Oleh : Rebecca Marian )*

Beberapa hari yang lalu, Warga Lanny Jaya Papua serempak mendeklarasikan Papua Damai. Kegiatan ini mendapat apresiasi luas sebagai bentuk penolakan bersama terhadap paham separatis yang selama ini menjadi sumber konflik di Bumi Cenderawasih.

Kedamaian adalah hal yang diidam-idamkan di berbagai tempat, termasuk di Papua. Namun sayangnya ada saja gangguan mulai dari organisasi papua merdeka dan kelompok separatis dan teroris. Masyarakat takut akan teror mereka karena sudah sering menimbulkan korban jiwa.

Warga asli Papua tidak tinggal diam jika ada kekerasan dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Mereka yang berasal dari berbagai distrik berkumpul di Pilamo Honai utama, Lanny Jaya dan mendeklarasikan perdamaian. Selain itu, mereka juga mendukung pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih. Deklarasi ini dipimpin oleh Kepala Distrik Goa Balim.

Masyarakat juga mendeklarasikan persatuan Papua dan berharap perdamaian selalu terjadi tiap hari. Mereka cinta tanah air dan dibuktikan dengan bersinergi dengan pemerintah saat membangun infrastruktur dan juga sumber daya alam. Masyarakat sadar bahwa pembangunan harus didukung oleh rakyat sipil agar sukses besar. Mereka bisa jadi pekerja yang turut membangun atau arsitek, serta berbagai posisi lain.

Masyarakat juga berterima kasih karena pemerintah membangun Papua dengan indahnya. Saat ini di Bumi Cendrawasih sudah ada bandara internasional, jembatan yang gagah dan jadi tujuan wisata, dan berbagai infrastruktur lain. Jika ada perdamaian maka infrastruktur akan terjaga dengan aman karena tidak akan dirusak oleh kelompok separatis yang selalu emosional dan dengki terhadap keindahannya.

Deklarasi perdamaian menunjukkan bahwa masyarakat tidak mau berurusan dengan kelompok pemberontak seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan KST. Mereka sadar bahwa jika bergabung dengan kelompok separatis tidak akan membahagiakan dan menambah perdamaian. Malah sebaliknya, OPM dan KST mengacak-acak perdamaian di Papua.

Sudah berulang kali KST menembaki warga sipil dan membawa korban jiwa dengan alasan mereka adalah mata-mata aparat. tentu tindakan ini tidak bisa dibiarkan karena sudah masuk ke ranah kasus kriminal. Apalagi yang diserang adalah guru sehingga KST amat kejam, karena sama saja dengan tidak merestui kemajuan di bidang pendidikan.

Ketika ada deklarasi perdamaian maka menunjukkan kekompakan warga Papua, terutama dalam sikap anti kelompok separatis. Mereka cinta Indonesia dan mengakui bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian resmi dari NKRI. Rakyat juga bangga jadi WNI karena memang kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan kebudayaan yang berbeda, tetapi dipersatukan oleh perdamaian.

Jika ada selentingan di luar negeri yang mengatakan bahwa rakyat ingin merdeka maka salah besar, karena mereka amat memiliki rasa nasionalisme di dadanya. Tidak ada yang namanya republik federal papua barat karena tidak sah di mata negara dan tidak didukung pula oleh warga. Mereka anti pembelotan dan merasa bahwa KST sudah salah jalur dan disesatkan oleh kebencian.

Diharap deklarasi perdamaian akan dilakukan di daerah lain di Papua, sehingga makin menunjukkan bahwa rakyat di Bumi Cendrawasih amat mencintai negaranya. Mereka memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan tidak mau kena tipu dan bujukan oleh kelompok separatis. Perdamaian adalah kunci bagi kemajuan di Papua.

Deklarasi Papua Damai yang dilakukan oleh warga Papua di Lanny Jaya menunjukkan bahwa rakyat di Bumi Cendrawasih setia kepada NKRI dan tidak mau mendukung kelompok separatis. Mereka ingin agar Papua selalu damai sehingga kehidupan masyarakat akan makin tenteram. kesetiaan rakyat Papua amat berharga karena mereka membuktikan bahwa cinta Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh :Syaiful Anwar )*

Pemerintah menyatakan stabilitas stok minyak goreng disaat Ramadhan tidak akan terganggu. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir dan hanya membeli sesuai kebutuhan saja.

Bulan Ramadhan merupakan momen dimana kebutuhan pangan mengalami peningkatan. Penjualan disektor makanan dan minuman juga akan meningkat, sehingga stok bahan pangan tak terkecuali minyak goreng harus berada dalam kondisi stabil.

Kementerian Perindustrian telah memastikan dan menjanjikan stok minyak goreng akan aman selama Ramadhan. Direktur Jenderal Industri Argo Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, saat ini minyak goreng curah tengah digelontorkan secara bertahap. Kementerian Perindustrian mengupayakan, sebelum Ramadhan dan Idul Fitri, minyak goreng curah sudah sampai ke masyarakat. Saat ini masih dalam perjalanan.

Pemerintah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah, dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Hal tersebut dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan. Harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro dan usaha kecil pun tidak stabil.

Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah berharap bisa mengatur bahan baku, produksi dan distribusi MGS curah dengan lebih baik. Dengan begitu, pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Sistem ini diharapkan dapat memperketat pengelolaan dan pengawasan.

Kebijakan MGS berbasis industri ini ditetapkan melalui peraturan menteri perindustrian (Permenperin) No 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Permenperin tersebut mengatur proses bisnis program MGS curah subsidi mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan dan pengawasan.

Pada tahap registrasi, semua perusahaan industri minyak goreng sawit diwajibkan untuk mendaftar dalam keikutsertaan program. Terdapat 81 perusahaan industri yang wajib mengikuti dan berpartisipasi dalam program ini.

Kemenperin mewajibkan semua industri MGS mendaftar melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Kemenperin juga menegaskan bahwa perusahaan industri yang tidak mendaftar akan dikenai sanksi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat meninjau ketersediaan dan harga penjualan minyak goreng jenis curah di Pasar Wonokromo, Jawa Timur. Pengecekan tersebut ia lakukan bersama dengan Forkopimda Jawa Timur. Sigit juga meminta kepada para distributor untuk segera mendistribusikan bahan pokok tersebut guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat.

Namun, dari tinjauannya dan dialog langsung bersama dengan puluhan pedagang di Pasar Wonokromo, Sigit menyebut bahwa stok minyak goreng curah dari pihak distributor telah disalurkan kepada para pedagang.

Sigit berujar, “Saya tanya ke pedagang rata-rata stok cukup untuk kebutuhan satu minggu dan harapan dari pedagang bahwa satu mminggu ke depan untuk distribusi minyak curah Pasar Wonokromo agar dikirim kembali. Karena itu pihaknya meminta tolong kepada distributor, apa yang diharapkan para pedagang bisa dipenuhi. Mungkin kurang dari satu minggu bisa diisi lagi kebutuhan. Apalagi menjelang Ramadhan tentunya kebutuhan terhadap minyak akan meningkat karena ada kebutuhan bulan puasa.”

Lebih dalam, mantan Kabareskrim Polri itu juga menekankan, diharapkan pihak produsen dan distributor dapat melakukan akselerasi dalam memproduksi dan menyalurkan minyak goreng curah kepada masyarakat ketika memasuki bulan suci Ramadhan.

Demi menjamin ketersediaan dan harga penjualan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pemantauan terkait dengan minyak goreng curah tersebut.

Animo masyarakat untuk berbelanja dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan memang meningkat, tentu saja masyarakat perlu bijak dalam berbelanja. Sehingga stok pangan tetap terjaga.

Pemerintah maupun pihak berwajib akan bertindak objektif jika ditemukan pelaku yang berbuat curang dengan memanfaatkan situasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Pengawasan ketat tentu saja diperlukan, khususnya untuk minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah. Pengawasan dari pemerintah tentu membawa harapan akan stabilitas stok minyak goreng saat Ramadhan maupun jelang Lebaran hari raya, sehingga diharapkan dapat meredakan kekhawatiran pada masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Razak )*

Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, dan instansi keamanan lainnya berusaha maksimal untuk mencegah aksi teror selama Ramadhan. Masyarakat mendukung berbagai upaya tersebut, agar kenyamanan beribadah tidak terusik oleh aksi brutal kelompok radikal.

Menjelang bulan suci Ramadhan, Pemerintah terus lakukan pengamanan demi menciptakan Ramadhan damai dengan berbagai macam upaya pencegahan aksi teror. Dengan hadirnya bulan suci tersebut, tentu semua pihak akan berharap tidak ada lagi berbagai macam upaya teror yang mampu menebar ketakutan masyarakat luas sehingga mereka enggan untuk melakukan aktivitasnya.

Karena tidak hanya mencoreng kesucian bulan Ramadhan, namun tentu dengan adanya tindakan terorisme juga akan menggerogoti negara serta menghancurkan perdamaian yang selama ini sudah tercipta. Maka dari itu upaya untuk pemberantasan tindak terorisme terus dilakukan. Dinyatakan oleh Irjen Pol Istiono selaku Kapolda Bangka Belitung bahwa jajarannya akan terus meningkatkan kewaspadaan untuk bisa melawan aksi terorisme jelang Ramadhan.

Tidak hanya dari pihak Polri saja, namun operasi gabungan bersama dengan pihak TNI dan BIN juga akan sangatlah membantu. Patroli gabungan harus sering dilakukan guna benar-benar mampu mencegah adanya tindakan terorisme dalam bentuk apapun.
Beberapa hal bisa bisa diupayakan adalah dengan mencegah terjadinya kerumunan yang terlalu masif, karena selain masih dalam kondisi pandemi Covid-19, tentu kerumunan merupakan sasaran paling empuk sasaran aksi teror. Kemudian hal lain yang harus dilakukan adalah dengan terus menyusuri dan meningkatkan kewaspadaan di tempat-tempat tertentu yang salama ini dianggap sangat rawan dengan adanya tindak terorisme.

Upaya tersebut dilakukannya dengan melakukan berbagai bentuk pengamanan mulai dari rumah ibadah, pusat perbelanjaan hingga tempat-tempat wisata yang terus ditingkatkan pengawasan serta pengamanannya. Lebih lanjut, dirinya menyatakan bahwa seluruh masyarakat jangan sampai terlena dan menganggap kalai serangan kelompok teroris seolah memanglah tidak ada, seluruh pihak harus terus tetap waspada.

Bisa dikatakan pula sebenarnya Ramadhan tahun 2021 lalu termasuk relatif aman, namun bukan berarti kita bisa langsung akan menganggap kalau tahun ini juga begitu dengan sama sekali tidak bermawas diri dan waspada. Para aparat juga terus melakukan penjagaan supaya ancaman pengeboman atau serangan apapun yang menimbulkan ketakutan massal bisa dihindari, termasuk salah satunya adalah tindakan sweeping sembarangan yang mungkin saja dilakukan oleh ormas tertentu.

Pemerintah akan menjamin bahwa kelancaran peribadatan Umat Muslim selama Ramadhan benar-benar terlaksana. Maka dari itu kondusivitas dan stabilitas keamanan harus terus dijaga dengan ketat. Salah satu langkah nyata sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan terorisme telah dilakukan oleh Densus 88 Antiteror yang berhasil meringkus 6 anggota teroris yang diduga terlibat dalam organisasi ISIS pada tanggal 21 Maret 2022 lalu.

Perlu disampaikan pula bahwa jaringan pergerakan terorisme saat ini tidak hanya sekedar secara terang-terangan saja, melainkan mereka juga banyak masuk dan memberikan berbagai macam propaganda melalui media sosial. Jadi tidak hanya sekedar di dunia nyata, namun pergerakan mereka cukup masif dilakukan di dunia maya yang banyak sekali diakses oleh masyarakat dengan mudah. Maka dari itu masyarakat sendiri harus terus meningkatkan kewaspadaan mereka, terutama ketika mencerna sebuah informasi yang bisa saja adalah hoaks.

Keberlangsungan keamanan negara bahkan bukanlah tanggung jawab pemerintah dan jajaran aparat saja, melainkan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kewaspadaan dan rasa nasionalisme harus terus digaungkan melalui berbagai macam jalan, termasuk adalah melalui media sosial dan teknologi informasi lainnya. Karena strategi lama dalam upaya pencegahan terorisme mungkin bisa saja akan ketinggalan jaman apabila kita tidak mengikuti kemajuan di era digital seperti sekarang ini.

Peran dari kewaspadaan masyarakat sendiri juga bisa sangat membantu upaya pemerintah ini. Karena masyarakat bisa langsung melaporkan apabila menemui unggahan-unggahan tertentu yang berkonotasi ajakan terorisme ataupun ajaran-ajaran yang menyimpang dan mengarah pada radikalisme. Berbagai macam hal yang mencurigakan tersebut ketika langsung dilaporkan oleh masyarakat, maka akan jauh lebih cepat tertangani bahkan mungkin sebelum mereka melancarkan aksinya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Edwin Sirait )*

Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang di dunia. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan biota laut yang luar biasa, namun kekayaan ini justru menjadi sasaran kapal asing untuk mencuri Ikan di perairan Indonesia. Oleh karenanya diperlukan sebuah regulasi guna menjaga sektor kelautan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sudah menjadi payung hukum Pemerintah untuk menjaga sektor kelautan dan perikanan. Dalam aturan tersebut, Pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Adin Nurawaluddin mengatakan, UU Ciptaker akan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembalikan kerugian negara dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Dalam kesempatan pembukaan Rakernas Pengawasan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, Adin mengatakan bahwa hal ini harus disikapi dengan menyamakan persepsi antar aparat penegak hukum. Sehingga terbangun sinergi kuat dalam pengawasan dan penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, dirinya mendorong peningkatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sesuai mandat yang diberikan dalam UU Cipta Kerja.

Pemda tentu saja bisa berpedoman pada program terobosan KKP, seperti menempatkan pentingnya peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta menjadi benteng KKP dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik pusat maupun daerah, serta sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Untuk itu, Ditjen PSDKP KKP turut menyelenggarakan rapat kerja nasional (Rakernas) Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para pengawas perikanan dan penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan. Juga terlaksana sinergitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meyakini bahwa kehadiran UU Ciptaker akan semakin mengembangkan sektor perikanan di Indonesia. Dalam hal ini juga dinilai akan dapat mendorong pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan.

Dijelaskannya, sejak awal pandemi 2020 hingga saat ini, pertumbuhan PDB perikanan menunjukkan angka lebih tinggi daripada PDB nasional. Tren positif ini disebut akan terus berlanjut, terutama dengan kehadiran UU Cipta kerja.

Trenggono mengatakan bahwa langkah yang ditempuh demi pengelolaan sumber daya perikanan memang amatlah penting. Hal ini dikarenakan nilai produksi sektor perikanan laut Indonesia yang tidaklah kecil. Menurutnya, nilai produksi di sektor perikanan laut Indonesia terhitung sekitar Rp 132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton per tahun.

Selain itu, kita juga tidak boleh melupakan aspek perlindungan lingkungan. Kehadiran UU Cipta Kerja mengesampingkan analisis dampak lingkungan demi kelancaran investasi, karena hal ini tidak tertera dalam pasal di dalamnya. Jika terjadi pelanggaran, perizinan lingkungan dicabut yang artinya perizinan usaha juga ikut dicabut. Sementara pada ketentuan lama, jika salah satu izin dicabut, izin lainnya masih berlaku.

Di sisi lain, lapangan kerja serta kemudahan dan penyederhanaan perizinan menjadi kunci dalam meningkatnya investasi di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, terjadi penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan roda produksi dan distribusi.

Laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk perekonomian Indonesia. Hasil dari sumber daya laut juga akan memiliki manfaat yang sangat besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia, jika bisa dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja harus bisa menjadi harapan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir atau pinggir pantai.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pemerintah mengisyaratkan untuk melonggarkan peribadatan selama bulan Suci Ramadhan. Kendati demikian, masyarakat diimbau untuk selalu taat Prokes mengingat pandemi belum berakhir sekaligus menjaga tren positif pengendalian Covid-19.

Ramadan sudah di depan mata dan kita bersiap-siap untuk beribadah dengan khusyuk di bulan suci ini. Saat berpuasa, tarawih, dan ibadah-ibadah lain dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tarawih di masjid diperbolehkan asal memakai masker dan membawa sajadah sendiri. Pembagian zakat disarankan untuk dilakukan secara langsung (ke rumah yang membutuhkan) agar tidak ada kerumunan.

Bulan puasa tahun 2022 ini merupakan ramadan ketiga di era pandemi. Kita makin terbiasa untuk hidup berdampingan dengan Corona dan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan di bulan suci ini kita makin ketat dalam protokol kesehatan (prokes) agar puasa dan ibadah lain jadi lancar. Bayangkan kalau kena Corona, maka akan lemas dan tak berdaya serta dilarang puasa karena harus minum obat, padahal bulan ramadan hanya setahun sekali.

Asep Saeful Gufron, Ketua Satgas Penanganan Corona Kota Bandung menyatakan, “Kasus covid memang sedang menurun tetapi kalau prokes harus tetap dilaksanakan.” Ramadan harus tetap taat prokes walau kasus Corona sedang melandai karena jika semua tidak taat prokes akan jadi bencana karena ada potensi kenaikan pasien Corona.

Saat ini jumlah pasien hanya 6.000-an per hari, jauh lebih rendah daripada bulan lalu yang lebih dari 25.000 per hari (se-Indonesia). Sedangkan di Bandung jumlah pasien hanya 2.000-an per hari. Semua ini berkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Mereka juga melakukan vaksinasi sampai 3 kali dan menuruti program-program pemerintah untuk mengatasi pandemi.

Prokes memang harus dijaga untuk menjaga agar tidak ada kenaikan kasus saat RamadhanKita tentu ingin mudik dan jangan sampai kena Corona lalu batal pulang kampung. Alangkah sedihnya jika bernasib malang. Oleh karena itu, lebih baik mencegah dengan taat prokes daripada mengobati lalu sengsara karena Corona dan berlebaran di Rumah Sakit.

Untuk menerapkan prokes saat ramadan sebenarnya mudah karena selama dua tahun ini kita sudah terbiasa melakukannya. Hanya saja saat bulan suci ini prokes wajib untuk lebih ketat lagi karena jika taat prokes maka tidak akan kena Corona lalu bisa berpuasa dengan lancar.

Masker masih harus dikenakan, tak hanya di luar rumah tetapi juga di halaman rumah. Ketika ada pengajian juga wajib pakai masker dan ada jarak antar jamaah, agar benar-benar aman. Jangan lengah sedikitpun karena saat ini masih pandemi.

Selain itu, ketika bepergian misalnya untuk berbelanja keperluan untuk berbuka puasa, harus bawa hand sanitizer. Tujuannya untuk berjaga-jaga jika di toko tidak menyediakan tempat cuci tangan.

Selain itu, salat tarawih di masjid sudah diperbolehkan tetapi harus taat prokes. Semuanya wajib pakai masker, juga harus membawa sajadah sendiri. Jamaah juga disarankan untuk berwudu di rumah karena mencegah kerumunan di tempat wudu di aera masjid. Saf sudah boleh rapat kembali tetapi sebaiknya tidak bersalaman seperti dulu (setelah salat) karena masih rawan di masa pandemi.

Saat pembagian beras zakat juga harus tertib. Sebaiknya amil memberikan paket-paket beras dan sembako langsung ke rumah warga yang membutuhkan. Tujuannya agar tepat sasaran dan tidak akan ada kerumunan, karena jika dibagikan di masjid seperti biasanya takut ada antrian yang panjang dan otomatis melanggar Prokes.

Semua prokes wajib ditaati agar kita bisa berpuasa dan melakukan ibadah lain di bulan ramadan dengan lancar. Walau masih pandemi tetapi jangan gentar akan Corona, asal patuh pada prokes dan juga vaksinasi. Semoga pandemi lekas selesai agar keadaan kembali normal seperti dulu.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Pemekaran daerah melalui kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua menjadi isu hangat dalam beberapa minggu terakhir seiring dengan munculnya pro kontra yang sudah menjalar hingga turunnya aksi demonstrasi di sejumlah tempat. Dalam hal penolakan, pihak yang tidak menerima atas adanya rencana pemerintah pusat tersebut mengkhawatirkan adanya kondisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Papua. Selain itu, pihak yang kontra juga meminta pelibatan masyarakat dalam setiap perencanaan kebijakan, termasuk pemekaran wilayah.

Adanya penolakan dari sejumlah pihak yang berdasar pada rasa kekhawatiran, terjadi seperti halnya awal kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang sempat mengalami penolakan. Pemerintah perlu meyakinkan bahwa kebijakan DOB merupakan upaya mulia membangun wilayah beserta masyarakat didalamnya menuju kepada kondisi yang lebih baik. Berdasarkan perkembangan terkini, terdapat tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Provinsi Papua. Yakni, RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Selatan dan RUU Provinsi Pegunungan Papua.

Penjelasan Tujuan Pemekaran Wilayah

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Andi Bataralifu mengatakan, dalam konteks pemekaran daerah terdapat tiga kondisi yang perlu mendapat perhatian sampai terjadinya daerah baru. Pertama, pendekatan melalui mekanisme usulan aspirasi masyarakat. Kedua, ada pendekatan teknokratis, untuk melihat regulasi mana, persyaratan-persyaratan mana yang dipenuhi sehingga daerah itu layak untuk menjadi sebuah daerah otonom. Ketiga, pertimbangan politis itu sendiri.

“Jadi pemerintah akan lebih dulu mempertimbangkan semuanya dengan seksama,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian manyatakan bahwa spirit pemekaran Papua adalah karena luasnya wilayah dan perlu adanya percepatan pembangunan di tanah Papua. Akar utama masalah gangguan keamanan di Papua adalah masalah ekonomi, masalah kemiskinan dan lain-lain, sehingga pemekaran menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi.

Peneliti ahli Gugus Tugas Papua UGM Dr. Gabriel Lele, menyebut bahwa dalam perspektif kebutuhan, usulan pembentukan DOB Provinsi Papua Tengah tidak hanya dilihat sebagai keniscayaan politik, tetapi juga menjadi keharusan secara sosial dengan terjadinya pertemuan antara aspirasi lokal dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, usulan pembentukan DOB di Papua menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan.

Secara umum, pemekaran wilayah Papua memang merupakan suatu keharusan karena sejumlah alasan. Dari segi politik, pembagian Provinsi Papua menjadi tiga wilayah Provinsi memberikan kesempatan kepada tiga putera terbaik Papua untuk menjadi gubernur. Dari segi ekonomi, ketiga wilayah tersebut mempunyai potensi sumber alam yang sama, yakni pertambangan. Serta, dari aspek sosial budaya, pembinaan dan pengembangan budaya serta adat-istiadat akan lebih efektif dilakukan. Pelayanan-pelayanan sosial seperti Pendidikan dan agama, sarana dan prasarananya dapat diperbaiki.  

Dukungan Sejumlah Pihak Terhadap Pemekaran Wilayah Papua

Menyikap adanya pro kontra dalam rencana kebijakan pemekaran di Papua, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma menjelaskan argumennya untuk mendukung pemekaran Papua dari aspek demografi Papua dan Papua barat. Menurutnya, Melalui pemekaran Papua, komposisi jumlah penduduk pada masing-masing daerah otonom baru (DOB) juga akan menyesuaikan dengan jumlah penduduk kabupaten/ kota yang ada. Hal ini juga akan berdampak pada APBD masing-masing DOB.

Tokoh agama di Provinsi Papua sekaligus Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit Pendeta Alberth Yoku, S.Th., M.Th., turut memberikan dukungan tentang rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di Provinsi Papua. Ia menilai tujuan pemekaran untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan untuk kemajuan di segala aspek, hal tersebut menjadi dasar dalam memberikan dukungan.

“Selaku ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit dan juga tokoh agama, kami menyetujui dan mendorong adanya pemekaran provinsi di Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua II Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Papua, Pendeta M.P.A. Maury, S.Th, menuturkan, bentuk dukungan dari masyarakat sangat penting. Sebab, pemerintah sedang berupaya membangun bangsa demi kesejahteraan rakyatnya, jadi tidak perlu ada penolakan soal pembentukan daerah Otonomi baru di Papua.

“Bapak-bapak, Ibu-ibu umat Tuhan, dan umat gereja, saya ingin mengajak kita semua tidak usah bingung dan takut apalagi menolak, tapi kita ikuti rencana Tuhan,” ajak Ketua PGPI Provinsi Papua.

Bentuk dukungan lain juga dikemukakan oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay George Awi, menurutnya dengan DOB akan berdampak bagi kesejahteraan, keadilan dan pemerataan pembangunan di semua sektor.

“Pasti akan terbuka lapangan kerja baru, jadi baik bagi anak-anak kita setelah lulus sekolah dan masuk dunia kerja,” jelas Ondoafi Nafri.

Adanya beberapa aksi penolakan di sejumlah daerah, justru tidak menyurutkan minat beberapa pihak untuk tetap mendukung. Salah satunya, Kepala Suku Manem Arso Timur, Kabupaten Keerom, Logginus Fatagor dimana secara tegas mendukung adanya pemekaran wilayah di Provinsi Papua.  Menurutnya, kebijakan DOB sudah melalui kajian mendalam, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun pro kontra adalah hal yang lumrah. Selain meminta warganya mendukung pemekaran DOB. Ia juga menghimbau, agar masyarakat Keerom tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Intinya kami mendukung pemerintah untuk pemekaran, karena Papua ini luas, sehingga harapannya dengan dimekarkan akan mempercepat pembangunan,” ucapnya.

Bupati Lannya Jaya Befa Yigibalom juga menyambut baik rencana pemekaran wilayah papua Pegunungan Tengah yang akan dilakukan pemerintah pusat. Adapun pro dan kontra boleh saja, namun harus dilakukan pengkajian sebaik-baiknya. Hadirnya provinsi baru harus dilihat dari kerangka yang lebih luas, oleh karena itu tidak boleh berpikir sempit, saling mencurigai atau mengkambinghitamkan dan sebagainya.

“Sebagai warga yang baik, hindari semua pikitan negatif dan sambut hal ini dengan baik pula,” ujarnya.

Rencana kebijakan pemekaran wilayah di Papua juga direspon oleh Tokoh Pemuda Tabi yang tergabung dalam Pemuda Tabi Bersatu meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabuparen Membramo Raya. dengan pernyataan dukungan mengapresiasi kebijakan pemekaran Pemerintah Pusat dalam memekarkan Provinsi Papua.

“Pemekaran suatu daerah merupakan cara atau model pendekatan untuk mempercepat dan mempermudah akselerasi pembangunan di daerah, dan daerah otonom baru yang terbentuk merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya,” ujar Tokoh Pemuda Tabi, John Robert Manggo.

Dari golongan pemuda dan mahasiswa, melalui Aliansi Pemuda Merah Putih menggelar unjuk rasa meminta Otsus Papua dan Pemekaran Provinisi di Papua menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Kami mendukung Otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah,” tegas Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua, Ali Kabiay.

Manfaat Pemekaran Wilayah Bagi Masyarakat

Saat ini pembahasan perencanaan pemekaran masih berada pada proses penyempurnaan. Tujuannya agar benar-benar memberikan manfaat bagi segenap masyarakat, sehngga adanya sejumlah kekhawatiran dari pihak yang menolak kebijakan pemekaran tidak kemudian terbukti.

secara deskripsi, manfaat dari adanya pemekaran wilayah bisa dijelaskan dalam beberapa poin yang menyangkut sejumlah hal. Pertama, jika terdapat provinsi baru, maka akan ditambah pula dengan fasilitas umum yang baru. Akan dibangun Rumah Sakit provinsi, klinik, dan puskesmas yang bangunannya bagus dan berisi tenaga kesehatan profesional. Sehingga masyarakat yang diuntungkan karena bisa mendapat akses kesehatan dengan lebih mudah dan dekat.

Kedua, pemekaran wilayah juga akan berdampak positif ke anak-anak Papua. Karena akan ada sekolah negeri mulai dari tingkat SD hingga SMA yang akan dibuat di Provinsi baru. Mereka akan mendapat akses pendidikan yang lebih dekat. Sehingga tidak usah jauh-jauh ke wilayah yang lain untuk mendapatkan ilmu dan menjadi murid yang pintar.

Ketiga, adanya akses pengurusan administrasi yang lebih dekat dan mudah. Saat terlahir provinsi baru, masyarakat bisa mengurus KTP dan surat-surat lain ke kantor Dispendkcapil yang posisinya tak terlalu jauh dari pemukiman. Sehingga akan ada penertiban administrasi.

Selain itu, pemekaran provinsi akan membangun Papua dengan lebih intensif. Ketika tercipta provinsi baru maka dana APBD akan dikucurkan. Sehingga bisa digunakan untuk membuat jalan raya yang lebih mulus, jembatan, dan berbagai infrastruktur lain. Mobilitas masyarakat akan lebih dipermudah dan kehidupan akan makin lancar.

Oleh : Deka Prawira )*

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri. Masyarakat pun mengapresiasi keluarnya peraturan tersebut sebagai bentuk keberpihakan dan perhatian pemerintah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

            Instruksi Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2022 berisi soal Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi patut kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Pasalnya Inpres tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk bisa berbangga diri mengenakan produk buatan Indonesia.

            Apresiasi tersebut juga disampaikan langsung oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan langsung mengupayakan adanya sinergitas antara berbagai kementerian dan berbagai lembaga. Mulai dari Pemerintah Daerah hingga BUMN turut melaksanakan Inpres tersebut. Salah satu manfaat yang bisa diperoleh dari terbitnya Inpres itu adalah, kita bisa langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

            Pemerintah langsung menargetkan adanya belanja Pemerintah untuk Produk dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 400 triliun pada tahun 2022 ini, bahkan ada pula rencana untuk terus meningkatkannya hingga mencapai Rp 500 triliun di bulan April nanti. Dengan target tersebut, bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi nasional akan langsung meningkat sekitar 1,67 hingga 1,71 persen dengan perkiraan pembukaan lapangan pekerjaan sekitar 2 juta.

            Tidak hanya itu, manfaat dari digalakkannya belanja Produk Dalam Negeri (PDN) ini adalah peluang permintaan di pasar pada PDN bisa semakin meningkat, otomatis nanti akan ada penguatan suplai juga melalui pengembangan berbagai industri dan adanya investasi baru. Di era yang sudah serba digital seperti sekarang ini tentunya masyarakat juga akan jauh lebih tertarik apabila promosi seluruh PDN bisa dijangkau, salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

            Selain itu transparansi dari tindakan pembelian PDN juga harus benar-benar dijamin dan juga terlindungi keasliannya. Untuk itu Pemerintah juga sudah menyiapkan adanya e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang di dalamnya akan berisi banyak sekali pilihan produk dari UMKM dan dikabarkan saat ini sudah terdaftar sekitar 200 ribu produk. Target Pemerintah pada akhir tahun 2022 bahkan mencapai sekitar 1 juta produk yang terdaftar dalam e-Katalog tersebut sehingga akan jauh lebih mempermudah seluruh masyarakat bisa menjalankan upaya Pemerintah untuk cinta produk dalam negeri ini.

            Di samping itu, untuk minimalisasi adanya suatu kecurangan atau pelanggaran dan juga untuk memperkuat adanya kepastian dasar hukum, maka berbagai pihak juga telah disiapkan oleh Pemerintah seperti BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP hingga Polri yang akan menjadi tim pengawas dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan belanja PDN tersebut.

            Tentunya kebijakan yang dikeluarkan ini adalah salah satu upaya untuk menjawab banyak tentangan di luar yang selalu mengatakan bahwa Pemerintah sekarang hanya mengandalkan produk impor dari luar negeri saja. Perlahan Pemerintah akan terus menerus mulai menekan dan membatasi produk impor supaya industri dalam negeri sendiri juga turut berkembang.

            Setidaknya target yang sudah ditentukan adalah paling lambat hingga tahun 2023, telah ada pengurangan produk impor sampai 5 persen bagi seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah yang selama ini masih tergantung dengan produk luar negeri untuk pemenuhan belanja mereka. Lebih lanjut, dalam Inpres itu juga di dalamnya terdapat penghapusan persyaratan yang kiranya bisa menghambat penggunaan PDN dan justru diganti dengan pencantuman adanya syarat wajib untuk menggunakan produk dalam negeri.

            Usaha pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah terhadap UMKM dengan menggandeng berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menyiapkan UMKM kita untuk bersaing dan menjadi salah satu rantai pasok industri global pada jangka panjang sehingga kita tidak hanya tergantung pada impor produk, namun kita bisa menjadi negara eksportir yang sukses.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Akbar )*

Pemerintah terus mensosialisasikan protokol kesehatan karena kita masih menjalani puasa di tengah pandemiCovid-19. Masyarakat mendukung sosialisasi tersebut karena sadar bahwa Prokes harus tetap ditegakkan demi keselamatan bersama.

Bulan Ramadhan telah tiba dan sudah saatnya kita berpuasa. Ini adalah ketiga kalinya kita menjalankan Ramadhan di tengah pandemi. Tentu ada beberapa penyesuaian sehingga umat bisa berpuasa dan melakukan ibadah lain dengan aman tanpa takut resiko kena Corona. Oleh karena itu pemerintah mensosialisasikan protokol kesehatan (Prokes) agar Ramadhan berlangsung dengan lancar.

Prokes memang harus ditegakkan walau keadaan relatif aman. Saat ini pasien Corona stagnan, tidak lebih dari 10.000 orang per harinya. Namun semua harus taat Prokes karena kita berharap puasa aman tanpa kena Corona. Penyebabnya karena jika terinfeksi virus Covid-19 maka terpaksa membatalkan puasa karena kondisi drop dan harus minum obat dan vitamin secara rutin.

Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan, “Para tokoh agama Islam, harus menjaga optimisme untuk menjaga situasi pandemi dengan terus mensosialisasikan protokol kesehatan. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Pemerintah sudah mengizinkan untuk melaksanakan Ramadhan dan idul fitri. Sekali lagi, agar kesuksesan penanganan Corona menjadi paripurna, maka para tokoh agama harus mensosialisasikan Prokes.”  

Dalam artian, protokol kesehatan harus terus disosialisasikan karena saat ini memang masih pandemi. Meski kurva pasien Covid sedang menurun tetapi jangan abai dan melepas masker begitu saja. Penyebabnya  karena Corona masih ada dan masyarakat harus taat Prokes agar lancar berpuasa dan melakukan ibadah lain.

Para tokoh agam Islam mengemban amanah untuk mensosialisasikan Prokes saat Ramadhan karena mereka, sebagai warga negara yang baik, wajib membantu program pemerintah untuk menangani Corona. Ulama dan ustad memiliki posisi terhormat di masyarakat dan oleh sebab itu ceramahnya akan langsung ditaati oleh para jamaah. Jika mereka membantu sosialisasi Prokes maka akan makin banyak masyarakat yang menaatinya.

Prokes memang harus disosialisasikan oleh para tokoh agama karena tiap poinnya mengajarkan gaya hidup bersih dan sehat. Bukankah kebersihan sebagian dari iman? Selain itu, sebagai umat yang baik, maka kita harus menjaga kesehatan tubuh untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan.

Sosialisasi Prokes bisa disampaikan secara langsung ketika sedang mengisi pengajian. Para ustads bisa memberi teladan dengan memakai masker dengan posisi yang benar sehingga akan dicontoh oleh jamaahnya. Ia juga memberi ceramah bahwa saat pandemi harus menjaga kebersihan tangan dan mengingatkan lagi ke para jamaah untuk mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer.

Kegiatan sosialisasi Prokes juga dilakukan di dunia maya karena saat ini sudah banyak ustad yang memiliki channel yotube sendiri. Mereka bisa berceramah bahwa pandemi bisa diakhiri dengan taat Prokes dan puasa aman tanpa Corona jika semuanya disiplin dengan menerapkan tiap poin dalam Prokes 10M.

Selain itu, Prokes juga dipraktikkan ketika beribadah di masjid. Ketika salat berjamaah maka boleh rapat lagi barisannya tetapi umat harus pakai masker. Sebelum berangkat ke masjid juga sebaiknya berwudhu dulu di rumah. Mereka juga sebaiknya tidak berkerumun ketika ada pengajian di masjid dan saling jaga jarak serta bersalaman jarak jauh.

Sosialisasi Prokes amat penting dilakukan saat Ramadhan karena umat akan berpuasa dengan lancar tanpa takut kena Corona. Kita butuh tubuh yang fit untuk berpuasa oleh karena itu harus jaga kesehatan dan taat Prokes. Para ustad tertib mendukung pemerintah dalam mensosialisasikaan Prokes.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Pemerintah gandeng semua pihak untuk menjaga stok pangan jelang Ramadhan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan pangan maupun stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok, sehingga tetap mudah diakses masyarakat. 

            Bulan suci Ramadhan akan segera menghampiri kita, oleh karena itu Pemerintah menjamin adanya pengamanan stok pangan. Berbagai macam kebijakan sudah mulai dirancang mulai dari kepastian akan ketersediaan, keterjangkauan hingga bagaimana keamanan pangan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti. Untuk saat ini Pemerintah akan berfokus kepada beberapa hal demi terealisasikannya rancangan tersebut.

            Dikatakan oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bahwa fokus Pemerintah saat ini adalah pada penyediaan sara da prasarana produksi pangan serta bagaimana kelancaran akses pasar hingga bisa didistribusikan ke masyarakat. Tentunya rancangan tersebut masih belumlah cukup, melainkan Pemerintah harus benar-benar memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk mencapainya.

            Satu hal lagi yang penting adalah bahwa untuk bisa mencapai hal itu, sama sekali kita tidak bisa jika hanya semata mengandalkan peran Pemerintah saja, melainkan seluruh pihak juga harus turut andil dengan memberikan kolaborasi serta kontribusinya. Semuanya demi bisa memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat dan menjamin hajat hidup orang banyak.

            Untuk itu, monitoring ke berbagai daerah juga penting, utamanya Pemerintah harus mampu untuk membedakan kiranya mana daerah yang sedang mengalami surplus dan juga mana daerah yang sedang mengalami defisit. Hal itu bertujuan agar supaya nantinya tindakan bisa langsung secara tepat dan akurat dilakukan untuk membantu pihak yang sedang mengalami defisit tadi.

            Mengenai kelancaran adanya distribusi pangan, pihak BUMN melalui bidang perhubungan dan transportasi juga harus terus dioptimalkan demi bisa menjamin adanya kelancaran akses keluar-masuknya bahan pangan baik itu melalui jalur darat maupun jalur laut. Dikhususkan pula untuk akses pangan yang masuk ke dalam jaringan tol laut supaya proses distribusi pangan bisa menjangkau seluruh daerah dan tersebar secara merata.

            Sementara itu, di sisi lain Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri juga telah mengerahkan Kasatgas Pangan untuk bisa mengendalikan bagaimana pasokan serta harga pangan yang terdistribusi di masyarakat. Seluruh Kapolda diinstruksikan untuk langsung memberikan arahan kepada para jajarannya supaya turun ke lapangan supaya bisa melakukan pengecekan distribusi bahan pangan pokok di wilayah masing-masing.

            Apabila nantinya ditemukan sejumlah komoditas pangan yang terganggu di wilayah tertentu, maka akan bisa langsung ditangani dengan cepat. Selain itu pengecekan ini juga merupakan salah satu upaya antisipatif adanya kelangkaan bahan pangan tertentu. Tentu mereka juga akan langsung memberikan tindakan apabila ternyata ditemukan pelanggaran yang mungkin bisa saja dilakukan oleh para regulator, operator hingga pelaku usaha terkait.

            Monitoring dan juga sosialisasi akan terus dilakukan oleh pihak Satgas Pangan agar supaya tidak ada lahir pihak pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan penimbunan stok bahan pangan tertentu untuk memainkan harga. Tentunya hal tersebut demi menjamin seluruh masyarakat bisa menjangkau bahan pangan selama bulan Ramadhan bahkan hingga Hari Raya Idul Fitri nanti.

            Masyarakat nyatanya juga akan berperan cukup penting dalam hal ini lantaran mereka sebagai konsumen. Maka dari itu Pemerintah akan terus menjaga bagaimana daya beli masyarakat serta menyesuaikan harga pangan dengan kemampuan masyarakat untuk terus menjamin adanya stabilitas antara supply dan demand. Selaku masyarakat, kita bisa terus mendukung upaya Pemerintah ini dengan cara meningkatkan adanya diversifikasi konsumsi.

            Berbagai terobosan terus dilaksanakan pemerintah untuk menjaga stok pangan di pasaran, sehingga diharapkan berbagai kebutuhan dapat terus diakses publik. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan panic buying atau membeli barang secara berlebihan agar berbagai barang-barang tersebut dapat dinikmati secara merata. 

)* Penulis adalah alumni Unair  

Oleh : Adita Wijayanti )*

UU Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah untuk merombak/meringkas aturan hukum yang selama ini dinilai menghambat investasi. Dengan payung hukum yang jelas, maka para investor akan bisa berbisnis dan masalah investasi yang sebelumnya ada jadi terpecahkan.

Indonesia adalah negara yang sangat potensial karena memiliki sumber daya alam, kekayaan tambang, dan sumber daya manusia yang banyak. Oleh karena itu tidak sedikit pebisnis asing yang ingin membuka usahanya di negeri ini. Namun sayangnya ada yang membatalkan niatnya karena ulah oknum yang melakukan pungli saat pengurusan izin atau terbentur beberapa masalah lain.

Padahal investasi sangat dibutuhkan bagi Indonesia karena dana dari pengusaha asing bisa menambah devisa negara. Dengan devisa tersebut kita bisa membangun negeri dan terutama membuat kebangkitan di bidang ekonomi, pasca dipukul telak oleh pandemi Covid-19. Jadi, langkah pemerintah untuk meresmikan UU Cipta Kerja yang memiliki klaster investasi sangat tepat, karena UU ini bisa menuntaskan masalah-masalah investasi.

Ketua Komite Tetap Kamar Dagang Indonesia Bob Azam, menyatakan, “UU Cipta Kerja mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UU ini menjadi payung hukum bagi para investor asing, karena ada angin segar bagi mereka. UU Cipta Kerja berpotensi mengatasi tiga permasalahan kronik dalam menggelorakan investasi, yakni ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan.”

Bob melanjutkan, “UU Cipta Kerja mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan karena ia memberikan pelatihan vokasi bagi para calon pekerja di bidang industri. Dengan begitu maka calon pekerja di bidang industri bisa memiliki keterampilan yang lebih tinggi. UU Cipta Kerja juga mmbuat perizinan jadi mudah dan cepat. Selaain itu, UU ini juga memberi kepastian hukum bagi para investor terutama di bidang perpajakan.’

Jika ada pelatihan vokasi bagi para calon pekerja di bidang industri maka sangat bagus karena bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mereka tidak hanya bekerja dengan mengandalkan ijazah, tetapi juga punya skill (keahlian/keterampilan) yang tinggi. Jika punya keterampilan maka memiliki nilai plus dan para investor akan senang karena pekerjanya cerdas dan skilfull.    

Kemudian, terkait dengan masalah perizinan juga diatasi secara langsung oleh UU Cipta Kerja karena semuanya via online single submission. Jika secara online maka akan mempercepat waktu keluarnya perizinan karena biasanya hanya butuh lima hari kerja, bisa selesai dan izin bisa digunakan untuk usaha para investor. Keuntungan lain adalah sistem ini menghapus pungli karena semuanya online sehingga tidak perlu memasukkan berkas ke petugas.

Perizinan juga dipermudah oleh UU Cipta Kerja karena berbasis resiko. Selain itu, perizinan yang online maka akan mempercepat prosesnya karena tidak harus mengurus izin dari tingkat pegawai biasa sampai ke pejabat tinggi, atau dari kepala daerah di satu provinsi ke pejabat yang tingkat di bawahnya.    

Yang terakhir, UU Cipta kerja bisa memudahkan urusan perpajakan bagi para pengusaha asing. Mereka tidak dipusingkan lagi dengan pajak, tetapi bukan berarti dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Hanya saja dipermudah untuk mengurus perpajakan dan tidak harus menghadapi birokrasi yang panjang dan melelahkan.

UU Cipta Kerja adalah terobosan baru yang diberi oleh pemerintah dan memudahan masyarakat sera pengusaha asing, karena mereka bisa berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal akan jadi mudah karena sistem online yang diterapkan di lembaga perizinan. Dengan single submission maka juga memperkecil peluang terjadinya pungli yang menyebalkan, dan investor asing makin senang berbisnis di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute