penyelenggaraan sidang IPU ke-144 terdapat pula Pameran IKM Bali yang menunjukkan beberapa produk kerajinan lokal Pulau Dewata.

Ternyata beberapa diantara Delegasi asing menyatakan suka dengan produk kerajinan tersebut lantaran dianggap memiliki kualitas serta estetika dengan nilai seni budaya yang unggul.

Diketahui bahwa terdapat kunjungan yang dilakukan oleh Delegasi asing tersebut serta mereka langsung membeli beberapa produk yang ada di pameran.

Bertempat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Denpasar, Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 2 pada tahun 2022 tersebut dilakukan.

Wayan Koster selaku Gubernur Bali angsung menyambut hangat kedatangan Delegasi asing peserta IPU ke-144 tersebut bersama dengan beberapa pihak lain.

Bahkan apresiasi sempat terucap dari Hon Sophia Abdi Noor selaku President Inter-Parliamentary Union (IPU) Standing Committee on UN Affairs Chairperson-Environment & Natural Resources Committee.

Dirinya menyatakan bahwa produk kerajinan lokal Bali ini memiliki nilai seni dan mengaku sangat bangga akan produk itu.

Lebih lanjut, Hon Sophia Abdi Noor bahkan mengatakan dirinya akan kembali mengatur jadwal untuk lain kali bisa berkunjung lagi di Bali karena ingin mengenal lebih dalam seluruh kekayaan Pulau Dewata.

“Saya menyukai pertemuan IPU di Pulau Bali, dan saya meminati sekaligus bangga dengan produk kerajinan lokal Bali, sehingga saya akan mengatur jadwal lagi untuk berkunjung ke Bali, karena saya ingin lebih dalam lagi untuk mengenal Bali,” ujarnya.

Atas kehadiran beberapa Delegasi asing peserta IPU ke-144 mengunjungi pameran produk kerajinan lokal di Bali, Wayan Koster kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya.

Selain itu Gubernur Bali ini juga berharap supaya produk kerajinan lokal mereka bisa semakin disukai oleh masyarakat dunia.

Tidak hanya itu, dia juga berharap supaya dengan semakin dikenalnya produk kerajinan khas Bali bisa memberikan penghidupan bagi seluruh masyarakat serta perajin di sana.

“Saya mewakili masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan terimakasih atas kunjungan delegasi IPU Assembly. Mudah-mudahan produk kerajinan lokal Bali ini makin disukai masyarakat dunia dan memberikan penghidupan kepada masyarakat dan perajin di Bali,” jelasnya.

Banyak diantara para delegasi negara lain peserta sidang IPU ke-144 memberikan apresiasinya terhadap pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan oleh Indonesia.

Hal tersebut terjadi setelah pidato yang disampaikan langsung oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI pada acara tersebut.

Salah satu Anggota Parlemen Eswatini, Mkhululi Dlami menyatakan bahwa pidato yang disampaikan oleh seorang pimpinan Parlemen perempuan asal Indonesia itu sangatlah luar biasa.

Bahkan Dlami juga menyatakan dengan adanya sosok seperti Puan Maharani, berarti sama saja mengindikasikan kalau Indonesia telah berhasil mewujudkan perubahan di dunia perempuan.

“Seorang perempuan bisa menjadi pemimpin assembly mewakili negara besar dan indah seperti Indonesia. Ini indikasi yang baik bahwa ada perubahan di dunia perempuan,” ujarnya.

Menurutnya sosok Puan adalah wanita yang sangat luar biasa dengan pidatonya yang menggugah.

“Pidatonya adalah the speech of a leader,” tegasnya.

Pujian tak hanya disampaikan oleh Anggota Parlemen negara Eswatini saja, melainkan dari Anggota Parlemen Islandia pun memberikan pujian yang serupa.

David Gunnlaugsson menyatakan bahwa penampilan Puan dalam pembukaan sidang IPU ke-144 itu sangatlah mengesankan.

Menurutnya wakil dari Indonesa mampu untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok dari berbagai negara yang sangatlah beragam.

“Bagus bahwa Indonesia memiliki wakil rakyat yang mampu berhubungan baik dengan kelompok dunia yang sangat beragam, seperti yang tengah berlangsung saat ini,” tutur David.

Senada dengan beberapa pujian di atas, Khaniz Fatina Ahmed selaku Anggota Parlemen Bangladesh beranggapan bahwa sosok seperti Puan Maharani sangatlah menarik sebagai tokoh parlemen perempuan.

Sementara itu, bagi Martin Chungong selaku Sekretaris Jenderal IPU, dirinya mengaku sangat suka dengan poin yang dibawakan oleh Ketua DPR RI mengenai kerakyatan.

Lebih lanjut, dikatakan oleh Martin bahwa dirinya sangatkah setuju dengan gagasan Politisi Partai PDI-Perjuangan tersebut mengenai dialog sebagai upaya utama dalam menanggulangi konflik.

Secara tegas bahwa Sekjen IPU tersebut menyatakan kalau wajah dari kesetaraan gender bisa ditunjukkan melalui sosok seperti Puan.

“Kami telah mempersiapkan isu kesetaraan gender sebagai pembahasan. Kami ingin menunjukkan bahwa Puan Maharani adalah wajah kesetaraan gender,” kata Martin.

Gelaran IPU ke – 144 di Bali, dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia sebagai peluang untuk membangun kerjasama dengan parlemen negara lainnya, termasuk negara-negara Arab.       

Seperti Ketua DPR RI Puan Maharani yang melakukan pertemuan dengan Presiden Parlemen Liga Arab, Adel Bin Abdul Rahman Al Asoomi. Dalam kesempatan tersebut, diusulkan agar dibentuk grup kerja sama bilateral antara DPR RI dengan Parlemen Arab. 

Hal ini dikarenakan, Indonesia dan Negara-negara Arab telah bekerjasama di berbagai bidang, namun perlu ditingkatkan. Kerjasama kedua negara dinilai harus terus diperkuat, bukan hanya dibidang ekonomi, tapi juga bidang pendidikan, kesehatan dan hal-hal terkait isu global seperti perubahan iklim atau climate change

Selain itu, dalam pertemuan antara keduanya juga yang menjadi topik pembicaraan adalah seputar pembahasan dalam siding IPU seperti penguatan pembangunan demokrasi, hak asasi manusia, vaksinasi dan pemulihan di masa pandemi. 

Tidak lupa, Indonesia mengajak parlemen Arab untuk turut berpartisipasi dalam upaya menanggulangi perubahan iklim.

Ketua DPR bersama Presiden Parlemen Liga Arab juga menyempatkan diri untuk membahas tentang kesetaraan Gender. Puan Maharani sangat mengapresiasi langkah progresif parlemen Arab yang melibatkan perempuan pada pertemuan Parlemen, dan perhatian yang diberikan terhadap isu pemberdayaan perempuan.

Untuk diketahui bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI yang saat ini berada pada angka 20,8% atau 120 orang dari total 575 anggota parlemen.

144th Assembly of the Inter Parliamentary Union (IPU) digelar di Nusa Dua Bali, dan akan ditutup dengan kesimpulan-kesimpulan dan deklarasi, untuk menegaskan komitmen parlemen sedunia terhadap beragam isu yang telah dibahas selama 5 hari sidang IPU. —