Oleh : Ismail )*

Masyarakat mendukung Pemerintah untuk memberantas radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Para ASN merupakan pelayan publik dan ujung tombak pemerintahan yang harus teguh kepada ideologi Pancasila.

ASN merupakan elemen penting dalam roda pemerintahan. Oleh sebab itu, ASN harus bebas dari ideologi radikal yang dapat mengganggu pelayanan publik. Akan tetapi sayangnya ditengarai jumlah ASN yang radikal makin bertambah. Hal ini amat menyedihkan karena radikalisme adalah ideologi terlarang.

Irjen Marthinus Hukom, Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menyatakan, “Akan ada alat untuk asesmen (mengukur) tingkat radikalisme seorang ASN. Alat ini tengah disusun oleh Densus 88, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini akan menjadi tanggung jawab internal.”

Dalam artian, alat pengukur apakah ASN tersebut radikal dan teroris memang belum kelihatan wujudnya, apakah semacam aplikasi atau ujian khusus. Akan tetapi diharap asesmen ini akan ampuh untuk mengetahui tingkatan radikalisme seorang ASN.

Jika radikalisme yang dimiliki oleh seorang ASN rendah dan ia terbukti jadi simpatisan kelompok radikal, maka ia hanya mendapat teguran dari atasannya. Diharap dengan teguran tersebut maka ia akan sadar bahwa radikalisme berbahaya bagi bangsa dan sebagai ASN diharamkan untuk bersinggungan dengan radikalisme.

Sedangkan jika ASN ketahuan masuk ke kelompok radikal tetapi berjanji akan meninggalkannya, maka ia masuk ke kategori sedang. Hukumannya adalah ditunda kenaikan pangkatnya. Padahal kenaikan golongan dan pangkat sangat mereka tunggu karena otomatis gajinya juga naik. Diharap hukuman ini akan membuat kapok untuk berhadapan dengan radikalisme.

ASN yang masuk dalam kategori berat, dengan jadi pengurus kelompok radikal dan mempromosikan radikalisme, jihad, dan khilafah di media sosialnya, akan mendapat hukuman pemecatan. Hukuman paling berat ini diberikan karena mereka mendukung khilafah dan pembelotan sehingga jadi penghianat bangsa.

Irjen Marthinus melanjutkan, “Seluruh ASN, TNI, dan Polri adalah aparat negara dan harus berdiri di atas Pancasila dan UUD 1945.” Dalam artian, ASN dan aparat keamanan harus setia pada Pancasila dan UUD 45 serta anti radikalisme. Penyebabnya karena mereka adalah abdi negara jadi wajib setia pada negara.
Masyarakat mendukung pemerintah memberantas radikalisme di kalangan ASN. Jika ada hukuman maka wajar karena ASN yang terlibat radikalisme memang bersalah dan diharap menyadari keselahannya.

Bayangkan jika tidak ada asesmen untuk mengukur tingkat radikalsme seorang ASN dan mereka dibiarkan saja, maka mereka akan menyalahgunakan posisi dan jabatannya. Sebagaian gaji ASN yang cukup besar malah digunakan untuk mendukung radikalisme. Selain itu, jika ada kendaraan dinas juga bisa dipakai oleh kelompok radikal, dan hal ini amat mengerikan karena bisa menyuburkan radikalisme di Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah bertambah serius dalam memberantas radikalisme di kalangan ASN. Selain via asesmen yang dijamin jitu (karena dibuat oleh Densus 88 antiteror dan BNPT) maka juga bisa via media sosial. Dalam artian dilihat isi medsos masing-masing ASN, jangan sampai mereka mempopulerkan jihad dan khilafah karena akan disemprit.

Masyarakat mendukung penuh program pemerintah untuk memberantas radikalisme di kalangan ASN. Penyebabnya karena ASN adalah abdi negara dan wajib untuk tunduk pada aturan negara, termasuk anti radikalisme. ASN yang terkena radikalisme akan mendapat hukuman sesuai dengan kesalahannya dan semoga mereka cepat-cepat sadar akan kesalahannya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Syarifudin )*

Pemerintah terus mempercepat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. IKN bernama Nusantara tersebut juga diyakini menjadi terobosan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.

IKN merupakan program yang tengah digarap serius oleh pemerintah, pembangunan IKN sendiri memiliki tujuan agar pembangunan nantinya bisa berjalan secara Indonesia sentris bukan Jawasentris.
Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara merupakan terobosan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Budi menuturkan, dengan pembangunan IKN Nusantara, jalan Indonesia kembali dan melampaui level pertumbuhan sebelum pandemi terbuka.

Visi Indonesia 2045 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2019 sebagai gambaran wujud Indonesia di usia 100 tahun kemerdekaan. Indonesia saat itu, menurut visi ini, telah menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur. Antara lain dengan ditandainya keberhasilan Indonesia yang berada di peringkat lima kekuatan ekonomi dunia.

Budi menilai, Indonesia membutuhkan terobosan besar dan kreativitas yang luar biasa untuk tetap berada di peta jalan visi Indonesia 2045. Salah satunya dengan keputusan besar memulai pembangunan IKN Nusantara.

Indonesia akan lebih cepat memiliki model ekonomi berbasis digital sebagai pendorong pertumbuhan. Termasuk mengadopsi arah ekonomi berkelanjutan, bersahabat dengan alam dan lebih merata secara geografis.

Saat ini struktur Indonesia secara spasial didominasi Pulau Jawa sebesar 57,89 persen, padahal potensi wilayah lain sangat besar. Hal inilah yang menjadi penjelasan mengapa Presiden Jokowi memutuskan untuk memulai pembangunan IKN sesegera mungkin.

Budi mengatakan IKN Nusantara didesain sebagai kawasan pertumbuhan baru dengan semua kriteria yang meliputi smart, green dan sustainable. Pemerintah ingin memanfaatkan momentum akselerasi pembangunan nasional untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.

Di satu sisi, ia mengatakan pandemi Covid-19 sedikit banyak telah membuyarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, Indonesia harus mempunyai terobosan besar guna tetap bisa menjadi kekuatan ekonomi ke lima terbesar dunia pada 2045.

Sebelum Pandemi Covid-19, berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia melihat Indonesia sebagai emerging power yang akan menjadi kekuatan ekonomi dunia dalam rentang satu hingga dua dekade mendatang. Dalam keterangan tertulisnya, Budi menyatakan bahwa gagasan tentang transformasi masyarakat sudah coba diupayakan sejak lama dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Dengan adanya IKN bernama Nusantara, gagasan transformasi tersebut tentu saja akan mendapatkan semangat sekaligus sumber daya yang sangat besar sehingga akan terakselerasi dengan baik.

Budi menjelaskan, IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep modern, berteknologi tinggi layaknya sebuah smart city, serta dengan sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keberlangsungan lingkungan hidup tidak hanya akan mengubah paradigma masyarakat, tetapi juga perilaku sosial dan budaya. Salah satunya adalah paradigma dan perilaku dalam merawat alam serta lingkungan.

Transformasi IKN Nusantara ini nantinya akan terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari transportasi, sarana penghijauan, energi, hingga kekayaan alam. Budi berujar, transformasi dalam bergerak atau mobilitas yang diwujudkan dengan transportasi dan prasarana hijau yang efisien, hemat energi dan rendah karbon.

Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, IKN Nusantara disiapkan untuk menjadi wilayah yang mendorong terciptanya world class talent, Sehingga Indonesia akan semakin siap bersaing di tengah era globalisasi.

Pada kesempatan berbeda, Mantan Kepala Badan Perencanaan Nasional Andrinof Chaniago menyebutkan bahwa IKN di Kalimantan Timur akan menjadi mesin baru perjalanan panjang bagi Republik Indonesia. Dalam keterangan pers-nya, Andrinof mengatakan bahwa Kalimantan Timur pasti akan menjadi mesin baru untuk perjalanan panjang Indonesia mengingat pulau Kalimantan bakal menjadi tumpuan baru bagi Indonesia di masa yang akan datang. Dirinya juga menganggap bahwa sejumlah tokoh yang menolak pemindahan IKN ke Kalimantan tidaklah berdasar, hal itu muncul hanya kekhawatiran belaka.

Perlu kita ketahui bahwa Kalimantan sangatlah potensial untuk industri maritim, industri berbahan baku mineral hingga industri bahan dari karet. Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur tentu saja tidak akan mengganggu keberlanjutan pembangunan di Jakarta. Sehingga Jakarta akan tetap menjadi kota besar.

Mewujudkan Visi 2045 tentu saja membutuhkan tekad dan tindakan yang besar, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintah untuk membangun Indonesia dalam jangka panjang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Pratiwi Putri )*

Pemerintah telah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dalam rangka memberikan jaminan hukum kepada investor. Keberadaan tersebut mendapat apresiasi banyak pihak karena mampu menyederhanakan regulasi sekaligus menarik investasi berkualitas.

Pemerintah terus melaksanakan inovasi untuk mendorong kemudahan investasi di Indonesia. Salah satu caranya adalah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkenal sebagai Undang-Undang Sapu Jagat karena mampu meringkas birokrasi yang selama ini berbelit dan menghambat investasi. Selain itu, regulasi tersebut juga memiliki sejumlah kontribusi positif tidak saja bagi pengusaha, namun juga bagi tenaga kerja.

Beberapa poin bisa kita bahas mengenai kemudahan tersebut. Terkait dengan penerapan perizinan sendiri, yang sebelumnya adalah license base sekarang dirubah menjadi risk based atau berbasis risiko. Hal tersebut jelas demi menjaga keseimbangan antara lingkungan juga, jadi para pengusaha wajib untuk mempertimbangkan bagaimana atau kemungkinan risiko apa saja yang akan diciptakan jika terus membuka usahanya.

Masih berkaitan dengan risiko yang kemungkinan akan ditimbulkan, dalam UU Cipta Kerja juga diatur bagaimana pengintegrasian usaha dengan persetujuan lingkungan, khusus untuk mereka yang memiliki risiko, harus diadakan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu. Tidak lupa juga bagaimana kelayakan bangunan atau gedung yang digunakan sebagai tempat usaha juga harus mengikuti standar yang telah ditetapkan mengenai teknisnya.

Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai kesesuaian dengan tata ruang. Tidak hanya mempertimbangkan aspek risiko saja, namun kesesuaian dengan tata ruang juga perlu untuk diperlukan. Pemerintah akan mengakomodasi pengintegrasian rencana tata ruang tersebut apakah usaha yang dibuka berada di darat, pesisir ataupun laut. Selain itu untuk lebih mempercepat dan mengefisienkan lagi penetapan kelola tata ruang ini, akan diadakan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

Sebagaimana seluruh kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, Elen Setiadi selaku Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan kalau penerapan UU Cipta Kerja akan lebih mempermudah lagi pelaku usaha bisa mendapatkan perizinan. Baginya segala aturan tersebut memungkinkan supaya pihak Pemerintah Daerah tidak menerbitkan aturan yang ternyata bertentangan dengan pihak Pemerintah Pusat.

Tidak hanya mengenai perizinan usaha saja yang dimudahkan, namun semua kegiatan usaha yang sudah terdaftar juga akan memiliki dasar hukum yang kuat pula. Apalagi dengan penyamaan persyaratan di seluruh Indonesia, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan. Fasilitas lain yang akan disediakan oleh Pemerintah pada pelaku usaha adalah kemigrasian, yang dirupakan sebagai visa kunjungan demi bisa menjalankan kegiatan pra-investasi. Perlu diketahui bahwa sebelumnya memang masih belum ada aturan jelas mengenai jaminan tersebut.

Bahkan jaminan visa yang diberikan oleh Pemerintah bisa juga diserupakan deposito. Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang mengharuskan dalam bentuk orang atau badan, dinilai kurang efisien dan efektif demi percepatan dan kemudahan usaha. Tak hanya itu, Pemerintah juga akan memberikan kemudahan mengenai pemberian izin tinggal tetap untuk rumah kedua apabila pihak pengusaha hendak ke luar negeri. Seluruh kebijakan beru ini tentunya diharapkan akan mampu untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi negara.

Selaku generasi muda yang masih dalam usia produktif, tentunya kebijakan dan peraturan Pemerintah dalam memudahkan izin usaha ini harus kita upayakan semaksimal mungkin. Karena selama ini masih ada saja keluhan dari masyarakat, terutama di daerah mengenai sulitnya mereka mendapatkan izin berusaha. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan adanya peraturan yang terlalu berganda yang diterapkan oleh pihak Pemerintah Daerah. Oleh karena itu sekarang berbagai peraturan tersebut telah disederhanakan mulai dari jenis hingga prosedurnya.

Apalagi jika kita membandingkan bagaimana proses perizinan usaha di negara lain seperti Selandia Baru yang hanya memakan waktu beberapa jam saja, di Malaysia juga hanya memakan waktu beberapa hari, namun di Indonesia selama ini hanya untuk membuka izin usaha saja harus menunggu waktu hingga berbulan-bulan. Maka dari itu proses yang panjang dan berbelit-belit yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat mengenai izin usaha, sekarang sudah teratasi dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Razak )*

Masyarakat mengapresiasi pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini tengah dilaksanakan Pemerintah. Relaksasi kegiatan itu diyakini mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Pemerintah telah menerapkan PPKM sebagai upaya mencegah penularan Covid-19. Meski PPKM di Wilayah Jawa-Bali berlaku dari 22 Maret hingga 4 April 2022, pemerintah telah menghapus kategori level 4 lantaran sudah tidak ada daerah yang tercatat dalam kategori ini.

Sementara jumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 2 meningkat dari 55 menjadi 77 daerah. Kemudian, daerah yang berada pada level 3 menurun, dari semula 66 menjadi 48 daerah. Pada PPKM kali ini, pemerintah juga mencatat 6 daerah masuk level 1. Yakni Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat, Kemudian Mojokerto, Tuban, dan Lamongan di Jawa Timur.

Pemerintah kali ini juga memberikan sedikit relaksasi. Seperti pemerintah menetapkan kapasitas maksimal bioskop sebanyak 75% pada daerah PPKM level 2, sementara sepekan sebelumnya hanya berkapasitas 70%. Pemerintah juga mulai memberlakukan kapasitas penuh pada daerah di PPKM level 1.

Sementara itu pemerintah juga menetapkan aturan pada kantor atau kegiatan sektor non esensial dapat beroperasi 100 persen Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah mendapatkan vaksin, serta perusahaan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Di tempat ibadah seperti Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah di daerah PPKM level 1 dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah dengan maksimal 100 persen kapasitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama.

Di sektor perbelanjaan, pada wilayah dengan PPKM level 1, supermarket atau hypermarket hingga pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari hanya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen dan tidak ada pembatasan jam operasional.

Hal serupa juga berlaku untuk aktivitas di Mal. Di mana mal akan dibuka dengan ketentuan kapasitas maksimal 100 persen dan jam operasional sampai dengan 22.00 waktu setempat. Hanya saja bagi anak di bawah usia 12 tahun wajib didampingi oleh orang tua dan khusus untuk anak usia 6 hingga 12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

Untuk Rumah Makan dan Kafe, selama PPKM level 1, warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan dengan maksimal pengunjung 75 persen dine-ine (makan di tempat) dari kapasitas.

Untuk Bioskop, daerah dengan penerapan PPKM level 1 dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 100 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi pedulilindungi yang boleh masuk kecuali yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Jika sebelumnya kegiatan seni di Fasilitas Umum sangatlah dibatasi, saat ini kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan atau kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian dan keumunan di daerah level 4, bisa dibuka dengan kapasitas maksimal 100 persen.

Untuk sarana olahraga indoor seperti Gym atau Fitness, pemerintah juga memperketat kegiatan di pusat kebugaran atau gym pada wilayah yang memberlakukan PPKM level 1, saat ini tempat Gym diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen, serta wajib menggunakan aplikasi pedulilindungi dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi peduli lindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Sementara itu, untuk pelaksanaan Resepsi atau hajatan bagi wilayah yang menerapkan PPKM level 1, acara tersebut bisa digelar dengan maksimal 75 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Beragam pelonggaran ini tentu saja merupakan kebijakan yang terukur, karena hal ini diterapkan dengan memperhatikan angka penurunan kasus terkonfirmasi Covid-19.

Tentu saja pelonggaran yang diterapkan tersebut harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan serta kepatuhan terhadap vaksinasi, sebagai antisipasi karena status pandemi belum berakhir.

Pelonggaran ini tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah, sehingga bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun usaha rumahan diharapkan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari sebelumnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deny Adriana )*

Minyak goreng telah menjadi pembahasan yang berlarut, mahalnya harga minyak goreng telah membuat masyarakat resah. Masyarakat pun mendukung Pemerintah untuk mengawasi distribusi minyak goreng secara ketat.

Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengingatkan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang baru diterbitkan, membutuhkan waktu agar bisa mengurai kekisruhan distribusi minyak goreng.

Dalam keterangan pers-nya Budi mengatakan, “Kebijakan ini juga membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.”

Budi menjelaskan dengan hilangnya disparitas harga dalam dan luar negeri, produsen akan memilih mendistribusikan produknya di pasar lokal. Sehingga volume yang memadai akan memastikan turunnya harga ke level wajar dan bisa diterima masyarakat.

Kemudian, dengan adanya kebijakan terkait dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bersubsidi, minyak goreng curah yang terhitung murah turut menyeimbangkan pasokan, memperbanyak pilihan bagi masyarakat. Budi menegaskan bahwa kuncinya ada pada pengawasan dan konsistensi.

Pada tahap awal, pencabutan HET minyak goreng kemasan akan memulihkan distribusi di pasar namun disertai kenaikan harga yang signifikan. Gejala tersebut akan mereda saat hukum pasar supply and deman berlangsung. Sehingga akan tercipta equilibrium harga ke level wajar dan tidak memberatkan masyarakat.

Perlu diketahui bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11/2022 mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan mengikuti nilai keekonomian di pasar.

Pemerintah juga memutuskan untuk menyerahkan harga minyak goreng (migor) ke mekanisme pasar. Namun, memberikan subsidi bagi minyak goreng curah dengan eceran tertinggi Rp. 14.000 per liter. Ketentuan baru itu mulai berlaku pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022.

Dengan ketentuan baru ini, pemerintah berharap agar pasokan minyak goreng di pasar domestik bisa lancar dan tidak terjadi kelangkaan. Meski dengan konsekuensi harga yang masih tinggi, mengikuti keekonomian pasar.

Pemerintah juga memperhatikan situasi penyaluran dan juga keadaan distribusi minyak goreng di dalam negeri. Dengan memperhatikan situasi global di mana terjadi kenaikan harga komoditas termasuk minyak nabati, di dalamnya termasuk minyak kelapa sawit.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Ia mengungkapkan pemerintah terus memperhatikan kenaikan harga minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit global. Pemerintah juga telah bertemu dengan para produsen minyak goreng dan melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memintah agar para produsen minyak goreng untuk segera mendistribusikan minyak goreng.

Merujuk pada Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menunjukkan bahwa stabilitas pangan termasuk minyak goreng merupakan tanggung jawab pemerintah. Kemenperin tidak tinggal diam, pihaknya menggunakan sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) dalam pengelolaan dan pengawasan distribusi minyak goreng sawit curah.

Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyediaan Minyak goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan Usaha Kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kepala Subbagian Hubungan Media Masa Kemenperin Krisna Sulistiyani mengatakan, bahwa pelaku usaha minyak goreng wajib mendaftarkan dirinya melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Perusahaan yang bergabung ke dalam SIMIRAH harus mencantumkan profil jaringan distribusi, termasuk nama badan usaha atau perorangan sampai dengan pengecer, kontak person in charge (PIC) badan usaha, lokasi tujuan distribusi di tingkat kabupaten maupun kota dan waktu distribusi.

Sebagai informasi, Kemenperin telah mencatat sebanyak 81 Industri minyak goreng sawit sudah mendaftar melalui SIINas. Mereka adalah perusahaan yang tergabung dalam asosiasi.

Dari 81 perusahaan tersebut, 47 perusahaan sudah melakukan registrasi dan 39 perusahaan sudah mendapatkan nomor registrasinya, termasuk PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) yang menjadi bagian Sinarmas Group.

Pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng sangatlah diperlukan, apalagi jelang ramadhan di mana kebutuhan bahan pokok termasuk minyak goreng akan mengalami peningkatan, tentu saja hal ini bisa didukung dengan cara tidak melakukan panic buying, cukup membeli minyak goreng seperlunya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Suaratimur.id – Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, seseorang yang telah ditasbihkan sebagai pendeta hendaknya mengamalkan kehidupannya dengan bertugas memberikan pelayanan dan memelihara kehidupan rohani umat yang diwujud nyatakan dalam bentuk penggembalaan. Pendeta adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja. Setiap pendeta jemaat dipercayakan tanggung jawab untuk mengorganisir dan memimpin seluruh anggota jemaat untuk memenuhi misi gereja Kristus di dunia baik secara administrasi maupun rohani. Seorang pemimpin juga harus tetap fokus kepada tujuan organisasi yang dipimpinnya serta berusaha dengan maksimal untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh, maka sang pemimpin dipastikan akan gagal dalam memotivasi dan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini juga berlaku bagi seorang pendeta jemaat. Jika seorang pendeta fokus dan komitmen kepada misi gereja di dunia maka gereja akan berhasil di dalam menjalankan misinya.

Tersebutlah seorang pendeta di wilayah Papua yang juga merangkap sebagai aktivis pro kemerdekaan Papua, Socrates S. Yoman. Pria kelahiran Situbondo tersebut selain menjadi pendeta juga merupakan Ketua Persekutuan Gereja Baptis Papua, serta mengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT) Baptis, dan di STT Izak Zauel Kijine Abepura. Dalam perjalanannya, kiprah Socrates sebagai penggembala umat justru tersusul oleh sejumlah aktivitasnya yang tendensius pada upaya politik untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sejumlah jejak dari kegiatan dan gerakan politiknya telah membuat sejumlah pihak merasa keberatan, tidak terima, bahkan hingga menyulut provokasi. Akibatnya kini, label ‘’Pendeta Politik’’ tersemat kepada Socrates.

Sejumlah Provokasi Sang Pendeta Politik

Pengamat politik masalah Papua alumnus Universitas Indonesia (UI), Toni Sudibyo merespon pernyataan Socrates pada tahun 2014 terkait penyusunan Otsus serta implementasinya bahwa Indonesia hanya bersandiwara dengan membiarkan orang Papua musnah melalui kekerasan negara selama hampir 50 tahun. Menurutnya, pernyataan Socrates merupakan strategi dasar para pendukung OPM di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan segala upaya sehingga program Otsus dan program pembangunan gagal, dimana skenario selanjutnya adalah dorongan penentuan sikap politik melalui referendum untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Seorang Pendeta Socrates juga bersikap kontradiktif dengan mengapresiasi peresmian kantor ULMWP di Wamena pada tahun 2016. Menurutnya peresmian tersebut merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang diakui dan diterima Pemerintah Indonesia. Namun fakta yang terkuak kemudian, peresmian tersebut ternyata menungganggi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut kecewa karena merasa dibohongi. Masih berkaitan dengan ULMWP, di tahun 2011 Socrates juga pernah melakukan kebohongan publik mengklaim bahwa ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7 Juni 2011 di Auditorium Universitas Cenderawasih Papua. Faktanya, kegiatan tersebut berisi seminar dan dikusi dengan tema “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai”.

Di tahun 2016, pernyataan Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte bahwa perjuangan politik Papua sudah final melalui dua fase masing-masing Pepera 1969 dan Otsus 2001, dibantah oleh Socrates. Menurutnya pernyataan tersebut tidak mewakili suara Nurani orang asli Papua. Ia bersikeras tak ada istilah final dalam kehidupan masyarakat, tapi selalu ada dinamika dan proses politik. Pernyataan tersebut direspon oleh generasi muda Papua Emus Kogoya bahwa Socrates bukan politikus, yang dimaksud final bukan kebijakannya, tetapi status politik bahwa Papua secara sah merupakan bagian dari NKRI. Jika saat ini terdapat kebijakan Otsus, UP4B dll, merupakan upaya percepatan pembangunan di Papua. Seorang mahasiswa Papua di Jakarta bernama Emilia Karubaga juga turut merespon pernyataan Socrates yang menurutnya tidak mencerminkan seorang pendeta, namun cenderung provokator yang selalu memperkeruh dengan bersembunyi dibalik agama. Semestinya dirinya membuat sejuk hati umat, bukan membuat panas.

Sikap menyesalkan kepada Socrates juga ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay. Ia menyesalkan pernyataan pendeta Socrates Sofyan Yoman dalam status di akun Facebook atas nama Socratez Sofyan Yoman pada tanggal 1 November 2020 terkait pembentukan organisasi P5 atau Presidium Putra Putri Pejuang Pepera, di sentani yang diketuai oleh Bapak Yanto Eluay. Menurut Ali, pendeta Socrates sebaiknya tidak terlalu mengurusi masalah politik di Papua dan belajar menghargai keputusan Ondoafi Yanto Eluay sebagai ketua P5. Berharap Pendeta Socratez menunjukkan jati diri sebagai pelayan umat, bukan inspirator politik.

Masih berkaitan dengan unggahan di media sosial, pada tahun 2021 Pendeta Socrates juga pernah memposting unggahan dengan menyebut bahwa Indonesia sebagai penjajah yang memadukan rasisme di tanah Papua. Unggahan tersebut kemudian direspon oleh pemerhati isu strategis dan masalah Papua, Prof. Imron Cotan bahwa sebagai seorang doktor, pendeta, dan tokoh masyarakat, tidak seharusnya Socrates memutarbalikkan sejarah dengan pura-pura tak tahu kronologi sejarah kemerdekaan Indonesia dan hubungannya dengan Tanah Papua, bahkan mengatakan Indonesia sebagai bangsa “penjajah”.

Pendeta Pelopor Aksi Demontrasi

Kabar terbaru, terkait adanya demonstrasi penolakan Otsus serta kebijakan pemekaran wilayah, Pendeta Socrates bersama dengan Dewan Gereja Papua bentukannya yang terdiri dari dirinya, Benny Giay dan Dorman Wandikbo dikabarkan turut andil dalam menginisiasi massa. Sebuah tindakan yang tak bisa ditolerir lagi dari seorang pendeta yang harusnya menggembala jemaatnya untuk hidup damai namun justru turut terlibat dalam aksi yang rawan provokasi dan kericuhan.

Socrates dengan sangat jelas bermain politik praktis menyusup ranah ideologi dan agama demi kepentingan tertentu. Melalui dalil dasar dari ayat-ayat di kitab injil, mencoba memainkan perbedaan perspektif yang terkandung untuk menyerang pemerintah dengan alasan kemanusiaan, padahal banyak fakta positif yang sengaja tidak dimunculkan namun justru memilih mengedepankan kalimat bernada sentimen negatif yang provokatif. Sederet narasi yang digemborkan berpotensi menjebak umatnya untuk membenci pemerintah sebagai representasi pemimpin dalam lingkup dunia. Sensifitas Papua secara sosiologi sengaja dimainkan tanpa memikirkan dampak dan reaksi yang bakal bermunculan.

Sebagai seorang Pendeta, Socrates harusnya membuang mentalitas inlander peninggalan negara kolonial Belanda, dan meninggalkan Teologi Pembebasan yang terbukti banyak menimbulkan kegagalan. Untuk diketahui bahwa dari sekian konflik yang pernah terjadi di wilayah Papua, salah satu penyebabnya berawal dari adanya kalimat dan tulisan provokatif yang tersebar di media. Jangan sampai ulah Socrates dengan turut menyerukan massa untuk mengikuti aksi penolakan kebijakan pemerintah akan berakhir dengan hal yang jauh dari tugas dan tanggung jawab seorang pendeta, yakni menyejukkan jemaat.