suaratimur.id – Sejak awal menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menunjukkan komitmen untuk membangun Bumi Papua. Di bawah kepemimpnan Presiden Jokowi, pemerintah terus melaksanakan berbagai proyek pembangunan di Bumi Cendrawasih. Seringnya Presiden Jokowi mengunjungi Papua tentunya karena ingin mengetahui betul permasalahan yang ada di lapangan. Dengan melihatnya secara langsung, Presiden akan dapat menentukan solusi yang tepat dan efektif. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebagai bagian dari sebuah bentuk kerangka besar jawaban dari solusi permasalahan yang ada di Papua. Kini, perjalanan atau mobilitas di Papua sudah tak sesulit dan selama dulu, baik akses darat, udara, maupun laut, terlebih begitu adanya tol laut yang digagas Presiden Jokowi. Pelayanan masyarakat pun sudah semakin sangat memuaskan. Namun demikian, pemerintah tidak lantas berhenti untuk terus melakukan upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi salah satu bukti nyatanya. Percepatan serta pemerataan pembangunan di Papua terus digencarkan demi kehidupan masyarakat Papua yang lebih nyaman dan makmur.

Pembentukan DOB Hadirkan Banyak Manfaat

Rencana pemekaran Provinsi Papua mendatangkan berbagai tanggapan. Meski sering terdengar penolakan dari segelintir masyarakat atau kelompok, namun rupanya lebih banyak masyarakat yang setuju dan mendukung penuh pemekaran tersebut hanya saja ‘kurang menarik’ menurut media untuk memberitakannya secara masif, hingga akhirnya kalah pamor dari suara-suara penolakan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, pihaknya telah menerima berbagai aspirasi terkait rencana pemekaran Provinsi Papua. Termasuk banyaknya aspirasi dari masyarakat Papua agar pembahasan RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah tetap dilanjutkan. Langkah-langkah yang akan diambil nanti mempertimbangkan aspirasi-aspirasi tersebut, mengingat saat ini masih reses dan juga juga belum turunnya surat presiden atau Surpres.

Sementara itu, salah satu pernyataan dukungan datang dari Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua, Jan Kristian Arebo. Menurutnya, pemekaran wilayah otonomi di Papua punya banyak manfaat. Salah satunya adalah dalam rangka untuk percepatan pembangunan di Papua. Selain itu, pembentukan pemerintahan otonom juga semakin mempersempit ruang gerak organisasi-organisasi teroris bersenjata api di Papua. Oleh karenanya, Pemuda Adat Papua sangat mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat membentuk DOB untuk wilayah Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, Jan Kristian Arebo juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari kelompok masyarakat Papua, Pemuda Adat Papua berseberangan sikap dengan organ-organ yang menuntut kemerdekaan Papua. Perbedaan sikap politik itu menunjukkan bahwa tidak semua orang Papua setuju dengan ide pemisahan diri dari Indonesia dan membentuk negara Papua. Dirinya sendiri pun tegas menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia yang setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI harga mati.

Dukungan lainnya turut menggema dari Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, yang mendorong percepatan pemekaran wilayah Papua Selatan menjadi DOB di Tanah Papua. Menurutnya, masyarakat di Papua Selatan yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat, secara total sangat setuju pemekaran dapat dilakukan dan dipercepat. Sebab, langkah tersebut dapat mempercepat pembangunan di Tanah Papua, meningkatkan pelayanan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu mengingat berbagai hambatan terkait pembangunan di Papua yang salah satunya menyangkut luasnya cakupan wilayah.

Romanus menyadari bahwa selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pembangunan di Papua. Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan infrastruktur, dana otonomi khusus (Otsus), dan berbagai upaya lainnya. Namun, karena cakupan wilayah Papua yang begitu luas, upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal dalam mencapai target kesejahteraan masyarakat, sehingga muncul pentingnya membentuk DOB.

Membangun Papua dengan Dasar Kearifan Lokal

Banyak narasi yang beredar liar dengan menyebut bahwa berbagai pembangunan di Papua, termasuk DOB, dengan segala macam investasi yang masuk akan menyebabkan gelombang warga pendatang hingga membuat masyarakat asli Papua terpinggirkan. Hal tersebut tentulah hanya kekhawatiran tanpa dasar yang kuat serta permainan narasi dari kelompok yang tidak senang jika masyarakat Papua hidup nyaman dan makmur sebagai warga negara Indonesia.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki fokus menyelesaikan permasalahan terkait pengakuan hak-hak tanah masyarakat adat yang berdampak pada pembangunan di Papua. Kementerian ATR/BPN mendukung pemerataan pembangunan di Provinsi Papua sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Adat, M. Adli Abdullah, mengatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen membuat rencana pembangunan Papua yang juga menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. Kehadiran Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, mengatur jika ada rencana investasi di tanah adat, maka pihak pelaku usaha harus bekerjasama dengan masyarakat adat. Dengan demikian, investasi dapat terus berjalan tanpa membuat masyarakat adat termarginalkan. Keharmonisan antara rencana pembangunan, pemenuhan hak masyarakat adat, dan komitmen Pemerintah Indonesia, merupakan hal yang ditekankan dalam membuat dasar pembangunan Papua.

Selain itu, pembangunan dengan dasar kearifan lokal juga dapat terlihat dari rencana penamaan provinsi baru di Papua yang disesuaikan dengan wilayah adat.

Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli dengan penyelesaian permasalahan yang ada di Papua. Membangun daerah secara merata, menjaga kondusivitas wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagaimana pengakuan terhadap masyarakat adat di tengah semangat membangun Tanah Papua.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) kembali menyerang warga sipil Papua pada 25 April 2022. Masyarakat geram atas ulah KST dan mendukung tindakan tegas Apkam terhadap gerombolan itu. 

Ketika Papua bergabung dengan Republik Indonesia tahun 1969 mak ada sebagian kecil oknum yang tidak setuju. Mereka tak percaya akan hasil Ppepera (penentuan pendapat rakyat) padahal sudah jelas bahwa mayoritas rakyat ingin jadi WNI daripada jadi jajahan Belanda. Para oknum akhirnya membentuk OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang memiliki KST sebagai kaki-tangannya.

Sejak era orde baru hingga sekarang, KST mempromosikan pembelotan ke segenap rakyat Papua. Anehnya, saat mereka ingin membujuk warga, malah melukai masyarakat di Bumi Cendrawasih. Seperti pada kejadian tanggal 25 April 2022 lalu ketika KST menyerang Samsul Sattu, warga Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Samsul meninggal dunia padahal sudah dievakuasi ke Puskesmas Ilaga.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyatakan bahwa pihaknya baru menerima laporan pukul 19:00 waktu Indonesia timur. Padahal kejadiannya jam 16:30. Pelaku masih dikejar karena pasca menembak ia melarikan diri. Menurut keterangan saksi, ada 2 anggota KST yang datang dan salah satunya menembak korban di ketiak sebelah kanan. Diduga pelakunya adalah anggota dari kelompok Numbuk Telenggen.

Masyarakat mengutuk aksi KST karena mereka menembak warga sipil, yang sudah jelas tak punya senjata api untuk melindungi diri. Lagipula, kejadian ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya KST pernah membunuh warga Papua yang berprofesi guru, pelajar, dan tukang ojek. Alasannya adalah mereka diduga mata-mata aparat, padahal hanya masyarakat sipil biasa.

Serangan KST sudah melanggar batas karena membunuh rakyat yang tak berdosa. Oleh karena itu mereka harus diberi tindakan tegas terukur agar tidak mengulangi perbuatannya. Tindakan ini memang diperbolehkan karena untuk mencegah kejahatan yang selanjutnya.

Selain melakukan pengejaran, Tim Satgas Damai Cartenz melakukan penyisiran sampai ke pelosok dan pedalaman Papua. Penyebabnya karena markas KST memang sengaja dibangun di tempat tersembunyi agar tidak ketahuan aparat. Masyarakat juga dihimbau agar melapor ketika mengetahui di mana letak markas-markas KST sehingga memudahkan pengejaran.

Ketika KST ditangkap maka masyarakat malah senang dan tidak ada yang membela mereka. Penyebabnya karena warga sendiri sudah lelah dengan keberadaan KST dan mereka memang selalu berbuat onar. Jika kelompok pemberontak ini ditangkap tentu keadaan di Bumi Cendrawasih akan selalu aman.

Saat anggota KST dicokok oleh tim Satgas Damai Cartenz maka mereka digelandang dan dibawa ke pengadilan. Tujuannya tentu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka bisa kena UU Darurat Pasal 2 Ayat 1 Nomor 12 tahun 1951 dan ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Mereka juga bisa kena hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati, karena melakukan pembunuhan berencana.

Ketegasan dengan ancaman hukuman terberat memang harus dilakukan agar para anggota KST kapok dan tidak mengulangi perbuatannya, serta tak merugikan masyarakat sipil. Jika ada anggotanya yang dipenjara maka personel KST lain akan ketakutan karena tidak mau juga kena penjara seumur hidup. Diharapkan mereka segera menyerahkan diri.

Masyarakat terlampau marah atas kekejaman KST karena perbuatan ini sudah berulang kali dilakukan. Agar mereka kapok tentu perlu ada ketegasan, baik saat penangkapan maupun saat di pengadilan. KST harus diberantas hingga ke akarnya agar tidak membahayakan keselamatan warga sipil.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah resmi menghentikan ekspor bahan minyak goreng ke luar negeri. Keputusan ini dianggap tepat karena mencerminkan keberpihakan negara kepada rakyat. 

Salah satu kewajiban negara adalah memang untuk melindungi rakyat. Negara harus mampu menjamin bahwa seluruh kepentingan rakyat terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, sikap Presiden Joko Widodo mengenai keputusannya untuk melakukan pelarangan ekspor bahan minyak goreng sudah sangat mencerminkan hal tersebut.

Negara memang sudah hadir untuk mengakomodasi dan mengayomi apapun kepentingan rakyat sebagaimana dinyatakan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam sebagai bentuk apresiasinya terhadap presiden. Sejauh ini perihal kelangkaan minyak goreng ternyata memang ada mafia dan oligarki yang bermain di belakangnya.

Maka dari itu mulai dari diumumkannya kasus yang menimpa Dirjen Kemendag hingga sesegera mungkin Presiden langsung menyatakan sikap tegasnya untuk melarang aktivitas ekspor, maka patut sekali untuk kita berikan apresiasi. Kelangkaan minyak menunjukkan ternyata sejauh ini oligarki hanya berpihak pada kepentingan diri mereka sendiri saja dalam menimbun kekayaan.

Mereka sama sekali tidak memperhatikan dampak atau efek yang akan terjadi semisal minyak menjadi suatu komoditas yang langka di dalam negeri. Untungnya negara hadir dan langsung menjadi pembela kepentingan rakyat dengan melawan kepentingan monopoli dari para oligarki tersebut.

Selain itu, ternyata kebijakan pelarangan ekspor ini sudah sejak jauh hari menjadi salah satu usulan yang disampaikan oleh pihak DPR RI. Jadi ketika ekspor dilarang seperti sekarang, otomatis distribusi komoditas minyak goreng hanya akan difokuskan atau diperuntukkan bagi pasar domestik saja, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terjamin dengan ketersediaan stok yang memadai, dan hasilnya harga akan menjadi kembali stabil.

Bukan hanya menunjukkan adanya political will serta ketegasan dan juga keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat, namun lebih dari itu, bahwa dengan adanya keputusan pelarangan ekspor minyak goreng ini ternyata juga menjadikan kita lebih tegak lagi mengenai kedaulatan kita sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia.

Jelas saja kejadian beberapa waktu belakangan sewaktu Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng menjadi sebuah ironi yang miris, lantaran kenyataan bahwa kita adalah pemasok minyak sawit terbesar di dunia namun negara kita sendiri malah mengalami krisis ketersediaan minyak goreng.

Dengan diberlakukannya kebijakan tegas untuk langsung melarang kegiatan ekspor minyak goreng, tentu kedaulatan kita sebagai negara pemasok minyak sawit terbesar menjadi sangat kokoh dan menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak akan tunduk pada kekuatan apapun, terutama mereka para oligarki. Serta kita hanya akan membela kepentingan rakyat saja.

Kehadiran negara untuk membela kepentingan rakyat memang sudah sepatutnya dilakukan, selain itu sejauh ini sudah sejak 5 hingga 6 bulan terakhir seperti dikatakan oleh Rizal Halim selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bahwa kebijakan tegas seperti ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat.

Pelarangan ekspor bahan minyak goreng menjadi sinyal tegas Pemerintah untuk menumpas mafia minyak goreng yang selama ini mempermainkan rakyat. Kebijakan penghentian ekspor bahan minyak goreng pun diharapkan dapat menciptakan equilibrium baru harga komoditas itu, sehingga akan semakin mudah dijangkau masyarakat Indonesia. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Astrid Julian )*

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah regulasi yang mujarab, yang bisa mendorong penanaman modal di Indonesia. Pasalnya, terdapat klaster investasi  di dalam UU ini sehingga memudahkan para investor untuk berbisnis. 

Era reformasi yang dimulai tahun 1998 dan berlangsung sampai sekarang masih menyisakan beberapa efek negatif dari masa orde baru. Dulu, ketika akan membuat suatu bisnis, maka amat sulit. Penyebabnya karena butuh modal yang amat besar dan pengurusannya berbelit-belit. Di masa orde baru sudah biasa jika ada oknum pegawai yang meminta uang pelicin agar izin usaha seseorang lekas selesai.

Namun di masa pemerintahan Presiden Jokowi semua itu dihapuskan. Sejak awal jadi RI-1 beliau memang ingin membuat reformasi birokrasi dan menentang keras korupsi. Selain itu, beliau juga amat pro pengusaha dan akhirnya dibuatlah UU Cipta Kerja. UU ini amat ramah bagi pebisnis karena memiliki klaster kemudahan berusaha. Ada pula klaster investasi sehingga mempermudah proses penanaman modal di negeri ini.

Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho, menyatakan bahwa terbitnya UU Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah hadir untuk dorong investasi, melalui berbagai kemudahan berusaha. Saat ini Indonesia mengatasi dampak pandemi di bidang ekonomi yakni pengangguran yang banyak. Ketika ada investor maka akan ada banyak lowongan kerja.

UU Cipta Kerja memiliki klaster investasi sehingga mempermudah proses penanaman modal di Indonesia. Para pebisnis asing bisa mendaftarkan usahanya dan mendapatkan izin dengan cepat, via online single submission. Kemudahan ini yang akan mendorong banyak investor lain untuk masuk dan berbisnis di Indonesia.

Dengan adanya banyak investor maka banyak pula pabrik yang dibangun dari hasil kerja sama penanaman modal. Otomatis mereka butuh banyak pegawai dan mengurangi pengangguran di negeri ini. Inilah yang jadi efek domino positif dan yang diharapkan oleh pemerintah, karena WNI di usia produktif memiliki pekerjaan dan tidak lagi loyo akibat pandemi.

Investasi memang sedang digenjot oleh pemerintah karena dengan uang dari investor kita bisa membangun negeri. Jika perekonomian terus bertumbuh berkat adanya usaha-usaha baru maka roda ekonomi bergulir dengan cepat. Kita bisa bangkit dari pahitnya pandemi selama 2 tahun ini. Pemerintah telah memikirkan dampak jangka panjang dari investasi sehingga meresmikan UU Cipta Kerja yang pro investor dan juga rakyat.

UU Cipta Kerja juga mendorong kemudahan berusaha karena memiliki klaster kemudahan berusaha. Disebutkan dalam klaster itu bahwa izin usaha berbasis risiko. Sedangkan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) termasuk risiko rendah. Pengusaha UMKM cukup mengurus nomor izin berusaha agar bisnisnya legal.

Dengan nomor izin berusaha maka pebisnis UMKM bisa mendapatkan kredit dari Bank. Mereka bisa melanjutkan untuk berdagang karena ada modal lagi. Hal ini membuktikan pemerintah amat pro rakyat karena menerbitkan UU yang bisa membuat banyak pengusaha kecil bisa berbisnis dengan lancar.

Jika dulu tiap pebisnis yang ingin punya izin usaha harus mengurus AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) maka sekarang tidak. Penyebabnya karena hanya usaha resiko sedang yang tinggi yang harus mengurusnya. Pebisnis UMKM tidak harus mengurusnya karena termasuk resiko rendah dan mereka gembira karena mengurus AMDAL biayanya amat tinggi.

UU Cipta Kerja adalah bukti nyata bahwa pemerintah pro rakyat. Dengan klaster investasi maka memudahkan masuknya penanaman modal asing. Ketika ada pengusaha asing maka banyak pabrik dibangun dan rakyat bisa bekerja di sana, dan tak lagi menganggur saat pandemi. Selain itu, UU ini juga mendukung kemudahan berusaha sehingga pebisnis UMKM makin maju.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Sejumlah respon masih bergulir pasca terjadinya pertemuan antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu. Salah satu poin pertemuan membahas perihal rencana kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Sikap permintaan penundaan dari MRP melalui pernyataan ketuanya Timotus Murib karena sejumlah faktor, bertentangan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sejumlah pihak dari lintas bidang justru menyatakan dukungan terhadap kebijakan DOB di Papua dengan alasan dan motivasi yang beragam, termasuk dari asosiasi pejabat daerah yang secara eksplisit mewakili wilayahnya masing-masing. Kesemuanya memiliki benang merah harapan besar terhadap kemajuan dan pemerataan pembangunan di bumi cenderawasih Papua. Respon negatif dari MRP pada akhirnya menimbulkan tanya dari sebagian pihak karena terdapat hal yang tidak sinkron antara mayoritas suara dengan kesimpulan pernyataan penolakan dari sebuah lembaga yang mengklaim dirinya mewakili masyarakat di Papua. Jika MRP hadir secara berpihak, maka perlu ada evaluai hingga tinjauan kembali atas pembentukan MRP.

Mengalirnya Dukungan DOB dari Berbagai Pihak

Seperti tidak terima dengan respon penolakan MRP, sejumlah pihak secara beruntun dan tegas menyatakan dukungan kebijakan DOB Papua kepada publik. Mereka seperti ingin menunjukkan bahwa masyarakat scara umum, terutama yang ada di Papua benar-benar memiliki atensi terhadap rencana kebijakan yang saat ini telah menjadi RUU tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Fahri Bachmid menyatakan bahwa pemekaran DOB di Papua dan Papua Barat adalah suatu opsi kebijakan yang realistis dan solutif, serta konstitusional. Selain itu, pemekaran DOB juga sebagai “political will” pemerintah pusat yang memiliki kewenangan konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pada prinsipnya, kebijakan pemekaran wilayah akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua secara lebih substansial, sekaligus mempunyai irisan sebagai strategi untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua.

Dari pihak akademisi, Dosen Universitas Cendrawasih, Prof Dr Melkias Hetharia juga memiliki penilaian sendiri terhadap DOB. Menurutnya, kebijakan tersebut banyak mendatangkan nilai positif, dan mungkin sisi negatifnya tidak ada. Terkait berbagai keraguan akan permasalahan yang timbul, hal tersebut dapat diatasi dengan regulasi nantinya.

Dukungan juga datang dari Dosen Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Isak H.A Rumbarar. Ia menyebut pemekaran sebagai hal yang luar biasa. Di Pancasila, semua mudah diwujudkan mulai dari sila pertama sampai dengan sila keempat. Namun yang kelima sangat sulit diwujudkan, sehingga DOB ada untuk mejawab keadilan sosial tersebut.

Sementara itu, dua hari selang MRP bertemu dengan Presiden dan menyatakan penolakan DOB. Menko Polhukam Mahfud MD menerima kunjungan dari Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua. Dalam kesempatan tersebut, melalui ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo meminta Presiden Jokowi segera mempercepat terbentuknya DOB di tanah Papua. Menurutnya, pembentukan DOB atau pembentukan provinsi baru di tanah Papua akan menyelesaikan masalah seperti kurang meratanya pembangunan. Selain itu, pembentukan DOB juga dinilai akan membuat situasi di Papua semakin kondusif. Sebab pembentukan provinsi baru dapat mencegah atau memutus pergerakan kelompok teroris bersenjata di tanah Papua.

Respon positif yang sejalan dengan kebijakan pemerintah juga dinyatakan oleh sejumlah tokoh pemuda orang asli Papua (OAP) yang bermukim di Papua Nugini. Mereka secara tegas mendukung sepenuhnya Provinsi Papua dan Papua Barat tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dukungan tersebut dinyatakan dalam bentuk deklarasi dengan membentangkan Bendera Merah Putih di Kantor Kedutaan Indonesia di Port Moresby, Papua Niugini, Rabu 27 April 2022. Para tokoh Papua tersebut juga menyambut baik program pembangunan Indonesia yang berdampak positif bagi masyarakat Papua, terkhusus perbaikan infrastruktur jalan, Kesehatan, dan pendidikan. Mereka menilai bahwa telah terbukti keberpihakan pemerintah terhadap Papua melalui pembangunan yang masif dan berkurangnya kekerasan secara signifikan di tanah Papua.

Mempertanyakan Kredibilitas MRP dalam Mewakili Masyarakat Papua

Hal kontroversi yang ditunjukkan oleh MRP melalui kesimpulan penolakan kebijakan DOB semakin menggiring opini publik mempertanyakan kredibilitas lembaga yang digadang-gadang mewakili masyarakat Papua tersebut.

Koordinator Dewan Adat Suku Kabupaten Jayapura Daniel Toto meminta MRP untuk tidak mengurus masalah politik, melainkan fokus mengurus hak-hak masyarakat adat Papua. Mewakili masyarakat Adat Mamta Tabi, dirinya menolak pernyataan Ketua MRP Provinsi Papua yang menyebut masyarakat Papua menolak DOB di Papua. Menurutnya pernyataan tersebut tidak benar dan merupakan asumsi ketua MRP semata, tidak mewakili masyarakat Adat Papua secara umum. Ia mengharapkan MRP sebagai representasi kultur OAP harus bersikap netral atas berbagai gejolak di Papua.

Menjadi harapan bersama bagi sebagian besar masyarakat Papua agar MRP mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat. MRP saat ini telah mencampuri urusan politik, sehingga hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Jika hal tersebut masih terus terjadi maka MRP patut untuk dibubarkan.

Sikap tidak puas terhadap kinerja MRP sebenarnya pernah terjadi di masyarakat Papua. Pada Februari 2008, sekitar 350 warga kota Jayapura berunjukrasa di kantor MRP menuntut agar membubarkan diri. Para pengunjukrasa beralasan bahwa MRP tidak mampu mampu mewakili suara masyarakat Papua.

Hal yang sama juga dijelaskan secara terurai oleh Ketua LMA Port Numbay, George Awi menyoroti munculnya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat menolak Otonomi Khusus (Otsus) jilid II. Menurutnya, kelompok elit politik baik DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua (MRP), apalagi eksekutif tidak patut menyatakan diri menolak Otsus. Pasalnya ketiga lembaga pemerintah tersebut menjadi komponen yang menggunakan anggaran Otsus. MRP sendiri sejatinya lahir dari adanya Otsus, begitu juga dengan DPR Papua yang muncul karena adanya Otsus, sedangkan eksekutif sebagai pihak yang menjalankan kebijakan pemerintahan dalam Otsus.

Jika ada dari MRP yang menyatakan menolak Otsus, termasuk DOB sebagai kebijakan kelanjutannya, sudah sepantasnya MRP dibubarkan. Sebab, secara silsilah MRP lahir dari amanah Otsus, sehingga jika Otsus hingga DOB tidak ada, maka dipastikan tidak ada MRP.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Made Prawira )*

Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT) G20 diyakini memberikan banyak manfaat karena dihadiri oleh delegasi asing. Selain menjadi pendorong resolusi permasalahan ekonomi dunia, KTT G20 dapat mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lokal ke level internasional.

Menjelang gelaran KTT G20 yang akan diketuai langsung oleh Indonesia, ternyata mendapat sambutan positif dari kalangan UMKM untuk dapat pulih akibat pandemi Covid-19. Seperti halnya batik tulis khas Kabupatan Pamekasan, Jawa Timur yang turut ambil bagian dalam pameran G20 nanti. Terbukti dari bagaimana antusiasme yang ditunjukkan oleh pihak para pengrajin batik tulis tersebut.

Mereka sudah melakukan berbagai rangkaian produksi batik tulis dengan kualitas premium yang unggulan. Seluruhnya demi bisa dipersembahkan dalam pameran KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan November 2022 mendatang. Seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Achmad Sjaifudin bahwa memang batik tulis sendiri merupakan salah satu produk lokal andalan serta warisan budaya kita yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Upaya untuk mengikutkan patik tulis khas Pamekasan dalam gelaran Internasional seperti G20 berawal dari usulan yang dinyatakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengaku bahwa memang batik tulis telah menjadi warisan budaya tak benda bagi bangsa kita. Sontak pernyataan tersebut langsung disambut dengan suka cita oleh para pengrajin batik tulis.

Tentunya momentum KTT G20 menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat sekali bagi indonesia, selain kita bisa dipercaya oleh berbagai negara menjadi Presidensi, namun kita juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak UMKM. Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa produk lokal di Indonesia lain seperti di Bali juga sangatlah berpotensi untuk diangkat.

Selain itu, kita juga bisa menggunakan berbagai sarana promosi terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital seperti sekarang ini. Media digital menjadi salah satu instrumen paling penting sebagai sarana promosi UMKM kita di mata dunia. Beberapa contoh dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki bahwa kita bisa menggunakan sistem QR Code sehingga lebih mempermudah para peserta G20 juga.

Senada dengan usulan yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM tersebut, Wakil Mendag Jerry Sambuaga juga mengaku bahwa salah satu strategi paling tepat untuk mempromosikan UMKM kita pada G20 adalah dengan memanfaatkan dan terus memperkuat infrastruktur ekonomi digital.

Beberapa hal yang akan terus diupayakan oleh Pemerintah untuk bisa memulihkan kembali sektor UMKM kita dalam gelaran G20 adalah dengan terus memasukkan kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk memberdayakan UMKM seperti digitalisasi tadi, diadakannya pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan UMKM hingga mendorong berbagai kebijakan pro-UMKM seperti pembiayaan ultra mikro.

Sementara untuk Bali sendiri, diungkapkan oleh Wishnutama Kusubandio selaku ketua Dewan Pengarah Indonesia Creative Cities Network (ICCN) bahwa gelaran KTT G20 benar-benar akan menjadi momentum terbaik untuk mengangkat kembali perekonomian kita terutama setelah menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga baginya, bukan hanya sekedar pariwisata yang ada di Bali saja yang terus dibangkitkan, namun produk-produk lokalnya juga.

Untuk bisa terus membangkitkan kembali UMKM setelah diterjang badai pandemi Covid-19, tentu tidak akan bisa dilakukan sendirian, melainkan harus membutuhkan bantuan dari negara lain dan dukungan secara global demi bisa menciptakan persaingan yang adil. Karena apabila tanpa dibantu dengan adanya regulasi yang jelas pada tingkat Internasional, maka persaingan UMKM digital justru akan mematikan mereka yang bergerak di industri kecil.

Forum G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada November 2022 menjadi momentum tepat untuk mempromosikan produk UMKM Indonesia ke pentas dunia. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pegiat UMKM dengan terus meningkatkan kualitas produknya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melanjutkan agenda seperti Reformasi Struktural, Deregulasi dan Debiokratisasi. Reformasi struktural ini diharapkan dapat memudahkan perizinan dan memperbesar peluang investasi.

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi sebagai bentuk kelanjutan dari pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, tentu saja kepastian hukum dan dukungan pemerintah akan terus dijalanakan untuk kemudahan investasi dan berusaha. Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan revisi UU Cipta Kerja akan secepatanya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, momentum Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 juga harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi.

Airlangga mengatakan, bahwa momentum Presidensi G20 menjadi hal yang membanggakan bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan memimpin kelompok negara berpendapatan terbesar dunia serta mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kalangan investor dan berbagai negara menunggu reformasi struktural yang tengah dilakukan oleh Indonesia. Dengan proses perbaikan yang ada, Airlangga percaya bahwa revisi UU Cipta Kerja ini dapat dilakukan lebih cepat dari tenggang waktu yang diberikan oleh MK.

Adapun salah satu langkah penyempurnaan dalam revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 yakni untuk mengatur metode omnibus sebagai landasan hukum baku. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan partisipasi publik untuk memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan sosialisasi UU Cipta Kerja Arif Budimanta memastikan bahwa proses debirokratisasi dan reformasi struktural akan terus berjalan meski UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Arif menegaskan bahwa putusan MK tidak akan menganulir UU Ciptaker. Oleh karena itu substansi yang terdapat pada UU Ciptaker tetap bisa diimplementasikan sampai dengan undang-undang tersebut diamandemen oleh pemerintah dan DPR.

Arif menuturkan, bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada para menteri koordinator di setiap bidang untuk mengambil langkah secepatnya. Langkah cepat diperlukan supaya tujuan implementasi UU tetap berjalan efektif. Ia menegaskan, bahwa pihaknya di Satgas juga melakukan konsolidasi proses sosialisasi UU Cipta Kerja dan monitoring atas aspirasi yang berkembang apa yang didapatkan di daerah terhadap UU Cipta Kerja.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo juga sempat angkat bicara berkaitan dengan putusan dari MK terhadap UU Cipta Kerja. Jokowi menegaskan bahwa kepastian hukum dan dukungan pemerintah terhadap kemudahan investasi dan berusaha akan terus dikedepankan.
Selain itu, mantan walikota Surakarta tersebut juga mengatakan, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah wajib menghormati serta bersegera untuk melaksanakan putusan MK.

Perlu kita ketahui bahwa debirokratisasi tak lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan. Apabila tepat mempertahankan struktur yang hierarkis, maka akan dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi instansi pemerintah.

Terlalu banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi membuat pengambilan keputusan lambat. Banyak terjadi miskomunikasi, tidak fleksibel, rigid dan biaya yang mahal.
Reformasi birokrasi bisa diartikan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan transformasi budaya menuju efektifitas pemerintahan. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selama ini berbelit dan rumitnya masalah perizinan usaha serta beragam birokrasi di Indonesia kerap menghambat investor untuk menanamkan modal atau berekspansi untuk mendirikan usaha di Indonesia.

Reformasi struktural, deregulasi serta debirokratisasi merupakan upaya konkrit pemerintah untuk menarik minat investor, karena investasi bisa menjadi motor perekonomian Indonesia, tentu aja hal ini diperlukan komitmen yang tinggi untuk merombak segala regulasi yang mempersulit proses penanaman modal.

Reformasi Struktural, Deregulasi serta debirokratisasi, merupakan formula yang memiliki misi efisiensi dalam pengurusan perizinan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menarik minat investasi yang dapat berujung pada percepatan pemulihan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alif Fikri )*

Penangkapan anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) oleh kepolisian menunjukkan bahwa penyebaran radikalisme belum berhenti. Masyarakat pun diminta untuk terus waspada dan bersinergi untuk mencegah paham tersebut.

Kelompok radikal masih tetap bermanuver di Indonesia meskipun mereka menyebarkan paham tersebut secara sembunyi-sembunyi. Cita-citanya hanya 1: mengubah dari negara demokrasi ke negara bersistem khilafah. Padahal rakyat Indonesia tidak menyetujuinya karena sejak merdeka kita sudah sepakat dengan sistem demokrasi. Sistem ini yang dirasa paling cocok dengan kondisi rakyat yang multi budaya dan memiliki 6 keyakinan yang diakui negara.

Salah satu kelompok radikal yang patut diwaspadai adalah NII. Walau pendirinya sudah lama sekali meninggal dunia (Kartosuwiryo) tetapi pengikutnya masih tetap ada. Organisasi radikal yang didirikan tahun 1947 ini yang wajib dibubarkan dan pengikutnya juga disadarkan bahwa mereka salah.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa kita harus waspada karena gerakan NII belum mati. Bahkan jaringannya meluas hingga ke luar Jawa. NII tidak pernah hilang karena ia terus mendesak berdirinya negara khafilah (Negara Islam Indonesia). NII menjadi dalang di balik serangan bom di negeri ini, mulai dari bom Bali (tahun 2001) hingga bom buku (tahun 2011).

Pernyataan Moeldoko ini memang benar karena anak Kartusuwiryo yang bernama Sarjono pernah diwawancarai dan ia mengaku bahwa pengikut NII di Indonesia ada 2 juta orang. Jumlah ini amat mengagetkan karena hampir 1% dari warga negara Indonesia. Meski Sarjono sendiri sudah berikrar setia ke Republik Indonesia tetapi pengikut NII belum bertobat dan masih ingin melakukan pembelotan.

Moeldoko melanjutkan, jika NII masih ada maka sekarang saatnya menghalau dengan mengamati perubahan strategi dan pola gerakannya. Jika dulu mereka berperang dengan merebut wilayah, maka sekarang mereka mengambil hati dan pikiran masyarakat.

Masyarakat juga harus waspada akan NII karena mereka bisa saja menyamar jadi warga biasa padahal menyebarkan ajaran radikalisme dengan mengambil hati. Radikalisme yang disebarkan dengan model baru ini yang harus dicermati karena bisa saja anggota NII pura-pura baik dengan memberikan sembako dan kebutuhan lain. Nanti saat sudah akrab baru mereka mengajak untuk bergabung dan melakukan baiat.

Baiat alias brainwash ini yang harus diwaspadai karena bisa membuat seseorang jadi ‘menggila’. Hal ini berarti ia sudah dicuci otaknya dan menganggap pemerintah adalah thagut karena tidak mau mendirikan khilafah. Padahal sistem itu tidak disetujui oleh rakyat Indonesia bahkan tertolak di banyak negara berpenduduk muslim lainnya.

Untuk menghindari radikalisme maka kita wajib berhati-hati dalam bergaul. Memang tidak boleh pilih-pilih teman tetapi jangan meninggalkan kewaspadaan. Jika ada teman yang terlalu royal dalam memberi lalu ujung-ujungnya memberi buku tentang khilafah maka hindari saja. Penyebabnya karena bisa jadi ia adalah anggota NII.

Selain itu jangan mudah percaya akan propaganda yang dibuat oleh anggota NII di dunia maya. Indonesia sudah cocok dengan sistem demokrasi dan tidak akan diubah jadi khilafah. Jangan sampai terpengaruh oleh berita dari media abal-abal yang sengaja disebar oleh anggota NII di medsos.

Radikalisme di negeri ini belum mati karena masih ada 2 juta pengikut NII. Warga harus tetap waspada karena mereka menyebar di segala lapisan masyarakat. NII wajib diberantas dan pengikutnya disadarkan agar keutuhan NKRI dapat terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Intitute

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah berupaya menerapkan strategi defensif dinamis dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Dengan adanya stabilitas keamanan tersebut, kesejahteraan Papua diharapkan akan segera terwujud.

Papua merupakan wilayah timur yang membutuhkan perhatian khusus, itulah mengapa ada kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di sana. Namun konflik di Papua seakan menjadi berita yang tak kunjung usai, sehingga diperlukan pendekatan secara humanis maupun defensif humanis agar masyarakat bersimpati kepada pemerintah.

Pendekatan humanis dinilai mampu menarik simpati masyarakat, sehingga hal ini akan mempermudah proses pendekatan keamanan bagi masyarakat Papua. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki perspektif yang bisa membangun suasana kedamaian dan keakraban di Papua.

Tentu saja kesejahteraan akan sulit digapai apabila Papua masih saya dilingkupi oleh konflik sosial, salah satunya adalah konflik yang disebabkan oleh ulah kelompok separatis teroris yang tidak segan merusak fasilitas milik negara di Papua.

Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) yaitu melalui pembangunan kesejahteraan dan pembangunan karakter masyarakat di Papua. Hal tersebut telah diatur dalam UU Terorisme yang diteken pada tahun 2018 lalu.

Sebelumya, Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI mengatakan, pemerintah akan menangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi konstitusional yang mewakili kehadiran negara yang sudah dilakukan penanganan yang sangat baik.

Untuk itu Ma’ruf memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk dapat memimpin koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN agar tindakan kekerasan di Papua dapat diatasi dengan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Mengenai landasan hukum, Ma’ruf mengatakan pemerintah telah menerbitkan dasar yang kuat untuk pelaksanaan program percepatan di Papua. Aturan itu tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Ma’ruf mengimbau implementasi kebijakan tersebut dapat diselaraskan dengan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Jadi dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan secara menyeluruh.

Dalam kesempatan berbeda, Wapres Ma’ruf Amin juga menandaskan pentingnya penerapan strategi keamanan defensif dinamis yang mengikuti perkembangan di lapangan. Ma’ruf mengatakan pengamanan di Papua tidak dilakukan dengan cara ofensif agar tidak banyak korban berjatuhan di Papua.

Sebelumnya, juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin. Masduki pernah mengatakan, bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

Tentu saja pendekatan seacara humanis memang diperlukan, sehingga masyarakat papua merasa aman dalam menempuh pendidikan. Pendekatan humanis juga bisa dilakukan dengan cara melibatkan Orang Asli Papua dalam program pemerintah, sehingga masyarakat Papua akan semakin merasa sebagai bagian dari NKRI.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pendekatan di Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata tapi kesejahteraan.

Dirinya menjelaskan bahwa prinsip pendekatan baru tentang penanganan Papua telah dituangkan ke dalam instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan dilanjutkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2020. Dua aturan tersebut secara tegas mengatakan bahwa pendekatan kesejahteraan di Papua pada intinya harus bersifat meyeluruh dan sinergis.

Sinergis yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga terkait harus bekerja secara bersama-sama. Bukan justru mengerjakan pembangunan secara sendiri-sendiri. Sehingga outputnya muncul produk yang saling menyatu satu sama lain. Tak hanya itu, Mahfud juga menjelaskan pendekatan teknis keamanan di Papua kelak bersifat operasi teritorial. Bukan bersifat operasi tempur.

Perlu kita ketahui bahwa Pertikaian bersenjata yang melibatkan TNI-Polri dan KST tidak hanya menimbulkan korban dari kedua belah pihak yang bertikai, melainkan masyarakat sipil juga turut terkena dampak dari konflik ini.

Tentu saja keamanan adalah landasan untuk menciptakan kesejahteraan di Papua. Jika Papua menjadi wilayah yang aman, bukan tidak mungkin kesejahteraan masyarakat di Papua akan mengalami peningkatan secara signifikan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Agung Suwandaru )*

Seluruh masyarakat pelaku perjalanan mudik Lebaran 2022 jangan sampai menjadi lengah dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Faktanya, risiko penularan COVID-19 masih ada dan pandemi belum berakhir sepenuhnya.

Keputusan diperbolehkannya melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun 2022 ini telah dibuka oleh Pemerintah. Meski masyarakat memang telah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan mudik, namun terdapat sebuah pesan penting yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 bahwa seluruh pemudik diharapkan untuk sama sekali tidak lengah dan terus menaati protokol kesehatan.

Ketua Bidang Komunikasi Satgas Covid-19, Hery Triyanto menyatakan bahwa meski telah lebih dari 60 persen populasi masyarakat di Indonesia sudah melakukan vaksinasi secara lengkap, namun bukan berarti risiko penularan Covid-19 sama sekali hilang dan tidak ada, melainkan risiko tersebut masih saja bisa terjadi. Untuk itu sama sekali kita tidak diperbolehkan lengah dan merasa bahwa semua akan pasti aman tanpa menerapkan Prokes.

Justru poin penting untuk setidaknya bisa meminimalisasi seluruh risiko penularan tersebut adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di samping itu juga telah melakukan vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster. Hal tersebut dikarenakan memang sampai saat ini pun Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri masih belum mengumumkan status baru dan mencabut status pandemi, yang mana berarti pandemi masih belum berakhir meski sudah sangat terkendali dan kurvanya melandai.

Terdapat sebuah data dari hasil survey Serologi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada akhir Maret 2022 menyatakan bahwa ternyata sudah sekitar 99,3 persen masyarakat di Jawa dan Bali telah memiliki imunitas terhadap Covid-19. Tentu kabar ini menjadi kabar yang sangat baik dan tugas kita hanya perlu untuk menjaga keadaan terus seperti itu.

Namun ternyata ditambahkan oleh Hery bahwa terbentuknya imunitas yang sudah cukup besar dalam sebuah populasi masyarakat tersebut sama sekali tidak bisa menjamin bahwa kita berarti telah kebal dari penularan Covid-19. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, yakni selalu ada lonjakan kasus baru dengan varian baru setelah libur Lebaran, ketika masyarakat bisa menjaga Prokes dengan ketat maka hal tersebut diharapkan tidak akan terulang.

Imbauan kepada masyarakat untuk tidak lengah dan terus mawas diri juga dinyatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang menyatakan bahwa jangan sampai kita kemudian menganggap remeh dan sama sekali tidak waspada. Selain itu kebiasaan untuk menggunakan masker dengan benar, terus rajin mencuci tangan hingga menghindari jarak dari kerumunan hendaknya harus terus dijaga.

Beberapa kegiatan yang patut diwaspadai oleh masyarakat tatkala mudik Lebaran 2022 adalah kegiatan silaturahmi yang tentu akan melibatkan banyak interaksi bahkan hingga kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Ditambah dengan masyarakat yang mungkin baru saja selesai melakukan perjalanan jauh dan mengunjungi fasilitas umum yang kepadatannya tinggi. Tentunya itu akan sangat berpotensi untuk menjadi risiko penularan bagi kita apabila kita tidak waspada.

Perkiraan peningkatan para pemudik khususnya di tahun ini akan sangat membludak bahkan hingga sekitar 85,5 juta orang yang tentu angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Sehingga jangan sampai kita justru yang niat awalnya adalah kebaikan, yakni menjalin hubungan persaudaraan dengan warga di kampung, namun justru mendatangkan marabahaya bagi mereka.

Kebijakan Pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran hendaknya disikapi dengan penuh tanggung jawab dengan selalu taat Prokes. Dengan adanya kepatuhan masyarakat tersebut, ledakan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri diharapkan tidak terulang kembali.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute