Saul Y Bomay sang Juru Retorika Provokator Masyarakat Papua

Dalam kisah pewayangan terdapat salah satu tokoh yang populer di kalangan masyarakat, yakni seorang elite Astina di pemerintahan Kurawa yang dikenal sebagai Sengkuni. Ia dikenal sebagai sosok jahat, suka mengadu domba, dan selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Bahkan hingga di detik-detik terakhir kematiannya, ia tak pernah menyesali perbuatan yang selama ini dilakukan. Terlepas dari masa lalu Sengkuni yang pahit, kejahatan tetaplah sebuah kejahatan. Karakter Sengkuni yang gemar memfitnah dan mengadu domba hingga menimbulkan perpecahan serta perang saudara tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Dari Sengkuni, mengajarkan kita bahwa setiap manusia mempunyai hasrat untuk berkuasa dengan cara yang beragam. Sengkuni adalah simbol sosok manusia cerdik dan terampil serta memiliki daya tarik (pesona) yang kuat. Itu sebabnya sosok seperti ini mudah meraih simpati, mendapat kepercayaan, dan mudah untuk merekrut pengikut serta mempengaruhi massa.

Dalam konteks kehidupan keseharian serta konstelasi politik di Indonesia, terutama dalam permasalahan di Papua. Jika kita cermati secara seksama, sedikit banyak terdapat duplikasi Sengkuni-sengkuni yang memiliki misi sesuai dengan kepentingannya tanpa mempedulikan masyarakat sekitar yang kemudian menjadi korban. Adalah Saul Y Bomay, seorang mantan tahanan/ narapidana politik di Papua yang lebih sering memperkenalkan diri sebagai juru bicara TPNPB OPM. Posisinya yang bisa dianggap lebih senior dalam pergerakan kemerdekaan Papua, hingga kini aktif berada di belakang layar untuk mempengaruhi masyarakat dalam upaya melepaskan diri dari negara Indonesia dengan isu HAM maupun janji manis utopis kemerdekaan suatu wilayah.

Secara posisi, sosok Saul Y Bomay bukanlah tokoh perang hutan seperti Egianus Kogoya, Goliath Tabuni, ataupun Numbuk Telenggen. Jika dalam pemberitaan di media selalu tertulis nama Juru bicara TPNPB OPM adalah Sebby Sambom, namun kemunculan Saul Y Bomay yang juga mengaku sebagai juru bicara justru jarang menunjukkan eksistensinya sebagaimana posisi juru bicara yang biasanya melekat dengan pernyataan di media. Entah karena suatu alasan tertentu, permasalahan internal, atau klaim sepihak, Saul Y Bomay lebih sering bermanuver ke dalam melalui komunikasi internal dalam upaya mempengaruhi orang-orang di sekitar untuk mendukung pemikirannya dengan tujuan panjang merealisasikan kemerdekaan Papua dari negara Indonesia.

Internasionalisasi isu Papua Bermodal Bualan Kata-Kata

Sejumlah manuver yang dilakukan Saul Y Bomay hanya bermodalkan pada pesan singkat dan obrolan dalam komunikasi udara. Salah satu sebab mencuatnya isu kedatangan Dewan HAM PBB ke Indonesia ialah buah kasak-kusuknya kepada para anggota TPNPB serta tokoh-tokoh yang ia kenal sehingga hampir beberapa waktu ke belakang, kelompok pro kemerdekaan Papua sibuk mempersiapkan kedatangan PBB dengan kegiatan deklarasi tim maupun penggalangan dana pembuatan atribut penyambutan. Dalam beberapa kesempatan, Saul selalu mengklaim bahwa tim PBB telah datang ke Papua, kepada para anggota agar mempersiapkan diri untuk menyambut, namun hingga kini kenyataannya tidak terbukti. Adanya isu tersebut sempat memprovokasi sebagian masyarakat Papua yang menaruh harapan besar bahwa kehadiran PBB ke Papua adalah jalan terang bagi kemajuan Papua, padahal kepentingan Saul Y Bomay adalah melanggengkan opininya agar Papua lepas dari Indonesia dengan memanfaatkan isu aktual agar masyakarakat lebih melirik dan memperhatikan.

Melalui pernyataan dari Dari Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib telah ditegaskan bahwa tidak ada agenda atau bahasan mengenai Indonesia di sesi ke-49 Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Tidak ada permintaan atau rencana kunjungan dari PBB ke Papua, sebab Dewan HAM PBB menyerahkan sepenuhnya peraturan kepada pemerintah Indonesia. Adapun adanya undangan peninjauan pembangunan dan pencapaian SDG’s di Papua dan Papua Barat tidak terkait dengan kerangka investigasi.

Sebelumnya, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) menerima laporan dari organisasi non pemerintah mengenai situasi HAM di Papua dan Papua Barat. Pemerintah Indonesia pun telah melayangkan surat ke Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PPB melalui Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai klarifikasi dan penjelasan terkait hal tersebut.

Dibalik Aksi Penolakan DOB dan Tumpangan Isu Kemerdekaan Papua

Salah satu respon negatif muncul mengatasnamakan TPNPB OPM saat kebijakan pemekaran wilayah yang disebut Daerah Otonom Baru (DOB) menjadi isu aktual yang diperbincangkan di publik Papua dan sekitarnya. Sebby Sambom sebagai juru bicara TPNPB OPM melayangkan ancaman kepada oknum-oknum bupati yang akan mengurus DOB. Ia mengancam akan membunuh para bupati yang pro dengan rencana pemekaran wilayah di sejumlah daerah di Papua.

Di sisi lain, Saul Y Bomay yang katanya juga juru bicara TNPB OPM seperti biasa tidak muncul di media, namun bergerilya menyusup dalam pergerakan secara tertutup berkonsolidasi dengan organisasi atau kelompok lain untuk menyuarakan penolakan serta mendukung adanya aksi demonstrasi di jalan. Tak lupa dalam aksi tersebut, ia menitipkan pesan perjuangan kemerdekaan sebagai salah satu poin tuntutan. Saul Y Bomay bahkan sempat mengklaim bahwa aksinya juga akan digelar di Manokwari, Jawa dan Bali serta didukung beberapa negara di dunia karena bertepatan dengan momentum peringatan hari perempuan internasional. Ia sadar, dengan modal kewibawaan serta kesenioritasannya mampu mempengaruhi sebagian besar anggotanya yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika lepas dari Indonesia Papua akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata.  

Menyuarakan Kepentingannya Atas Nama Masyarakat Papua

Dalam sebuah kesempatan, Saul Y Bomay juga memiliki inisiatif mengobarkan semangat para anggotanya untuk mengaktifkan kegiatan militer karena upaya kemerdekaan harus ditempuh dengan cara berperang bukan dengan diplomasi. Secara sepihak, dirinya juga membuat isu mengabarkan bahwa orang Papua tidak boleh datang ke Jakarta untuk membahas permasalahan di daerahnya. Saat merespon adanya penembakan terhadap pekerja tower telekomunikasi di Beoga, Saul juga membuat klaim dan isu dengan meyakinkan kepada orang-orang terdekatnya bahwa korban penembakan adalah anggota TNI bukan pekerja PT. Saul Y Bomay adalah salah satu tokoh yang getol menyuarakan adanya intervensi pihak ketiga dalam rencana dialog membahas permasalahan Papua dengan pemerintah Indonesia. Ia selalu bermanuver membuat propaganda mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua. Di sesama pejuang kemerdekaan Papua, ia juga pernah membuat pernyataan bahwa ULMWP sedang menipu rakya West Papua demi kepentingannya, sementara TPNPB-OPM adalah pemegang amanat rakyat West Papua yang adil dan benar.

Sebuah pertanda kelemahan bagi para pihak yang pro kemerdekaan, dimana kemerdekaan ternyata bukan hal yang diperjuangkan secara kolektif, namun sesuai kepentingan masing-masing. Meskipun kita paham bahwa sebab musabab perang antar negara di dunia berakar pada motif ekonomi sebagai hal mendasar yang disamarkan. Yang terjadi di bumi cenderawasih ini juga harus kita waspadai bahwa motif politik juga berintrik untuk mencapai tujuannya dimana pada akhirnya masyarakat Papua yang menjadi korbannya, salah satunya melalui Sengkuni dari timur bernama Saul Y Bomay.

Tinggalkan Balasan