Paket Kebijakan Revisi Otsus Demi Kemajuan Papua

ilustrasi revisi Otsus Papua

suaratimur.id – Sejumlah pemberitaan menyebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terdapat warga Papua yang mengajukan permohonan uji materiil UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua atau Otsus Papua Baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut para penggugat tersebut, UU Otsus yang baru dinilai merugikan hak konstitusional Orang Asli Papua.

Para penggugat menilai bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam revisi UU tersebut. Salah satunya bahwa perubahan yang diatur UU Otsus Papua Baru mengatur pemerintah bisa membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) tanpa persetujuan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Pengaturan tentang proses pembuatan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Revisi Otsus Demi Kemajuan Papua

Sudah jamak dibicarakan publik bahwa pelaksanaan Otsus di Papua pada tahap pertama meninggalkan sejumlah cerita yang diantaranya mengarah pada kekurangan yang harus menjadi evaluasi bersama. Membicarakan Otsus selalu berkaitan dengan transparansi dan implementasi pelaksanaan. Namun fakta yang terungkap, hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana.

Adanya perubahan UU No.21/2001 tentang Otonomi khusus Papua menjadi UU No.2/ 2021, menyiratkan harapan adanya akselerasi pembangunan dan solusi masalah Papua. Terlebih, pasca adanya revisi tersebut kemudian muncul aturan turunan berbentuk PP maupun Perpres mengenai Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) atau Rencana Induk Pembangunan Papua 20 tahun (2022-2041).  

Anggota Pokja Papua, Perhimpunan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, Frans Maniagasi menyebut bahwa Paket kebijakan revisi UU Otsus Papua terefleksikan lewat program dan mobilisasi dana, bukan saja Dana Otsus sebesar 2,25%, tetapi juga konsentrasi program dan dana-dana sektoral dari kementerian dan lembaga agar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat atau OAP (Orang Asli Papua). Diharapkan pula memberi dampak terhadap penyelesaian soal Papua secara komprehensif.

Adanya pendekatan tujuh wilayah budaya (Tabi, Lapago, Meepago, Animha, Saireri, Domberai, dan Bomberai) dengan basis pada zona ekologi, merupakan pilihan yang tepat dengan sasaran masyarakat adat, agama, dan perempuan. Paket kebijakan ini mengikat pemerintah dari pusat hingga kabupaten/kota, maupun DPR Papua (DPRP) dan DPRD kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan masalah Papua melalui percepatan pembangunan. Akselerasi pembangunan sebagai solusi masalah Papua tak hanya menyangkut pasal 45 dan 46 UU Otsus Papua, tetapi juga meliputi soal ekonomi dan sosial yang selama 20 tahun lalu belum optimal daya ungkitnya.

Paket kebijakan ini merupakan norm-matter yang penuh dengan konsep yang perlu aksi nyata. Aksi nyata tersebut terdeskripsikan antara lain melalui pengisian anggota DPRP dan DPRD kabupaten/kota yang diangkat dari unsur OAP, sesuai PP No 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Selain itu juga penggunaan dana Otsus dan non-Otsus yang berbasis kinerja (PP No 107/2021) seperti block grant 1% yang ditujukan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat, serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.

Dua hal terakhir adalah kebijakan daerah yang dapat dilakukan dengan sharing bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Specific grant 1,25% yang penggunaannya berbasis kinerja di tingkat kabupaten/ kota dengan alokasi 30% belanja pendidikan dan 20% belanja kesehatan.

Substansi dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua juga telah menyasar lima hal. Kelimanya adalah pembangunan SDM, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Membedah Tiga Agenda Presiden Terhadap Papua

Terdapat tiga agenda priortitas dari Presiden Joko Widodo terhadap Papua, yakni bidang Kesehatan (Papua Sehat), bidang Pembangunan dan Peningkatan SDM melalui pendidikan (Papua Cerdas), serta bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi (Papua Produktif)

Ketiga sektor unggulan Otsus tersebut didukung oleh infrastruktur dan konektivitas (Papua Tersambung), listrik (Papua Terang), sanitasi, air bersih dan lingkungan hidup yang berkelanjutan termasuk Papua Barat yang telah dimaklumatkan sebagai provinsi konservasi (Papua Lestari), melestarikan budaya dan nilai-nilainya termasuk penetapan Papua sebagai provinsi olahraga (Papua Bangga).

Arsitektur Papua merupakan tantangan besar dan kompleks yang berpijak pada kearifan lokal yang berorientasi pada wilayah budaya dan berdasarkan pada dimensi zona ekologi tak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Pemulihan yang menyeluruh dengan melibatkan masyarakat adat, agama (gereja), perempuan, dan kaum milenial Papua merupakan rangkaian aksi yang membutuhkan koordinasi.

Selanjutnya, kehadiran BP3OKP menjadi jangkar sekaligus mengarahkan dan memandu agar setiap kegiatan prioritas bisa fokus dan tepat sasaran, baik program maupun dananya. Dengan demikian dihindari adanya overlapping atau ego sektoral dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Selain itu dipastikan agar belanja dana Otsus sesuai prioritas yang telah diamanatkan dalam UU No 2/2021.

Pelaksanaan program prioritas dan program penunjang Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif berikut pendanaannya merupakan hal krusial di lapangan. Oleh karenanya dalam pengawasan dan monitoring melibatkan komponen pengawasan dari institusi pemerintah pusat maupun daerah termasuk lembaga legislatif.

Pelaksanaan Musrengbangsus sebagai media dialektika dalam rangka mengidentifikasi, menginventarisasi dan membuat program bersama pada tingkat akar rumput yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Sehingga tidak lagi ada dana lalu merancang program. Kebiasaan seperti ini berakibat pada pemborosan dana, sehingga dengan mudah dana diselewengkan. Disinilah dibutuhkan penataan organisasi lembaga masyarakat adat dan perempuan yang ikut membantu mengelola organisasinya, maupun kapasitas kelembagaannya. Dengan demikian menghindari birokratisasi program dan dana yang menjadi hak dan wewenang masyarakat melalui institusi adat, agama, dan perempuan.

Demikian juga dengan program dan dana sektoral diarahkan agar mendukung program Otsus. Dalam konteks seperti ini maka pengalaman Joint Development for Papua atau JDF di era 1970 hingga 1990-an dapat diadopsi agar masyarakat dapat mandiri membiayai dirinya sendiri sesuai potensi yang ada di lingkungannya (tanah, hutan, laut).

Program dan dana sektoral disinergikan dengan program dan dana Otsus. Misalnya pembangunan Puskesmas. Program sektoral Kementerian Kesehatan bertanggung jawab membangun Puskesmas dan fasilitas fisiknya, sedangkan dana Otsus untuk kesehatan diperuntukkan ketersediaan obat dan tenaga medis. Hal ini untuk memastikan ketika masyarakat berobat, mereka memperoleh pelayanan yang prima dan tuntas. Kalau dana Otsus tidak dapat meng-cover kebutuhan Puskesmas, maka bisa diambil dari dana sektoral lainnya. Dengan catatan mesti terprogram sebelumnya, sehingga tidak ada istilah kekurangan yang berakibat terhadap pelayanan untuk masyarakat.

Demikian juga di sektor pendidikan, termasuk ketersediaan guru dan masih banyaknya anak Papua yang belum bersekolah yang menjadi sorotan Agus Sumule dari UNIPA. Hal ini butuh kerja teknokratis, statistik, matematis berdasarkan data tentang kebutuhan. Hal yang paling penting adalah memastikan berapa jumlah OAP. Masalah ini menjadi salah satu tugas dari BP3OKP yang akan bermitra dengan BPS Papua maupun lembaga keagamaan untuk mengaktualkan data OAP.

Pemekaran Papua Merupakan Amanat Undang-undang

Untuk diketahui bahwa wilayah Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang masih diizinkan melakukan pemekaran oleh pemerintah sebagaimana amanat UU Otsus Papua. Selain itu, terdapat aturan yang berbeda dalam pemekaran di Papua dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Dalam hal ini pemekaran di Papua mendapatkan kekhususan yakni tanpa melalui daerah persiapan dan tak harus memenuhi syarat dasar maupun administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 93 PP 106/2021.

Dikutip dari pernyataan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus bahwa pemekaran wilayah Papua harus dilakukan karena amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Karena itu, menjadi tugas pemerintah dan DPR untuk segara membahas lebih komprehensif soal pemekaran Papua.

Tujuan dari pemekaran wilayah agar terjadi pemerataan pembangunan di berbagai aspek. Papua wilayahnya luas dan kondisi geografisnya masih sulit, sehingga perlu pemekaran agar memudahkan pelayanan. Berdasarkan hasil riset yang diterima, sekitar Rp 1.000 triliun lebih dana Otsus Papua yang telah dikucurkan selama hampir 20 tahun. Namun, besarnya dana tersebut ternyata tidak signifikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Evaluasi dan Belajar dari Otsus Jilid I

Pengalaman menunjukkan, selama 20 tahun yang lalu, mesin birokrasi pemerintahan merupakan salah satu kendala yang turut memengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan Otsus. Hal paling dirasakan di tingkat kabupaten, misalnya, keterlambatan akuntabilitas pemanfaatan dana Otsus yang setiap tahun menjadi masalah, sehingga pemerintah provinsi mesti kerja keras menagih pertanggungjawabannya. Keterbukaan informasi yang seluas-luasnya menjadi tuntutan yang tak dapat diabaikan oleh lembaga pemerintah dan institusi publik lainnya. Digitalisasi birokrasi mengharuskan terbukanya akses informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Hal ini untuk menghindari penyelewengan program dan terutama dana.

Satu hal yang patut diapresiasi adalah pemerintah pusat membuka pintu kerja sama ekonomi dan pengembangan budaya Melanesia dengan negara dan masyarakat serumpun di Pasifik. Papua menjadi gerbang perdagangan dan transaksi ekonomi dengan Kawasan Pasifik dan pusat penelitian dan pengembangan budaya Melanesia.

Namun, sebelum Papua menjadi gerbang Pasifik dalam hal kerjasama ekonomi dan kebudayaan, terlebih dahulu masyarakat Papua diberdayakan dan mandiri untuk memproduksi keunggulan komparatif dari sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, ketika pintu gerbang itu dibuka maka kemitraan yang dibangun adalah relasi yang positif dan setara.

Selain itu tuntutan penyelesaian soal Papua yang selama ini menjadi kendala mesti dituntaskan sehingga tidak menghambat relasi keharmonisan dan kemitraan yang konstruktif. Pembukaan pintu dan relasi kemitraan ekonomi dan kebudayaan Papua sebagai gerbang Pasifik diharapkan berimplikasi simbiosis mutualisme tanpa mengganggu kedaulatan negara atas Papua.

Tinggalkan Balasan