suaratimur.id – Salah satu respon negatif yang muncul dari keputusan DPR menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukan tiga provinsi baru di tanah Papua muncul dari peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas. Menurut pandangannya, kebijakan tersebut akan mendorong ketidakpercayaan Papua yang meluas kepada Jakarta dan akan semakin menyulitkan negara dalam mengakhiri konflik bersenjata di Papua. Adanya kebijakan tersebut juga disebut akan menimbulkan situasi kontra produktif, berakibat pada Orang Asli Papua (OAP) yang semakin merasa tidak aman dan memperkuat ingatan mereka atas pengalaman masa lalu di zaman Belanda.

Dalam kacamata sebuah pendapat dan pemikiran pribadi, agaknya pernyataan tersebut tidak menjadi permasalahan karena setiap pihak berhak memiliki pandangan yang variatif sesuai sudut pandang dan konteks yang menjadi garis besar dalam berargumentasi. Namun, dalam tatanan elaborasi kebijakan pemerintahan, dimana telah diputuskan adanya pemekaran dengan segenap latar belakang dan tujuan yang mendasari, adanya pernyataan tersebut justru menjadi bersifat destruktif terhadap upaya panjang pemerintah dalam menyikapi permasalahan di Papua, salah satunya melalui pemekaran wilayah.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya telah menegaskan bahwa pemekaran provinisi merupakan bagian dari upaya pemerintah meratakan pembangunan. Dengan adanya pemekaran, diharapkan pemerintah provinsi dapat mendistribusikan pelayanan ke berbagai penjuru Papua.

Apresiasi Pemekaran Provinsi dari Orang Asli Papua

Meskipun Pemekaran tiga Provinsi Baru di Papua telah disahkan oleh Badan Legislasi DPR, namun riuh pro kontra masih terjadi di sebagian masyarakat. Bagi pihak yang kontra, terdapat ketidakpercayaan bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada OAP dan justru menguntungkan pemerintah pusat, penolakan juga disinyalir memiliki muatan politis yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, termasuk dari pihak pro kemerdekaan Papua yang terbukti turut menyusup dalam setiap aksi demonstrasi di sejumlah wilayah Papua. Di sisi lain, dukungan justru datang dari OAP yang sebelumnya diperkirakan terkena imbas penggiringan opini untuk turut serta menolak.  

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga putra asli Papua, John Wempi Wetipo menyatakan bahwa pemekaran provinsi di tanah Papua bisa membawa dampak yang baik. Berharap terdapat payung besar dengan bentukan badan otoritas guna mengkoordinir semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk pemekaran.

Sementara itu, staf khusus Presiden, Billy Mambrasar menyatakan bahwa pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua penting untuk dilakukan dengan alasan faktor sejarah, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Berharap agar melibatkan generasi muda dalam proses pemekaran.

Hasil kajian akademik pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) yang dilakukan oleh UGM melalui Ketua Gugus Wilayah Papua UGM, DR. Gabriel Lele menyatakan bahwa hasil kajian akademis tersebut berfokus pada kondisi Papua Selatan yang membutuhkan sebuah provinsi. Merauke menjadi salah satu titik yang memenuhi syarat menjadi sentral pemerintahan setingkat provinsi.

Terbaru, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw menyatakan bahwa penetapan tiga provinsi baru sangat berarti untuk masa depan Papua. Adanya pro dan kontra merupakan hal biasa dalam proses menuju suatu perubahan. Sesuatu yang baik harus diperdebatkan, karena itu menjadi hal penting dan menarik. Munculnya RUU tersebut juga menjadi ruang yang harus dikelola sebaik mungkin, karena nantinya akan diwariskan oleh anak-anak muda kreatif Papua. Pemekaran hanya terkait batas administrasi, sementara semangat ke-Papuaan harus terus terjalin tanpa henti.

Menuju Pemerintahan Efektif dan Efisien di Papua

Dukungan secara mendasar juga diberikan oleh pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan. Menurutnya pemerintahan yang efisien dan efektif di Papua masih menjadi masalah. Harusnya, makin dekat pemerintahan ke rakyat makin baik melayani rakyatnya. Luas Papua jauh lebih besar dari Jawa. Kalau mau mengurusi wilayah yang luas sebenarnya pemekaran menjadi jalan keluar yang baik karena kondisinya rentang kendali sudah tidak masuk.

Sementara itu, anggota DPRD Mimika, Nurman Karupukaro menyatakan bahwa dengan disahkannya RUU pembentukan tiga DOB di Papua, khususnya di Provinsi Papua tengah maka tiba saatnya bagi pemeritanh kabupaten Mimika untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) birokrasi menyambut pemekaran Provinsi Papua Tengah, sekaligus membuka peluang baik OAP bisa menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Dengan ditunjuknya Mimika sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah, konsolidasi dan koordinasi harus mulai digalakkan bersama kabupaten-kabupaten sewilayah, diantaranya, Kabupaten Paniai, Dogiyai, Deyiai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan  Kabupaten Nabire. Kendati proses masih berjalan, Mimika harus berbangga, bahkan harus siap menanti keputusan lanjut dari Presiden Jokowi.

Terbentuknya Kelas Menengah Baru Melalui Pemekaran Wilayah

Adanya kebijakan pemekaran wilayah yang terjadi di Papua tidak dapat dilepaskan dari upaya pembangunan wilayah Indonesia dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Peneliti Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, I Ngurah Suryawan, dalam sebuah jurnal menyimpulkan bahwa Pemekaran daerah adalah ruang dimana terjadi friksi (persentuhan) antara kebudayaan etnik dan introduksi kebudayaan luar. Dalam merespon friksi inilah orang Papua ditantang untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya untuk melahirkan kreatifitas-kreatifitas baru yang memungkinkan rakyat Papua memperoleh akses, ruang, dan ekspresi guna memperbaharui identitas dan kebudayaannya.

Ruang-ruang interkoneksi yang terjadi pada pemekaran inilah sebenarnya menjadi kesempatan rakyat Papua untuk memikirkan identitas dan kebudayaannya yang baru, yang akan terus bergerak dinamis, serta menyejarah. Pemekaran daerah juga menjadi salah satu struktur sosial yang menciptakan para kelas menengah baru. Lewat struktur-struktur sosial dalam pemekaran daerah habitus kelas menengah Papua terbentuk. Mereka menyatukan dirinya terhadap lingkungan-lingkungan sosial yang tanpa sadar membentuk cara berpikir dan berperilaku.

Habitus kelas menengah Papua memunculkan elit lokal yang memegang kedaulatan rakyat Papua untuk merubah diri dan lingkungan Papua ke arah yang lebih baik, “memimpin diri mereka sendiri dalam perubahan sosial di Tanah Papua”. Di sanalah identitas Papua akan secara terus-menerus dipikirkan, dikonstruksi, dan diperdebatkan. Dengan demikian Papua menjadi hidup dan spirit terus menyala bagi generasi-generasi berikutnya di tanah yang diberkati Tuhan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Timotius Gobay )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terkenal akan kekejamannya. Mereka jadi sumber penderitaan masyarakat di Bumi Cenderawasih karena sering melakukan aksi teror yang menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa.

Pernahkah Anda mendengar tentang KST alias kelompok Separatis dan Teroris yang merupakan anak buah OPM (organisasi Papua merdeka)? Kelompok pemberontak ini terkenal akan aksinya yang sering merugikan masyarakat. Mulai dari memaksa untuk mengibarkan bendera bintang kejora, memproklamirkan Republik Federal Papua Barat, sampai melakukan penyerangan.

Masyarakat tentu tidak mau mengibarkan bendera bintang kejora karena merupakan benderanya OPM. Selain itu mereka juga antipati dengan KST karena mengotori kesan positif Papua. Kelompok Separatis ini juga membuat rakyat menderita dengan melakukan penyerangan.

KST sudah berulang kali melakukan penyerangan. Penyerangan dilakukan oleh KST ke warga sipil dan terakhir mereka menembaki 8 pekerja di bidang telekomunikasi sampai menimbulkan korban jiwa. Tentu warga di sekitar jadi ketakutan karena khawatir KST muncul lagi pasca penyerangan.

Peristiwa di Distrik Beoga ini tentu membuat masyarakat menderita karena pekerja tersebut akan memperbaiki tower yang rusak. Namun malah dihalangi oleh KST, sehingga komunikasi warga jadi terganggu. Alangkah ruginya dari segi waktu dan biaya, terutama karena ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Pihak yang diserang oleh kelompok bukan ini bukan hanya warga sipil tetapi juga aparat keamanan. Seperti Sertu Eka yang gugur saat ditembak oleh anggota KST. Mereka juga pernah melakukan penyerangan sampai ke pos Koramil.

Masyarakat amat geram karena serangan dilakukan berkali-kali. KST jadi sumber penderitaan rakyat Papua Karena menghalangi kemajuan di bidang telekomunikasi. Padahal telekomunikasi penting untuk murid yang masih school from home dan melancarkan bisnis serta urusan lain dari masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Selain itu, saat jalan trans Papua masih dalam proses pembuatan, anggota KST juga melakukan pengancaman. Hal ini membuktikan bahwa mereka merugikan karena masyarakat jadi menunggu jalan ini lama selesainya, akibat ada sedikit penundaan gara-gara kehadiran anggota KST. Masyarakat tidak habis pikir dengan jalan pikiran mereka karena jalan ini demi kemajuan Papua tetapi proses pembangunannya malah dihalangi.

Mereka juga tega membunuh aparat padahal tentara adalah sahabat rakyat, yang ditugaskan untuk melindungi masyarakat. Apalagi saat Sertu Eka diserang, istrinya juga meninggal dunia. Padahal statusnya adalah tenaga kesehatan dan sering menolong warga Papua, termasuk yang sedang mengungsi. Jika Nakes tiada, bagaimana kesehatan rakyat ke depannya?

Masyarakat menderita karena jika ada teror dari KST maka akan takut untuk keluar rumah. Hal ini akan merugikan karena tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Namun mereka masih khawatir akan kena peluru nyasar saat ada serangan KST. 

Mereka juga takut akan penyerangan yang merugikan fasilitas umum seperti yang terjadi di Hitadipa, intan jaya. Ketika sebuah sekolah dibakar oleh Undianus Kogoya yang merupakan pentolan KST. Pembakaran juga bukan untuk pertama kalinya sehingga masyarakat makin geram karena KST menghalangi anak-anak Papua untuk terus maju.

Ketika KST terus merugikan masyarakat maka mereka memang wajib dicokok. Bahkan dikejar langsung ke markas dan memang markasnya ada beberapa sehingga terus ditelusuri. Tujuannya tentu agar makin banyak anggotanya yang tertangkap dan tak lagi merugikan masyarakat.

Setelah tertangkap maka anggota KST memang wajib diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ancaman hukuman tentu tergantung dari kasusnya. Diiharapkan dengan ancaman hukuman yang tinggi maka mereka kapok. Sedangkan anggota lain yang belum tertangkap akan takut karena hukumannya maksimal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Muhammad Zaki )*

Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) akan berdemo tanggal 11 April 2022. Masyarakat tidak setuju akan unjuk rasa ini karena dapat mengganggu kondusivitas bulan suci Ramadhan.

Indonesia adalah negara demokrasi dan kita berjuang agar keadilan dan demokrasi ditegakkan di negeri ini. Setelah era reformasi maka relatif lebih bebas, dalam artian masyarakat boleh bersuara melalui unjuk rasa. Tidak seperti di era orde baru yang penuh dengan aturan sehingga rencana demo sedikit saja sudah dibayang-bayangi oleh keangkeran petrus.

Demo memang diperbolehkan sebagai bentuk dari penegakan demokrasi. Namun tentu harus sesuai dengan etika dan memiliki izin dari kepolisian. Ketika Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia akan berdemo tanggal 11 April nanti maka akan banyak mendapat pertentangan masyarakat. Pertama, masih masa pandemi sehingga unjuk rasa akan memicu kerusuhan. Kedua, masih bulan Ramadhan sehingga demo akan mengganggu kekhusyukan beribadah.

Bayangkan jika para pendemo benar-benar menyemut di seputar Istana Negara. Mereka akan melakukan long march dan membawa spanduk serta melayangkan protes akan beberapa kebijakan pemerintah. Juga melarang adanya penundaan pemilu. Padahal tidak ada rencana sama sekali dari Presiden Jokowi untuk melakukannya.

Demo di bulan Ramadhan akan merusak kesucian bulan puasa. Bagi umat muslim, kedatangan bulan ini hanya sekali dalam setahun. Janganlah malah dikotori oleh unjuk rasa yang dimaksudkan sebagai media penyampaian protes, karena biasanya penuh dengan amarah dan berpotensi terjadi anarki. Berpuasa seharusnya juga menahan dari segala emosi negatif jadi batalkan saja rencana demo tersebut.

Lagipula apa pendemo tidak takut puasanya batal? Ketika berunjuk rasa dan ia marah maka pahalanya akan berkurang. Lantas saat demo siang bolong dan kepanasan lalu tergiur akan kesegaran sebotol air mineral. Sungguh berdosa karena sengaja membatalkan puasa hanya karena terbawa nafsu dan amarah saat berunjuk rasa. 

Bulan Ramadhan jangan malah dirusak oleh demo karena akan membuat orang lain juga terpancing emosinya. Saat unjuk rasa maka selalu ada kemacetan di jalanan dan banyak yang merugi karena jadi berlama-lama dalam perjalanan. Mereka jadi marah akan demo itu dan para pengunjuk rasa juga jadi pemicu dari emosi massal. Suasana Ramadhan yang seharusnya adem malah jadi panas gara-gara demo.

Lagipula para pendemo harus mengingat bahwa saat ini masih pandemi sehingga kerumunan saat demo juga dilarang. Jangan malah emosi kepada pihak kepolisian karena tidak memberikan izin unjuk rasa. Sejak awal pandemi, kepolisian sudah menegaskan bahwa tidak akan memberi izin berdemo yang dilakukan oleh siapapun karena masih riskan penularan Corona.

Tidak diberinya izin bukan berarti pemerintah takut akan pendemo, tetapi untuk mencegah terbentuknya klaster Corona baru. Pelarangan ini bukannya memberangus demokrasi tetapi jadi cara untuk menyelamatkan mereka dari keganasan virus Covid-19.

Padahal para pendemo sudah tahu hasil dari ujuk rasanya seperti apa, karena Presiden Jokowi selalu menegaskan akan taat konstitusi dan tidak mau ada penundaan Pemilu, sehingga demo akan sia-sia. Mereka sudah terlanjur panas-panas dan protes tetapi diusir dan dipulangkan.

Demo yang akan dilakukan oleh badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia jelas dilarang keras karena masih masa pandemi, dan setiap kerumunan pasti akan dibubarkan. Selain itu, unjuk rasa akan mengotori kesucian bulan Ramadhan karena berpotensi memicu kerusuhan dan berlangsung dengan penuh emosi. Jangan berangkat demo karena pasti akan dihalau oleh petugas karena tidak berizin.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Tauhid Kurniawan )*

Pemerintah terus mempercepat program vaksinasi lengkap maupun dosis ketiga kepada masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, “Masyarakat haruslah bersungguh-sungguh dan menyadari bahwa meskipun antibodi yang diproduksi tinggi setelah mendapatkan vaksinasi lengkap ditambah booster, kemungkinan untuk terinfeksi Covid-19 masih ada. Hanya saja risiko bergejala berat dan kematian akibat Covid-19 berkurang. Terutama bagi golongan lanjut usia dan yang memiliki komorbid sangat perlu mendapat perlindungan dari vaksinasi lengkap dan booster.

            Nadia mengingatkan bahwa target vaksinasi perlu dikejar lebih jauh dan lebih cepat lagi. Karena hal ini akan mempercepat pembentukan kekebalan kelompok di populasi penduduk Indonesia, terutama untuk mencegah kembali lonjakan kasus. Vaksinasi dosis 1 telah diberikan lebih dari 190 juta penduduk. Kemudian vaksinasi dosis 2 telah diberikan lebih dari 150 juta. Sementara vaksinasi booster juga telah diberikan kepada sekitar 16 juta penduduk.

            Capaian tersebut tentu saja tidak lepas dari dukungan pihak swasta, salah satunya adalah peran startup di bidang teknologi kesehatan, SehatQ, telah menyalurkan 15.346 vaksin Covid-19 kepada masyarakat Indonesia di periode kuartal pertama 2022.

            Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendukung kebijakan pemerintah yang membolehkan mudik Lebaran dengan syarat sudah mendapatkan vaksin booster.  Dirinya menilai bahwa kebijakan tersebut akan mendorong percepatan vaksinasi booster di masyarakat, umumnya pada daerah yang sulit akses transportasi darat.

            Selain itu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan vaksinasi bagi para pekerja di sektor industri, termasuk pemberian vaksin dosis ketiga atau vaksin booster. Khusus bagi para pekerja Industri yang sebelumnya sudah mendapat vaksinasi Gotong Royong dengan merek Sinopharm, kini pemerintah telah resmi menambahkan jenis vaksin tersebut sebagai salah satu regimen vaksin booster.

            Dalam percepatan vaksinasi booster untuk sektor industri, Kemenperin juga telah mengusulkan pemangkasan jarak waktu antara penyuntikan vaksin dosis kedua dan vaksin booster menjadi tiga bulan saja, dari yang sebelumnya berjarak enam bulan.

            Saat ini aturan pemberian vaksin booster minimal tiga bulan setelah menerima vaksinasi dosis lengkap telah berlaku, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/II/1180/2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis lanjutan (Booster) bagi masyarakat Umum.

            Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Indonesia Eko S.A. Cahyanto, mengatakan sesuai SE Menperin 2/2022 tersebut, perusahaan industri dan kawasan industri perlu untuk memberikan vaksinasi dosis ketiga bagi pekerjaannya, baik secara mandiri maupun lewat kerja sama dengan pihak lain. Kemenperin juga akan melakukan koordinasi dengan asosiasi atau himpunan industri untuk mengkoordinir seluruh anggotanya segera mendapatkan vaksin booster.

            Sementara itu, Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin, Ignatius Warsito menyampaikan, berdasarkan SE Menperin 2/2022 perusahaan industri dan kawasan industri ditargetkan melakukan vaksinasi booster pada 50 persen karyawannya sampai dengan bulan Juni 2022.Sampai bulan Desember 2022, seluruh perusahaan industri diharuskan telah memvaksin 100 persen karyawannya.

            Pelaksanaan vaksinasi booster ini kelak harus dilaporkan ke dalam izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) melalui Sisterm Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kemenperin. Perlu kita ketahui juga bahwa vaksinasi juga menjadi kegiatan yang dapat mengurangi gejala berat. Evaluasi efektifitas vaksin Covid-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi tersebut dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di Jakarta, meliputi perawat, dokter, bidan , teknisi dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.

Vaksin booster adalah satu hal yang harus terus diupayakan oleh pemerintah dan lembaga berwenang, dengan menggencarkan vaksinasi booster maka akan semakin banyak masyarakat yang terlindungi dari bahaya yang bisa ditimbulkan oleh Covid-19. Sehingga hal ini akan mempercepat situasi Pandemi menjadi endemi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Prospek investasi di Indonesia semakin membaik seiring adanya berbagai kepastian hukum maupun insentif untuk kalangan pengusaha. Selain itu, Indonesia adalah negara yang strategis untuk dijadikan tempat investasi, karena memiliki kekayaan berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. 

Kita pasti sudah tidak asing dengan merek-merek sepatu dan barang yang aslinya dari luar negeri. Namun apakah sudah tahu bahwa sebenarnya pabriknya tidak di luar negeri tetapi di Indonesia? Hal ini amat wajar karena memang merek tersebut bekerja sama dan membuka pabrik di negara kita dengan sistem investasi, karena Indonesia memiliki tempat yang luas dan jadi pasar yang bagus bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik itu.

Indonesia jadi sasaran tembak marketing produk itu karena masyarakat kita cenderung konsumtif dan menyukai merek buatan luar negeri. Jadi, karena pasarnya sudah ada dan untuk menghemat ongkos produksi, maka pemilik perusahaan itu membuat pabrik di negeri ini. Meskipun pabriknya ada di Indonesia, tetapi kualitas produknya sama seperti yang dihasilkan oleh luar negeri, karena bahannya sama dan memenuhi standar operasional produksi dan lolos quality control.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa realisasi investasi pada kuartal ketiga tahun 2021 sebesar 241 triliun. Angka ini lebih besar  daripada kuartal sebelumnya yang hanya 216,7 triliun. Dalam artian, dari data ini terlihat bahwa realisasi investasi terus meningkat sehingga bisa disimpulkan bahwa menanamkan modal di Indonesia amat menguntungkan. 

Para penanam modal asing tidak perlu takut untuk masuk dan berbisnis karena dijamin akan menghasilkan keuntungan yang besar. Bagaimana tidak menghasilkan karena masyarakat Indonesia memang  cenderung suka belanja (konsumtif). Apalagi jelang Lebaran di mana pakaian, sepatu, dan barang-barang lain serba baru. Mereka juga suka barang bermerek. Meski tahu bahwa produk itu pabriknya ada di Indonesia, tetapi tetap dibeli karena yakin bahwa kualitasnya bagus.

Investasi di Indonesia juga memiliki prospek yang bagus karena Indonesia memiliki kekayaan alam dan bahan tambang. Seperti tambang nikel yang amat potensial jika disentuh oleh para investor. Nikel tidak hanya digali dan dijual dalam bentuk mentah untuk dijadikan bahan baterai mobil listrik.

Mobil listrik adalah industri di masa depan karena ramah lingkungan, meski harganya amat mahal. Sudah banyak negara yang memproduksi mobil listrik seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dengan memproduksi baterai mobil listrik maka akan sangat menguntungkan karena pasti dibeli oleh pabrik mobil tersebut. Investor  akan tertarik dan bisa bekerja sama dengan simbiosis mutualisme.

Selain dijamin menguntungkan, investor asing akan senang masuk ke Indonesia karena memiliki payung hukum yang kuat, yakni UU Cipta Kerja. Dengan klaster investasi dan klaster kemudahan berusaha maka membuat bisnis dengan penanaman modal asing akan dipermudah. Penyebabnya karena perizinannya hanya butuh lima hari kerja.

Selain itu izinnya  juga lebih mudah karena disubmit melalui online system submisision. Dengan sistem ini maka akan mudah karena sistem online memiliki jaringan se-Indonesia sehingga tak perlu pergi ke pejabat tinggi dari tingkat provinsi ke kota. Akan sangat menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Investasi di Indonesia dijamin menguntungkan karena capaian investasi yang selalu naik tiap kuartal. Para penanam modal asing akan senang karena berbisnis di negeri ini dijamin mendapatkan keuntungan. Apalagi pasarnya sudah tersedia sehingga tinggal memproduksi barang yang berkualitas bagus. Prospek investasi semakin membaik dan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini