Oleh : Made Prawira )*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapatkan apresiasi dari negara lain. Undang-Undang yang memangkas aturan tumpang tindih tersebut ternyata juga menarik perhatian dari negara lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Pada 15 Maret 2022 lalu, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menerima kunjungan Duta Besar Bahrain yang baru untuk Indonesia, Ahmed Abdulla Ahmed AlHarmasi AlHajeri. Kepala KSP, Moeldoko juga mengajak para investor dari Bahrain untuk menanamkan modalnya di Indonesia, serta bersama-sama meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara yang saat ini masih relatif kecil.

Dalam keterangan tertulisnya Moeldoko mengatakan, “Kita harus bekerja meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Bahrain. Salah satunya terkait upaya mendorong pengusaha Bahrain untuk berinvestasi ke Indonesia”. Menurut Moeldoko, Indonesia memandang Bahrain sebagai mitra penting dan strategis, yaitu sebagai pintu gerbang untuk memasuki negara-negara Gulf Cooperation Council.

Terkait perdagangan antar kedua negara, volume perdagangan Indonesia-Bahrain tercatat masih relatif kecil, yaitu sekitar 225 juta dolar AS pada 2019. Nilai tersebut bahkan semakin menyusut pada tahun 2020, menjadi hanya 170 juta dolar AS, dengan posisi defisit pada Indonesia.

Sementara itu, Dubes Ahmed menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik ajakan Moeldoko untuk para Investor Bahrain agar dapat berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, Ahmed juga mengapresiasi keberadaan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggapnya dapat memberikan kepastian bagi para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurutnya, UU Cipta Kerja dapat membangun kepercayaan para pelaku usaha dari Bahrain untuk datang dan berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Kerajaan Bahrain juga tertarik pada potensi pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Pihaknya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang menjadi potensi di sana. Sehingga negaranya dapat menanam investasi secara tepat.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan beberapa alasan investor asing masih tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan moneter dan fiskal yang dibangun oleh pemerintah yang membuat investor percaya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu memastikan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sebab, UU tersebut mampu mewujudkan reformasi struktural yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dirinya mengatakan, UU Cipta kerja sangatlah berpengaruh terhadap reformasi struktural yang menyeluruh mulai dari sektor pendidikan terendah dalam negeri. Karena, dalam perundangan ini setiap anggaran pendidikan dalam APBN akan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan. Adapun Indikator kesuksesan dapat diukur ketika peringkat Programme for International Student Assessment (PISA) SDM Indonesia meningkat secara signifikan.

Dengan meningkatnya kualitas SDM dalam negeri, investor asing maupun dalam negeri akan semakin tertarik untuk menanamkan investasinya ke Indonesia, mengingat faktor SDM merupakan yang sangat penting untuk segara dilakukan transformasi secara cepat dalam waktu beberapa bulan ke depan.

Ketika investasi meningkat, tentu lapangan kerja juga meningkat, dan ini merupakan tujuan dari UU Cipta Kerja yang sebenarnya, demi kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa UU Ciptaker memiliki tujuan untuk menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Ma’ruf Amin juga memastikan bahwa UU Ciptaker merupakan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat. Terutama tuntunan akan terciptanya lapangan kerja, perbaikan birokrasi dan penyederhanaan regulasi serta penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

UU Cipta Kerja juga memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan berusaha.

Keberadaan UU Cipta Kerja ternyata tidak hanya menjadi angin segar bagi sektor perekonomian, tetapi juga mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Salah satunya adalah Bahrain yang merasa tertarik untuk menanamkan modal di tanah air setelah mengetahui adanya UU Cipta Kerja di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Ramadhan adalah bulan suci yang seharusnya dipakai untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Masyarakat pun diminta untuk mewujudkan Ramadhan Damai tanpa ujaran kebencian.

Bulan puasa adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim karena seluruh perbuatan baik akan diberi pahala berlipat ganda. Kita menahan lapar dan dahaga dan melakukan ibadah lain dengan ikhlas, dan berharap dosa-dosa akan diampuni. Selain tidak boleh makan, minum, dan merokok, maka umat juga dilarang untuk melakukan ujaran kebencian, karena bisa mengurangi pahala puasa.

Alangkah sayangnya jika sudah lelah berpuasa dari subuh hingga magrib tapi pahalanya berkurang bahkan habis gara-gara melakukan berbagai perbuatan buruk seperti bergosip, memaki-maki, dan melakukan hate speech. Seluruh umat wajib menyadarinya karena sudah dewasa sehingga paham mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan ujaran kebencian salah karena berpotensi menyinggung orang lain dan mengacaukan sistem sosial.

Masyarakat dilarang untuk melakukan ujaran kebencian karena selain mengurangi pahala bepuasa, juga bisa menghapus perdamaian di negeri ini. Kita perlu ingat bahwa beribadah itu sejatinya tidak hanya menyembah Tuhan dan mematuhi aturan agama, tetapi juga menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, sehingga terwujud perdamaian. Jika ini terjadi maka akan terjadi keseimbangan dan menjadi umat yang saleh.

Namun sayang perdamaian ini terkikis gara-gara perbedaan pandangan politik. Padahal Pilpres sudah lama sekali berlalu. Jika perbedaan ini membuat sebagian kelompok melakukan ujaran kebencian maka akan jadi kacau karena menyulut permusuhan, tak hanya di dunia maya tetapi juga di dunia nyata. Permusuhan bisa merembet ke tawuran yang mengakibatkan banyak kerugian.

Seharusnya kita menghindari hate speech dan sebaliknya, melakukan toleransi dan saling berbicara yang baik. Apalagi di bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkahan, harus berlomba-lomba berbuat baik, bukannya keburukan seperti ujaran kebencian. Mara Samin Lubis, Pengurus Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa saat Ramadhan toleransi seharusnya lebih erat di Indonesia.

Dalam artian, jika semua orang bertoleransi dan menenggang rasa atas perbedaan, dan tidak mudah menghina orang lain yang memiliki pandangan yang tidak sama, maka kita akan memiliki perdamaian. Dengan toleransi dan perdamaian maka Ramadhan akan terasa lebih syahdu karena semuanya saling memahami dan menahan diri dari amarah, ghibah, serta ujaran kebencian.

Akan tetapi jika saat Ramadhan banyak yang melakukan hate speech, maka akan kacau-balau. Ujaran kebencian akhir-akhir ini ditemukan di dunia maya, dengan alasan tidak saling melihat wajah secara langsung, sehingga merasa bebas. Padahal yang dihadapi adalah manusia biasa yang memiliki hati sehingga bisa marah ketika dihina karena hate speech orang lain.

Jangan kotori kesucian Ramadhan dengan hate speech karena selain akan mengurangi pahala puasa, juga akan mengotori hati. Jika di bulan puasa yang sakral Anda sudah berani melakuka ujaran kebencian, bagaimana dengan di bulan-bulan lain? Hidup itu untuk menjaalani ajaran agama dan beribadah dengan tekun, selain untuk bekerja, dan jangan menambah dosa dengan melakukan hate speech.

Masyarakat harus bisa menahan diri agar tidak melakukan ujaran kebencian di bulan Ramadhan karena ini adalah bulan suci. Saat Ramadhan marilah berlomba-lomba menambah pahala dengan salat di masjid, sedekah, dll. Namun jangan malah melakukan hate speech karena jelas berdosa dan akan mengurangi pahala puasa. Ramadhan tak boleh dikotori oleh ucapan buruk seperti hate speech, termasuk kepada Pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Astrid Julian )*

Pemerintah menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada masyarakat menyikapi masih tingginya komoditas tersebut. Kebijakan BLT Minyak Goreng mendapat apresiasi banyak pihak karena mampu ringankan beban ekonomi masyarakat.

Pemerintah langsung luncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat di tengah kelangkaan stok dan juga naiknya harga minyak goreng, sembari di sisi lain terus melakukan berbagai pengawasan ketat untuk menjamin distribusi minyak goreng supaya meminimalisasi kemungkinan para penimbun sehingga ketersediaan di pasar kembali terjaga dan juga harga bisa kembali stabil.

Kabar tersebut pada awalnya dikemukakan oleh Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag yang menyatakan bahwa Pemerintah telah melakukan pembahasan mengenai skema untuk meringankan beban masyarakat selama lantaran ditekan dengan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Skema tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas dan telah sampai pada keputusan terakhir.
Ditambahkan olehnya bahwa keputusan terakhir tersebut meliputi banyak upaya untuk meringankan beban masyarakat, salah satunya adalah dengan penyaluran BLT.

Memang belakangan harga minyak goreng meningkat dikarenakan adanya lonjakan harga pula pada minyak sawit di pasar Internasional. Maka dari itu karena Pemerintah sangatlah peduli pada kesejahteraan masyarakat, disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwa BLT kepada sekitar 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Keluarga Harapan (PKH), termasuk juga sekitar 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan telah disiapkan.

Pemerintah sangatlah menyadari bahwa kebutuhan minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang sangat penting bagi konsumsi bahan pangan masyarakat Indonesia. Apalagi dengan langsung memberikan BLT Minyak Goreng ini kepada para penjual gorengan, maka diharapkan hal tersebut akan mampu membantu meringankan mereka sehingga dapat tetap berjualan dan terus turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian UMKM.

Masyarakat tersebut akan menerima bantuan dari Pemerintah sebesar Rp 100 ribu tiap bulan dengan mekanisme pemberian langsung sekaligus untuk tiga bulan, yakni April, Mei, Juni dengan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 ini sebesar Rp 300 ribu. Mengenai penyaluran bantuan tersebut, Presiden langsung menginstruksikan adanya kolaborasi dari beberapa lembaga seperti Kemenkeu, Kemensos hingga TNI/Polri supaya bisa menjamin pelaksanaan penyaluran bantuan berjalan dengan baik.

Tentunya untuk menjamin bahwa penyaluran BLT ini bisa tersampaikan dengan baik, maka tidak cukup apabila hanya ditangani oleh satu lembaga atau kementerian saja, maka dari itu mulai dari rancangan anggaran, kemudian data mengenai sasaran siapa saja yang hendak diberikan bantuan hingga pengawasan di lapangan untuk menjaga ketertiban penyaluran bantuan sangat penting dilakukan.

Solusi yang telah diberikan oleh Pemerintah tersebut merupakan sebuah gebrakan dengan tujuan supaya masyarakat tidak sampai mengalami kesulitan, terutama di saat menjalankan ibadah puasa seperti di bulan Ramadhan sekarang ini, yang mana minyak goreng menjadi termasuk item yang sangat penting untuk menyajikan berbagai macam menu mulai dari sahur hingga berbuka puasa.

Meski begitu, dikatakan oleh Hendrawan Supratikno selaku Ketua DPP PDI-Perjuangan bahwa terdapat solusi tambahan yang menurutnya akan mampu membantu solusi BLT yang telah diberikan oleh Pemerintah. Solusi tersebut yakni Pemerintah harus terus mendorong dan membenahi struktur pasar minyak goreng yang ada di Indonesia sekarang ini. Bagaimana caranya untuk terus menciptakan iklim yang jauh lebih kompetitif lagi.

Maka dari itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus diperkuat pula untuk menjamin adanya iklim kompetitif tadi. Bagi Hendrawan, peran KPPU sangatlah penting untuk terus menjaga demokrasi ekonomi di negara kita. Kendati bagaimanapun upaya Pemerintah untuk terus menangani permasalahan di Indonesia, seyogyanya kita terus mendukung dan tetap melakukan yang terbaik yang kita bisa. Salah satu hal untuk meringankan beban tersebut dan membuat kestabilan antara supply dan demand minyak goreng di pasaran adalah dengan lebih bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan panic buying.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan pangan dan juga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar. Masyarakat pun diimbau tidak khawatir akan stabilitas pangan dan tetap berbelanja sesuai kebutuhan.

Terus mengupayakan terjadinya kestabilan harga pangan pokok dan strategis nasional, Pemerintah akan saling dukung melalui Badan Pangan Nasional yang bersinergi dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Hal tersebut lantaran menurut Azikin Solthan selaku anggota Komisi IV DPR RI bahwa dua kekuatan besar itu apabila bisa diparalelkan dan saling mendukung akan mampu untuk lebih meringankan beban satu sama lain.

Sebagaimana data yang telah dapatkan oleh pihak Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah bahwa di Provinsi tersebut pada bulan Maret 2022 memiliki sekitar 55.095 ton ketersediaan stok beras. Tentunya jumlah itu dinilai menjadi titik yang cukup dan relatif aman untuk menjamin ketersediaan bahan pangan di bulan Ramadhan bahan hingga Lebaran nanti.

Sempat dikabarkan bahwa beberapa waktu lalu terjadi kelangkaan sembilan bahan pangan pokok, termasuk di dalamnya adalah minyak goreng. Namun ketika dipastikan lagi dan pihak Komisi IV DPR RI menerima laporan dari Perum Bulog, seluruh kelangkaan tersebut sekarang sudah bisa terjamin untuk bisa dipenuhi. Bahkan salah satu yang menjadi penyalur beberapa bahan pangan pokok yang sempat langka seperti minyak goreng adalah ditangani langsung oleh Bulog sendiri.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR, bahwa stok bahan pangan Indonesia bisa dikatakan positif dan telah terjamin ketersediaannya bahkan sampai bulan Mei 2022 mendatang. Sehingga masyarakat dihimbau tidak perlu untuk terlalu panik lantaran memang dalam menghadapi bulan Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti, semua bahan pangan pokok telah dikonfirmasi memadai.

Dengan jumlah yang sebenarnya telah memadai mengenai ketersediaan 12 komoditas pangan strategis nasional ini sampai akhir Mei 2022, bahkan pada Provinsi Jawa Tengah sendiri dilaporkan bahwa tengah terjadi surplus stok selama bulan Januari hingga April 2022, sebenarnya tantangan ke depan adalah bukan hanya pada menjamin stok pangan saja. Namun justru terletak pada bagaimana caranya untuk terus menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok tersebut.

Karena bisa saja dengan ketersediaan yang sebenarnya melimpah dan tidak kekurangan sama sekali, namun ternyata ada pihak tertentu yang dengan sengaja melakukan penimbunan, terutama pada pihak distributor yang membuat seolah di pasaran, bahan pangan tertentu menjadi sangatlah langka sehingga supply dan demand bisa mereka permainan seenaknya dan membuat harga menjadi melambung tinggi.

Maka dari itu harus benar-benar ada sinergitas yang bagus dari Pemerintah, yakni kerja sama yang baik antara Badan Pangan Nasional dengan Perum Bulog untuk tidak hanya menjamin stok yang cukup, namun juga terus melakukan monitoring atau pemantauan terhadap distribusi bahan pangan agar Pemerintah bisa lebih mengendalikan lagi upaya yang mungkin saja akan dilakukan oleh para oknum distributor nakal untuk bisa mempermainkan harga di pasaran.

Distribusi ke masyarakat harus benar-benar terjamin pula dengan berbagai cara pemantauan jika menginginkan harga terus stabil karena supply and demand bisa terus dijaga. Untuk itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebenarnya juga sudah langsung berupaya untuk mengendalikan inflasi tersebut dengan cara meninjau dan melakukan pengawasan secara ketat di gudang maupun di agen mengenai ketersediaan stok pangan dan juga harga bahan pokok di pasar.

Pemerintah mengoptimalkan berbagai cara untuk menjaga stok bahan pangan dan stabilitas harga kebutuhan di pasar. Masyarakat pun diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan panic buying demi terjaganya situasi kondusif selama Ramadhan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Masyarakat diimbau untuk selalu melaksanakan Prokes ketat dalam menjalani ibadah selama Ramadhan, sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah. Ketaatan terhadap Prokes tersebut merupakan upaya untuk mencegah lonjakan Covid-19.

Selama bulan suci Ramadhan setiap umat Muslim wajib berpuasa, bayar zakat fitrah, dan melakukan ibadah sunnah lain seperti salat tarawih, bagi-bagi sedekah, dan lain sebagainya. Seluruh kegiatan di bulan Ramadhan diatur oleh pemerintah agar situasi tetap kondusif dan sesuai dengan Prokes.

Juru Bicara pemerintah untuk penanganan corona Profesor Wiku Adisasmito menyatakan, meski pemerintah telah memberi pelonggaran tetapi masyarakat tetap diminta untuk tidak menurunkan kewaspadaan, terutama tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan.

Sejak beberapa hari sebelum bulan puasa pemerintah mengumumkan beberapa pelonggaran protokol kesehatan karena situasi sudah cukup kondusif dan jumlah pasien Covid-19 di bawah 10.000 orang per harinya. Pelaksanaan aktivitas saat Ramadhan memang harus sesuai Prokes walau situasi sudah aman, karena jika banyak pelanggaran maka takut akan terjadi kenaikan kasus Covid-19.

Ada beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan aktivitas selama bulan Ramadhan. Pertama, masyarakat boleh beraktivitas di masjid tetapi harus pakai masker. Jadi saat ada pengajian semuanya baik sang ustad maupun jamaah, harus pakai masker dan tidak boleh hanya pakai face shield.

Selama dua tahun ini kita sudah biasa melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Tim Satgas Covid-19 mengingatkan agar semuanya taat Prokes, tidak hanya dalam beraktivitas tetapi juga dalam menjalani kegiatan keagamaan. Apalagi saat Ramadhan ada lebih banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh umat seperti pengajian dan berbagi paket sedekah.

Sementara itu, salat tarawih sudah boleh dilakukan di masjid dengan saf yang rapat. Namun lagi-lagi Prof Wiku mengingatkan, “Masyarakat tetap harus mengenakan masker yang sempurna (menutupi mulut dan hidung) saat salat, membaca al-quran, dan berzikir.” Dalam artian, sebelum berangkat ke masjid memang semua orang harus pakai masker dan tidak boleh dilepas saat salat.

Sebagai aturan tambahan maka umat diminta untuk berwudhu di rumah, jadi saat di masjid langsung bisa salat berjamaah. Dengan berwudhu di rumah maka tidak akan mengantri giliran memakai keran di masjid dan menghindari kerumunan. Mereka juga sebaiknya membawa sajadah dan alat salat sendiri seperti mukena, agar lebih higienis.

Prof Wiku menambahan, masyarakat juga harus memakai masker dan menaati Prokes lain saat pembagian zakat dan sedekah. Dalam artian, baik yang memberi paket beras zakat maupun yang menerima harus sama-sama pakai masker demi kesehatan, dan harus dikenakan dengan benar. Malah kalau bisa yang dipakai masker ganda, dengan masker disposable di dalam dan masker kain di luar, untuk memperkuat filtrasi.

Taati juga Prokes lain seperti mengantri zakat dengan tertib dan jaga jarak. Malah kalau bisa tidak usah ada antrean, dalam artian panitia amil masjid langsung mengantar beras ke masyarakat yang membutuhkan. Semua aturan ini ditegakkan karena pandemi masih belum selesai sehingga kita semua harus waspada dan taat Prokes.

Pemerintah mengatur pelaksanaan aktivitas di tempat ibadah selama Ramadhan agar umat bisa berpuasa dan melakukan ibadah lain dengan lancar. Misalnya saat ke masjid harus pakai masker dan ketika salat berjamaah juga wajib bermasker. Umat juga sebaiknya tidak bersalaman secara langsung setelah selesai berjamaah karena masih pandemi. semua kalangan masyarakat diharap menaati Prokes agar pandemi lekas selesai.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Sebuah aksi protes dilakukan oleh sejumlah masyarakat dari Kampung Noglait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga Papua pasca meninggalnya salah satu warga bernama Markus Gwijangge pada 5 April 2022 lalu. Masyarakat menduga bahwa peristiwa tersebut merupakan korban salah tembak yang dilakukan oleh aparat setempat.

Rencananya, korban akan dibawa oleh masyarakat bersamaan dengan aksi protes ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga untuk selanjutnya diteruskan ke jajaran pos aparat keamanan untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan informasi yang behasil dihimpun, bahwa pada hari Selasa 5 April 2022 di salah satu pos aparat keamanan di wilayah Distrik Ilaga terdapat suara tembakan peringatan, kemungkinan karena terdapat hal mencurigakan namun belum diketahui detailnya. Hingga pada keesokan harinya (6/4), beberapa anggota masyarakat dari kampung Noglait mendatangi puskesmas untuk menjemput salah satu warganya Bernama Markus Gwijangge di rumah duka kampung Noglait yang diduga merupakan korban dari adanya tembakan peringatan tersebut. Selanjutnya kedatangan ambulance yang membawa korban tiba di Puskesmas Kenyam untuk dilakukan pemeriksaan.  

Hukum Adat dan Hukum Nasional di Papua

Adanya aksi protes dari masyarakat berkaitan dengan suatu kejadian tertentu di wilayahnya, bukanlah sebuah hal yang baru. Masyarakat di Papua kental dengan hukum adat sebagai rujukan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Pemberian sanksi oleh petugas adat kepada pelaku pelanggaran adat sampai dengan saat ini masih sangat kental dan diakui oleh masyarakat adat setempat. Penggantian ganti rugi biasanya menggunakan uang atau babi.

Namun dalam perjalanannya, Sebagian dari tradisi hukuman adat tersebut kemudian mengalami kompromi dengan hukum nasional, terutama bagi daerah-daerah yang sudah membuka diri dengan masyarakat pendatang serta menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan negara Indonesia. Adanya konsekuensi bagi setiap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum diharapkan akan lebih condong pada penerapan hukum nasional. Tentunya melalui kesepakatan kedua belah pihak yang difasilitasi tokoh masyarakat setempat.   

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa hukum di Indonesia berbeda dengan hukum adat di Papua untuk kasus tindak pidana seperti pembunuhan. Hal tersebut berdasarkan pengalamannya menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua pada 2012-2014.

Sistem hukum di Indonesia dalam menangani kasus pembunuhan, misalnya, sudah mengatur mulai proses di kepolisian hingga penahanan. Namun, dalam hukum adat di Papua, ada kompensasi yang harus dibayarkan dari pelaku kepada korban. Menurutnya, warga suku di Papua berkewajiban mengikuti arahan kepala suku. Jadi, apabila terjadi kasus tertentu, kepala suku wajib melindungi anggotanya.

Dicontohkan apabila terdapat anggota suku ada yang terbunuh, tidak menutup kemungkinan terjadi perang antar suku. Kepala suku bisa mendeklarasikan untuk perang demi melindungi anggota suku. Bahkan mekanisme perang pun teratur. Kedua pihak menyepakati waktu perang dan jeda di sela-sela waktu perang.

Namun Tito menegaskan, hukum adat tersebut tidak bisa diterapkan di Tanah Air. “Tapi, kalau diterapkan hukum nasional, kacau,” ujarnya. Sebab, ia menilai hukum adat tersebut bisa termasuk dalam kategori pembunuhan. Bagi mereka, hukum tidak bisa selesai hanya sampai jaksa. Tapi ada tuntutan berupa uang yang akan diserahkan kepada keluarga korban dan sisanya untuk pesta suku.

Tito menuturkan, suatu ketika, terjadi perang suku di sebuah wilayah soal sengketa tanah. Perang tersebut mengakibatkan beberapa korban meninggal. Terdapat istilah bayar kepala dan bayar darah. Bayar kepala adalah memberikan kompensasi bagi korban yang meninggal. Sedangkan bayar darah adalah kompensasi untuk korban yang terluka.

Tito mengatakan nilai kompensasi yang diminta korban bisa mencapai ratusan juta. Apabila nilai kompensasi belum disepakati, perang suku bisa berlanjut hingga sebulan. Menurut Tito, negara tidak boleh membiarkan pembunuhan terjadi. Ia pun akhirnya mengerahkan pasukan gabungan dari TNI dan Polri untuk mencegah perang semakin memanas.

Masyarakat Agar tidak Terprovokasi

Berangkat dari hal tersebut, Sehubungan dengan adanya aksi protes dari masyarakat Kampung Noglait di distrik Kenyam Kabupaten Nduga terkait adanya kejadian warganya yang tertembak, maka diharapkan peran dari tokoh adat, pemerintah daerah, serta dari pihak aparat keamanan untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan sehingga tidak timbul adanya hal-hal yang tidak diinginkan melibatkan massa serta kerawanan provokasi yang mungkin ditimbulkan.

Hingga kini proses pengusutan terkait adanya korban yang diduga salah sasaran tersebut masih berlangsung, masyarakat Kampung Noglai agar mampu bersikap bijak dengan tidak bersikap gegabah sehingga situasi wilayah tetap aman serta kondusif.

Adanya kejadian tersebut hendaknya juga menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh pihak untuk bahu-membahu saling menjaga keamanan dan ketentraman. Saling percaya, saling menyapa, hingga saling hilangkan rasa curiga. Karena pada akhirnya, kedamaian di seluruh penjuru wilayah Papua menjadi harapan bersama bagi seluruh masyarakat didalamnya. Sa Ja Ko, Ko Jaga Sa. Kitong Semua Selamat.

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Edi Jatmiko

Pemerintah Indonesia terus melaksanakan berbagai cara untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Berbagai upaya Pemerintah itu mendapat apresiasi dari Bank Dunia karena menganggap Indonesia mampu mengoordinasikan segenap sumber daya secara efektif agar dapat keluar dari krisis ekonomi.

Pandemi yang terjadi selama dua tahun membuat seluruh dunia kena krisis, termasuk Indonesia. Selain krisis kesehatan juga krisis di bidang ekonomi. Penyebabnya karena daya beli masyarakat menurun karena mereka lebih memprioritaskan untuk kebutuhan pokok daripada yang sekunder dan tersier.
Pemerintah langsung bergerak cepat dalam mengatasi perekonomian agar tidak terjadi resesi atau krisis ekonomi Jilid 2 yang amat parah seperti yang terjadi tahun 1998 lalu.
Berbagai program dicanangkan agar kondisi finansial negara dan juga masyarakat kembali stabil.
Berkat berbagai usaha yang dilakukan maka ada hasilnya. Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste menyatakan, “Dalam dua tahun, seluruh dunia memiliki problem yang sama dalam mengatasi penyebaran Corona.
Pemerintah Indonesia berhasil mengkoordinasikan sumber daya kesehatan, bantuan sosial, di seluruh negeri dalam menghadapi pandemi.”
Dalam artian, pemerintah dianggap cukup berhasil dalam menangani dampak Corona, tak hanya di bidang kesehatan tetapi juga ekonomi. Bantuan sosial diberikan tidak hanya ke masyarakat yang membutuhkan tetapi juga ke pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka layak diberi bantuan karena memang usahanya lesu akibat dampak pandemi.

UMKM mendapatkan Bansos berupa cash sebesar 2,4 juta rupiah yang dibagi ke beberapa periode saat pemberiannya. Diharap bantuan ini bisa digunakan untuk menambah modal sehingga mereka bisa membuka tokonya kembali dan mendapatkan keuntungan. Pemerintah diuji karena turut memikirkan nasib UMKM, karena memang merekalah tulang punggung perekonomian negara.

Sembilan puluh persen pedagang di Indonesia adalah berlevel kecil dan menengah sehingga dianggap sebagai tulang punggung perekonomian negara. UMKM wajib dibantu agar bisa lanar berdagang sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Bank dunia mengapresiasi tindakan ini karena Bansos yang diberikan dalam bentuk modal produktif sehingga tidak habis begitu saja.

Bank Dunia juga mengapresiasi pemerintah Indonesia karena memberikan bantuan ke UMKM, tak hanya dalam bentuk Bansos tetapi juga pelatihan yang bisa diikuti gratis. Terutama pelatihan jualan online, karena faktanya masih ada pedagang yang gagap teknologi. Jika sudah mahir jualan di media sosial dan marketplace maka otomatis omzet dan keuntungannya naik banyak.

Selain itu, Bansos juga berdampak positif pada bidang perekonomian karena ada efek domino positif. Jika UMKM dibantu maka mereka bisa buka lapak lagi dan ada yang membeli barangnya, sehingga perekonomian berjalan lagi. Roda ekonomi memang harus dilancarkan lagi karena jika berhenti sama sekali, maka akan terjadi krisis ekonomi yang amat parah.

Pemerintah juga dipuji karena memberikan bantuan tak hanya ke masyarakat dan pedagang di jawa tetapi juga di seluruh Indonesia. Bantuan juga diberikan langsung ke rekening sehingga langsung bisa dimanfaatkan. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya pungli yang dilakukan oleh para oknum nakal.

Pemerintah memang berkomitmen untuk selalu menolong rakyat yang sedang kesusahan. Oleh karena itu, apresiasi dari bank dunia amat dipuji karena berarti mereka memperhatikan Indonesia.

Pujian dari bank dunia menunjukkan langkah cepat pemerintah dalam mengatasi pandemi, terutama di bidang ekonomi. Memang bidang ini perlu untuk dibenahi agar tidak terjadi krisis yang mengerikan seperti pada tahun 1998 lalu. Apresiasi dari bank dunia terjadi karena pemerintah memberi bantuan yang tepat sasaran dan juga adil.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )*

Pemerintah terus mengupayakan strategi untuk menarik minat para investor dari luar negeri untuk melakukan investasi atau menanam modal mereka di Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menginisasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai payung hukum. Hal tersebut dikarenakan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dan ingin segera keluar dari middle income trap, dengan cita-cita bisa mewujudkan Tanah Air sebagai negara maju.

Persyaratan untuk menjadi negara maju tidak hanya cukup jika berhenti pada sebuah gagasan saja, melainkan harus benar-benar ada tindakan yang nyata, yakni dengan melakukan reformasi struktural agar dapat memacu dengan lebih cepat pertumbuhan ekonomi negara. Nyatanya, semenjak Pemerintah memberlakukan UU Ciptaker, beberapa lembaga internasional langsung memberikan apresiasi dan tanggapan yang positif.

Dengan diterapkannya UU Ciptaker, jika sebelumnya pendekatan untuk membuka izin perusahaan hanyalah berbasis perizinan saja, maka kini pendekatan tersebut berubah menjadi berbasis risiko, yang mana juga aan mempertimbangkan seluruh aspek risiko yang kiranya berpotensi untuk disebabkan oleh pembukaan usaha tersebut.

Dengan adanya payung hukum yang jauh lebih kuat, maka pemerintah mampu untuk menjamin kepastian dan juga keamanan bagi setiap penanam modal ketika melakukan investasi mereka. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu hal yang nyata bisa tercapai semenjak adanya UU Cipta Kerja ini adalah seluruh peraturan mengenai investasi menjadi jauh lebih mudah dengan birokrasi yang dipersingkat.

Reformasi untuk memangkas birokrasi ini bisa dikatakan merupakan fokus dari kabinet Presiden Joko Widodo sejak beliau memimpin di tahun 2014 silam, karena Indonesia dikenal memiliki birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu yang panjang. Diantaranya adalah para WNI sendiri ketika hendak mengurus perizinan ataupun surat-surat penting lainnya, termasuk para WNA yang hendak menanam modal mereka.

Hal kedua yang membuat implementasi UU Cipta Kerja ini menjadi semakin mudah pada investasi yakni pengurusan izin usaha bisa dilakukan secara daring atau online dan tidak memakan waktu, sehingga menghemat biaya dan tenaga. Dengan seluruh kemudahan tersebut, terbukti bahwa Indonesia diharapkan akan mampu meningkatkan capaian investasinya menjadi di angka 9 persen per tahun atau sekitar lebih dari Rp 900 triliun.

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, dunia usaha akan dibuat menjadi jauh lebih bergairah dan mampu menciptakan sebuah stimulus dalam terwujudnya iklim berusaha yang jauh lebih kondusif dari sebelumnya. Tidak hanya kemudahan dalam investasi dan perizinan usaha saja, kedua hal itu juga secara tidak langsung akan berdampak pada adanya lapangan pekerjaan baru bisa diserap lebih maksimal. Banyaknya lapangan pekerjaan ini jelas sangat dibutuhkan karena Indonesia sedang mengalami bonus demografi, yakni banyaknya penduduk usia produktif.

Target Pemerintah ke depan setelah diberlakukan UU Cipta Kerja adalah Indonesia mampu menduduki peringkat 40 di dunia pada Indeks Easy of Doing Business (EoDB). Sebagai informasi, bahwa pada survey yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 73 dunia. Apabila peringkat kita terus naik, maka daya saing ekonomi nasional juga akan terus meningkat pula.

Sejak adanya UU Cipta Kerja, segalanya menjadi lebih mudah, adanya jaminan payung hukum dan juga kepastian untuk para investor hingga berbagai macam target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. UU Cipta Kerja memang membuktikan bahwa kebijakan ini menjadi salah satu formula yang sangat ampuh untuk kemajuan ekonomi nasional dan juga membuat investor makin tertarik untuk menanamkan modalnya.

)* Penulis adalah alumni Universitas Airlangga Surabaya

Oleh : Ade Istianah )*

Pemerintah memastikan bahwa stok kebutuhan pokok akan aman saat Ramadhan. Namun demikian, masyarakat diharapkan untuk tetap bijak dan dapat berbelanja sesuai kebutuhan.
Masyarakat kerap merasa gelisah jelang Ramadhan, hal ini dikarenakan bahan pangan di pasaran mulai diburu oleh banyak orang, sehingga kerap terjadi kelangkaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin ketersediaan barang pokok akan aman menjelang Hari Raya Suci Ramadhan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu gelisah ataupun khawatir adanya kelangkaan.

Kepala Pusat Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Andriko Noto Susanto memaparkan, berdasarkan catatan, hingga Mei 2022 beras surplus 8,7 ton, kemudian jagung surplus 3,2 juta ton dan juga kedelai.

Dalam kesempatan diskusi virtual, Andriko menjelaskan, “Prognosa kami hingga Mei 2022, kebutuhan pokok aman. Kedelai disupport oleh realisasi impor pada Januari-Februari 2022 itu ada 338.900 ton sudah terealisasi tapi kita harapkan juga nanti rencana impor pada Maret-Mei 2022 sebesar 774.000 ton berjalan lancar sehingga kalau hal tersebut bisa dicapai, maka hingga Mei 2022 kita masih surplus 142.300 ton.”

Kemudian, bawang merah, surplus 92.000 ton dan bawang putih surplus 104.900 ton. Untuk jenis bawang putih, Andriko berharap rencana impor pada Maret hingga Mei 2022 sejumlah 145.000 ton dapat terealisasi dengan baik. Dengan begitu, stok di dalam negeri akan terus tercukupi.

Berikutnya, dia menerangkan bahwa cabai besar posisinya juga aman. Berdasarkan prognosa Badan Pangan Nasional, Surplus 27.900 ton. Sementara cabai rawit surplus 40.383 ton.

Selanjutnya, daging ayam surplus 357.700 ton, kemudian telur ayam ras surplus 98.500 ton dan gula surplus 544.000 ton. Begitu pun dengan minyak goreng juga kondisinya surplus sekitar 663.493 ton.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam aspek ketersediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta akses pasar dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama bagi pemerintah.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya disaat bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H. Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan agar pangan tersedia di masyarakat.

Airlangga mengatakan, monitoring daerah surplus dan defisit pangan terus dilakukan agar pemerintah dapat merespon dengan cepat apabila ditemukan daerah yang mengalami defisit pangan. BUMN di bidang perhubungan dan transportasi, khususnya yang masuk dalam jaringan tol laut, akan dioptimalkan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke berbagai daerah.

Terkait dengan komoditas minyak goreng, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait dengan harga jual di tingkat konsumen, yakni sesuai harga keekonomian untuk minyak goreng sawit (MGS) kemasan di pasar modern ataupun dengan harga Rp 14.000/ liter untuk MGS curah di pasar tradisional. Selain memberikan subsidi dalam penyediaan MGS curah, Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan produsen guna menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar.

Di samping itu, untuk komoditas kedelai, Pemerintah telah menugaskan Perum BULOG untuk melaksanakan program bantuan pembelian kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe sehingga diharapkan tahu dan tempe bisa tetap dinikmati oleh masyarakat sebagai alternatif sumber protein.Terhadap komoditas kedelai juga akan diberikan subsidi, sehingga harga jual bisa dijaga dikisaran Rp 11.000/kg.

Lebih lanjut, untuk komoditas daging sapi, pemerintah telah mendorong industri maupun Perum Bulog untuk mempercepat penyediaan daging sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani bulan puasa dan perayaan Idul Fitri.

Airlangga menambahkan, dukungan kepada masyarakat selaku konsumen, baik dalam bentuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan maupun bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga daya beli dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, pemerintah juga mendorong upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Masyarakat tentu saja dihimbau untuk tidak terlalu khawatir, karena pemerintah telah menyusun berbagai strategi mulai dari persiapan, pengawasan hingga pemberian subsidi agar kebutuhan bahan pokok dapat terpenuhi dan bisa dibeli oleh berbagai kalangan masyarakat, hal ini perlu didukung dari peran serta masyarakat, salah satunya adalah dengan tidak melakukan panic buying selama Ramadhan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Razak )*

Radikalisme merupakan paham yang berbahaya, sehingga pencegahan terhadap penyebaran paham tersebut haruslah dilakukan. Salah satu upaya mencegah melebarnya sayap radikalisme adalah dengan membumikan nilai-nilai luhur Pancasila.

Mahfud MD selaku Menko Polhukam menegaskan, salah satu ancaman dalam merawat kebersatuan hidup berbangsa dan bernegara adalah radikalisme. Karena itu setiap individu berhak untuk merawat NKRI.

Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud di hadapan pimpinan thoriqah yang tergabung dalam Jami’yyah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabaroh An Nahdliyyah (Jatman) saat Musyawarah Nasional di Bengkulu pada Minggu 13 Maret 2022.

Mahfud berujar “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan anugrah Allah yang kita miliki, dan harus dirawat. Salah satu yang mengancam dalam merawat NKRI ini adalah radikalisme, yakni satu gerakan yang ingin membongkar kesepakatan-kesepakatan dalam hidup bernegara sebagai Darul Mitsaq.

Dirinya menjelaskan, bagaimana membumikan nilai-nilai luhur thoriqoh untuk memperkokoh NKRI. Menurutnya, negara yang dibangun dengan kesempatan tidak boleh dibongkar dengna cara melanggar Hukum.

Dalam imbuhannya Mahfud mengatakan, “Kita membangun NKRI berdasarkan ijtihad para ulama. Ulama thoriqoh memberikan sumbangan besar bagi negara ini.

Pada kesempatan berbeda, Mochammad selaku Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) latansa Mashiro Rangkas bitung, dirinya mengatakan penguatan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat maupun lembaga lain mampu mencegah radikalisme maupun terorisme

Dirinya meyakini bahwa Pancasila itu akan menumbuhkan jiwa semangat nasionalisme serta cinta tanah air dan bangsa. Selama ini, paham-paham tersebut di tanah air masih tumbuh pasca bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan.

Menurutnya, mereka yang telah terbukti sebagai teroris itu tidak mau menerima nilai-nilai Pancasila sehingga mudah terjebak oleh paham radikal. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tentu kita harus tahu bahwa Pancasila sudah harga mati sebagai pedoman Ideologi masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, ras, suku dan bahasa. Namun, di tengah perbedaan itu Pancasila menjadikan kekuatan untuk persatuan dan kesatuan bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila sudah tentu tidak bisa diganti atau ditukar dengan ideologi lain. Menjaga dan mengamalkan Pancasila sudah merupakan keniscayaan. Karena dengan Pancasila Indonesia mampu bergerak menuju kesejahteraan dan kemakmuran.

Biarkan Pancasila gagah dan perkasa menjadi dasar negara. Jangan pernah lukai nilai-nilai Pancasila yang luhur dan terpuji. Sehingga buah pikir dari founding father Indonesia ini wajib dilindungi dari berbagai ideologi ingin merusak nilai-nilai Pancasila.

Bangsa kita pernah terluka dengan ideologi komunis, kekejaman Partai Komunis Indonesia tidak pernah terlupakan oleh buku sejarah Indonesia.

Pancasila sendiri berfungsi sebagai sumber hukum yaitu, sebagai perekat kesatuan hukum nasional dalam arti setiap aturan hukum yang mengatur segi kehidupan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat, pandangan hidup dan dasar negara.

Selain itu Pancasila juga berfungsi sebagai cita – cita hukum nasional yang bermakna bahwa seluruh aturan yang timbul dan mengatur kehidupan masyarakat dibentuk untuk mewujudkan cita – cita berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada nilai Pancasila yang utuh.

Edukasi tentang Pancasila untuk milenial juga akan lebih mengena jika disajikan dengan gaya milenial, tentunya tanpa mengurangi substansinya. Sehingga anak muda dapat menemukan formula – formula sendiri untuk memahami, meresapi dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari – hari.

Hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan radikalisme tumbuh subur di Indonesia. penyebaran radikalisme terus bergerak dengan militansi yang tinggi. Pola penyebaran dilakukan dengan cara konvensional hingga modern. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin mudahnya ditemui ajaran radkalisme dari majalah hinga internet. Pemahaman kaum radikalis akan ruang sosial ternyata mampu menghantarkan radikalisme dengan mekanisme kultural.

Anak muda sebagai populasi pengguna sosial media terbanyak di Indonesia, tentu harus berhati – hati dalam menerima setiap informasi yang ada, misal dalam memaknai kata jihad, bukan berarti harus angkat senjata untuk terbang ke Wilayah konflik.

Pancasila tentu menjadi solusi atas penyebaran radikalisme di Indonesia, nilai – nilai Pancasila yang terkandung didalamnya menjadi jawaban bahwa Pancasila merupakan ideologi yang memungkinkan seseorang untuk melindungi dirinya dari eksistensi paham radikal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute