suaratimur.id – Hingga kini seperti masih menjadi perbincangan bahkan sebagian memperdebatkan perihal momentum tanggal 1 Mei khususnya di masyarakat wilayah Papua. Jika dalam kalender internasional, secara serentak tanggal tersebut merupakan May Day momentum para buruh untuk menyuarakan segala permasalahannya, namun bagi masyarakat Papua tanggal 1 Mei bisa termakna dalam 2 hal, yakni Hari integrasi, atau aneksasi.

Jika diurai secara mendalam, adanya perbedaan penyebutan momentum tersebut akan sampai pada permasalahan di Papua yang hingga kini masih terus diupayakan pemerintah. Bagi masyarakat secara umum, akan lebih memaknai bahwa setiap tanggal 1 Mei menjadi peringatan masuknya wilayah Papua menjadi bagian dari NKRI. Namun bagi sebagian masyarakat terutama yang pro kemerdekaan Papua, hingga saat ini masih mengupayakan dan bahkan terus mempropagandakan bahwa tanggal 1 Mei merupakan peringatan hari aneksasi.

Fakta Sejarah Integrasi Papua

Dilihat dari fakta sejarah keberadaan Papua, bahwa perbedaan tersebut merujuk pada tanggal 1 Mei 1963, dimana saat itu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) resmi menyerahkan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada pemerintah Indonesia, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di bumi Cendrawasih. Secara internasional, dunia mengakui secara sah Papua bagian dari NKRI setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969.

Namun di sisi lain, terdapat sejumlah kelompok di Papua yang mencoba mengingkari sejarah. Serangkaian upaya dinarasikan secara negatif dan cacat perihal bergabungnya Papua dengan NKRI demi ambisi kelompok tersebut. Tanggal 1 Mei kemudian menjadi isu kontroversial dimana timbul dua versi yag saling bertolak belakang. Bagi sebagian pihak tersebut, 1 Mei dimaknai sebagai hari aneksasi negara Indonesia mencaplok Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka.  

Penjelasan Sejumlah Tokoh Papua

Tokoh Pejuang Papua Ramses Ohee di Jayapura menegaskan bahwa sejarah masuknya Papua ke NKRI sudah benar. Fakta masyarakat Papua ingin kembali ke Papua tercatat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Namun jauh sebelum Pepera, keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda daerah lainnya saat Sumpah Pemuda. Ayah Ramses, Poreu Ohee menjadi salah satu pemuda Papua yang hadir ketika Sumpah Pemuda. Jika kemudian ada pihak yang memutarbalikkan sejarah dan menyangkal fakta integrasi Papua ke NKRI bisa disebut sebagai kelompok minim sejarah. Ramses meminta masyarakat Papua mensyukuri keberadaan negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkontribusi positif bagi pembangunan Papua.

Tokoh integrasi Papua, Yahya Solossa mengatakan, banyak kemajuan perkembangan pendidikan dan kesehatan sejak integrasi Papua dengan Indonesia. Menurutnya, riak-riak yang meminta Papua merdeka didatangkan orang Papua sendiri. Otonomi khusus (Otsus) yang sudah diberikan pemerintah pusat diibaratkan sebagai kunci rumah. Terserah orang Papua mau membuat apa di rumah sendiri. Kalau orang Papua ikut menyelewengkan, sama saja menghancurkan rumah sendiri.

Pernyataan terbaru datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Pemuda Adat Papua, Yan Cristian Arebo. Menurutnya, 1 Mei adalah Hari Integrasi Papua ke Indonesia dan ini sudah tidak bisa dibantah ataupun diubah lagi karena sudah tertuang dalam Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar (1949) hingga sampai kepada New York Agreement (1962) menjadi titik terang Integrasi Irian Barat masuk ke Indonesia. Soal masih adanya kelompok yang gencar menyuarakan 1 Mei sebagai hari aneksasi atau pencaplokan Papua oleh NKRI, seperti KNPB dan kelompok-kelompok separatis lainnya, hal tersebut karena mereka tidak paham sejarah.

Diimbau kepada kelompok yang berseberangan untuk berhenti membangun ideologi Papua Merdeka dan sadar bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Selain itu, masyarakat Papua juga diminta untuk tidak termakan oleh provokasi atau isu menyesatkan yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, kemerdekaan yang dirasakan saat ini patut disyukuri, dan hargai para orang tua pendahulu yang telah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan sampai sekarang. Masyarakat harus bergandeng tangan untuk melawan paham kelompok yang bertentangan dengan NKRI.

Masa Lalu Pembelajaran Bersama

Pada akhirnya, terdapat sebuah harapan besar dalam setiap peringatan 1 Mei, dimana sudah seharusnya seluruh pihak menjadi lebih bijak dalam memaknai momentum tersebut karena bagaimanapun 1 Mei akan tetap menjadi tonggak bersejarah yang tak terlupa dan terhapus dari ingatan serta sejarah tanah Papua. Sudah menjadi keharusan bahwa bangsa yang berbudaya tinggi adalah bangsa yang sangat menghargai sejarah. Masa lalu yang dirasa dan dimaknai dengan kondisi yang tak sebaik saat ini akan menjadi salah satu hambatan dalam hal pencapaian tujuan kemajuan suatu wilayah di masa mendatang. Sudah sepantasnya masa lalu dilihat dari sisi yang berbeda, segala permasalahan yang terjadi sebelumnya hendaknya diselesaikan secara bermartabat, salah satunya melalui proses rekonsiliasi.

Menjadi pembelajaran bersama bahwa upaya prioritas adalah memajukan Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusia, sehingga Papua benar-benar menjadi tanah Firdaus yang berisikan masyarakat sejahtera, damai, dan bahagia.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh :  Aqila Thariq )*

Masyarakat adalah elemen yang paling utama dalam mencegah radikalisme karena kelompok radikal terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Merekalah yang jadi garda depan agar paham berbahaya ini tidak makin menyebar dan merusak generasi muda di Indonesia. 

Pernahkah Anda mendengar berita ketika suatu organisasi radikal dibubarkan oleh pemerintah? Radikalisme memang berbahaya karena ada di mana-mana dan salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan membubarkan organisasi radikal dan teroris. Namun untuk mencegah radikalisme sebenarnya tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan BNPT (Badan Nasional Pencegahan Terorisme) tetapi juga masyarakat.

KH Amas Tadjudin, Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten menyatakan bahwa masyarakat menjadi komponen utama dalam upaya mencegah virus radikalisme sejak dini. Deteksi dini radikalisme amat penting untuk diketahui masyarakat dan harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Caranya dengan memberikan edukasi tentang radikalisme, terorisme, ajaran-ajarannya, dan lain-lain.

Dalam artian, pencegahan radikalisme memang penting sejak dari dalam rumah karena merupakan pendidikan pertama bagi anak-anak. Jika mereka sudah tahu arti radikalisme dan apa saja bahayanya maka tidak akan terpengaruh oleh paham berbahaya ini. Penyebabnya karena mereka sudah tahu apa saja tipu muslihat dari kelompok radikal dan  penyebab radikalisme dilarang oleh pemerintah.

Pendidikan anti radikalisme di keluarga memang harus diberikan sedini mungkin, bahkan dari anak-anak balita. Tentu pengajarannya disesuaikan dengan usia mereka. Jika anak-anak sudah tahu bahaya radikalisme maka tidak akan kena bujuk kelompok radikal yang sudah berkeliaran di sosial media. Orang tua sudah memberi tahu bahwa radikalisme bisa merusak otak sehingga anak-anak menurut dan tidak mau terseret oleh jihad di tempat yang salah.

KH Amas Tadjudin melanjutkan, selain mengajarkan tentang anti radikalisme, maka keluarga bisa memberi edukasi tentang moderasi beragama, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan keagamaan. Penyebabnya karena cinta tanah air adalah bagian dari iman.

Dalam artian, anak-anak juga diajarkan tidak hanya cara untuk salat, mengaji, berdoa, dll. Namun mereka paham apa itu moderasi beragama, ketika dalam melakukan aturan agama ada di tengah-tengah dan tidak ekstrem kanan maupun kiri. Sehingga tidak akan menghina orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh kaum ekstremis.

Anak-anak juga diberi edukasi tentang kebangsaan dan ditanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dengan didongengi kisah para pahlawan perang kemerdekaan dan diajak untuk mengunjungi museum nasional. Dengan begitu mereka makin mencintai negaranya dan menjadi warga negara yang taat beragama sekaligus membela negeri.

Selain itu, untuk mencegah radikalisme maka di dalam keluarga juga ditanamkan rasa toleransi yang tinggi. Seorang ibu yang menjadi madrasah pertama bagi putra-putrinya mengajarkan bahwa ada 6 keyakinan yang diakui oleh pemerintah, dan ketika ada yang memiliki akidah berbeda tidak boleh dimusuhi. Anak-anak diajarkan bertoleransi dengan membina hubungan baik kepada semua kawan dan tetangga meski keyakinannya berbeda.

Pencegahan radikalisme memang harus dilakukan masyarakat karena mereka bisa sangat membantu pemerintah dan BNPT dalam menangkal paham berbahaya ini. Ketika di dalam keluarga sudah diajarkan tentang anti radikalisme maka anak-anaknya tidak mau diajak berjihad di jalan yang salah dengan menjadi bom pengantin. Mereka memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan menolak radikalisme mentah-mentah.

Radikalisme harus dicegah agar tidak makin meluas karena kelompok radikal sudah nongkrong di dunia maya dan menyebarkan pengaruh negatifnya di sana. Untuk memfilter radikalisme maka keluarga, terutama ibu, mengajarkan tentang bahaya radikalisme kepada anak-anak. Hasilnya mereka lebih bertoleransi dan tidak mau tercemari oleh radikalisme.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute 

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah melalui Kemenaker lakukan pengawasan ketat mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 melalui Posko THR. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan perundang-undangan dalam menjamin kesejahteraan para pekerja/buruh.

Menjamin bahwa seluruh pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2022 ini bisa tersalurkan ke para pekerja/buruh, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuka Posko THR untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran. Dengan adanya posko tersebut, maka para pekerja/buruh bisa lebih dijamin untuk menerima hak mereka, yakni THR Keagamaan sebagaimana dengan ketentuan yang telah berlaku.

Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menyatakan bahwa Posko THR 2022 tersebut telah melibatkan berbagai unit teknis, bahkan termasuk akan memberikan jaminan layanan konsultasi penyaluran THR serta penegakan hukumnya. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut, maka apabila terdapat para pekerja/buruh yang ternyata haknya tidak diberikan oleh pihak perusahaan bisa langsung mengajukan aduan mereka.

Harapan besar disampaikan oleh Menaker bahwa dengan adanya Posko THR 2022 supaya mampu untuk menjamin ketentuan perundang-undangan dengan tertib dan juga efektif. Tak hanya itu, dirinya menambahkan bahwa supaya ada pula kesepakatan sehingga mampu untuk memuaskan kedua belah pihak, baik itu para pekerja/buruh dan juga pihak perusahaan.

Perlu diketahui pula bahwa apabila terdapat dugaan sebagaimana pelaporan yang diterima oleh pihak Posko THR 2022, maka hasil pemeriksaan tersebut akan langsung diteruskan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk selanjutnya bisa diserahkan kepada pihak penegak hukum sesuai dengan kewenangan mereka. Adanya pantauan langsung dari Pemerintah ini merupakan hal yang sangat baik untuk terus dilakukan.

Tentunya Pemerintah tidak akan membiarkan para pekerja/buruh tidak sampai memperoleh hak-hak mereka sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan pada tahun 2021 lalu, terdapat sebanyak lebih dari 2 ribu kasus pengaduan mengenai THR pada posko ini. Lebih lanjut Menaker kembali mengimbau kepada seluruh pengusaha supaya bisa menjamin dan menjalankan kewajiban mereka untuk memenuhi hak para partner kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah, bahwa pemberian THR keagamaan yang notabene tidak termasuk ke dalam pendapatan atau upah merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada para pekerja/buruh mereka paling lambat adalah tujuh hari sebelum lebaran. Kebijakan untuk memberikan aturan tegas serta pemantauan ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus menurunkan tingkat pengangguran serta menyejahterakan keberlangsungan bekerja serta berusaha.

Sebenarnya jaminan kesejahteraan untuk para pekerja/buruh yang telah dilakukan oleh Pemerintah ini bukanlah hanya sekedar mengenai materi saja. Pasalnya jika ditelisik lebih jauh, ketika pembayaran THR keagamaan mampu 100 persen ditaati oleh pihak perusahaan kepada partner kerja mereka, maka hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk merayakan hari kemenangan bersama dengan keluarga mereka.

Sehingga sejatinya juga akan memberikan dukungan dalam bentuk sosial dan juga psikologis para pekerja/buruh tersebut. Karena dengan dibayarkannya THR keagamaan, maka mereka tidak perlu khawatir lagi untuk bisa merayakan bersama dengan keluarga besar mereka. Maka dari itu bisa dikatakan juga kesejahteraan yang dimaksud adalah dari berbagai aspek telah dijamin oleh Pemerintah.

Pengaduan yang akan dilayani oleh posko THR 2022 tersebut juga akan mampu dimanfaatkan baik oleh pihak pekerja/buruh dan juga oleh pihak perusahaan sendiri apabila mendapati apapun penyimpangan dalam praktik di lapangan. Selain itu Pemerintah juga telah mengelaborasikan pendekatan digital dalam konsultasi karena bisa langsung diakses secara daring maupun secara luring dengan langsung mendatangi kantor Kemenaker di daerah masing-masing.

Pemerintah akan terus mengawasi pembayaran THR 2022 kepada para pekerja sesuai kewenangan yang berlaku. Masyarakat pun diminta untuk dapat memanfaatkan fasilitas aduan yang telah disediakan Kemenaker apabila ditemukan penyimpangan pembayaran THR.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Tejo Purbananda )*

Pemerintah terus memberi kemudahan investor untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Selain menyederhanakan regulasi melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas fiskal, termasuk untuk investasi di bidang migas. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan perbaikan syarat dan ketentuan pada kegiatan hulu Migas menjadi faktor meningkatkan minat investasi baru di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Mustafid Gunawan mengatakan tantangan utama yang dihadapi industri Migas adalah menarik kembali minat investor. Kemudian, tantangan lainnya adalah memperbanyak usaha eksplorasi. Mustafid menyampaikan komponen terms and conditions pada kegiatan investasi Migas tidak hanya berkutat pada faktor teknis. Aspek fiskal juga menjadi perhatian investor.

Faktor fiskal tersebut antara lain kebijakan fasilitas pajak pada tahap eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian insentif lainnya seperti penetapan harga Domestic Market Obligation (DMO). Dirinya menerangkan, pihaknya telah membuka lelang wilayah kerja (WK) migas dengan terms and condition yang lebih baik, seperti penerapan harga DMO 100% selama kontrak. Pihaknya juga berharap kemudahan akses data dapat meningkatkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Mustafid menambahkan upaya keterbukaan informasi turut diatur melalui Peraturan Menteri ESDM No. 7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak Gas Bumi. Melalui beleid tersebut diharapkan makin banyak yang mengakses data dari Migas Data Repository (MDR).

Peran kebijakan fiskal salah satunya untuk menyediakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada acara Ministerial Round Table Webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA).

Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, APBN memberikan berbagai kebijakan fiskal, seperti insentif perpajakan untuk dunia usaha. Insentif ini juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas).

Pihaknya juga memberikan perspektif luas tentang masalah pajak Indonesia, yang diyakini juga sangat penting untuk sektor minyak dan gas. Salah satu yang sangat penting adalah tarif pajak penghasilan yang sempat turun.

Selain untuk meningkatkan iklim investasi, pemberian insentif tersebut juga ditujukan agar perusahaan bisa menekan tingkat kerugian akibat dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya perusahaan mampu menyehatkan kondisi keuangan untuk mempertahankan usahanya dalam situasi pandemi Covid-19.

Pemerintah juga memberikan insentif pajak yang berbeda. Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban, terutama beban arus kas perusahaan. Adanya pengurangan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 25 juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak bagi perusahaan yang bergerak di sektor migas. Intinya pemberian insentif fiskal perlu dilakukan dan ditingkatkan agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu yang menilai bahwa insentif fiskal masih diperlukan sebagai salah satu instrumen yang digunakan Indonesia untuk menarik investasi.

Menurutnya meskipun pemberian insentif fiskal agak bertolak belakang dengan upaya pemerintah untuk melebarkan basis pajak dan meningkatkan rasio perpajakan, namun hal tersebut harus dilakukan demi bisa bersaing dengan negara berkembang lain dalam menarik investasi ke Indonesia.

Bagaimanapun juga, pemberian insentif fiskal akan mendorong masuknya investasi yang dapat membawa lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya akan meningkatkan basis pajak dan tax ratio dalam jangka panjang. Apalagi banyak negara berlomba-lomba memberikan insentif fiskal sebagai pemanis untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya.

Sementara itu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan amanat Presiden Jokowi terkait dengan investasi. Dirinya mengatakan bahwa Jokowi mengarahkan agar Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap investasi yang berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, pada 10 Januari 2022, pemerintah akan mencabut sejumlah izin usaha yang tidak beroperasi atau menyalahgunakan izin tersebut. Pencabutan ini diawali dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Bahlil menyampaikan terdapat total 2.434 perusahaan tambang yang rencananya akan dicabut karena tidak beroperasi meski sudah mengantongi izin dari pemerintah. Di samping itu, terdapat izin usaha di sektor lain seperti kehutanan dan pertanahan yang sudah ditinjau dan dikaji secara mendalam oleh kementerian teknis.

Pemerintah berusaha untuk mempermudah investasi di Indonesia, hal ini tentu saja bertujuan agar para investor berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Dian Ahadi )*

Penegakan hukum dilakukan di seluruh bagian Indonesia, termasuk di Papua. Aparat keamanan solid dalam menegakkan hukum karena keadilan harus diaplikasikan agar masyarakat terlindungi. 

Papua adalah provinsi yang jauh dari Jawa tetapi juga diperhatikan oleh Pemerintah. Buktinya Pekan Olah Raga (PON) XX diselenggarakan di sana dan dibangun pula berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan masyarakat. Selain itu, bukti perhatian yang lain adalah penegakan hukum sehingga warga di Bumi Cendrawasih merasa aman.

Penegakan hukum amat penting karena kejahatan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi jika menimbulkan banyak kerugian. Seperti penyelidikan ketika ada dugaan korupsi dana otonomi khusus. Kasus ini wajib ditelusuri hingga tuntas karena dana Otsus disalurkan untuk masyarakat sehingga tidak boleh diambil oleh oknum satu rupiah pun.

Menkopolhukam Mahfud MD sampai memberikan instruksi untuk mengatasi kasus ini. Penyelidikan masih berjalan sehingga belum diketahui apakah benar ada koruptor. Namun penegak hukum terus berusaha agar menemukan apa benar-benar ketemu koruptornya. Dalam menjalankan tugasnya, mereka juga bekerja sama dengan aparat keamanan.

Untuk menegakkan hukum memang bukan hanya tugas  dari hakim dan jaksa, tetapi anggota polri dan prajurit TNI bekerja sama agar hukum diterapkan seadil-adilnya. Tugas mereka adalah mengamankan  masyarakat dan juga membantu agar hukum diterapkan sehingga tidak ada kekacauan di masyarakat.

Aparat keamanan memang harus solid dalam menegakkan hukum di Papua. Pertama, Indonesia adalah negara hukum sehingga tiap daerah di negeri ini harus ditegakkan hukumnya. Kedua, Papua memiliki kondisi khusus di mana ada gangguan dari kelompok separatis dan  teroris. Sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan secara khusus. 

KST ketahuan membakar 116 rumah warga di daerah Ilaga, Kabupaten Puncak. Memang belum tertangkap kelompok KST mana yang menjadi pelakunya. Namun aparat berusaha melakukan penangkapan dan ketika tersangka sudah didapat maka ia  bisa terkena ancaman hukuman 6 tahun penjara, sesuai dengan pasal 87 KUHP.

Selain itu, Satgas Damai Cartenz juga menangkap Toni Tabuni yang sebelumnya masuk dalam   daftar pencarian orang. Ia jadi tersangka atas kasus penyerangan pos polisi dan juga penembakan Kepala BIN Papua.  Jika terbukti jadi aktor utama penembakan maka  ancaman hukumannya bisa penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Hukuman ini dimaksud sebagai efek jera dan anggota KST lain akan takut pada aparat.

Satgas Damai Cartenz  merupakan representasi solidnya Aparat Keamanan dalam menegakan hukum di papua karena mereka terdiri dari gabungan  antara personel Polri dan prajurit TNI. Walau Nemangkawi diubah jadi operasi Damai Cartenz tetapi anggotanya sama. Mereka memang sengaja digabung agar makin  solid. Dengan digabung maka ada dua kekuatan yang jadi satu dan akan baik hasilnya karena KST makin cepat ditangkap dan  hukum ditegakkan di Papua.

Kerja sama  memang harus dilakukan baik oleh anggota Satgas Damai Cartenz maupun prajurit yang tidak bergabung di dalamnya. Mereka  berkolaborasi untuk menegakkan keadilan di Papua dan mengamankan masyarakat. Sehingga warga sipil  akan merasa damai tanpa KST dan keadilan  diaplikasikan di  Papua. Kolaborasi memang penting demi kehidupan warga yang damai.

Aparat keamanan baik  anggota TNI maupun Polri bekerja sama  demi menegakkan hukum di Papua dan mengamankan masyarakat dari serangan KST. Kolaborasi amat penting demi keadilan yang merata di Bumi Cendrawasih, karena Indonesia adalah negara hukum. Masyarakat  amat berterima kasih karena mereka dilindungi oleh  aparat keamanan yang bertugas dengan maksimal. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini