PALANGKA RAYA – Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalimantan Tengah, Brigjen TNI Sinyo mengatakan, dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat atas vaksinasi booster Binda Kalteng menyediakan layanan vaksin termasuk pada malam hari pasca kegiatan Salat Tarawih. Warga antusias mengikuti vaksinasi karena ingin pulang kampung dan bertemu dengan keluarga secara aman.

Karena itu dia mengimbau bagi masyarakat Kalteng yang ingin mudik dan belum mendapat booster, agar sebaiknya melakukan paling tidak dua minggu sebelum berangkat mudik. Hal itu karena butuh waktu bagi vaksin untuk membentuk imunitas yang optimal.

“Mobilitas masyarakat yang masif saat arus mudik maupun balik lebaran, memungkinkan penularan Covid-19 yang lebih tinggi. Maka dari itu vaksinasi booster penting dilakukan untuk membantu mengurangi dampak kesakitan jika tertular Covid-19,” kata Sinyo.

Bagi masyarakat yang belum vaksinasi penguat dan kebetulan akan melakukan mudik, Sinyo mengimbau segera melakukan vaksinasi jika telah tiba waktunya. Vaksinasi booster bisa disuntikkan minimal setelah tiga bulan kepada orang yang sudah divaksinasi lengkap.

“Vaksin booster dapat dilaksanakan minimal tiga bulan setelah vaksinasi lengkap. Vaksin tersebut akan memastikan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dalam keadaan sehat sehingga keluarga yang dikunjungi pun sehat, sehingga dapat kembali pulang dalam keadaan sehat,” sebut Sinyo.
Sinyo menegaskan, vaksinasi Covid-19 merupakan upaya komunal, tidak hanya untuk melindungi diri, tetapi sekaligus melindungi masyarakat lainnya, terutama para orang tua dari risiko kematian dan fatalitas sakit akibat Covid-19.

“Mari hentikan perdebatan. Tujuan vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari kematian akibat Covid-19. Bukan untuk mempersulit mobilitas,” katanya.

Sementara itu, realisasi vaksinasi yang dilaksanakan Binda Kalteng, Sabtu (9/4/2022), berhasil menjangkau 5.003 orang, yakni  di Kab. Katingan sebanyak 444 dosis, Kab. Pulang Pisau sebanyak 263 dosis, Kab. Gunung Mas sebanyak 733 dosis, Kab. Kapuas sebanyak 371 dosis, Kab. Kotawaringin Barat sebanyak 552 dosis, Kab. Kotawaringin Timur sebanyak 462 dosis, Kab. Seruyan sebanyak 289 dosis, Kab. Barito Selatan sebanyak 562 dosis, Kab. Barito Utara sebanyak 372 dosis, Kab. Murung Raya sebanyak 137 dosis, Kab. Lamandau sebanyak 172 dosis, Kab. Barito Timur sebanyak 251 dosis dan Kota Palangka Raya sebanyak 395 dosis.

“Capaian vaksinasi yang kami laksanakan sejak 1-9 April 2022 sudah mencapai 30.514 orang atau 19,69% dari target bulanan 155 ribu dosis,” sebut Sinyo.

Sedangkan untuk kegiatan vaksinasi hari ini (10/4/2022), dilaksanakan di Kab. Barito Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Katingan, Kab. Murung Raya, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Utara, Kab. Lamandau, Kab. Kapuas, Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Seruyan, Kab. Pulang Pisau, dan Kab. Gunung Mas.

suaratimur.id – Pasca pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) pemekaran provinsi di Papua disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pekan lalu, sejumlah respon positif bersautan terutama di wilayah yang akan dimekarkan. Salah satunya datang dari masyarakat yang tergabung dalan Forum Peduli Pemekaran (DOB) Provinsi Papua Tengah, di Kabupaten Mimika Papua.

Ratusan warga yang mayoritas merupakan masyarakat adat wilayah Meepago tersebut melakukan aksi secara damai di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, pada Rabu (13/4/2022) dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 150meter sebagai bentuk dukungan terhadap penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. Dalam aksi tersebut, massa juga mendukung agar kota Timika menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

Di tengah kegiatan aksi, terdapat deklarasi masyarakat adat Meepago, yakni mengajak masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah Papua secara bermartabat melalui rekonsiliasi politik, mendukung implementasi UU Otsus nomor 2 tahun 2021 dan rencana pemekaran DOB, serta tetap menjaga tanah Papua yang damai dan sejahtera. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Kepala suku, tokoh pemuda, kepala kampung, lembaga, serta forum organisasi masyarakat di wilayah adat Meepago Kabupaten Mimika dengan total18 perwakilan. Setelah itu, dokumen penandatanganan diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mimika yang diterima oleh Kepala Bakesbangpol, Yan S Purba.

Tanggapan Terkait Aksi Mendukung DOB

Ketua definitif Lembaga Masyarakat Adat (Lemasko), Yance Yohanis Boyau mengatakan bahwa pihaknya 100% mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah. Sebab, dengan adanya banyak pengangguran di Timika, terutama anak-anak Kamoro dengan tujuh suku, diharapkan dengan pemekaran ini, maka mereka akan bisa mendapat lapangan pekerjaan juga.

Tokoh Pemuda Amungme, Karel Kum menyatakan menerima adanya Provinsi Papua Tengah. Berharap semua masyarakat yang ada di Timika menerima dengan baik, sama -sama menjaga keamanan sehingga pembentukan Provnisi Papua Tengah bisa terealisasi.

Sementara itu menanggapi adanya deklarasi, mewakili Bupati Mimika, Kepala Bakesbangpol Yan S Purba mengatakan bahwa hal tersebut merupakan euforia kegembiraan karena Papua Tengah sudah dilakukan penetapan oleh Pemerintah Pusat dengan ibu kotanya ada di Timika. Forum yang meliputi kepala-kepala suku, Ormas, kaum wanita dan kaum pemuda diajak sama-sama untuk mendukung program pemerintah pusat supaya menjaga Papua yang damai, cerdas sehingga bisa beranjak dari pemikiran kabupaten menjadi provinsi.  

Papua Pantas Dimekarkan

Untuk diketahui bahwa, adanya pengesahan RUU Pemekaran wilayah yang meliputi tiga provinsi baru di Papua juga mengalami respon kontra dari sejumlah pihak. Mereka beranggapan bahwa adanya pemekaran justru mempersempit ruang gerak Orang Asli Papua (OAP) hingga tuduhan kepentingan dari elit pusat dengan memanfaatkan kondisi geografis wilayah Papua yang penuh dinamika.

Dikutip dari pernyataan anggota Pokja papua dan Perhimpunan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, Frans Maniagasi bahwa Pemekaran tak hanya terkait luas wilayah, kondisi geografis dan keterisolasian, tetapi sejauh mana pemekaran dapat menjamin eksistensi dan keberlanjutan OAP dan nilai-nilai lokalnya sebagai satu komunitas sosial di tengah NKRI. Nilai-nilai lokal yang dimaksud adalah, kehidupan individu dan sosial termasuk relasi sosial tidak tergerus akibat pemekaran, tanah sebagai “mama” (mother land) dalam perspektif kultural dan antropologis, ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang menjamin keberlanjutan hidup untuk berproduksi tatkala tanah mereka digunakan untuk pembangunan fasilitas pemerintah (fasum dan fasos) dan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM yang trampil, serta adanya jaminan sosial dalam arti ketersediaan ruang untuk berinteraksi dan berekspresi dengan sesama maupun dengan tanpa eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Dalam konteks tersebut, harus ada garansi terhadap keberlanjutan eksistensi OAP dan nilai-nilai yang terakomodir lewat pembentukan DOB oleh negara. Pemekaran mesti didasarkan pada nilai-nilai manusia dan kemanusiaan, sosio kultural, antropologi, ekonomi, politik dan zona ekologi Papua, agar tidak terganggu dari masing-masing etnis Papua. Hal ini sebagaimana termanifestasi dari kata “PAPUA” (Perlindungan, Afirmasi, Pemberdayaan, Universal, dan Akuntabilitas).

Pemekaran Harus Bersinergi Membangun Kearifan Lokal

Adanya kebijakan DOB di Papua tak bisa terlepas dari faktor nilai lokal yang terkandung erat didalamnya menjadi kunci agar tidak mengakibatkan OAP tercabut dari lokalitas masyarakatnya. Pada posisi tersebut kemudian diperlukan jembatan antara paradigma pemekaran (pembangunan) dan paradigma lokal agar keduanya saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun masyarakat Papua. Maka kemudian  diperlukan upaya serius untuk mengetahui karakteristik dasar masing-masing entitas sehingga tercipta keselarasan pembangunan yang ditandai dengan sistem birokrasi yang maju dan nilai lokal yang merupakan manifestasi dari pandangan hidup masyarakat Papua.

Sehingga pada akhirnya, kebijakan pemekaran provinisi tidak hanya karena pertimbangan luas wilayah, letak geografis, dan isolasi semata, tetapi juga dilakukan dengan bersumber dari nilai sosio kultural masyarakat Papua berdasarkan kebijakan dan kearifan lokalnya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Annisa Rahmawati )*

Kenaikan harga pertamax tentu saja mengagetkan banyak pihak, tidak sedikit masyarakat yang resah akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang satu ini. Oleh sebab itu, diperlukan adaptasi gaya hidup sebagai solusi efektif di tengah kenaikan harga BBM tersebut.
Kenaikan BBM sendiri telah resmi dinyatakan pada 1 April 2022, kenaikan harga BBM hingga mencapai USD 100 per barel ini rupanya disebabkan oleh adanya krisis antara Rusia-Ukraina.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM tentunya dapat semakin mengimpit rumah tangga di Indonesia setelah dibebani kenaikan harga pangan. Padahal pendapatan masyarakat baru berangsur pulih setelah didera pandemi Covid-19 yang panjang.

Meski demikian, Budi memberikan imbauan kepada masyarakat agar dapat beradaptasi dengan kondisi ini. Sebab, memaksakan harga murah dapat berisiko karana akan menguras Pertamina. Di sisi lain kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan untuk membuat rusuh sosial.

Dalam keterangan tertulisnya Budi berujar, dalam proses pengambilan keputusan adaptasi ini, pemerintah sangat memperhatikan nasib masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itulah BBM yang naik adalah Pertamax, jenis yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah atas. Sementara jenis Pertalite yang dikonsumsi mayoritas masyarakat bawah harganya tetap dan kini justru disubsidi.

Guru besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini menjelaskan, demi melindungi masyarakat, pemerintah tidak menaikkan harga Pertamax ke harga keekonomiannya yang kini berkisar Rp 16 ribu. Budi menyebut Pertamax pun tidak disamakan dengan harga di negara tetangga yang berkisar Rp 20-30 ribu.

Dirinya menilai harga Pertamax yang naik ke kisaran harga Rp 12.500-13.500 relatif terjangkau bagi para pemilik mobil mahal. Meski demikian, Budi mengakui kenaikan ini secara tak langsung akan tetap berdampak tanpa pada biaya hidup masyarakat. Ditambah dengan adanya kenaikan komoditas lain. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memastikan suplai tetap memadai.

Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk menggunakan jenis BBM sesuai dengan peruntukan. Dalam hal ini, kalangan yang mampu diharapkan tidak beralih ke BBM subsidi lantaran pemerintah menyediakan BBM subsidi sebagai jaring pengaman sosial melalui penetapan harga. Dan hal ini juga menyangkut kemampuan adaptasi realitas oleh masyarakat.

Budi menjelaskan, solusi paling substantif bagi masyarakat untuk menghadapi kondisi ekonomi yang mengarah ke stagflasi ini adalah bersiap dan mengadaptasikan pengelolaan hidup sehari-hari dengan kebutuhan riil masing-masing. Solusi ini tidak hanya baik bagi setiap individu masyarakat, tetapi juga baik bagi bangsa karena membudayakan kembali nilai-nilai kearifan lama yang hampir hilang terkikis desakan budaya konsumerisme modern.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah saat ini juga akan terus berupaya menjamin ketersediaan BBM. Dengan demikian, masyarakat tak beralih menggunakan BBM bersubsidi.

Budi berujar, untuk memastikan kenaikan harga-harga saat ini agar tidak sampai membuat rakyat sengsara, pemerintah akan terus bekerja keras dalam menjamin ketersediaan, membuat perencanaan BBM yang baik, real time, dan berbasis data, serta membuat rambu-rambu agar kalangan mampu tidak berpindah mengkonsumsi BBM subsidi.

Budi pun menambahkan pada dasarnya semua orang pasti menyukai BBM murah. Bahkan, segelintir ahli percaya BBM murah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, adaptasi harga BBM saat ini diperlukan guna menghadirkan inovasi baru.
Kita harus yakin, bahwa tantangan ini akan berlalu dan dengan inovasi serta perilaku baru dan dengan inovasi serta perilaku baru, bangsa Indonesia akan keluar lebih tangguh dan lebih bersatu dalam menghadapi tantangan berikutnya.

Selama ini, pemerintah telah memberikan subsidi kepada masyarakat melalui pemberian subsidi energi ke PT Pertamina (Persero) atas selisih harga jual BBM ke masyarakat dengan harga sesuai nilai keekonomiannya. Tujuannya, untuk menjaga jual beli masyarakat agar pengeluaranya tidak terlalu besar.

Oleh karena itu, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM tidak serta merta langsung turun. Sebab, saat harga minyak dunia turun, nilainya tidak benar-benar menutuup besaran anggaran subsidi energi dari pemerintah untuk menyesuaikan nilai keekonomian harga BBM tersebut.

Indonesia telah berkali-kali mengalami kenaikan harga BBM, hampir setiap kenaikan BBM tersebut memunculkan kecemasan dari masyarakat. Sehingga adaptasi gaya hidup mutlak diperlukan di tengah kenaikan harga BBM khususnya Pertamax.

)* Penulis adalah ketua Forum Literasi Masyarakat Karawang

Oleh : Abdul Karim )*

Masyarakat mendukung percepatan Revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Penyempurnaan aturan tersebut diyakini akan mampu memberikan kepastian hukum kepada investor untuk mengembangkan usahanya.
UU Cipta Kerja dibuat tahun 2020 dan kelahirannya banyak dinantikan masyarakat karena dinilai mampu menyederhanakan hiper regulasi. Terkait adanya penolakan segelintir masyarakat, Presiden Jokowi berpesan bahwa ketika ada pihak yang tidak menyetujuinya, maka bisa langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya MK memutuskan agar UU ini direvisi dan tenggat waktunya adalah 2 tahun.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa revisi UU Cipta Kerja masih menunggu pengesahan perubahan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang direvisi adalah memasukkan metode Omnibus Law ke UU tersebut.

Dalam artian, pemerintah serius menggarap revisi UU Cipta Kerja dan nanti ketika muncul hasil revisinya maka UU ini akan lebih baik. Kita optimis dalam jangka waktu 2 tahun, revisi akan selesai dan tidak ada lagi masyarakat yang menggugat karena tidak suka isinya. Revisi akan membuat UU ini semakin baik dan ketika diimplementasikan akan sangat bermanfaat bagi rakyat.

Meskipun dalam tahap fase revisi, kita tidak usah khawatir karena UU ini tetap berlaku. Jadi para investor bisa dengan aman untuk menanamkan modal di Indonesia karena memiliki payung hukum yang kuat. Mereka optimis dengan berinvestasi di negeri ini karena ada UU Cipta Kerja yang jadi jaminan keamanan, ditambah adanya jaminan dari Presiden Jokowi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sangat penting bagi reformasi struktural. Reformasi ini penting untuk perbaikan ekonomi Indonesia pasca terdampak pandemi.

Hal ini berarti, saat semua pihak sedang semangat untuk membangun perekonomian dan memperbaiki perekonomian setelah didera pandemi, maka semua program harus dipermudah dengan UU Cipta Kerja.
Sri Mulyani menambahkan, reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja tidak boleh ditunda. Tujuannya untuk memperkuat pondasi ekonomi Indonesia di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik dunia yang memanas. Sebagaimana diketahui, saat ini pandemi belum selesai tetapi situasi politik memanas akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Janganlah ketika akan membuat UU atau peraturan presiden yang baru malah terhalang oleh peraturan yang berbelit-belit. Padahal semuanya butuh cepat karena didorong oleh situasi global yang belum stabil. Jika peraturan dan birokrasi dipermudah berkat UU Cipta Kerja maka kita optimis akan bangkit di masa pandemi dan tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi politik dunia.

Reformasi struktural harus dijalankan untuk mengatasi masalah fundamental seperti penguatan kualitas SDM, kemudahan berusaha, hilirisasi dan transformasi ekonomi. Semua ini dilakukan demi masa depan yang lebih baik. UU Cipta Kerja diciptakan agar ada reformasi struktural sehingga kita bisa jadi bangsa yang maju.

Jika ada revisi UU Cipta Kerja maka diharap pasal-pasalnya akan lebih baik lagi dan juga pro rakyat, mengingat misi awal dibentuknya UU ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kita optimis revisi akan cepat selesai dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberi oleh MK.

Revisi UU Cipta Kerja diberi waktu selama 2 tahun oleh MK. Namun semuanya, terutama investor, tidak usah khawatir karena UU ini masih berlaku dan jadi payung hukum bagi penanaman modal asing di Indonesia. Revisi UU Cipta Kerja masih ditunggu hasilnya dan akan pro rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Indra Alamsyah )*

Pemerintah optimal mengantisipasi penyebaran Covid-19 Varian XE yang sudah menyebar di berbagai negara. Namun demikian, masyarakat diiimbau untuk terus mendukung kesuksesan program perluasan vaksinasi dan terus menjaga protokol kesehatan.

Pandemi Covid-19 masih belum benar-benar berakhir di dunia. Maka dari itu Kementerian Kesehatan RI terus mengimbau supaya seluruh pihak tetap waspada akan adanya ancaman dari varian XE. Diketahui bahwa varian tersebut merupakan penggabungan dari Omicron BA. 1 dengan BA. 2. Selain itu terdapat kabar lain yang menyatakan bahwa ternyata varian XE ini merupakan varian yang 10 persen lebih cepat menular.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan laporan bahwa varian terbaru Covid-19 XE tersebut pertama kali berhasil diidentifikasi di Inggris. Dikatakan oleh Prof Tjandra Yoga Aditama selaku Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bahwa pendeteksian menyatakan sebanyak 763 sampel XE berada di Inggris. Bahkan, selain itu, varian ini juga sudah berada di Tiongkok serta Thailand.

Meski sebenarnya untuk saat ini sendiri varian XE tersebut masih belum ditemukan di Indonesia, namun Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menungkupkan bahwa bukan berarti tidak ada kemungkinan turunan Omicron itu bermutasi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahwa faktanya Omicron BA. 1 dan BA. 2 sendiri sudah ada di Tanah Air, sehingga bukan tidak mungkin Omicron XE mampu bermutasi.

Namun untungnya adalah Pemerintah sejauh ini terus berupaya dan melakukan hal yang terbaik demi segera memutus persebaran virus sehingga mampu untuk mengurangi adanya potensi kemunculan virus jenis baru. Sejauh ini vaksinasi yang telah diberlakukan di Indonesia sendiri sudah semakin tinggi cakupannya. Apalagi Pemerintah sendiri juga sudah menetapkan target yang jelas mengenai capaian vaksinasi, yakni 70 persen pada bulan Juni 2022.

Dengan menargetkan 70 persen vaksinasi dosis kedua seperti standarisasi yang diberlakukan oleh WHO tersebut, maka setidaknya seluruh kemungkinan terburuk bisa segera kita tanggulangi secepat mungkin. Lebih lanjut ditambahkan oleh Nadia bahwa meski sejatinya tidak termasuk dalam program vaksinasi primer, namun alangkah lebih baik juga masyarakat mengikuti vaksinasi booster.

Tentu seluruh himbauan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut merupakan upaya antisipasi supaya varian XE tidak sampai masuk ke Indonesia. Terdapat setidaknya 4 langkah yang diupayakan oleh Pemerintah demi bisa mencegah supaya varian XE sama sekali tidak masuk ke Indonesia. Langkah tersebut antara lain terus memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, memperketat adanya testing dan juga tracing serta tentu dengan perluasan vaksinasi.

Kemudian di Ibu Kota DKI Jakarta sendiri, Dinkes juga langsung memperketat pemantauannya mengenai apakah memang varian XE ini telah masuk ke Ibu Kota atau tidak. Penelusuran dan pemeriksaan langsung digencarkan, terutama terdapat beberapa spesimen yang dicurigai serupa dengan gejala COVID-19 varian XE sehingga dengan adanya pendeteksian sedini mungkin, maka penyebaran masif akan mampu untuk ditekan.

Sebenarnya bisa dikatakan bahwa sejauh ini angka Covid-19 di Indonesia sendiri terus melandai, namun meski begitu Pemerintah masih terus melakukan pengetesan dan juga penelusuran. Tentunya seluruh hal yang telah dilakukan Pemerintah ini tidak bukan adalah demi bisa mengantisipasi kemunculan varian baru yang di luar negeri sudah mulai menjangkiti beberapa orang.

Kebijakan untuk tidak lengah meski angka Covid-19 sudah melandai memang patut untuk kita berikan apresiasi. Pemerintah menunjukkan bagaimana keseriusannya dalam penanganan dan pencegahan adanya varian baru. Tentu semua itu tidak bisa dihindarkan dari upaya melindungi kita semua. Maka dari itu kepada seluruh masyarakat dihimbau pula untuk tidak mengendorkan protokol kesehatan sama sekali.

)* Penulis adalah Kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Ghiffari Ramadhanu )*

Densus 88 kembali menangkap sejumlah orang terkait jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Masyarakat mengapresiasi penangkapan ini sebagai upaya mewujudkan Ramadhan aman dari aksi teror.
Densus 88 Antiteror Polri terus mengupayakan situasi keamanan yang kondusif di bulan Ramadhan, terlebih dari aksi terorisme. Belakangan, Densus 88 berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka dugaan terorisme di Tangerang Selatan.

Dalam keterangan persnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan penangkapan tersebut adalah hasil pengembangan dari wilayah Sumatera Barat.
Diungkapkan pula bahwa ternyata kelima tersangka yang telah ditangkap oleh Densus 88 tersebut adalah mereka yang tergabung dalam jaringan teroris Negara Islam Indonesia (NII). Para tersangka yang berhasil ditangkap pada tanggal 3 April 2022 ini masih dalam tahap penelusuran dan pendalaman oleh penyidik mengenai identitas mereka serta bagaimana peran dan keterlibatan mereka dalam organisasi itu.

Perlu diketahui bahwa sebagaimana pengembangan kasus terorisme di Sumatera Barat seperti yang sempat disinggung, yang mana ketika Densus 88 berhasil melakukan penangkapan pada 16 orang tersangka di tanggal 25 Maret 2022. Seluruh tersangka terorisme yang ditangkap juga masih memiliki afiliasi dengan kelompok NII tersebut, yang mana dugaan sementara bahwa mereka sangat ingin sekali untuk menggulingkan pemerintahan RI yang sah pada saat ini.

Kelompok jaringan organisasi teroris NII di Sumatera Barat ini juga masih terus menjalin kontak atau terhubung dengan kelompok NII di berbagai wilayah lainnya seperti Jakarta, Jawa Barat hingga Bali. Bahkan ironisnya adalah mereka juga tidak segan untuk melakukan perekrutan secara masif meskipun pada anggota kelompok yang masih di bawah umur.

Tidak hanya semata ingin menggulingkan Pemerintahan RI yang sah pada saat ini, namun dikatakan oleh Kombes Pol Aswin Siregar selaku Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Densus 88 Antiteror Polri bahwa kelompok teroris NII ini juga memiliki keinginan untuk mengubah Pancasila. Mereka akan mengubahnya menjadi ideologi berdasarkan Syariat Islam yang mereka anggap secara kaffah serta rajin untuk melakukan kegiatan latihan ala militer demi persiapan tujuan mereka.

Tentu sebenarnya seluruh pihak pasti akan berharap bahwa berjalannya bulan suci Ramadhan tahun 2022 ini kita bisa menjalaninya dengan jauh lebih khidmat dan kondusif tanpa terjadinya huru-hara di negara ini. Namun dengan eksistensi para kelompok jaringan teroris tersebut membuat masyarakat tidak bisa menjalani ibadah dengan lebih khidmat. Untungnya kita memiliki aparat keamanan yang akan selalu sigap dan terus melakukan berbagai macam upaya preventif supaya para teroris tersebut tidak sampai melakukan aksinya.

Kinerja yang telah dilakukan oleh Densus 88 di tahun 2022 ini memang sangatlah baik dan bahkan secara capaian angka penangkapan pun bisa dikatakan telah meningkat. Sampai dengan memasuki awal bulan keempat ini saja, diketahui bahwa mereka sudah berhasil melakukan berbagai jenis penangkapan tersangka kelompok jaringan teroris. Jika kita telisik angkanya, bahkan dari tahun ke tahun kinerja Densus 88 terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2020 silam, mereka berhasil melakukan upaya pencegahan aksi terorisme dengan menangkap 232 orang, kemudian pada tahun 2021 kemarin mereka berhasil melampaui jumlah tersebut dengan melakukan penangkapan sebanyak 370 orang. Tentu akan sangat mengerikan apabila negara tidak memiliki aparat keamanan yang begitu sigap seperti sekarang ini. Bukan hanya sekedar para teroris itu akan berpotensi untuk merusak bangunan saja, namun tentu akan terjadi korban luka bahkan hingga korban jiwa jika melakukan aksinya.

Masyarakat mendukung penangkapan teroris yang saat ini gencar dilaksanakan aparat keamanan. Dengan adanya upaya pencegahan tersebut, aksi teror diharapkan dapat dicegah dan masyarakat dapat beribadah dengan tenang.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Edi Jatmiko )*

Masyarakat mengapresiasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat. Keberadaan BLT minyak goreng ini merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kenaikan komoditas tersebut.

Salah satu solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga minyak goreng adalah dengan membagikan penyaluran BLT kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga kepada sejumlah penjual gorengan. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Akhmad Darmawan selaku Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto tatkala menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah ini.

Target sasaran dari kebijakan penyaluran BLT adalah sekitar 20,5 juta keluarga kurang mampu yang terdiri dari para penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga mereka para penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Tak luput pula disasar oleh Pemerintah sejumlah 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian besaran BLT yang diberikan adalah Rp 300 ribu lantaran merupakan gabungan dari bulan April, Mei hingga Juni 2022 yang seluruhnya diserahkan langsung pada bulan April 2022.

Di sisi lain, apresiasi juga diberikan langsung oleh Daniel Johan selaku Ketua DPP PKB yang menilai bahwa pemberian BLT minyak goreng kepada masyarakat ini merupakan langsung yang sigap dari Pemerintah ketika merespon kesulitan rakyatnya. Dirinya pun memberikan masukan yang senada dengan Akhmad Darmawan bahwa langkah sigap ini harus dibarengi dengan ketegasan Pemerintah.

Ditambahkan oleh Politikus PKB tersebut bahwa harus segera dibuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk meminimlaisasi masyarakat terdampak jauh lebih buruk lagi terkait adanya fluktuasi harga dari beberapa komoditas khususnya minyak goreng. Rumusan kebijakan tersebut harus benar-benar bisa melindungi pangan rakyat.

Tentunya, tidak hanya sekedar memberikan BLT kepada masyarakat saja, namun Pemerintah juga akan terus berupaya untuk memperbaiki kondisi pasar. Hal yang perlu dan penting sekali untuk dilakukan adalah mampu memberantas para produsen atau distributor menyimpang yang dengan sengaja menimbun minyak goreng sehingga imbasnya langsung dirasakan oleh pasar dengan stok yang menipis dan harga yang melambung naik.

Bahkan kenaikan harga minyak goreng ini juga diikuti oleh beberapa komoditas lainnya, dengan momentum yang sangatlah tepat ketika di awal Ramadhan seperti sekarang ini hingga menjelang Lebaran nanti. Tentunya permintaan pasar terhadap komoditas minyak goreng akan menjadi meningkat karena banyaknya pelaku UMKM yang membutuhkannya. Namun kondisi tersebut justru dipermainkan oleh para pelaku usaha yang tidak jujur.

Ditambahkan oleh Ekonom tersebut bahwa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan subsidi terkait minyak goreng. Hal itu tentu akan juga membantu untuk segera membuat harga dari minyak goreng menjadi jauh lebih stabil dan terjangkau oleh masyarakat.

Ketegasan sangatlah dibutuhkan ketika hendak membongkar adanya praktik oligopoli yang selama ini terkait dengan permasalahan minyak goreng di Tanah Air. Tentunya harus ada penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada siapapun yang memang terbukti terlibat dalam permainan ini. Karena ketika Pemerintah bisa bersikap tegas, nantinya persaingan pasar akan menjadi jauh lebih baik lagi.

Mengenai BLT yang disalurkan oleh Pemerintah, sekarang adalah tinggal bagaimana memaksimalkan penyaluran tersebut. Ketepatan sasaran tentu adalah poin utama dari adanya kebijakan ini, sehingga masyarakat yang benar-benar tidak mampu dapat merasakan kebijakan BLT Minyak Goreng.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini