Hingga kini, selama beberapa tahun terakhir tercatat sudah puluhan kali kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP) melakukan penyerangan. Aksi tersebut tak hanya ditujukan kepada aparat TNI/ Polri, namun juga tenaga medis, tenaga pengajar, karyawan PT, hingga masyarakat sipil biasa yang tidak tahu menahu tentang eksistensi hingga tensi permasalahan yang sedang mereka hadapi dan ingin ditunjukkan. Terakhir kelompok separatis tersebut secara brutal menyerang anggota TNI Sertu Eka Andriyanto beserta istri Sri Lestari Indah Putri dan anakya Elvano Putra di ruko distrik Elelim Papua, menyebabkan pasangan suami istri tersebut meninggal dan putranya kehilangan dua jari karena terkena tebasan senjata tajam saat berada dalam gendongan ibunya.

Dalam keterangannya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom menyatakan bahwa pihaknya bertanggung jawab dalam penyerangan sekolah dan koramil di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya Papua, Rabu (30/3/2022), termasuk penyerangan terhadap anggota TNI dan keluarganya sebagai aksi pembalasan atas penembakan anggota TPNPB Toni Tabuni di Nabire.

Masifnya pergerakan KST Papua tentu tak terlepas dari adanya dukungan dalam berbagai wujud dan bentuk, termasuk dalam hal ini adanya pasokan senjata dan dukungan materiil untuk merawat eksistensi mereka dalam upaya melepaskan diri dari Indonesia. Berbagai muatan terselip dalam setiap dukungan yang memanfaatkan kelompok tersebut untuk mencapai tujuannya, entah motif ekonomi ataupun politik. Sungguh sebuah perbuatan keji dan biadab yang mempertaruhkan nyawa manusia hanya demi kepentingan tertentu.

Pihak Dibelakang Kelompok Separatis Papua

Pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya pernah berpendapat terdapat dimensi politis dari setiap pergerakan kelompok separatis. Dari tuntutannya, mereka diindikasikan merupakan kelompok yang disokong beragam komponen. Terdapat orang lokal Papua oportunis dengan kepentingan politiknya, kemudian keberadaan pihak asing terbaca dari setiap gejolak di Papua yang diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

Diplomat Indonesia Rayannul Sangadji menyatakan bahwa Vanuatu sebagai negara pendukung gerakan separatisme di Papua. Dalam pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Chalot Salwi Tabimasma menyinggung dugaan pelanggaraan HAM di Papua. Vanuatu ingin memberikan kesan kepada kita semua bahwa mereka mengkhawatirkan isu HAM, padahal satu-satunya motif dari negara tersebut adalah mendukung agenda separatisme. Hal tersebut terlihat dari beberapa kejadian kontroversial, seperti: munculnya UU Wantok Blong Yumi sebagai pengakuan kemerdekaan Papua dari Indonesia, tempat didirikannya ULMWP hingga menyusupkan Benny Wenda ke PBB.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional-Pemuda Adat Papua (DPN-PAP), Jan Christian Arebo, dalam keterangannya menyatakan bahwa sikap brutal kelompok separatis di Papua karena merasa didukung. Terdapat peran oknum gereja di Papua yang mengatasnamakan Dewan Gereja sampai saat ini terus bersuara mendukung Papua Merdeka. Di Papua juga terdapat aktor, yakni oknum tertentu yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial, seolah-olah Papua tidak kondusif dan dimainkan oleh aktor luar negeri seperti Benny Wenda untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

Peneliti Senior LIPI, Hermawan Sulistyo menyebut bahwa kelompok separatis Papua memiliki beberapa sumber untuk mendapatkan senjata dan amunisinya. Pertama, melalui pasar gelap internasional terbuka. Kedua, dari pihak tertentu di luar negeri terutama Filipina Selatan. Ketga, dari negara Australia dan Papua New Gunea (PNG) yang sering mengirim senjata untuk para separatis, Terakhir, keempat melalui aksi penyerbuan ke pos TNI dan Polri.

Pengakuan OPM Didukung Pengusaha untuk Beli Senjata

Berdasarkan keterangan dari Humas Satgas Newangkawi (saat ini Operasi Damai Cartenz), Kombes Pol M Iqbal Alqudsi, bahwa sosok orang yang menjadi penyokong dana untuk kelompok separatis adalah Paniel Kogoya. Informasi tersebut didapat dari pengakuan dua penjual senjata api yang mendukung OPM. Paniel Kogoya telah menghabiskan uang lebih dari Rp1 miliar untuk membeli berbagai macam senjata api. Untuk diketahui, Paniel Kogoya merupakan seorang kontraktor. Ia pernah memenangkan pengadaan 1.000 unit solar cel atau PLTS di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut Iqbal, Paniel Kogoya menyuplai senjata api kepada kelompok separatis Papua sejak 2018. Transaksi pembelian senjata dilakukan sejak Desember 2019. Pada akhir tahun tersebut, Paniel Kogoya membeli senjata api jenis M4 senilai Rp300 juta. Ia juga membeli dua pucuk senjata jenis M16 seharga Rp300 juta. Kemudian, pada awal tahun 2020, Paniel Kogoya kembali memesan senjata seharga Rp500 juta. Senjata-senjata tersebut digunakan kelompok separatis Papua untuk melawan militer Indonesia. Dalam melakukan aksinya, Paniel Kogoya dibantu Geis Gwijangge sebagai pemasok senjata, berasal dari narapidana lapas kelas II Nabire, Decky Chandra sebagai penghubung. Paniel Kogoya juga ternyata adalah seorang pendeta Gereja Advent Kali Bobo Nabire.  

Gerakan Separatis di Papua Didukung Sejumlah Mahasiswa

Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) diindikasi memiliki tendensi untuk mendukung gerakan separatis di Papua. Mantan Kapolda Papua yang saat ini menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Komjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggandeng BEM dan aliansi mahasiswa untuk berkolaborasi dalam gerakan separatisme Papua. BEM yang telah terdeteksi mendukung gerakan separatisme di Papua adalah Universitas Cenderawasih (UNCEN), Universitas Papua (UNIPA), Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), serta STT Walter Post Jayapura (STT WP).

“Pergerakan separatisme dilakukan dengan soft approach dan hard approach secara konsisten dengan militansi tinggi,” tegas Paulus.

Selain BEM, KNPB juga mendapatkan dukungan dari kelompok aliansi mahasiswa Papua yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Selanjutnya, gerakan separatisme mereka juga mendapatkan dukungan dari kelompok Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan media. Mereka menyebarkan gerakan kemerdekaan Papua dari berbagai platform.

Keterlibatan Pemerintah Daerah Menyokong Dana Kelompok Separatis

Berdasarkan pengembangan dari penangkapan tersangka pemasok senjata kelompok separatis Bernama Ratius Murib alias Neson Murib di tahun 2021, terdapat informasi adanya catatan bantuan uang tunai dari Pemda Puncak senilai Rp600 juta untuk pimpinan kelompok separatis Lekagak Telenggen pada 6 Februari 2021. Selain itu, juga terdapat informasi bahwa tersangka Neson membawa Rp370 juta untuk membeli senjata dan amunisi berasal dari Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sonny Arson Wanimbo. Diketahui kemudian, bahwa Neson dan Sonny ternyata adalah teman semasa kuliah di Universitas Warmadewa, Denpasar Bali.  

Tangkap Pendukung Kelompok Separatis Papua

Director of CISSRec, Dr. Pratama Persadha meyakini bahwa kelompok separatis memiliki pendukung dibelakangnya, termasuk dalam dunia maya. Pergerakan isu yang berkembang di media sosial memiliki perbedaan karakter, yang perlu diperhatikan. Dalam topik Papua, Twitter lebih politis digunakan untuk menarik perhatian netizen simpatisan dalam negeri dan luar negeri. Facebook lebih organik, perlu mendapat perhatian karena berpotensi menggerakkan aksi dan emosional. Sementara, Instagram lebih bicara visual.

Pengamat Intelijen Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib mempertanyakan mengapa orang-orang yang mendukung kelompok separatis Papua tidak ditangkap. Berdasarkan penyelidikan, pendukung kelompok separatis di luar Papua cukup banyak, bahkan ada di hampir semua kota-kota besar melalui kelompok-kelompok mahasiswa Papua. Beberapa dari mereka adalah simpatisan dari Kelompok Separatis dan Teroris, termasuk Veronica Koman.

“Permasalahannya kenapa itu tidak ditangkap, padahal dengan label dia sebagai teroris, maka Pasal 13A Udang-Undang 5 Tahun 2018 bisa digunakan,” kata Ridlwan.

Namun, menurut salah satu staff utama KSP, Theo Litaay, bahwa Faktor utama permasalahan di Papua adalah kepemimpinan. Penting sekali kepemimpinan sebuah provinsi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap program-program pembangunan.

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali melakukan aksi sadis kepada aparat keamanan pada 26 Maret 2022. Masyarakat mengecam keras kekejaman tersebut karena telah diluar batas kemanusiaan. 

            Kedamaian dan ketentraman Papua kembali terusik pasca penyerangan yang dilakukan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) pada aparat keamanan. Akibat penyerangan yang dilakukan gerombolan tersebut, 10 prajurit TNI dari Yonif Marinir 3 terluka tembak, 2 diantaranya yakni Letnan M Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson dinyatakan gugur.

Kelompok separatis Papua sudah lama menjadi sumber konflik bagi Papua. Kelompok itu awalnya disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, namun kini telah diberikan label sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Bahkan kewaspadaan dari pihak BIN sebenarnya juga sudah diketatkan sejak bulan Maret tahun 2021 lalu melihat bagaimana sepak terjang mereka selama ini, memang sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

            Tidak bisa dipungkiri jika pelabelan tersebut diberikan, lantaran dasarnya juga sudah kuat sebagaimana diungkapkan oleh Wawan Hari Purwanto selaku Deputi VII BIN bahwa kelompok itu sudah menggunakan kekerasan sehingga bisa menimbulkan rasa takut secara meluas dan bahkan sampai terjadi jatuhnya korban jiwa secara besar. Dikatakan pula oleh Pengamat Sosial Politik Universitas Pasundan Bandung Dr. Tugiman, S.H., M.S bahwa mereka telah melakukan pengrusakan fasilitas publik serta membuat suasana perdamaian menjadi kembali mencekam sehingga sangat berpotensi untuk mengganggu stabilitas keamanan nasional.

            Beberapa sepak terjang dari KST Papua atau Tentara Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (PNPB-OPM) ini sangat meresahkan hingga tidak heran kita harus mengutuk dan mengecam mereka. Diketahui bahwa pada tahun 2017 silam, mereka telah melakukan penyanderaan pada sekitar 1.300 warga, mereka juga diberitakan telah melakukan penembakan pada seorang guru hingga pelajar SMA pada tahun 2021.

            Tentunya selaku warga negara, kita juga harus mendukung penuh aksi Pemerintah dan segenap aparat keamanan untuk menumpas mereka. Penumpasan kelompok teroris ini sama sekali tidak bisa berjalan dengan lancar apabila tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Maka dari itu telah ada upaya dari negara untuk juga meminta bantuan kepada warga supaya mereka terus waspada dan melaporkan sekiranya menemui penyusup atau tindakan yang mencurigakan dan diduga terkait dengan kelompok tersebut.

            Lingkaran setan kekerasan itu harus bisa benar-benar kita putuskan dan jangan sampai ada lagi rasa dendam yang akan justru menimbulkan peperangan tiada akhir di kemudian hari. Selain itu kita juga harus bisa mendorong Pemerintah untuk menjalankan dialog dengan warga asli Papua untuk mengakomodasi segala aspirasi mereka.

            Berbagai upaya yang telah dilaksanakan diharapkan mampu untuk benar-benar bisa menumpas kelompok separatis dan teroris Papua hingga menciptakan kembali stabilitas keamanan nasional dan menjaga Indonesia tetap damai tanpa adanya peperangan. Perlu diketahui, bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam rangka mengakhiri konflik di Papua. Namun, strategi tersebut ternyata diganggu oleh KST Papua. 

            Masyarakat mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap KST Papua yang selama ini menghambat pembangunan. Provokasi yang selama ini dilakukan KST untuk memisahkan diri juga hendaknya terus dilawan karena Indonesia negara kesatuan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dengan adanya gerakan bersama untuk menumpas separatisma, maka diharapkan kedamaian di bumi Cenderawasih akan kembali pulih. 

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta .

Oleh : Savira Ayu )*

Perhelatan G20  tentu saja harus dimanfaatkan oleh pemerintah, khususnya dalam menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam upaya pengendalian Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 telah berdampak di banyak sektor, termasuk kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat di dunia. Selain itu, melambatnya kegiatan ekonomi dan pertumbuhan, ketimpangan akses terhadap kesehatan dan vaksin dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi adalah sebagian dari problem besar yang dihadapi dunia saat ini.

            Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk (FISIPOL) UGM, Wawan Mas’udi, menyampaikan Presidensi G20 yang mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” ini akan menjadi momen untuk pengakuan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi berkembang dan penguatan diplomasi Indonesia dalam kepemimpinan dunia.

            Sementara itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia perlu menunjukkan kemampuan yang baik dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Sebab, kemampuan tersebut akan menentukan kredibilitas dan efektivitas kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20, utamanya dihadapan banyak negara dengan tingkat ekonomi tertinggi di dunia.

            Sri Mulyani juga mengatakan, dalam Presidensi G20 nantinya topik penanganan Covid-19 akan dibahas dalam forum-forum tingkat menteri keuangan atau gubernur bank sentral. Hal ini juga yang akan menjadi aspek penting penentu perkembangan ekonomi suatu bangsa ke depannya.

            Pemerintah akan terus fokus mengatasi pandemi Covid-19 juga mempercepat penanganan akses vaksinasi kepada masyarakat.Sri Mulyani juga menuturkan, penanganan pandemi ini tentunya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tujuannya agar ekonomi memiliki daya tahan dan memiliki kemampuan untuk kembali pulih.

            Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam negara terbesar ke-5 di dunia dari sisi akses dan capaian vaksinasi Covid-19. Capaian ini tentu saja bisa menjadi berita yang patut diwacanakan dalam momentum G20.

            tema Recover Together, Recover Stronger mencerminkan pentingnya mempromosikan produktivitas dan ketahanan serta stabilitas dan juga memastikan adanya perkembangan yang positif dan berkelanjutan. Upaya ini akan didukung oleh kepemimpinan global yang kuat serta lingkungan kemitraan yang mendukung.

            Sri mengatakan, maksud tema ini adalah untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi kebijakan keuangan dan fiskal-moneter untuk mendorong pemulihan secara bersama-sama dan tidak boleh ada negara yang tertinggal dalam jalur pemulihan.

            Sebagai bagian dari keanggotaan masyarakat global dan juga sebagai presidensi G20, Indonesia akan memanfaatkan momentum ini untuk mendorong kolaborasi dan kerjasama global. Menurut Menkeu, sebagaimana halnya dalam pandemi, perubahan iklim itu juga tidak bisa ditangani oleh satu negara meskipun mereka adalah negara besar.

            Indonesia sendiri memiliki target hasil kerja sama dalam penyelenggaraan presidensi KTT G20. Penyelenggaraan G20 2022 ditargetkan mampu menyelesaikan situasi yang unbalance pasca pandemi.

            Perhelatan KTT G20 harus berfokus pada penguatan kerja sama multilateral untuk memastikan terjadinya keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Tentu tidak mudah mengatasi pandemi covid-19 tanpa adanya kepemimpinan yang kuat. Pasalnya, virus corona telah terbukti berdampak pada berbagai aspek, terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi.  Terganggunya aspek ekonomi tentu akan berdampak pula pada aspek keamanan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

            Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendorong negara G20 dalam membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama ini, termasuk di dalamya negara negara miskin dan berkembang.

            Presiden juga menyebut, Indonesia berusaha membangun tata kelola dunia yang lebih adil. Melalui Presidensi G20, Indonesia akan terus berupaya dalam memperkuat solidaritas dunia dalam mengatasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

            Dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai telah bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen.

            Perhelatan G20 di Nusa Dua, Bali tentu harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan diplomasi ekonomi melalui upaya menciptakan arsitektur ekonomi dan kesehatan global pasca krisis pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Muhammad Yasin )*

Aparat Keamanan telah menangkap sekitar 16 orang di Sumatera Barat pada 25 Maret 2022. Masyarakat mengapresiasi penegakan hukum tersebut demi menciptakan Ramadhan yang aman tanpa gangguan teror.  

Ramadhan tahun 2022 ini masih dijalani dengan keadaan prihatin karena masih pandemi. Namun walau masih ada Corona, pemerintah berusaha membuat keadaan bulan puasa yang aman. Baik dari penyakit maupun dari kelompok yang mengganggu ketentraman warga. Oleh karena itu, dilakukan tindakan preventif agar bulan puasa tidak diganggu oleh teroris.

Tindakan preventif yang dimaksud adalah penangkapan teroris agar mereka tidak mengotori kesucian Ramadhan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan,  “Tim Densus 88 antiteror telah melakukan penangkapan terhadap 16 teroris di daerah Sumatera Barat. Tepatnya di Payakumbuh, Tanah Datar, dan Dharmasraya. Penangkapan diakukan tepat sebelum jumatan.”

Penangkapan ini cukup membuahkan hasil. Sebelumnya Densus 88 antiteror telah menangkap 5 orang teroris. Sedangkan tahun 2022 ini penangkapan teroris meningkat dan belum bisa dihitung karena tahunnya belum habis. Namun masyarakat bisa melihat kinerja dari Densus, karena dari tahun 2020 teroris yang ditangkap ada 232 orang. Sedangkan tahun 2021 ada 370 yang berhasil dicokok.

Masyarakat mengapresiasi penangkapan teroris karena tujuannya memang untuk mengamankan Ramadhan. Jangan sampai kesucian bulan ini malah dirusak oleh aksi pengeboman yang dilakukan oleh mereka. Akan sangat mengerikan jadinya karena jika ada pengeboman maka yang rusak bukan hanya bangunannya, tetapi juga bisa ada korban luka dan korban  jiwa.

Teroris memang harus ditangkap karena mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Jangan sampai kekerasan ini malah membuat suasana Ramadhan jadi runyam karena masyarakat takut untuk keluar rumah. Di masa pandemi yang bersamaan dengan bulan puasa, kita butuh ketenangan, dan salah satu cara mewujudkannya adalah dengan penangkapan teroris.

Ketika masih ada teroris maka mereka bisa saja melakukan pengancaman, teror, dan juga rencana pengeboman. Padahal kita butuh ketenangan untuk bekerja dan berpuasa saat siang dan salat tarawih saat malam. Untuk mewujudkan keamanan dan ketenangan maka teroris ditangkap oleh Densus 88 antiteror, demi keselamatan rakyat sipil. Saat tidak ada ancaman teroris maka Ramadhan akan berlangsung dengan damai dan ibadah lancar.

Penangkapan teroris memang tepat dilakukan sebelum Ramadhan karena memang mereka menggunakan momen bulan puasa, idul fitri, dan hari istimewa lain untuk unjuk gigi. Cara unjuk kekuatan tentu dengan menebar teror. Daripada nanti ada banyak serangan di bulan puasa lebih baik menangkap teroris sejak awal.

Penangkapan teroris memang diperbolehkan karena mereka yang melanggar hukum terorisme. Bukankah lebih baik mencegah terjadinya kerusakan daripada mengobati? Jadi lebih baik para teroris dicokok agar tidak bisa mengacau, daripada dibiarkan lalu ada pengeboman di mana-mana.

Jika teroris di Sumbar ditangkap maka jadi peringatan bagi kelompok teroris di daerah lain. Janganlah mereka bermain-main dengan Densus karena aparat hanya menjalankan tugasnya untuk menjaga kedaulatan negara. Ketika ada teroris yang ditangkap maka diharap jadi shock therapy sehingga kelompok teroris di daerah lain atau yang berasal dari jaringan lain akan membatalkan aksinya.

Masyarakat mengapresiasi penangkapan teroris karena dilakukan beberapa hari sebelum Ramadhan. Kesucian bulan puasa memang harus dijaga. Oleh karena itu amat wajar jika Densus 88 antiteror melakukan tindakan preventif dengan menangkap 16 teroris di Sumatra Barat. Dengan penangkapan ini maka diharap seluruh muslim bisa menjalankan puasa dan ibadah lain saat Ramadhan tanpa takut akan ancaman teroris.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh: Alma Septiyani)*

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif di berbagai sektor secara global, termasuk perkembangan investasi. Dalam fase pemulihan ekonomi ini, sejumlah negara berlomba untuk menarik investor agar melakukan investasi di negaranya dengan melakukan berbagai kebijakan, salah satunya melalui pemberian berbagai fasiltas dan insentif fiskal.

Indonesia sendiri memberlakukan beberapa kebijakan untuk menarik investor, seperti mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dalam webinar  yang dilakukan beberapa waktu lalu mengatakan, “Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki daya saing dan iklim investasi, melalui reformasi struktural dengan menggabungkan 76 aturan menjadi satu melalui sistem Omnibus Law dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tuturnya. Serta penyederhanaan prosedur perizinan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang merupakan pembaharuan dari OSS versi pertama. Adapun tujuan OSS-RBA untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memperoleh izin berusaha. Menko Airlangga menerangkan, “Dalam sistem ini, jenis perizinan akan disesuaikan berdasarkan level risiko masing-masing usaha. Misalnya prosedur perizinan UMKM berbeda dengan bisnis besar.”

Selain itu, pemerintah juga mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan investor. Selain itu juga untuk meningkatkan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan investasi jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. “Pemerintah sudah mengalokasikan US$1 miliar di 2020 sebagai modal awal LPI, dan akan menambah sebesar US$4 miliar di tahun ini untuk mengoptimalkan peran LPI. Saat ini, juga ada Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar US$3 miliar dari tiga negara yaitu Belanda, Kanada, dan Uni Emirat Arab (yang sudah masuk ke LPI),” ujar Menko Airlangga.

Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menarik investasi masuk ke Indonesia adalah dengan memberikan fasilitas fiskal bagi para investor. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan sektor energi, komunikasi, dan pariwisata dari daftar investasi negatif, yaitu daftar sektor yang dibatasi untuk investor asing.

Insentif fiskal yang diberikan terdiri dari insentif perpajakan dan insentif kepabeanan. Insentif perpajakan yang diberikan meliputi tax allowance yaitu kebijakan pemerintah untuk memberikan keringanan pajak berupa potongan dalam jumlah tertentu  terhadap pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Selanjutnya berupa tax holiday, yaitu insentif pajak berupa pengurangan atau penghapusan pajak yang diberikan kepada wajib pajak selama jangka waktu tertentu. Tax holiday juga sering disebut sebagai libur pajak atau cuti pajak. Pemberian tax holiday dinilai mampu membuka lebih besar Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk berkembang lebih pesat meski di tengah tekanan ekomoni akibat Covid-19. 

Terakhir adalah investment allowance yaitu pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu. Investment allowance yang diberikan meliputi pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu merupakan industri padat karya, dan/atau pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan manusia berbasis kompetensi tertentu.

Sedangkan insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka melakukan investasi.

Diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitas fiskal dapat menarik banyak investor masuk dan berinvestasi di Indonesia guna memulihkan serta meningkatkan perekonomian di Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Kalpress