Oleh : Abdul Kadir )*

Pemerintah meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat di masa pandemi dan kenaikan beberapa komoditas akibat gejolak eksternal.

Presiden Jokowi merespons cepat kenaikan jumlah barang kebutuhan pokok melalui program perlindungan sosial. Salah satu perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Kenaikan harga minyak goreng memang tidak dipungkiri akan membuat banyak orang merasa keberatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menyiapkan BLT minyak goreng.

BLT minyak goreng merupakan salah satu bentuk penebalan program perlindungan sosial di tengah kenaikan harga bahan pokok di Indonesia. Adanya program ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat.

Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun untuk penyaluran BLT minyak goreng. Anggaran ini nantinya akan diberikan kepada 23 juta penerima, termasuk PKL makanan. Namun, untuk bisa menerima BLT ini, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden telah memastikan bahwa penyaluran Program BLT Minyak Goreng sebesar Rp 100 ribu per bulan tepat sasaran. Penerima BLT minyak goreng merupakan masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS menjadi basis data yang sudah disinkronkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sudah diverifikasi.

Pemberian BLT minyak goreng ini tentu saja bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng akibat lonjakan di pasar internasional. Sebelumnya, pemerintah juga telah meluncurkan program Kartu Pra kerja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum bekerja.

Kartu Pra kerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan yang kelak berguna untuk mendapatkan pekerjaan. Program ini merupakan wujud kerja sama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia maju.

Saat Pandemi Covid-19, program kartu pra kerja diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang di rumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya. Tercatat sejak tahun 2020 hingga 30 September 2021, 12 juta orang telah mengikuti program kartu pra kerja.

Penerima Program Kartu Pra kerja ini akan mendapatkan insentif senilai Rp 3,55 juta. Sebanyak Rp 1 juta dari total insentif itu harus digunakan untuk membeli paket pelatihan dan peningkatan keterampilan.

Sisanya, sebesar Rp 2,4 juta akan diberikan dalam bentuk bantuan tunai yang pencairannya dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, Rp 150 ribu sisanya akan diterima bila peserta mengisi survei yang dilaksanakan Manajemen Pelaksana Program Kartu Pra kerja.

Pada masa pandemi, pelaksanaan Program Kartu Pra kerja diharapkan bisa menghilangkan gap antara kompetensi SDM dan kebutuhan dunia kerja. Sebab sering para pekerja sulit mendapatkan pekerjaan karena kompetensi yang diperoleh dari lembaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu ada pula program yang telah berjalan lama yakni Program Keluarga Harapan (PKH), program ini ternyata telah dicanangkan sejak tahun 2007.

PKH merupakan program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini juga membuka akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka.

PKH merupakan langkah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Banyak masyarakat menganggap PKH adalah kelanjutan dari BLT. Namun PKH sendiri berbeda dengan BLT.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan bisa menjadi program yang mampu memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi. Hal ini tentu saja bisa terwujud karena PKH menyasar keluarga miskin dan keluarga sangat miskin. Dengan program ini keluarga dari 2 kategori tersebut bisa mendapatkan akses pendidikan dan akses kesehatan.

Perlindungan sosial selalu menjadi program yang mampu menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat, khususnya saat pandemi atau saat krisis seperti saat terjadinya kelangkaan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Putu Raditya )*

Indonesia merupakan negara favorit untuk dijadikan tujuan investasi oleh banyak negara. Investasi yang datang berbasis inovasi karena kita sudah punya sumber daya manusia yang mumpuni. Dengan investasi maka kita optimis keadaan finansial negara akan membaik pasca dipukul pandemi.

Pandemi memukul telak banyak negara, termasuk Indonesia. Kita berusaha bangkit agar tidak krisis berkepanjangan, dan caranya adalah dengan membuka pintu bagi para investor. Mereka tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia karena memiliki banyak potensi, seperti bahan tambang dan juga sumber daya manusia yang cerdas.

Ada banyak perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia karena di negeri kita wilayahnya cukup luas, sehingga saat pabrik didirikan tidak akan mengganggu sekitarnya. Di antara mereka yang semangat untuk menanamkan modal adalah Tesla Inc, yang dikenal sebagai produsen mobil listrik kualitas wahid, yang berasal dari Amerika Serikat.

Namun Tesla Inc tidak membangun pabrik mobil listrik, melainkan power bank raksasa (energy storage system). Masuknya investasi ini amat baik karena 2 tahun lalu Tesla memang sempat ingin menanamkan modal tetapi dibatalkan. Dengan masuknya perusahaan berbasis teknologi maka membuktikan investasi di Indonesia berbasis inovasi.

Dalam artian, investasi yang masuk bukan hanya perusahaan garmen atau yang lain, tetapi juga perusahaan berbasis inovasi seperti Tesla Inc. Indonesia dianggap mampu untuk menerima penanaman modal asing dari perusahaan sekelas Tesla, karena memiliki sumber daya manusia yang cerdas.

Sumber daya manusia di Indonesia bukan hanya buruh kasar tetapi juga karyawan yang ahli dalam bidang informasi tehnologi dan bidang lain. Hal ini yang membuat Tesla percaya bahwa kita mampu untuk diajak kerja sama yang saling menguntungkan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Indonesia tengah menjadi salah satu negara tujuan investasi. Dalam dua tahun terakhir, saat pandemi melanda, investasi tetap tumbuh. Tahun 2021 realisasi investasi asing tumbuh sebesar 10% yakni 454 triliun.

Naiknya investasi asing di Indonesia membuat banyak negara tertarik untuk masuk dan menanamkan modalnya. Mereka percaya bahwa berinvestasi di negeri ini akan membawa keuntungan yang besar. Apalagi investasi berbasis inovasi juga didukung oleh banyak hal selain sumber daya manusia, yakni payung hukum yang kuat (dengan adanya UU Cipta Kerja), sumber daya alam yang melimpah, dan pasokan listrik yang stabil.

Selain Tesla, ada beberapa perusahaan lain yang akan berinvestasi di bidang inovasi, khususnya baterai mobil listrik. Pertama ada Contemporary Amperex Technology yang akan membuat pabrik baterai terintegrasi. Nilai investasinya juga tidak main-main, yakni 5,2 miliar dollar.
Sedangkan perusahaan kedua adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan yang berinvestasi sebesari 9,8 milliar dollar saat membangun industri baterai. Perusahaan ketiga adalah BASF yang akan membuat industri percusor dan katoda.

Menteri investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa jika ketiga perusahaan ini sudah fix dan membangun industri baterai mobil listrik di Indonesia maka dunia akan mulai merasakan kehadiran Indonesia dalam rangka kontribusinya terhadap industri baru terbarukan, khususnya mobil listrik.

Jika ada banyak perusahaan berbasis inovasi yang masuk ke Indonesia maka akan disusul dengan berbagai perusahaan lain dan mereka mau berinvestasi karena memiliki kepercayaan yang tinggi. Tesla saja mau untuk menanamkan modal, mengapa mereka tidak?

Indonesia jadi negara dengan tujuan investasi berbasis inovasi dan kepercayaan dari perusahaan sebesar Tesla sudah muncul, serta mereka benar-benar masuk untuk membangun industri dalam rangka menyokong produksi mobil listrik. Dengan banyaknya investor maka masyarakat yang diuntungkan karena mereka bisa melamar kerja di industri yang dibuat oleh perusahaan hasil penanaman modal.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Pers Institute

Oleh : Aldia Putra )*

Semua pihak perlu untuk menjaga situasi kondusif selama bulan Ramadhan, tidak terkecuali mahasiswa. Ramadhan seharusnya diisi dengan kegiatan positif untuk menjaga kondusivitas, bukannya berunjuk rasa dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Mahasiswa adalah agen perubahan dan di pundak mereka masa depan Indonesia berada. Ketika menjadi mahasiswa maka ia tak hanya belajar di kampus, tetapi juga aktif berorganisasi sebagai latihan untuk bergaul dengan sesama dan membaur di masyarakat. Apalagi saat Ramadhan, mahasiswa juga berperan penting dalam menjaga situasi agar tetap damai, karena mereka punya energi dan kreativitas tinggi.

Namun sayang sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai BEM SI (badan eksekutif mahasiswa se Indonesia) nekat berunjuk rasa pada 11 April 2022. Alasan mereka adalah demo untuk menentang beberapa hal, seperti perubahan harga minyak dan BBM, penundaan Pemilu, dan lain sebagainya. Padahal Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan bahwa beliau taat konstitusi dan tidak akan ada penundaan pemilu seperti yang mereka tuduhkan.

Demo yang diadakan di depan Istana Negara sudah jelas akan dihalau oleh aparat keamanan. Pertama, alasannya karena masih pandemi, dan sejak awal kedatangan Corona pihak kepolisian sudah menegaskan untuk tidak memberi izin demo apapun karena akan menimbulkan kerumunan. Kedua, saat ini masih bulan Ramadhan. Seharusnya di bulan suci ini kita menghindari demo, aksi, dan sebagainya, karena akan merusak kondusivitas.

Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Polisi Lotharia Latif menyatakan bahwa mahasiswa yang berdemo diharap tertib dan tidak anarkis. Saat ini umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa sehingga harus berjalan dengan damai. Akan lebih baik lagi untuk langsung beraudensi daripada berdemo yang akhirnya berakhir dengan jalan kekerasan.

Imbauan dari Kapolda Maluku ini harap ditaati, tak hanya bagi mahasiswa di Maluku dan sekitarnya, tetapi juga di seluruh Indonesia. Pasalnya, sebagai mahasiswa mereka sudah dewasa dan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jika unjuk rasa berakhir dengan keburukan maka lebih baik dibatalkan saja, lagipula kegiatan ini juga merusak kondusifitas bulan puasa.

Saat puasa, umat dilarang untuk makan dan minum dari setelah subuh hingga maghrib. Selain menahan lapar dan haus mereka juga wajib menjaga emosi karena bisa mengurangi pahala puasa. Jangan sampai unjuk rasa berakhir dengan anarkis dan merugikan masyarakat, karena saat melihat demo-demo yang sebelumnya selalu ada adegan pembakaran ban dan kemacetan. Tentu mahasiswa tidak mau pahalanya berkurang gara-gara terlalu berambisi untuk demo, bukan?

Seharusnya mahasiswa menjaga situasi agar tetap kondusif saat Ramadhan. Bukannya malah nekat berunjuk rasa. Apalagi jika demo diadakan di siang bolong sehingga amat rawan dan membuat pengunjuk rasa jadi membatalkan puasanya gara-gara kehausan. Sudah capek, berdosa pula, sungguh keterlaluan.

Kondusifitas saat Ramadhan memang harus dijaga, apalagi saat ini masih masa pandemi. saat menjaga perdamaian maka mahasiswa jadi agen perubahan yang sejati karena bisa mengubah keadaan suram menjadi riang, karena mereka memikirkan perasaan orang lain. Mereka sadar bahwa lebih baik berbagi dengan sesama daripada berdemo yang merugikan karena menimbulkan kemacetan.

Untuk menjaga kondusivitas di bulan Ramadhan maka mahasiswa wajib menyudahi segala aktivitas demonya, karena jelas memancing keributan dan menimbulkan kerumunan. Lebih baik mereka menghormati bulan suci Ramadhan dengan mengisi momentum tersebut dengan kegiatan positif seperti Bakti Sosial. Situasi yang kondusif dan damai di bulan puasa wajib dijaga oleh semua orang, termasuk mahasiswa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh:  Khudori (Anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia)

Konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung lebih 1,5 bulan tak hanya memicu krisis energi (minyak, gas, dan batu bara), tetapi juga memantik kenaikan harga-harga pangan, terutama gandum, minyak goreng, dan turunannya.

Kedua negara itu memasok sekitar 25% serealia dunia. Khusus untuk gandum, Rusia dan Ukraina memasok 31% kebutuhan gandum dunia: Ukraina sekitar 25% dan Rusia 6%. Ketika keduanya berkonflik, pasokan gandum dunia terguncang. Harga gandum di pasar dunia melonjak 56%, dari sekitar 8 dollar AS menjadi 12,4 dolar AS per gantang (bushel), sejak perang berkecamuk.

Rusia dan Ukraina produsen utama biji bunga matahari dunia: Ukraina memasok 24,7% dan Rusia 21,9%. Ketika keduanya berperang, 46,6% pasokan biji bunga matahari dunia terganggu. Harga biji bunga matahari memang tidak naik, tapi seretnya kiriman dari Rusia dan Ukraina membuat negara-negara produsen minyak berbasis biji bunga matahari kelimpungan. Pasokan alternatif dari luar Rusia dan Ukraina hampir mustahil.

Akhirnya sikap realistis diambil, seperti dilakukan supermarket di Islandia, yang kembali memajang minyak berbasis kelapa sawit. Padahal, negara Eropa itu antiminyak sawit.
Kelangkaan gandum dan biji bunga matahari dan kenaikan drastis harga gandum adalah pukulan berat bagi negara-negara importir.

Ukraina dikenal sebagai “keranjang roti Eropa”. Bersama Rusia, Ukraina bertanggung jawab atas setidaknya 80% pasokan biji-bijian di Benin dan Kongo di Afrika; Mesir, Qatar, dan Lebanon di Timur Tengah; dan Kazakhstan dan Azerbaijan di Asia Tengah. Negara-negara ini mendadak seperti mendapatkan pukulan hook.

Semua negara ini harus menemukan sumber gandum baru dan membayar harga jauh lebih tinggi. Bisa mengatasi keduanya, tentu bukan hal mudah.

Bagi Indonesia, dampak krisis Rusia-Ukraina tentu tak seberat Mesir dan kawan-kawan. Namun, konsekuensi konflik Ukraina dan Rusia tidak bisa dianggap sepele. Andil Ukraina dan Rusia dalam memasok gandum ke Indonesia mencapai 30% (Ukraina 23%, sisanya dari Rusia). Rusia juga pemasok utama pupuk ke Indonesia.

Tatkala harga impor pupuk fosfat dari Rusia naik, plus kenaikan harga gas, komponen utama pupuk Urea, harga aneka pupuk pun melonjak tinggi. Ruang fiskal yang sempit memaksa pemerintah menyederhanakan subsidi pupuk mulai Juli nanti: dari semula 5 kini hanya 2 (Urea dan NPK) yang disubsidi. Dan hanya 7 komoditas (dari semula 70) yang menerima subsidi.

Efek domino penyederhanaan subsidi pupuk ini bisa panjang. Pertama, 3,2 juta hektare dari 7,4 juta hektare sawah ada di luar Jawa. Sawah-sawah ini tetap memerlukan pupuk diluar Urea dan NPK. Ketika harga pupuk, ZA dan SP-36 misalnya, naik berlipat-lipat ada peluang petani mengurangi, bahkan tidak memupuk sawahnya.

Kedua, harga pupuk non-subsidi akan naik-turun mengikuti mekanisme pasar. Meskipun pupuk hanya mengambil 10% dari ongkos produksi, kenaikan harga pupuk nonsubsidi akan menekan kapasitas petani. Dalam jangka panjang taruhannya adalah produksi aneka pangan pokok.

Inilah ruang adaptasi yang dilakukan pemerintah. Terlepas dari dampak buruknya, respons kebijakan harus diambil. Tidak bisa dibiarkan tanpa ada kebijakan. Kerumitan semacam ini hadir given sejak pandemi Covid-19 menyergap. “Dunia yang satu” dan terkoneksi satu sama lain menyulitkan untuk melakukan isolasi.

Betapa Indonesia tidak sendiri bisa disimak dari tidak siapnya sejumlah negara tatkala merespons harga-harga pangan naik tinggi sejak tahun lalu. Kenaikan berasal dari negara-negara dengan populasi besar, seperti China dan India, yang mengalami beralih dari status pandemi ke endemi.

Permintaan yang tinggi dan tiba-tiba tak serta-merta bisa direspons oleh pasokan, yang memang memerlukan waktu. Harga pun terpantik tinggi. Setahun terakhir, harga oat naik 112,6%, kopi 82,6%, gandum 65,7%, minyak sawit 57,8%, kanola 43,3%, gula 31,6%, jagung 33%, dan kedelai 20,4%.

Kenaikan lebih tinggi terjadi pada minyak mentah (65,6%), gas alam (150,3%), dan batu bara (213,2%). Ada dua dampak kenaikan simultan itu. Pertama, perebutan kontainer pengiriman barang yang berujung kelangkaan. Kedua, biaya transportasi makin mahal. Harga pangan yang sudah jadi mahal kian mahal.
Kenaikan harga-harga itu niscaya memicu inflasi.

Setelah gangguan pasokan dari pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina telah meningkatkan inflasi global yang tinggi dan menjalar ke banyak negara. Turki, misalnya, lira yang terjun bebas mendorong inflasi makanan jadi 64,5% (year on year).

Kazakhstan, Azerbaijan, Mesir, Kongo, Lebanon, Turki, dan Armenia menghadapi risiko serius. Negara-negara ini tidak hanya tergantung akut pada biji-bijian Rusia-Ukraina, tapi mayoritas warganya memakai ponsel, pemuda menganggur tinggi, dan indeks demokrasinya rendah. Kenaikan harga pangan plus inflasi bisa jadi bahan bakar jitu guna menggerakan kerusuhan sipil (Jaochim Klement, 2022).

Situasi ini mengingatkan pada krisis pangan 2008 dan 2011. Dalam dua  peristiwa itu, krisis pangan disulut oleh produksi yang turun dan daya beli warga yang rendah, yang kemudian diikuti ekspektasi penurunan suplai.

Ketika pintu ekspor pangan oleh negara-negara eksportir ditutup, pasar panik dan harga pangan pun meroket. Berkelindan dengan krisis energi dan spekulasi di pasar komoditas, krisis pangan kian dalam. Huru-hara membuat pemerintahan jatuh, seperti di Haiti, Tunisia, Mesir dan Libya. Ada pelajaran penting: krisis pangan akan memicu instabilitas politik jika pemerintah gagal menangani.

Situasi mutakhir ini, diakui atau tidak, telah meningkatkan kecemasan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Idealnya, negara bisa melakukan intervensi dalam bentuk subsidi pangan misalnya. Masalahnya, tidak semua negara memiliki kapasitas fiskal baik. Intervensi, bisa jadi, berujung pada naiknya beban utang. Jika intervensi tidak dilakukan, legitimasi pemerintah bisa terjun bebas. Situasinya tak mudah.

Tidak ada pilihan yang ideal. Dalam kondisi demikian, fokus utama negara harus memastikan kelompok miskin dan rentan terlayani dan dijamin aksesnya pada pangan. Agar daya belinya tetap terjaga.

Bantuan langsung tunai (BLT) Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga penerima program sembako, program keluarga harapan, dan 2,5 juta pedagang kaki lima gorengan adalah bagian dari kehadiran negara untuk menjamin daya beli itu. Operasi pasar atau bazar sembako murah insidentil bisa dilakukan untuk memberikan pilihan pada warga.

Ini semua solusi jangka pendek. Dalam jangka menengah-panjang, perlu langkah serius menggenjot produksi pangan di hulu, memperbaiki rantai pasok yang tak efisien, dan memastikan pasar mendekati persaingan sempurna. Bauran kebijakan ini dimaksudkan guna memastikan Indonesia tidak akan terseret jauh lebih dalam jika dunia krisis pangan.

Oleh : Efryllian Alvin )*

Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya enggan untuk melanjutkan kepemimpinan menjadi 3 periode serta tidak mau sampai terjadi amandemen konstitusi. Masyarakat mengapresiasi ketegasan tersebut yang menunjukkan sifat kenegarawanan yang selalu patuh konstitusi.

Isu mengenai masa jabatan presiden 3 periode kembali memanas belakangan. Padahal dalam berbagai kesempatan, secara tegas Presiden Joko Widodo sendiri membantah dan mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak berminat untuk terus memimpin selama 3 periode. Terakhir, pada 10 April 2024 di Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Keterangan ini sekaligus menepis spekulasi liar bahwa Pemerintah sedang bersiasat menunda Pemilu maupun memperpanjang masa jabatan.

Penegasan penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden sebenarnya telah berkali-kali disampaikan Jokowi. Momen pertama ketika Presiden Jokowi menyampaikan ketegasannya tersebut adalah pada tahun 2019 silam. Kala itu dirinya dengan tegas berkata bahwa jika ada pihak yang hendak mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden berarti sama saja sedang ingin mencari muka dan menampar mukanya.

Kemudian pernyataan serupa kembali dikatakan dengan tegas oleh Presiden Jokowi pada Maret 2021 lalu. Pada waktu itu sempat ada pihak yang menyatakan bahwa seolah akan ada skenario presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Menanggapi isu tersebut, Presiden Jokowi langsung dengan tegas menyatakan bahwa dirinya patuh sepenuhnya kepada konstitusi yang telah mengatur dan mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal sebanyak 2 periode saja.

Bahkan pada bulan Juni 2021 sempat pula ada sebuah gerakan yang mengaku dari relawan Pro-Jokowi dan mendorong beliau untuk terus melanjutkan kepemimpinan sampai 3 periode. Menanggapi dorongan dari para pendukungnya sendiri, Presiden Jokowi kembali bersikukuh pada prinsipnya bahwa dirinya sama sekali tidak berminat untuk melanjutkan masa jabatan. Selain itu Presiden Jokowi menambahkan bahwa sudah banyak calon pengganti dirinya yang jauh lebih muda.

Belakangan ternyata isu presiden 3 periode kembali banyak diperbincangkan meski sebenarnya juga telah berkali-kali dibantah dengan tegas oleh Preside Jokowi secara langsung. Isu tersebut bermula tatkala terdapat beberapa elit politik yang mewacanakan penundaan pemilu. Terdapat nama seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar dan juga Zulkifli Hasan yang berwacana bahwa penundaan pemilu dilakukan atas dasar kepentingan nasional yakni supaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik terlebih dahulu.

Ketegasan dan kelantangan sikap yang telah diucapkan oleh Presiden Joko Widodo patut untuk kita berikan apresiasi sebesar-besarnya. Pasalnya beliau selaku pimpinan lembaga eksekutif negara langsung menunjukkan bagaimana caranya menjadi eksekutif yang taat pada konstitusi negara. Presiden Jokowi dalam beberapa keterangan mengaku bahwa sama sekali amandemen konstitusi tidak perlu dilakukan.

Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat setia dan juga teguh pada UUD 1945. Selain itu beliau merupakan orang yang terus menggemakan semangat reformasi. Selama ini reformasi sendiri sudah diperjuangkan oleh para pejuang sejak tahun 1998 dengan penuh semangat. Kita juga harus menjaganya, jangan sampai keringat, air mata dan darah para pejuang reformasi tersebut ternodai dengan berbagai macam isu yang sebenarnya kurang penting untuk terus dibahas.

Daripada terus menerus membahas isu 3 periode yang juga sudah berkali-kali dibantah dengan tegas oleh orang yang bersangkutan, alangkah lebih baik kita mencoba untuk beralih fokus kepada pembahasan mengenai cara percepatan pembangunan perekonomian pasca pandemi. Selain itu apabila pembahasan atas isu ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin justru menyebabkan perpecahan di masyarakat.

Sikap tegas dari Presiden Joko Widodo tersebut juga telah di respons langsung oleh partai yang mengusungnya, yakni PDI-Perjuangan. Justru partai tersebut menolak adanya penundaan Pemilu 2024 yang kemudian di apresiasi oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Dirinya mengaku salut atas konsistensi dan sikap tegas dari partai yang mengusung Presiden Jokowi tersebut. Baginya, justru sikap demikian harus dimiliki dan dicontoh oleh partai politik lainnya karena terus menjaga demokrasi serta konstitusi negara.

Teka-teki perpanjangan masa jabatan presiden saat ini telah berakhir. Semua pihak diharapkan segera mengakhiri polemik tersebut dan menjaga situasi kondusif, mengingat saat ini merupakan bulan suci Ramadhan yang harus banyak diisi dengan berbagai kegiatan positif.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Robert Krei )*

Tokoh Pemudah Papua wilayah Tabi mengapresiasi rencana Pemerintah yang berupaya memekarkan wilayah. Pemekaran wilayah Papua diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah dan mendorong terwujudnya kesejahteraan.

Salah satu tantangan pembangunan maupun upaya peningkatan kesejahteraan di Papua adalah luasnya lahan. Pemekaran wilayah merupakan salah satu solusi konkrit, apalagi Masyarakat papua masih banyak yang tinggal di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau. Masyarakat yang tinggal di pedalaman Papua juga merasa kesulitan untuk menjangkau kantor pemerintahan karena jaraknya yang jauh.

Tokoh Pemuda Tabi yang tergabung dalam Pemuda Tabi Bersatu memberikan apresiasinya kepada kebijakan pemekaran Pemerintah Pusat dalam memekarkan Provinsi Papua. Pemuda Tabi Bersatu tersebut meliputi pemuda yang berasal dari Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Membramo Raya.

Salah satu tokoh Pemuda Tabi, John Robert M, dalam keterangannya mengatakan, “Kami berharap bahwa aspirasi yang sudah didorong selama ini dapat dipertimbangkan untuk diwujudkan kareba bagi kami pemuda, mahasiswa dan masyarakat Tabi siap menyambut peluang emas ini untuk membangun negeri.

Pemuda yang akrab disapa Roma ini menjelaskan bahwa penelusuran tim kerja yang dilakukan pada berbagai perdebatan serta pandangan dan pendapat yang diperoleh dari berbagai sumber media, masyarakat Tabi mendukung langkah strategis tersebut.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pemekaran provinsi di Papua memerlukan suatu langkah strategis yang ditempuh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan, baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Roma menjelaskan, pada hakekatnya pemekaran daerah otonom baru lebih ditekankan pada aspek pendekatan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan tersebut.

Dirinya menjelaskan, “Pemekaran suatu daerah merupakan cara atau model pendekatan untuk mempercepat dan mempermudah akselerasi pembangunan di daerah dan daerah otonom baru yang terbentuk merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, social dan budaya.

Berkenaan dengan kebutuhan pelayanan pembangunan tersebut, Pemuda Tabi Bersatu yang mewakili seluruh komponen Pemuda dan Mahasiswa Tabi Papua menyatakan menerima kebijakan pemerintah pusat untuk memekarkan provinsi Papua agar melalui kebijakan tersebut Papua dapat terbebas dari belenggu ketimpangan di semua sendi kehidupan yang menjadi hambatan kemajuan Papua.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai, niat pemerintah untuk pemekaran provinsi di Papua adalah langkah yang tepat. Menurutnya masyarakat mendapat keuntungan dengan pemekaran tersebut.

Menurut Ujang, jika provinsi di wilayah Papua bertambah maka hal tersebut memberikan keuntungan politik baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Ujang mengatakan, keuntungan politik yang didapat masyarakat, yakni semakin dekat aksesnya ke pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat tentu saja akan semakin mudah didapatkan. Kemudian pengelolaan dana otonomi khusus bagi papua akan lebih baik dengan bertambahnya jumlah provinsi.

Seharusnya pemekaran tersebut menjadi momentum dana Otsus dari pemerintah pusat itu tidak dikorupsi, sehingga pembangunan dapat tetap berjalan hingga acara ini selesai.

Dari sisi pemerintah, pemekaran tentunya akan memberikan dampak positif karena pengelolaan kesejahteraan dan rencana pembangunan di Papua akan berjalan dengan baik. Selain itu, pemekaran juga akan meningkatkan stabilitas keamanan di Papua.

Sebelumnya Tokoh Papua Wilem Frans Ansanay mengatakan, karakteristik tanah Papua berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu contohnya, luas satu kabupaten di Papua ada yang sama dengan satu provinsi di Pulau Jawa. Menurutnya, Papua harus ditangani serius, terutama pada sektor kesehatan. Hanya saja sejumlah permasalahan di Papua masih ditemui, wilayah yang dekat dengan provinsi saja masih kekurangan, bagaimana dengan wilayah lainnya.

Wilem menegaskan, alokasi anggaran untuk kesehatan sekitar 15%. Padahal seharusnya, sektor kesehatan bisa mencapai 25% atau 50%. Ia menambahkan, bahwa revisi undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah mengatur sejumlah aspek. Diantaranya adalah mempertegas rencana pemekaran wilayah atau pemerintah provinsi di Papua.

Pemekaran Papua adalah gagasan yang tidak main-main, dengan dimekarkan-nya wilayah di Papua maka diharapkan akses masyarakat untuk mengurus administrasi atau menjual hasil bumi ke pasar yang lebih luas. Sehingga pemekaran menjadi solusi bagi siapapun yang terkendala.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : DR. Bambang Dwi Hartono Peneliti di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Univ. Muhammadiyah Prof Dr. Hamka

Momentum Ramadhan tahun ini bisa dinilai cukup unik, yakni terjadi saat situasi pandemi Covid-19 mulai pulih, namun di global ada konflik antara Rusia-Ukraina.

Situasi tersebut menyebabkan pasokan menurun , padahal permintaan meningkat selama bulan Ramadhan sehingga harga kebutuhan pokok menjadi naik.

Fenomena kenaikan harga bahan pokok akibat kebutuhan lebih tinggi daripada penawaran adalah logika ekonomi sederhana. Ketika
peningkatan permintaan lebih tinggi dari penawarannya (supply) maka harganya terdongkrak naik.

Namun ada fenomena lain yang bukan sekedar logika ekonomi saja yang perlu di komunikasikan kepada masyarakat mengapa harga kebutuhan bahan pokok saat ini mengalami kenaikan, sehingga masyarakat tidak pada posisi bingung dan harus menarik napas panjang karena merasa masalah daya beli belum pulih akibat Covid sudah muncul masalah baru.

Dengan komunikasi yag lengkap dibarengi dengan kebijakan program-program perlindungan dari pemerintah pada masyarakat maka akan menciptakan suasana nyaman dan tenang di masyarakat.

Keunikan Momentum Ramadhan 2022. Ada beberapa keunikan yang menjadi ciri khusus Ramadhan tahun ini, pertama Ramadhan
kali ini terjadi saat situasi pandemi mulai pulih namun daya beli masyarakat belum seutuhnya pulih, kemudian kapasitas produksi juga belum pulih. Kedua , situasi politik dunia yang tengah memanas, yaitu terkait konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak ke berbagai sektor.

Kemudian yang Ketiga adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 % diperkirakan juga akan meningkatkan harga sejumlah barang walaupun tidak secara lansung.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga keunikan ini yang mendorong terjadinya kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjadi naik dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

  1. Saat pandemi melanda Indonesia dan seluruh dunia, aktivitas bisnis baik manufaktur
    dan bisnis terhenti sebagai upaya menekan laju penyebaran. Ini membuat kapasitas produksi turun sehingga pasokan barang di pasar jadi berkurang.. Kondisi ini yang menyebabkan harga komoditas naik.
  2. Terganggunya rantai pasok global saat pandemi juga menyebabkan harga angkutan
    logistik meningkat. Ini jadi tantangan dalam pendistribusian yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku
  3. Kadin juga menyatakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini bukan karena penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Naiknya harga kebutuhan pokok disebabkan oleh situasi politik dunia yang tengah memanas. Ini terkait konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak ke berbagai sektor.
  4. Disamping itu kondisi negara berbentuk kepulauan, kerap bermasalah dengan persoalan logistik sembako ditambah faktor musiman juga sangat menentukan pasokan pangan sehingga selalu ada kerawanan  suplai.

Kondisi-kondisi tersebut adalah merupakan fenomena yang sangat sulit dikendalikan oleh pemerintah terutama dampak pandemi dan juga kondisi situasi konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas, baik energi, logam, maupun pertanian. Beberapa penjelasan diatas perlu secara rajin di komunikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk media sosial agar masyarakat semakin paham dan aware.

Rekomendasi atas kondisi tersebut ada beberapa yaitu

Ketenangan dan kenyamanan masyarakat akan semakin terwujud dengan dilanjutkannya
berbagai program perlindungan sosial dalam berbagai bentuk seperti kartu sembako, program
keluarga harapan, bantuan langsung tunai , bantuan subsisdi ataupun BLT dana Desa. Tentunya dilanjutkan dengan tepat sasaran. Dan mengimbau kepada para pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan barang, sehingga diharapkan mampu menahan kenaikan harga di dalam negeri.

suaratimur.id – Sejumlah respon negatif menyeruak pasca disahkannya RUU Pemekaran Provinsi di Papua oleh Baleg DPR. Sebagian dari pihak yang bertentangan mengkhawatirkan bahwa keputusan tersebut tidak akan melibatkan masyarakat Papua sebagai objek kebijakan serta cenderung bersifat top down. Hal tersebut juga didukung oleh kajian beberapa peneliti dan pemerhati persoalan di Papua, bahwa absennya keterlibatan publik, dalam hal ini masyarakat Papua akan berdampak menjadi persoalan di kemudian hari. Salah satunya berkaitan dengan tidak maksimalnya upaya pembangunan di Papua.     

Adanya momentum penolakan tersebut ternyata juga menjadi kendaraan bagi pihak oposisi pemerintah untuk menyusup dalam setiap adanya aksi demonstrasi penolakan pemekaran dengan turut memasukkan poin tuntutan sesuai tujuan kepentingannya. Hal ini seperti yang terjadi pada pertengahan Maret lalu, saat terdapat aksi di Yahukimo, terbukti terdapat peran serta dari Ketua KNPB Yahukimo John Sugun yang pada akhirnya menyulut terjadinya penyerangan kepada aparat dan pembakaran sejumlah bangunan, serta menimbulkan korban. Di tempat lain, juru bicara KNPB Boven Digoel Yanuarius Murutop sempat mengeluarkan pernyataan provokatif bahwa pemekaran provinsi merupakan musibah baru bagi orang asli Papua, sementara itu Wakil Ketua KNPB Bali Laos Alua juga menyatakan bahwa pemekaran merupakan keinginan elit politik Jakarta dan beberapa orang Papua yang kalah politik, baik itu bupati, gubernur, dan pejabat lain.

Keterlibatan KNPB dalam sejumlah aksi demonstrasi dan pernyataan provokatif ditengarai merupakan agenda untuk mengorkestrasi sentimen serta opini masyarakat agar condong kepada penolakan kebijakan pemekaran wilayah melalui isu ketimpangan ekonomi dan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Sifat aktual isu tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi modal merawat eksistensi serta gejolak masyarakat yang diklaim menjadi representatif atas respon mayoritas masyarakat Papua.

Namun, satu yang tidak boleh lupa dan lengah bahwa KNPB memiliki kepentingan dasar menjadikan isu tersebut sebagai jembatan dan perpanjangan tangan dari isu utama yang diusung yakni upaya pemisahan diri dari Indonesia. Bagaimanapun wujud kebijakan pemerintah Indonesia, pasti akan berada pada pihak yang berseberangan.  

Penggodokan RUU Melibatkan Masyarakat Papua

Kekhawatiran sejumlah pihak terkait absennya keterlibatan publik dalam proses RUU pemekaran provinsi Papua sebenarnya telah menemui titik terang. Sejumlah respon bergulir dari beberapa pihak terkait yang telah ditunggu-tunggu pernyataannya.

Ketua DPR, Puan Maharani dalam pernyataannya menyampaikan bahwa penambahan provinsi di Indonesia bagian timur dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua dan untuk melayani masyarakat Papua lebih baik lagi. Adanya pemekaran wilayah di Papua juga bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua. Cucu mantan Presiden Soekarno tersebut juga memastikan bahwa beleid soal pemekaran wilayah, nantinya akan tetap diselaraskan dengan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus), termasuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua.  

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menerangkan bahwa sampai saat ini posisi 3 draft RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua masih sebatas draf awal. Draf bakal beleid tersebut menjadi bahan pembahasan, dan penggodokan RUU dilakukan bersama seluruh pihak terkait, terutama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan elemen masyarakat di Papua.

Kritik Merupakan Hal Wajar

Kritik yang bermunculan pasca pengesahan RUU pemekaran wilayah menjadi hal yang wajar dalam pembahasan sebuah rancangan aturan. Segala hal yang menjadi perhatian serta masukan dari publik seyogyanya diterima pemerintah dengan tetap mempertimbangkan dasar aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut selaras dengan catatan dari Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto merespon pengesahan RUU Pemekaran provinsi Papua.

Menurutnya, pemerintah agar senantiasa mencermati dan memperhatikan perkembangan isu aktual berkaitan dengan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah yang terjadi di masyarakat dan mengantisipasi persilangan pendapat sehingga meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Made Prawira )*

Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk memberikan sebuah branding yang komprehensif dalam ajang Dubai Expo 2020. Dalam ajang tersebut membuat investor asing langsung tertarik tanamkan modalnya demi mendukung penuh keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Perhelatan ini telah sukses untuk membuat investor asing tertarik melakukan investasinya ke Indonesia. Indonesia telah memperoleh komitmen investasi dengan nilai 32,7 miliar USD yang berasal dari pengusaha Timur Tengah. Peluang Indonesia bukan tidak mungkin masih terbuka sangat lebar untuk bisa mendapatkan berbagai macam tawaran menarik lainnya dari para investor asing mengenai proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan atau yang tengah berlangsung saat ini.

Dubai Expo sendiri telah dilangsungkan selama 6 bulan, yakni sejak bulan Oktober 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 lalu dan tentunya diadakan langsung dari Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Hal menarik yang juga patut untuk diketahui adalah ternyata kesan Indonesia dalam perhelatan yang dilakukan selama 6 bulan tersebut sangatlah bagus dan menarik.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Didi Sumedi mengatakan branding negara kita dalam perhelatan tersebut cukup komprehensif. Penilaian komprehensif ini sendiri tentunya bukan tanpa alasan, pasalnya Indonesia dalam Dubai Expo 2020 tidak hanya sekedar berusaha untuk memperkenalkan branding produknya di kancah internasional saja.

Dalam Dubai Expo 2020 tidak hanya sekedar pengenalan produk saja, namun Indonesia juga mampu untuk menawarkan adanya pembentukan sebuah kerja sama perdagangan dan berbagai macam peluang investasi di berbagai sektor. Salah satu sektor yang sangat menarik banyak minat para investor adalah proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tentunya bukan hanya IKN saja, Indonesia juga telah banyak melakukan branding dalam hal pariwisata kita. Sejauh ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa Tanah Air selalu memiliki daya tarik wisata tersendiri, utamanya dengan kekayaan alam yang memang terkenal indah seperti di Bali. Selain itu berbagai macam inovasi serta teknologi juga tidak luput untuk terus dipromosikan oleh Indonesia dalam ajang tersebut.

Sebagaimana kesan branding yang komprehensif dilakukan oleh Indonesia dan nyatanya berhasil menarik perhatian penguasa Timur Tengah untuk menanam modal mereka dan melakukan investasi senilai 32,7 miliar USD tersebut, ternyata besaran harga itu juga akan masuk ke berbagai sektor lain bukan hanya IKN saja. Meski target utama yang berhasil menarik perhatian mereka adalah proyek strategis nasional, namun banyak sektor yang mereka tanamkan modal di dalamnya. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah perdagangan, transportasi, sektor logistik hingga pariwisata.

Khususnya mengenai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sendiri, bahkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang mereka secara khusus membawakan langsung berbagai macam keuntungan adanya IKN agar investor tertarik untuk melakukan penanaman modalnya.

Rencana ke depan, memang IKN ini akan menjadi pusat transformasi ekonomi yang ada di Indonesia. Transformasi ekonomi yang dilakukan tersebut tentunya akan mendukung visi dari Indonesia di tahun 2045 untuk menyambut 100 tahun kemerdekaannya. Maka dari itu skema Public Private Partnership (PPP) akan sangat tepat dilakukan dalam ajang Dubai Expo tersebut.

Sejauh ini usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan optimismenya patut untuk mendapatkan apresiasi sangat tinggi. Pasalnya memang data menunjukkan bahwa secara makro, kondisi ekonomi kita sudah bisa dikatakan kembali stabil dan menunjukkan bahwa kita telah berhasil untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, seluruh kesuksesan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan proyek infrastruktur yang selama ini telah dilakukan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Agung Suwandaru )*

Radikalisme diyakini masih menjadi ancaman bangsa di era digital. Oleh sebab itu, diperlukan penanaman nilai-nilai Pancasila yang efektif membendung radikalisme.

Sejak awal berdiri, Indonesia sudah berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila. Keduanya tidak bisa diganti dengan apapun dan tidak bisa diganggu-gugat karena merupakan dasar negara. Namun sayang sekali demokrasi yang berlandaskan Pancasila akan digeser oleh khilafah, dan rencana jahat ini diotaki oleh kelompok radikal.

Pemerintah dengan serius memberantas radikalisme agar negeri ini terhindar dari kehancuran. Bayangkan jika kelompok radikal yang memegang tampuk pemerintahan, maka Indonesia bisa jadi negeri yang mengerikan seperti di Afghanistan. Lagipula radikalisme tidak sesuai dengan demokrasi, karena kelompok radikal selalu memaksakan pendapat dan memakai jalan kekerasan.

Syaifullah Tamliha, anggota komisi I DPR RI menyatakan bahwa masyarakat Indonesia perlu memiliki pandangan tentang kebhinekaan secara tepat agar tidak terpapar radikalisme yang cenderung menyerang dan tidak menghargai keberagaman. Keberagaman yang ada di tanah air seperti suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan warna kulit merupakan keniscayaan yang harus dijaga.

Dalam artian, keberagaman akan dijaga ketika semua orang memahami nilai-nilai Pancasila. Penyebabnya karena dalam Pancasila terdapat sila keadilan sosial dan persatuan Indonesia yang akan membuat negeri ini makin solid. Sehingga jika semuanya kompak maka tidak akan terpengaruh oleh kelompok radikal.

Penanaman nilai Pancasila memang penting karena seluruh WNI seharusnya sejak dini paham akan keberagaman sehingga saling toleransi. Jika semua mampu menenggang rasa maka akan hidup damai dan kompak. Dengan begitu maka ketika ada anggota kelompok radikal yang datang maka ia tidak akan mau direkrut, karena paham bahwa kelompok radikal selalu memaksakan kehendak dan tidak menghargai perbedaan.

Cara untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dari keluarga terdekat. Orang tua bisa mengajarkan ke anak-anaknya sedari kecil bahwa kita hidup di Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa dan bahasa. Dengan adanya perbedaan maka tak perlu dipertentangkan, melainkan bisa berkolaborasi sehingga muncul suatu kombinasi budaya yang indah.

Dengan mengenal suku dan budaya lain maka pengetahuan anak-anak akan bertambah dan mereka akan tumbuh di lingkungan yang pluralis serta tidak monoton. Mereka paham bahwa perbedaan itu indah dan tidak usah dicara mana yang paling bagus, karena sama baiknya.

Jika anak-anak sejak awal paham bahwa ada banyak perbedaan di Indonesia tetapi disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika maka mereka akan menjauhi kelompok radikal. Pendidikan sejak awal dan dari rumah ini penting karena kelompok radikal sudah beredar di dunia maya. Sehingga ketika anak-anak tahu bahaya radikalisme dan memahami nilai Pancasila, mereka tidak akan mudah kena bujukan dari kelompok radikal.

Selain itu, penanaman nilai Pancasila juga diadakan di sekolah. Bisa di pelajaran sejarah, agama, dan juga pada amanat pembina upacara. Murid-murid akan paham bahwa radikalisme itu salah karena kelompok radikal dan teroris melakukan pengeboman. Sedangkan saat siswa memahami nilai Pancasila, maka akan semakin mencintai negaranya serta memiliki rasa toleransi yang tinggi.

Penanaman nilai Pancasila amat penting karena bisa membendung arus radikalisme. Jika semuanya memahami butir-butir Pancasila maka akan jadi insan yang toleran dan tidak memaksakan kehendak. Merekapun tidak akan terjebak oleh radikalisme karena paham bahwa paham itu berbahaya dan intoleran, serta sering memaksakaan kehendak. Radikalisme salah karena bisa menghancurkan negeri ini.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini