Mewaspadai Pergerakan Kelompok Separatis Papua Menyasar Warga Sipil

ilustrasi pasukan TPNPB OPM

suaratimur.id – Sejak awal, kehadiran Kelompok Separatis dan Teroris di Papua (KSTP) adalah bertujuan untuk merdeka dan berdiri sendiri dengan segala upaya untuk melepaskan diri dari NKRI. Salah satu upaya yang mereka lakukan yakni melalui kekerasan yang kemudian menimbulkan korban, tidak hanya dari aparat, namun juga telah menyasar masyarakat sipil tanpa rasa belas kasihan. Sebagian dari mereka menganggap bahwa orang-orang sipil telah menjadi mata dan telinga aparat, sehingga perlu untuk dilakukan penyerangan.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, sepanjang 2021 sedikitnya terdapat 18 orang meninggal akibat ulah KSTP. Sementara di awal tahun 2022, telah terdapat 12 orang yang menjadi korban penyerangan kelompok tersebut, diantaranya penyerangan terhadap 8 pekerja Palapa Timur Telematika (PTT) di awal Maret, penyerangan terhadap warga sipil di Kampung Kumbalagupa, Distrik Sugapa yang menyebabkan pekerja proyek pembangunan rumah dinas sosial Pemda Intan Jaya mengalami luka bacok, penyerangan terhadap pendulang emas tradisional di Terminal Kali Ei, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, serta penyerangan terhadap anggota TNI Sertu Eka Andrianto yang juga menyebabkan meninggalnya sang istri pada tanggal 31 Maret 2022 lalu.  

Laporan dari Amnesty Internasional Indonesia mengungkapkan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah melakuan pembunuhan sebanyak 29 korban pada tahun 2018 sampai 2020. Adapun pelaku yang sulit diidentifikasi berjumlah 26 korban.

Penyerangan terhadap warga sipil juga bisa disebuat sebagai strategi dari KSTP untuk menginternasionalisasi permasalahan Papua. Mereka hanya ingin agar situasi di Papua tidak aman, militer turun ke Papua lebih banyak, sehingga mata dunia, dalam hal ini PBB bisa melihat bagaimana Papua menjadi daerah perang, yang mengkorbankan ribuan bahkan ratusan ribu warga sipil. Diciptakanlah propaganda dengan menyerang warga sipil, merusak fasilitas daerah, serta membuat situasi tak aman sehingga keinginan mereka agar PBB turun tangan dan berujung pada referendum atau penentuan nasib bagi masyarakat Papua.

Pengamat Intelijen dan Terorisme, Stanislaus Riyanta sependapat bahwa aksi yang dilakukan Kelompok Separatis di Papua merupakan strategi dari mereka, yakni motif eksistensi ingin menunjukkan keberadaan mereka. Selain itu, mereka juga menunjukkan perlawanan terhadap program-program pemerintah.

“Yang jelas, Kelompok Separatis ingin menunjukkan teror, dan melakukan kekerasan, menakut-nakuti supaya pihak luar tidak masuk melakukan pembangunan karena ini yang mereka takutkan kalau misalnya pembangunan bisa masuk ke Papua, merata ke Papua, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin tinggi, dampaknya adalah mereka semakin tidak ada tempat di hati masyarakat,” ujarnya.

Menjadi Brutal Karena Mendapat Dukungan

Tindakan brutal yang dilakukan Kelompok Separatis Papua memuat berbagai motif, salah satunya karena terdapat dukungan dari pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan militansi KSTP.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional – Pemuda Adat Papua (DPN-PAP) Jan Christian Arebo, menyatakan bahwa KSTP menjadi berani dan brutal dalam melakukan aksinya karena merasa ada dukungan. Diketahui bahwa terdapat peran-peran oknum di Papua yang mengatasnamakan Dewan Gereja yang hingga sampai hari ini terus bersuara mendukung Papua Merdeka serta meminta dewan HAM PBB untuk memeriksa pelanggaran HAM di Papua.

Sejumlah Upaya untuk Menghentikan Serangan

Pengamat Hankan dan Intelijen, Susaningtyas menyoroti perihal penyerangan kelompok separatis Papua terhadap warga sipil. Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir, yakni adanya dialog dengan tokoh-tokoh anti NKRI untuk mengetahui apa keinginan mereka. Kemudian, dialog dengan yang pro NKRI, termasuk dialog dengan kelompok adat, kelompok agama, Tokoh pemuda, tokoh agama dan lainnya. Kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menangani Papua yang lebih humanis sudah bagus, tetapi juga harus dibarengi kesiapan pengamanan atas kolateral yang bernilai ekonomi serta masyarakat/ pekerja sipil. Selain itu perang siber yang terjadi di Papua juga harus diangani dengan serius mengingat banyak informasi berkelindan yang bersifat adu domba, hoax, serta ujaran kebencian kepada pemerintah RI. KSTP saat ini, sebagian melalukan aksinya berdasarkan pragmatisme, bukan lagi hanya berdasarkan ideologi.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menyatakan bahwa tindakan berani dan brutal yang dilakukan oleh KSTP karena merasa ada dukungan. Terdapat aktor, oknum-oknum tertentu di balik mereka yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial, seolah-olah Papua tidak kondusif dan dimainkan oleh aktor luar negeri seperti Benny Wenda untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

Di lain hal, pengamat komunikasi, Rahmat Edi Irawan menyatakan bahwa seharusnya pemerintah jangan takut beradu argumentasi dengan mereka di media. Jika memang diperlukan tindakan tegas terhadap mereka, strategi ‘perang di media’ juga perlu dilakukan.  Dengan berbagai tindakan kasar dan brutal yang mereka lakukan, termasuk terhadap warga sipil, harusnya opini publik, termasuk yang di luar negeri, bisa kita menangkan. Kita menghadapi gerombolan kriminal dan separatis yang kerap membuat onar.

Karena setiap adanya pihak yang menjadi korban tidak bisa dibenarkan dan harus diusut tuntas.

Penulis: Agus Kosek (Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan