Oleh :RidhoNovian )*

Kedatangan bulan suci Ramadhan 1443 H ini, hendaknya dapat mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga suasana yang kondusif supaya jalannya peribadatan menjadi lebih khidmat. Bahkan berbagai macam organisasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia juga sepakat untuk turut menjaga kondusifitas selama Ramadhan 2022 ini.

Sikap bersama tersebut salah satunya dibacakan langsung di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Hendri Septa pada hari Senin, 28 Maret 2022 lalu. Turut juga menghadiri acara tersebut beberapa tokoh masyarakat Kota Padang dengan menyatakan beberapa poin utama. Pertama, dikatakan bahwa para tokoh masyarakat Padang akan terlibat aktif dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan, khususnya di masjid atau mushola sehingga Umat Muslim bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk.

Poin selanjutnya yang disepakati adalah para tokoh masyarakat akan terus melakukan pemantauan dan mengawasi generasi muda supaya tidak terlibat dalam hal-hal merugikan lain seperti tawuran, balapan liar, judi, minuman keras, Narkoba, LGBT dan perbuatan maksiat lain. Kemudian mereka juga dengan tegas menolak segala bentuk aktifitas yang mungkin saja bisa merusak nilai ibadah puasa dan mengganggu kekhyusukan masyarakat ketika melaksanakan tarawih di bulan Ramadhan.

Tidak kalah penting, terdapat poin lain yang disepakati oleh seluruh tokoh masyarakat Padang tersebut, bahwa keberagaman atau kebhinnekaan di Indonesia harus terus dijaga oleh seluruh umat beragama dengan terus meningkatkan toleransi antar umat beragama. Berbicara mengenai toleransi dan kerukunan antar umat beragama, kondusifitas selama bulan Ramadhan juga disampaikan oleh Ir Wayan Dharmawa selaku Ketua Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT.

Dirinya menghimbau kepada seluruh Umat Hindu untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif supaya saudara Muslim bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci dengan baik dan lancar. Terlebih, baginya beribadah di bulan Ramadhan juga merupakan sebuah wujud kepatuhan dan ketakwaan hamba kepada Tuhannya. Senada dengan ungkapan Ketua PHDI tersebut, Persatuan Pemuda Hindu (Peradah) NTT juga berkomitmen untuk mendukung kelancaran seluruh aktifitasperibadatan umat muslim.

Mereka menjalin kerja sama dengan pengurus pemuda lintas agama demi menjaga keamanan dan kenyamanan saudara Muslim mulai dari pelaksanaan ibadah puasa hingga merayakan hari raya Idul Fitri nanti.

Sama halnya dengan deklarasi yang diucapkan oleh tokoh masyarakat di Padang dan juga komitmen antar umat beragama yang disampaikan Peradah NTT, sejumlah tokoh masyarakat di Pekalongan juga melakukan deklarasi yang sama. Mereka bertekad untuk menciptakan sebuah situasi yang aman dan juga kondusif menjelang bulan Ramadhan. Diucapkan pula oleh Mukhozin selaku Ketua FKUB Kabupaten Pekalongan bahwa bulan Ramadhan merupakan momentum yang sangat tepat untuk bisa memberikan pendidikan toleransi kepada masyarakat.

Seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berbeda keyakinan pun turut meramaikan dan berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kondusifitas selama Ramadhan berjalan. Karena memang Indonesia sendiri yang terdiri dari beragam latar belakang mulai dari ras, suku, golongan, dan juga agama harus menunjukkan jati dirinya melalui semboyan yang selama ini sudah ditetapkan oleh pendiri bangsa yakni Bhinneka Tunggal Ika.

Jika perbedaan tersebut mampu untuk membuat kita menjadi satu, maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi bangsa yang sangat kuat dan juga tangguh dengan tidak mudah dipecah belah oleh pihak manapun. Jangan sampai justru menjadikan perbedaan latar belakang yang kita miliki tersebut menjadi sebuah kelemahan dengan tidak adanya toleransi antar umat beragama.

)* Penulis adalah kontributor Forum Literasi Gunung Kidul

Oleh : Savira Ayu )*

Vaksin booster dan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat merupakan strategi ampuh untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu diperlukan seiring tingginya potensi angka mobilitas masyarakat.

Ancaman pandemi Covid-19 masih belum benar-benar berakhir. Untuk itu kita jangan sampai lengah ketika hendak bepergian, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang ini. Pasalnya sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan Lebaran di kampung halaman dan mudik untuk bisa berkumpul dengan keluarga besar. Mengingat masih adanya ancaman Covid-19, maka vaksin booster dan ketaatan terhadap protokol kesehatan merupakan strategi yang sangat ampuh untuk cegah penularan virus tersebut.

Perlu diketahui pula bahwa Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah menerbitkan aturan mengenai orang yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri. Aturan tersebut sudah mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 2 April 2022 kemarin. Sebagaimana diucapkan oleh Letjen TNI Suharyanto selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 bahwa aturan yang diterbitkan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo.

Pasalnya Presiden Jokowi sendiri sempat memberikan arahan bahwa masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi ketiga atau booster, merekalah yang diperbolehkan untuk mudik. Tentunya bukan tanpa alasan aturan ini diberlakukan, tentu alasan terbesar Pemerintah juga sebenarnya adalah ingin sekali untuk menjaga seluruh warga negaranya agar supaya bisa tidak terlalu berisiko untuk terpapar Covid-19.

Selain itu, bisa diberatkan pula menjadi sebuah reward terhadap masyarakat yang terus patuh kepada arahan yang telah diberikan oleh Pemerintah, sehingga mereka diberikan kepercayaan untuk bisa melakukan perjalanan mudik Lebaran nanti. Harapan besar Pemerintah tentunya dengan adanya aturan ini, maka seluruh masyarakat mampu untuk saling timbul kesadaran dalam diri mereka bahwa betapa pentingnya melakukan vaksinasi dan juga menjaga protokol kesehatan.

Terlebih ketika tradisi mudik Lebaran ini sendiri juga sudah mendarah-daging di masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka akan saling berkontak dengan sanak keluarga mereka di kampung halaman sehingga akan sangat berisiko apabila seseorang sama sekali tidak mengindahkan aturan tersebut. Pihak Kementerian Perhubungan bahkan sudah memprediksikan bahwa pada hari lebaran nanti, tren aktivitas masyarakat untuk melakukan mudik akan menjadi meningkat.

Sebagaimana prediksi dari Kemenhub, diperkirakan akan ada sekitar 85,5 juta masyarakat yang melakukan mudik pada Lebaran tahun 2022 ini. Maka dari itu seluruh pengecekan mulai dari histori vaksin hingga kondisi kesehatan sangatlah diperlukan.
Terdapat sebuah keuntungan bagi masyarakat yang sudah menjalani vaksin booster lantaran mereka bisa melakukan perjalanan mudik tanpa diberlakukan syarat wajib testing sama sekali.

Sedangkan untuk masyarakat yang sudah menjalankan vaksin dosis kedua, maka masih berlaku persyaratan testing yakni dengan menggunakan tes antigen pada pengambilan sampel dalam kurun waktu 1×24 jam atau bisa juga menggunakan tes PCR dalam kurun waktu 3×24 jam. Untuk mereka yang masih menjalani vaksin dosis pertama, maka persyaratan wajib menunjukkan hasil tes PCR dalam kurun waktu 3×24 jam saja.

Keampuhan vaksin booster untuk bisa mencegah penularan Covid-19 adalah lantaran pada 1 hingga 2 minggu setelah penyuntikan, maka akan terbentuk imunitas yang membuat kita bisa lebih resisten terhadap virus. Maka dari itu Pemerintah kembali memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang masih belum menjalani vaksin penuh atau juga menggunakan booster, bisa segera memenuhi seluruh vaksinasi tersebut.

Dikatakan oleh Prof Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 bahwa disarankan setidaknya 2 minggu sebelum melakukan perjalanan mudik, masyarakat bisa segera melakukan vaksinasi booster sehingga terbentuknya imunitas nanti akan bertepatan dengan waktu mereka menjalankan perjalanan mudiknya.

Masyarakat diimbau untuk mengikuti vaksinasi booster dan menerapkan prokes ketat selama mudik Lebaran. Kedua hal tersebut merupakan elemen penting untuk mencegah kenaikan jumlah kasus Covid-19 pasca Idul Fitri sekaligus melindungi keluarga dari penularan virus Corona.

) *Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Banyak negara Seperti Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab (UEA) dikabarkan memiliki ketertarikan untuk berinvestasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) memiliki prospek yang baik. Mundurnya SoftBank dari proyek IKN rupanya tidak menyurutkan pemerintah untuk tetap berupaya melanjutkan pembangunan IKN.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa saat ini terdapat beberapa calon investor yang akan mendanai proyek IKN Nusantara. Sejauh ini terdapat investor dari lima negara yang siap mendanai pembangunan IKN Nusantara. Ia menambahkan, soal investor ibu kota baru sudah tidak ada masalah, di mana saat ini pejabat terkait rencana investor dari Uni Emirat Arab (UEA) telah mengucurkan investasi sebesar 20 miliar dolar AS untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Luhut berujar, “Negosiasi terus dilakukan oleh Pemerintah RI. Negosiasi awal untuk lima negara itu dilakukan terlebih dahulu terhadap negara Arab Saudi, Abu Dhabi dan China. Tidak hanya itu, pemerintah juga masih optimis adanya pendanaan proyek IKN dibiayai oleh investor lokal.”

Sebelumnya, SoftBank yang merupakan investor asal negara Jepang telah menyatakan mundur dari Investasi IKN. Kini dewan pengarah telah diisi oleh Putra Mahkota UEA Mohamed bin Zayed (MBZ) dan mantan perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Toni Blair.
Luhut mengatakan, “dari pengusaha lokal kita juga banyak yang mau.
Sementara dari pemerintah Arab Saudi nanti kita lihat lagi negosiasi, terus nanti mungkin ada konsorsium Abu Dhabi dengan Tiongkok. Nanti seterusnya kita lakukan negosiasi dengan negara lain.
Indonesia juga berharap akan adanya aliran modal dari UEA dan Arab Saudi agar bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui SoftBank. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendapatkan komitmen sebesar 20 miliar dolar AS dari UEA melalui Indonesia Investmen Authority (INA).

Luhut juga berinisiatif untuk membentuk tim terpadu yang siap diterbangkan ke Riyadh untuk menindaklanjuti komitmen tersebut. Pada kesempatan berbeda, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengklaim bahwa IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur telah menarik minat investasi dari dunia internasional. Ia menyebut sejumlah negara maju di Eropa dan Asia Timur sudah mulai berminat.

Isran menyebutkan, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam memilih negara yang bakal diajak berkerja sama untuk mencegah terjadinya kerugian.
Diperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru tersebut mencapai Rp 466 triliun, yakni 19 persen diantaranya berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung Swasta dan BUMN.

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK Agus Justianto mengatakan, berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, arena Ibu Kota Negara baru berada dalam wilayah tertentu dengan blok Hutan Produksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sejarawan LIPI Asvi Warman Adam berpendapat, Jika nantinya Ibu Kota jadi dipindah, Indonesia akan mencatatkan tinta emas ke dalam sejarah politik Indonesia. Dimana Indonesia akan membuat Ibu Kota yang baru, bukan Ibu Kota warisan era kolonial.

Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan solusi yang bijak untuk mengurangi masalah di Jakarta, seperti persoalan kemacetan. Selain itu masih banyak juga permasalahan lainnya seperti jumlah penduduk yang padat, hingga penurunan tanah yang berakibat banjir.

Minat Investor dari beberapa negara yang ingin terlibat dalam proyek IKN tentu saja harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan adanya sokongan dana tersebut, pembangunan IKN yang ada di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur tentunya akan semakin cepat terealisasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insititue

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis

Pemerintah telah memberikan jaminan bahwa stok pangan aman selama Ramadhan hingga Lebaran nanti, sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah termasuk supaya stabilitas harga juga terjamin.

Sebanyak 12 bahan pangan pokok seperti beras, bawang putih, cabe rawit merah, daging ayam, minyak goreng dan sebagainya ditegaskan oleh Syahrul Yasin Limpo selaku Menteri Pertanian bahwa seluruh stok di pasar telah tercukupi ketersediaannya. Ditambahkan olehnya bahwa Pemerintah sendiri bahkan telah menjamin ketersediaan minyak goreng dengan memberikan suplai sebanyak 17 ribu ton dengan konsumsi yang hanya 9 ribu ton, sehingga sudah melebihi.

Bahkan Menteri Pertanian ini akan terus melakukan Inspeksi Mendadak ke berbagai pasar tradisional untuk melakukan pengecekan mengenai ketersediaan bahan pangan pokok dan juga bagaimana pemantauan harganya ke masyarakat. Dirinya akan menyasar mulai dari para distributor, importir dan sebagainya dan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah supaya bisa lebih aktif lagi.

Pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Pertanian pun juga terus dikerahkan selama satu minggu pertama di Bulan Ramadhan untuk terus melakukan pengecekan dan turun langsung ke lapangan supaya bisa memberikan warning jika ditemukan pelanggaran hingga membuat kelangkaan stok. Tentunya seluruh upaya tersebut terus dilakukan untuk menjamin adanya ketersediaan stok bahan pagan pokok selama Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Senada dengan temuan Kementerian Pertanian di lapangan, pihak Pemprov DKI Jakarta juga melaporkan bahwa kebutuhan bahan pangan selama bulan Ramadhan sampai Hari Raya Idul Fitri nanti sudah terjamin aman dan harganya akan terus diusahakan tetap stabil. Tentunya dengan adanya laporan bahwa ketersediaan stok bahan pangan ini aman dan terjaga, maka diharapkan ke depannya supaya tidak ada yang namanya inflasi selama Ramadhan ini.

Pemerintah optimis bahwa inflasi tidak akan terjadi di Indonesia lantaran inflasi hanyalah terjadi apabila permintaan barang sangat tinggi namun ketersediaannya terbatas sehingga otomatis barang langsung harganya melambung jauh. Namun, justru di Indonesia telah dijamin bahwa stok berbagai macam bahan pangan pokok sudah dinyatakan aman, sehingga tidak akan mungkin terjadi inflasi.

Pemantauan juga akan terus menerus dilakukan oleh Pemerintah dan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memperoleh perkembangan mengenai ketersediaan stok dan juga bagaimana laporan stabilitas harga di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini sehingga nantinya akan langsung bisa dilakukan tindakan tertentu dengan secepatnya.

Khususnya Pemprov DKI Jakarta sendiri bahkan sudah memiliki berbagai macam strategi untuk bisa terus menjamin stabilitas harga pangan, ketersediaan pasokan hingga kelancaran distribusi ke masyarakat. Upaya monitoring atau pemantauan jelas akan terus dilakukan termasuk juga pengawasan gudang, selain itu pihaknya akan melakukan pengamanan stok Ramadhan hingga pengawasan mutu pangan.

Mengenai kelangkaan minyak goreng yang beberapa waktu sempat terjadi, dikatakan oleh Kementerian Perindustrian bahwa stoknya akan terjamin selama Ramadhan hingga Lebaran nanti karena Pemerintah saat ini juga tengah menggelontorkan secara bertahap minyak goreng tersebut. Perombakan total kebijakan mengenai mintak goreng sawit (MGS) bahkan langsung dirombak total oleh Pemerintah yang semula berbasis perdagangan menjadi berbasis industri supaya penyaluran ke masyarakat menjadi jauh lebih efektif dan pemantauan menjadi lebih mudah.

Untuk itu dihimbau pula kepada seluruh masyarakat supaya bisa terus optimis dan tidak perlu panik supaya hanya membeli barang yang memang sesuai dengan kebutuhannya saja. Karena apabila masyarakat mengalami kepanikan dan bahkan melakukan panic buying, maka justru distribusi bahan pangan pokok bisa terancam tidak merata dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan warga.

)* Penulis adalah Alumni Unair

suaratimur.id – Pengesahan terhadap RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dalam rapat paripurna ke-19 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-202 DPR pekan lalu masih menjadi pembicaraan hangat oleh beberapa kalangan. Salah satunya datang dari tokoh senior Papua sekaligus mantan duta besar Negara Indonesia untuk Colombia, Michael Manufandu. Menurutnya tiga RUU DOB di Papua yang disetujui sebagai usul inisiatif DPR bertujuan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat Papua. Tugas pokok Pemerintah ialah memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan tepat kepada rakyat. Maka, adanya pemekaran Provinsi Papua menjadi penting agar kontrolnya jauh lebih mudah. Jangkauan Pemerintah untuk mengurus daerah dan rakyatnya pun menjadi lebih mudah.

Hal tersebut tidak seperti yang terjadi sekarang dimana 29 kabupaten dan kota yang begitu luas diurus oleh satu gubernur yang ada di Jayapura. Selain itu, menjawab kritik tentang pemekaran Papua hanya untuk kepentingan imigran dari luar Papua. Menurutnya, pemimpin pemerintahan membangun interaksi sosial antara orang-orang yang punya wilayah dengan mereka yang datang, sehingga saling mengisi, melengkapi, menolong dan membantu agar bisa cepat berkembang. Papua adalah bagian integral dari wilayah NKRI, sehingga siapapun WNI boleh datang ke Papua dan orang Papua juga boleh ke Jawa, Sumatera, dan berbagai tempat lainnya di wilayah Indonesia.

Pihaknya juga berharap bahwa pemerintah pusat mampu mendorong agar para pemimpin pemerintahan yang nantinya memimpin di Papua sungguh-sungguh memiliki wawasan yang luas, memiliki latar belakang Pendidikan baik dan memiliki dukungan politik luas, sehingga bekerja baik dalam menghadapi berbagai macam tantangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, yang merupakan hasil revisi UU Nomor 21 Tahun 2001, mengamanatkan pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3-OKP).

Badan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dengan anggota Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ditambah dua tokoh orang asli Papua (OAP). Tugas utama badan tersebut ialah melakukan sinkronisasi, harmonisasi, mengawasi, dan mengkoordinasikan semua hal di Tanah Papua agar semua bisa berjalan tertib dan teratur.

“Kami berharap dengan adanya badan ini bisa mengendalikan semua hal, sehingga tidak ada provinsi dan kabupaten yang tertinggal atau terbelakang, lalu dibiarkan begitu saja. Badan ini juga akan mengharmonisasi semua sehingga ada keadilan dan pemerataan untuk semua di Tanah Papua,”” pungkasnya.

Perubahan Strategi Keamanan di Papua

Sementara itu, berkaitan dengan rencana pemekaran provinsi yang sedang dalam tahap pengesahan RUU, pemerintah saat ini juga tengah berencana mengubah strategi dalam mengatasi persoalan keamanan di Papua, yang mana pendekatan defensif pasif menjadi defensif dinamis dalam upaya menghadapi kelompok separatis. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa harus ada perubahan strategi di dalam mengawal masyarakat Papua agar dapat menebarkan ketenangan dan  memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban.

Hal tersebut sedang dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dengan melibatkan Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, serta semua unsur. Pemerintah akan membuat kebijakan agar masyarakat aman dan pembangunan kesejahteraan tidak terganggu. Sebab, keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan.

Dukungan Terhadap RUU DOB Papua

Sebelumnya, respon positif dari keputusan DPR juga disambut hangat oleh masyarakat Papua dengan aksi dukungan di berbagai wilayah. Salah satunya terjadi di Kabupaten Mimika. Sebuah aksi pembentangan kain merah putih dan deklarasi dukungan DOB dilakukan oleh ratusan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Pemekaran (DOB) Provinsi Papua Tengah.

Masyarakat yang mayoritas terdiri dari wilayah adat Meepago tersebut melakukan aksi secara damai di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, pada Rabu (13/4/2022) dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 150 meter sebagai bentuk dukungan terhadap penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah. Dalam aksi tersebut, massa juga mendukung agar kota Timika menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah.

Di tengah kegiatan aksi, terdapat deklarasi masyarakat adat Meepago, yakni mengajak masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah Papua secara bermartabat melalui rekonsiliasi politik, mendukung implementasi UU Otsus nomor 2 tahun 2021 dan rencana pemekaran DOB, serta tetap menjaga tanah Papua yang damai dan sejahtera. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Kepala suku, tokoh pemuda, kepala kampung, lembaga, serta forum organisasi masyarakat di wilayah adat Meepago Kabupaten Mimika dengan total18 perwakilan.

Pemekaran Berdasarkan Manifestasi kata ‘PAPUA’

Dikutip dari pernyataan anggota Pokja papua dan Perhimpunan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, Frans Maniagasi bahwa Pemekaran tak hanya terkait luas wilayah, kondisi geografis dan keterisolasian, tetapi sejauh mana pemekaran dapat menjamin eksistensi dan keberlanjutan Orang Asli Papua (OAP) dan nilai-nilai lokalnya sebagai satu komunitas sosial di tengah NKRI. Nilai-nilai lokal yang dimaksud adalah, kehidupan individu dan sosial termasuk relasi sosial tidak tergerus akibat pemekaran, tanah sebagai “mama” (mother land) dalam perspektif kultural dan antropologis, ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang menjamin keberlanjutan hidup untuk berproduksi tatkala tanah mereka digunakan untuk pembangunan fasilitas pemerintah (fasum dan fasos) dan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas SDM yang trampil, serta adanya jaminan sosial dalam arti ketersediaan ruang untuk berinteraksi dan berekspresi dengan sesama maupun dengan tanpa eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Dalam konteks tersebut, harus ada garansi terhadap keberlanjutan eksistensi OAP dan nilai-nilai yang terakomodir lewat pembentukan DOB oleh negara. Pemekaran mesti didasarkan pada nilai-nilai manusia dan kemanusiaan, sosio kultural, antropologi, ekonomi, politik dan zona ekologi Papua, agar tidak terganggu dari masing-masing etnis Papua.

Hal ini sebagaimana termanifestasi dari kata “PAPUA” (Perlindungan, Afirmasi, Pemberdayaan, Universal, dan Akuntabilitas).

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) sudah Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menembak aparat dan keluarganya hingga tukang ojek pada 12 April 2022. Tindakan itu termasuk pelanggaran HAM berat, sehingga mereka pantas diadili agar tidak ada kejadian serupa.

Salah satu gangguan yang menahun di Papua adalah kelompok Separatis dan Teroris. Mereka masih saja bebas berkeliaran dan membuat masyarakat tidak nyaman karena sering melakukan aksi teror. Tak hanya warga sipil seperti tukang ojek yang jadi korban, tetapi juga aparat keamanan.

Aparat yang meninggal karena serangan KST adalah Sertu Eka. Dalam peristiwa tragis di Kabupaten Yalimo itu ia langsung meninggal dunia dan istrinya juga bernasib sama. Padahal sang istri adalah bidan yang tentu amat dibutuhkan oleh para mama di Papua untuk membantu melahirkan.

Masyarakat geram karena KST berkali-kali melanggar hak asasi manusia. Apalagi saat menyerang keluarga Sertu Eka, dua anaknya yang masih balita juga jadi korban tembakan sehingga jarinya putus. Masyarakat marah karena KST keterlaluan dengan menembak anak kecil yang tak berdosa.

Tidak hanya menembak seorang aparat dan keluarganya, tetapi KST juga membakar gedung sekolah dan menganiaya gurunya. Tindakan ini amat kelewatan karena bukan untuk pertama kalinya. Walau dilakukan sore hari sehingga tidak ada korban jiwa dari par murid dan guru, tetapi juga merugikan karena mereka tidak bisa menuntut ilmu seperti biasa.

Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh KST harus diusut secara tuntas. Tim dari operasi damai Cartenz selalu patroli untuk menangkap anggota KST agar mereka tidak bisa lagi melanggar HAM dan meresahkan masyarakat. Pelanggaran HAM sudah masuk dalam kategori berat sehingga KST harus lekas ditangkap.

Menurut UU nomor 26 tahun 2000, hukuman pelanggaran HAM adalah penjara paling sedikit 10 tahun dan paling banyak seumur hidup. Hukuman ini dirasa setimpal karena memang kasusnya berat. Jika ada anggota KST yang kena hukuman maka masyarakat justru senang karena situasi bisa relatif aman.

Hukuman sampai penjara seumur hidup dirasa pantas karena memang KST melakukan kesalahan fatal, dengan menghilangkan nyawa dengan sengaja. Jadi kasusnya juga bisa diklaim sebagai pembunuhan berencana. Anggota KST bisa kena pasal berlapis dan mendapatkan hukuman maksimal.

Hukuman untuk pelanggaran hak asasi manusia memang sebesar itu karena dimaksudkan sebagai efek jera. Jika ada anggota KST lain yang masih berkeliaran maka ia akan pikir-pikir dan membatalkan rencana penyerangan, karena takut akan dipenjara juga seperti rekannya. Diharap yang lain juga bisa menyerahkan diri ke aparat dan menjadi informan sehingga makin banyak anggota KST yang tertangkap.

Pelanggaran hak asasi adalah kasus yang serius dan memang KST terbukti melakukan pelanggaran HAM karena terus membunuh. Mereka juga menembak anak kecil dan orang tua, bagai kesetanan dan menyerang dengan membabi-buta. Oleh karena itu jika ada anggota KST yang tertangkap maka kasusnya bukan kriminal biasa melainkan sudah masuk ke pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, jangan ada yang malah membela anggota KST dengan alasan melanggar HAM. Penyebabnya karena justru KST yang melakukan kasus HAM kategori berat. Penjahat seperti itu jangan malah dibela.

KST selalu bertindak kejam dengan melakukan pembunuhan. Oleh karena itu mereka pantas dihukum berat sampai dipenjara seumur hidup. Pelanggaran hak asasi adalah kasus besar dan wajar jika hukumannya maksimal, yang dimaksudkan sebagai efek jera. Masyarakat Papua mendukung penuh jika ada anggota KST yang ditangkap agar tidak ada lagi pelanggaran hak asasi di Bumi Cenderawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh: Abdul Muttaqin) *

Pancasila adalah dasar negara yang wajib dipelajari oleh para murid. Penanaman nilai Pancasila di sekolah amat penting karena bisa membuat para siswa menjadi pribadi yang taat beragama sekaligus memiliki rasa toleransi yang tinggi.

Masihkah Anda menghafal semua sila dalam Pancasila? Kita sudah mempelajari Pancasila sejak sekolah di taman kanak-kanak tetapi sayang ada yang sudah lupa akan sebagian dari isi silanya. Padahal seharusnya Pancasila masih dihafal dan juga diimplementasikan, agar kita jadi warga negara yang berbudi baik. Penanaman nilai Pancasila juga dilakukan di sekolah agar anak-anak menghayatinya sejak dini.

Wakil presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa ia mendukung upaya-upaya implementasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat mahasiswa, bahkan alumni perguruan tinggi. Begitu juga dengan kalangan masyarakat luas sampai pra pengusaha.
Ungkapan Wapres itu dipaparkan ketika beliau beraudensi dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Wapres mendukung upaya BPIP dalam menjadikan Pancasila sebagai pelajaran tersendiri dalam kurikulum yang baru.

Wapres KH Ma’ruf Amin menambahkan, dalam implementasi nilai-nilai Pancasila masih membutuhkan berbagai upaya agar dapat dipahami. Tujuannya agar bisa dijalankan dengan baik oleh perorangan maupun organisasi.

Dalam artian, kita memang wajib mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar lebih paham lagi bahwa inti dari semua silanya adalah ketuhanan, kemanusiaan, perdamaian, dan toleransi. Oleh karena itu penanaman nilai Pancasila memang wajib dilakukan sedini mungkin. Sekolah menjadi tempat yang tepat untuk menanamkan nilai Pancasila agr para murid lebih memahaminya.

Mata pelajaran khusus Pancasila memang wajib dimasukkan ke dalam kurikulum karena penanaman nilai Pancasila amat penting. Selama ini Pancasila baru dimasukkan ke dalam pelajaran sejarah dan pendidikan kewarganegaraan. Jika ada mata pelajaran khusus maka akan lebih baik lagi karena lebih fokus membahas Pancasila dan durasi pengajarannya jadi lebih lama.

Pelajaran tentang Pancasila di sekolah-sekolah tidak hanya dalam bentuk hafalan tetapi dalam bentuk pendidikan karakter. Penyebabnya karena karakter seorang WNI yang mengimplementasikan Pancasila adalah pribadi yang baik dan penuh toleransi. Ia bisa menjadi seperti itu setelah mengalami pendidikan yang baik di sekolah, yang berlandaskan Pancasila.

Dalam pendidikan karakter maka yang diperbaiki adalah moral dari para murid. Untuk cara mengajarnya tergantung dari tingkatan sekolahnya. Misalnya untuk siswa di sekolah dasar maka bisa dengan menonton video edukasi, atau dengan mengunjungi beberapa rumah ibadah. Tujuannya agar mereka mengetahui bahwa di Indonesia ada 6 keyakinan yang diakui negara dan semua hidup berdampingan dengan rukun.

Pendidikan karakter Pancasila amat penting karena generasi penerus harus memiliki karakter yang baik. Karakter tersebut berlandaskan Pancasila seperti taat kepada Tuhan dan juga adil kepada sesama manusia. Dengan pendidikan karakter maka ia tumbuh jadi pribadi yang pluralis dan tidak memaksakan pendapat, karena memilih untuk bermusyawarah dan mufakat.

Karakter murid memang wajib ditempa sejak kecil karena penting bagi masa depannya, oleh karena itu pelajaran Pancasila harus dimasukkan ke kurikulum. Jika ia sudah memahami nilai-nilai Pancasila maka saat besar kelak akan jadi orang dewasa yang pandai menerima perbedaan.

Kita wajib mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila di sekolah karena memang Pancasila dan seluruh butir-butirnya perlu untuk diajarkan sejak dini. Dalam kurikulum yang baru maka wajib dimasukkan pelajaran Pancasila sehingga para siswa lebih memahami Pancasila. Jika para murid sudah mengimplementasikannya maka mereka tumbuh jadi pribadi yang baik.

) * Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Kenia Putri )*

Perkembangan investasi di Indonesia sepertinya memberikan kabar baik, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang belum dinyatakan berakhir, realisasi investasi di Indonesia terbukti melonjak meskipun Indonesia masih berada di masa pandemi Covid-19.

Indonesia mengalami tren positif investasi. Sektor yang konsisten dalam memberikan konstribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal adalah sektor industri. Di mana sepanjang tahun 2020, investasi manufaktur mampu menunjukkan geliat positif, meskipun di tengah terpaan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan catatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-Desember 2020, sektor industri telah menggelontorkan dananya sebesar Rp 279,9 triliun atau menyumbang 33 persen dari total nilai investasi nasional yang mencapai Rp 826,3 triliun. Hasilnya, realisasi investasi secara nasional pada tahun lalu telah melampaui target yang dipatok yakni sebesar Rp 817,2 triliun atau menembus 101,1 persen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa ini merupakan capaian yang sangat luar biasa di tengah kondisi pandemi. Bahkan, investasi sektor industri juga mampu tumbuh double digit. Realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air mampu tumbuh 26%, dari tahun 2019 yang mencapai Rp 216 triliun menjadi Rp 2-72,9 triliun pada tahun 2020.

Di sisi lain, Indonesia dinilai masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri global. Hal ini terlihat dari capaian penanaman modal asing (PMA) sektor manufaktur pada tahun 2020 sebesar Rp 190,1 triliun atau tumbuh 33 persen dibanding capaian tahun 2019 yang menyentuh Rp 43,3 triliun. Realisasi investasi industri global tersebut berkontribusi hingga 46,1 persen dari total nilai PMA sebesar Rp 412,8 triliun pada tahun 2020.

Pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air melalui implementasi berbagai kebijakan strategis, seperti memberikan insentif dan kemudahan izin usaha bagi para pelaku industri. Apalagi, investasi di sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional. Sektor industri memberikan efek yang luas bagi perekonomian nasional, di antaranya berdampak pada peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal dan devisa dari ekspor.

Agus juga menuturkan bahwa pihaknya akan all out agar kinerja industri manufaktur bisa bangkit kembali di tengah masa pandemi saat ini. Capaian angka investasi ini membuat pihaknya optimis bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun loncatan bagi upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Menurutnya, target realisasi penanaman modal di sektor industri manufaktur pada tahun 2021 bisa naik mencapai Rp 323,56 triliun. Optimisme ini didukung dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan membaiknya perekonomian dunia pasca vaksinasi.

Beberapa sektor yang masih menjadi primadona bagi para investor pada tahun ini adalah industri F&B (food and beverage), logam dasar, otomotif serta elektronik. Selain itu pihaknya juga akan mendorong pengembangan investasi di industri farmasi dan alat kesehatan. Sektor-sektor ini merupakan prioritas pada peta jalan Maping Indonesia 4.0.

Berdasarkan data BKPM, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, dengan menggelontorkan dananya sebesar Rp 94,8 triliun atau menyumbang hingga 11,5 persen.

Bahkan dalam UU Cipta Kerja pun yang belum lama disahkan juga untuk mendorong perekonomian termasuk pada sektor industri. Sehingga dalam hal ini, terdapat 2 rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang sedang disusun pemerintah, yaitu RPP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan RPP Kawasan Ekonomi Khusus. RPP tersebut merupakan bagian dari 44 peraturan pelaksana yang terdiri dari 40 RPP dan Perpres.

Investasi yang terealisasi ini tentu saja diharapkan mampu menggerakkan motor ekonomi nasional, serta memperkuat pondasi ekonomi makro di Indonesia. Bertambahnya dua digit nilai realisasi investasi di Indonesia menunjukkan bahwa Investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini tentu menjadi kabar baik karena dengan suburnya investasi, maka perekonomian di Indonesia akan semakin kuat dan akan berdampak pada sektor yang lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Made Raditya )*

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperpanjang masa simpan vaksin tetapi masyarakat tidak usah khawatir karena mutunya masih akan bagus. Penyebabnya karena perpanjangan masa simpan sudah sesuai dengan hasil uji stabilitas dan terbukti kualitasnya baik.

Program vaksinasi nasional adalah proyek besar yang dimulai sejak bulan maret tahun 2021. Dalam program ini maka banyak pihak bekerja sama untuk mensukseskannya, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, tenaga medis, dan berbagai pihak lain. Vaksin yang tersedia juga makin banyak dan jika pada awal masa program ini hanya ada vaksin Sinovac, sekarang ada vaksin moderna, pfizer, dan lain sebagainya.

Vaksin-vaksin yang masuk ke Indonesia tentu sudah lolos uji BPOM, sehingga masyarakat merasa aman saat diinjeksi. Saat ini BPOM mengumumkan bahwa vaksin yang ada akan diperpanjang masa simpannya. Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan bahwa perusahaan farmasi yang memberikan data untuk perpanjangan penggunaan vaksin, sebab ada komitmen bahwa mereka melakukan uji stabilitas produk.

Sesuai dengan aturan WHO, batas kedaluwarsa vaksin adalah 6 bulan. Hitungannya adalah masa kedaluwarsa sama dengan 2 kali batas uji stabilitas vaksin, yang telah memiliki izin penggunaan darurat. Sedangkan uji stabilitas dilakukan 3 bulan sekali. Uji ini amat penting untuk mengetahui apakah vaksin masih berfungsi dengan baik, dan dilihat sterilitasnya, endotoksin, pencemaran, dan lain sebagainya.

BPOM menegaskan bahwa batas kedaluwarsa bisa diperpanjang, dengan catatan sudah ada update dan uji stabilitas yang hasilnya memenuhi syarat sesuai dengan durasi dan kondisi penyimpanan yang diajukan. Perpanjangan batas kedaluwarsa suatu obat dan vaksin dapat diajukan oleh industri farmasi dengan menyerahkan update data stabilitas tersebut.

Penny menambahkan, BPOM menetapkan masa simpan vaksin sesuai dengan standar internasional yaitu berdasarkan data stabilitas realtime skala komersial. Proses penentuan masa simpan vaksin dan perpanjangannya mengacu pada ASEAN variation guideline for pharmaceutical products serta standar produk farmasi Eropa, Australia, dan organisasi kesehatan dunia (WHO). Jadi, jika ada perpanjangan masa simpan vaksin maka harus sesuai standar yang berlaku.

Dengan demikian, jika ada perpanjangan masa simpan vaksin, maka tidak akan membuat masyarakat khawatir. Mereka tidak akan mendapatkan vaksin yang sudah kedaluwarsa karena walau masa simpannya lama, vaksin tersebut sudah lolos uji stabilitas. Vaksin tersebut bekerja dengan baik dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh dari virus Covid-19.

Pemerintah dan BPOM amat memperhatikan masa penyimpanan dan kedaluwarsa vaksin karena penyuntikan ini merupakan suatu kewajiban. Masyarakat harus mendapat garansi bahwa mereka mendapatkan vaksin yang berkualitas baik dan bisa melindungi diri di masa pandemi. Vaksinasi memang gratis tetapi pemerintah memberi jaminan bahwa suntikan ini ampuh dalam mencegah penularan corona.
Sementara itu, untuk penyimpanan vaksin juga harus sesuai standar, karena beda merek beda perlakuan. Untuk vaksin Sinovac, sinopharm, dan astraZaneca maka disimpan di suhu 2-8 derajat celcius. Sedangkan untuk vaksin moderna -15 hingga -25 derajat celcius.

Masyarakat juga diberi pesan untuk tidak memilih-milih merek vaksin. Jika mereka belum vaksin sama sekali maka dapat mendatangi Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat. Penyebabnya karena semuanya memiliki kualitas baik dan masa simpannya sesuai dengan standar WHO.

BPOM memutuskan untuk memperpanjang masa penyimpanan vaksin tetapi masyarakat tidak usah khawatir karena vaksin masih berfungsi dengan baik. Jika ada perpanjangan masa simpan suatu vaksin yang diminta oleh perusahaan farmasi maka ia harus lolos uji stabilitas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Edi Jatmiko )*

Pemerintah terus memaksimalkan persiapan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Berbagai penyiapan tersebut diantaranya penyiapan kendaraan ramah lingkungan hingga revitalisasi sejumlah bandara.

Penyerahan tongkat estafet sebagai Presidensi G20 telah diserahkan langsung dan secara resmi oleh Perdana Menteri Italia kepada Predisen Joko Widodo pada tanggal 30-31 Oktober 2021 lalu di Roma. Perlu diketahui bahwa momen tersebut merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan lantaran untuk pertama kalinya Indonesia berhasil diamanahi sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 sejak forum itu dibentuk pada 1999 silam.

Menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Ringgi (KTT) G20 yang akan dilakukan di Indonesia selaku presidensi, Pemerintah RI terus berupaya untuk memaksimalkan persiapan perhelatan tersebut. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan terus memacu ekosistem kendaraan listrik yang berada di Bali. Dijelaskan oleh Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan bahwa secara nyata dalam rangka pecepatan kendaraan listrik tersebut, Pemerintah akan menyediakan bus listrik.

Bus listrik yang disediakan itu direncanakan nanti mampu menjadi sarana transportasi komuter dari Bandara Ngurah Rai untuk menuju ke lokasi penyelenggaraan KTT G20 dilakukan. Tentu rencana ini tidak bisa kita kesampingkan dari peran Presiden Joko Widodo yang bahkan langsung memberikan arahan untuk memberikan dukungan pada transportasi ramah lingkungan. Dengan adanya transportasi lingkungan tersebut, telah menjadi salah satu bentuk komitmen nyata dari Indonesia untuk turut serta dalam penanganan perubahan iklim yang memang tengah menjadi isu global saat ini.

Tidak hanya mengenai penyediaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan saja, namun persiapan untuk menyambut event dunia juga dilakukan oleh Pemerintah dalam hal merevitalisasi pembangunan beberapa Bandara, Pelabuhan laut serta Penyeberangan. Manajemen lalu lintas dan berbagai macam fasilitas keselamatan jalan sangatlah penting pula untuk dipersiapkan oleh Indonesia.

Memang tak bisa dipungkiri lagi bahwa dengan meningkatkan aspek keselamatan serta kenyamanan dari para tamu yang berasal dari berbagai negara tersebut menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan oleh Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan event Internasional. Karena ketika kita mampu untuk menunjukkan berbagai kesan positif tatkala ada kunjungan dunia, maka tentunya citra positif Tanah Air akan semakin meluas bahkan di kancah Internasional.

Bahkan usaha demi terciptanya event yang jauh lebih maksimal dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pihaknya akan mendorong percepatan pembangunan atau renovasi yang dilakukan pada berbagai infrastruktur serta fasilitas di Pulau Dewata. Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR bahkan bertekad untuk membuat Bali akan menjadi lebih ramah lingkungan dengan berbagai upaya untuk mendukung penghijauan secara masif.

Beberapa sektor yang perlu diperhatikan dalam rehabilitasi dan penghijauan secara masif tersebut adalah rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua, pembangunan Embung Sanur Denpasar, serta penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai. Seluruh pengoptimalan dari mulai bidang ekonomi, pembangunan sosial sampai politik akan terus dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu hal yang bisa kita banggakan juga dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Presidensi KTT G20 adalah lantaran kita bisa menjadi negara role model bagi berbagai neara lain. Khususnya dalam hal pemulihan ekonomi yang selama ini berhasil kita lakukan meski di tengah menghadapi pandemi Covid-19.

KTT G20 akan menjadi momentum terbaik bagi kita untuk menunjukkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, yakni dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund. Tentunya Pemerintah juga akan terus mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia dan menjalin kerja sama dengan baik terkait produksi serta distribusi vaksin pada berbagai negara melalui forum tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insititute