Oleh : Baskara Prastowo )*

Pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN) terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 booster atau dosis ketiga kepada masyarakat menjelang momentum Idul Fitri 1443/2022 H. Vaksinasi booster wajib dilaksanakan agar Lebaran 2022 dapat terbebas dari Covid-19.

Sudahkah Anda divaksin sampai dosis ketiga atau booster? Vaksinasi Covid adalah hal yang wajib dilakukan agar menyelamatkan nyawa saat pandemi. jika sudah divaksin tentu tubuh akan lebih kuat dalam menghadapi ganasnya Corona, khususnya varian Omicron.

Vaksinasi amat penting karena booster dijadikan syarat sebelum masyarakat mudik lebaran. Aturan memang diubah ketika warga banyak yang pulang kampung dan otomatis bepergian keluar kota. Mereka tidak perlu tes swab dulu tetapi harus menunjukkan bukti berupa surat vaksin komplit (3 kali suntikan) atau via aplikasi Peduli Lindungi. Vaksinasi selama Ramadhan dilakukan agar kita bisa berlebaran tanpa khawatir akan Corona.

Yudhi Wibowo, Ahli Epidemiologi Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) menyatakan bahwa program percepatan vaksinasi Corona selama Ramadhan bisa dilakukan dengan jemput bola alias mendatangi langsung ke masyarakat. Caranya dengan vaksinasi dari masjid ke masjid. Ini adalah terobosan baru yang perlu diapresiasi.

Vaksinasi selama Ramadhan (di siang hari) diperbolehkan oleh para ulama karena tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, saran untuk melakukan vaksinasi dari masjid ke masjid yang dilakukan di malam hari sangat efektif. Setelah tarawih masyarakat sudah berbuka sehingga tenaganya pulih dan siap untuk disuntik, serta bisa meminimalisir KIPI (kejadian pasca vaksinasi).

Untuk menyukseskan program vaksinasi nasional jelang lebaran maka diadakan vaksinasi dari masjid ke masjid yang dilakukan oleh BINDA (Badan Intelijen Negara Daerah) Sulawesi Utara. Salah satunya diakukan di pelataran masjid Al Mu’minun Manurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Kegiatan serupa juga dilakukan di masjid lain di kawasan sulawesi Utara.

Pramudhita, Koordinator wilayah BINDA Sulut menyatakan bahwa peningkatan angka capaian vaksinasi harus dilakukan agar kualitas imunitas komunal masyarakat juga terus membaik. Apalagi sekarang rate positivity Covid-19 terus menurun dan angkanya di bawah 5%. Percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh BINDA Sulut mempermudah masyarakat karena sebelum mudik disyaratkan untuk booster.

Percepatan vaksinasi yang dilakukan dari masjid ke masjid patut diacungi jempol. Dengan cara ini maka akan jemput bola alias mendatangi masyarakat sehingga mereka tidak usah mendaftar di Rumah Sakit. Jika ada vaksinasi on the spot maka antrean juga lebih pendek daripada saat vaksinasi massal sehingga lekas selesai. Setelah vaksin booster maka masyarakat siap mudik dan berlebaran tanpa takut penularan Corona.

Selain itu, vaksin yang disediakan oleh Nakes juga tidak hanya untuk booster tetapi juga suntikan pertama dan kedua. Sehingga masyarakat yang belum vaksin sama sekali bisa langsung mengantre dan mendapatkan haknya untuk sehat selama pandemi. Sedangkan warga yang ingin vaksin dosis kedua bisa langsung disuntik dan akan lebih memiliki imunitas tubuh yang tinggi sehingga bisa berhari raya dengan sehat tanpa dibayangi oleh virus Covid.

Vaksin dosis kedua amat penting karena jaraknya maksimal 6 bulan dari suntikan pertama, jika terlalu jauh maka harus mengulang. Oleh karena itu ketika ada vaksinasi dari masjid ke masjid amat bagus karena masyarakat bisa langsung diinjeksi tanpa harus mengulang vaksinasinya lagi. Setelah disuntik vaksin dosis kedua maka tinggal menunggu 3 bulan untuk mendapatkan booster.

Lebaran 2022 menjadi momen yang mendebarkan karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun pandemi, masyarakat diperbolehkan untuk mudik. Untuk melindungi mereka dari bahaya Corona saat perjalanan maupun ketika berlebaran di kampung, maka vaksinasi makin digencarkan. Vaksinasi on the spot dari masjid ke masjid amat ampuh untuk meningkatkan cakupan vaksinasi sehingga hari raya idul fitri aman dari Corona.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Fathya Meidiana )*

Pemerintah telah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dalam rangka memangkas regulasi. Peraturan tersebut diyakini akan semakin memudahkan investor untuk mengembangkan modal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan iklim usaha di Indonesia.

Kementerian Keuangan Pemerintah terus mewaspadai risiko tekanan geopolitik Rusia-Ukraina dan dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat yang menjadi tantangan bagi kinerja pemulihan ekonomi nasional. Eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan risiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga ekonomi.

Perlu kita ketahui bahwa Rusia merupakan salah satu pemasok energi terbesar di dunia dengan pasokan gas alam mencapai 16 persen dan minyak 11 persen. Sementara itu, Ukraina merupakan pemasok gandum terbesar bagi Indonesia. Dalam jangka pendek, kenaikan harga energi dan pangan global ini akan memicu inflasi.

Ekonom sekaligus Kepala Departemen Ekonomi, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menuturkan, bahwa tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina dapat menguntungkan bagi Indonesia, terutama dari sisi perpajakan. Hal ini disebabkan oleh windfall profit atau keuntungan tiba-tiba dari kenaikan harga-harga komoditas akibat situasi tersebut.

Namun, kebanyakan memang mendapatkan dampak yang tidak terlalu baik. Misal, sektor transportasi di mana harga energi juga tentunya akan meningkat, begitu juga dengan sektor-sektor energi itu sendiri. Lalu juga beberapa di sektor makanan yang disebabkan oleh semakin ketatnya supply yang ada. Untuk menghadapi kondisi tersebut, diperlukan strategi dan langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meredam dampak dinamika global.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan perlu ada transformasi struktur ekonomi dari yang selama ini didominasi konsumsi rumah tangga yangg sebesar 56% dari total PDB dialihkan pada sektor yang lebih produktif untuk mendorong investasi dan ekspor.

Arsjad mengatakan, Investasi yang masuk diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru yang tentunya akan berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi UU Cipta Kerja dan UU Perpajakan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investasi dan penciptaan iklim usaha yang lebih baik dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Tentu saja perlu adanya transformasi struktur ekonomi dari yang selama ini didominasi konsumsi rumah tangga yang sebesar 56 persen dari total PDB.

Arsjad menerangkan, secara bertahap harus dialihkan pada sektor yang lebih produktif, untuk mendorong investasi dan ekspor. Investasi yang masuk diharapkan dapat membuka banyak lapangan kerja baru yang akan berkontribusi mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi UU Cipta Kerja dan UU perpajakan tentu saja bisa dijadikan upaya konkrit pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investasi dan penciptaan iklim usaha yang lebih baik dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

Salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah mengenai keterlibatan Indonesia dalam perekonomian global. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cenderung inward looking dan ini terlihat dari indeks terkait partisipasi dalam ekonomi global di mana partisipasi Indonesia cenderung rendah.

Rasio FDI terhadap PDB Indonesia tergolong jarang sekali berada di atas 2% sementara negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Thailand mampu berada di atas 3.5 persen. Sedangkan Vietnam ternyata mampu mencapai 6 persen. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam perekonomian global agak rendah. Mungkin saja hal ini disebabkan karena kebijakan di Indonesia sendiri yang sifatnya kurang terbuka jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asean.

Meski demikian langkah pemerintah yang melonggarkan APBN melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam upaya meningkatkan supply side dan demand side. Kebijakan tersebut ternyata berhasil mengoordinasikan sumber daya kesehatan dan bantuan sosial dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat di seluruh negeri dalam menghadapi pandemi.

Implementasi UU Cipta Kerja tentu saja diharapkan mampu menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk tetap berjuang di masa seperti ini, UU Ciptaker diharapkan mampu memperkuat sektor ekonomi di Indonesia dengan cara menarik minat Investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Narendra indraguna )*

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) rencananya akan menggelar Kongres Rakyat pada 18 April 2022. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, Kongres Rakyat juga rentan ditunggangi provokator, sehingga sebaiknya dibatalkan saja.

Pandemi belum berakhir dan sejak awal pandemi Kepolisian RI sudah menegaskan bahwa unjuk rasa dilarang keras karena mengumpulkan massa. Begitu pula dengan keramaian lain seperti kongres, jika melanggar akan dibubarkan karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Namun di tengah pandemi dan bulan Ramadhan, BEM UI dan AMI nekat menyelenggarakan kongres rakyat.

Kongres rakyat akan diadakan tanggal 18 April 2022 dan dilanjutkan dengan demonstrasi beberapa hari selanjutnya. Mereka beralasan bahwa kinerja pemerintah kurang memuaskan. Selain itu mereka memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak dan tidak menyetujui presiden 3 periode.

Masyarakat menolak mentah-mentah rencana kongres rakyat. Pertama, untuk masalah penundaan Pemilu atau 3 periode itu hanya isu yang sengaja dilontarkan oleh para oknum. Nyatanya Presiden Jokowi sudah berkali-kali menegaskan bahwa beliau adalah warga negara yang taat konstitusi sehingga tidak mau dipiliih kembali. Masyarakat jangan percaya akan isu-isu panas di luar sana karena bisa jadi fitnah yang panas.

Kongres rakyat bisa saja ditunggangi oleh provokator dan mereka sengaja memanas-manasi mahasiswa tentang isu 3 periode. Padahal Presiden Jokowi sudah memberi jadwal Pemilu tahun 2024 yakni tanggal 14 Februari 2024. Itu adalah bukti bahwa tidak ada penundaan pemilihan umum dan beliau jelas tidak mau menjadi calon lagi karena memang dalam UU disebutkan bahwa seorang presiden maksimal dipilih 2 periode.

Kongres Rakyat rentan disusupi provokator, sehingga aksi akan panas dan demonstrasi lanjutannya berakhir dengan ricuh. Tidak hanya sekadar berindak anarki seperti membakar ban, tetapi mahasiswa yang emosi karena sudah terpengaruh bisa melakukan hal-hal negatif lain seperti merusak fasilitas umum. Tentu akan ada banyak kerugian materiil dan masyarakat juga rugi karena jalanan macet dan mereka jadi terlambat sampai di tujuan.

Politisi Masinton Pasaribu mengingatkan bahwa tiap gerakan (termasuk kongres) yang dilakukan oleh mahasiswa harus fokus pada isu kerakyatan, bukannya bergeser pada isu politik. Dalam artian mahasiswa wajib untuk tenang dan tidak terpengaruh akan persoalan politik di negeri ini. Mereka memang agen perubahan tetapi jangan sampai ditunggangi oleh lawan politik.

Kongres rakyat juga diadakan dengan alasan memprotes kenaikan harga Bahan Bakr Minyak (BBM). Memang ada perubahan harga pada BBM jenis Pertamax tetapi naiknya juga hanya sedikit. Lagipula kenaikan harga BBM juga karena naiknya harga minyak dunia yang saat ini lebih dari 100 dollar per barrel.

Amatlah wajar jika harga minyak dunia naik maka harga BBM di Indonesia juga disesuaikan. Pasalnya, anggaran dari pemerintah hanya berkisar 65 dollar per barrel. Sehingga mau tak mau harganya juga dinaikkan. Kenaikan ini terjadi karena situasi panas akibat invasi Rusia ke Ukraina, sementara di Rusia adalah kilang minyak yang besar dan menyuplai ke berbagai negara lain di dunia.

Mahasiswa yang sudah dewasa dan paham geopolitik global, serta bisa berhitung dengan lancar, seharusnya memahami ini. Mereka wajib mengerti bahwa pemerintah tidak memilih opsi subsidi karena bisa memperberat hutang negara.

Oleh karena itu Kongres Rakyat sebaiknya dibatalkan saja. Pertama, berpotensi dibubarkan oleh Tim Satgas Covid-19 karena acara tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kedua, acara ini bisa ditunggangi oleh provokator dan berubah jadi ajang perpolitikan. Mahasiswa harus sadar dan jangan sampai ditunggangi oleh para oknum.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Tren hoaks hingga ujaran kebencian merupakan perilaku negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Fenomena tersebut harus dihentikan apalagi di momentum bulan Suci Ramadhan.

Sebagai manusia yang beradab, utamanya sebagai umat Muslim, tentu kita harus mampu untuk bisa saling menjaga kedamaian. Apalagi dengan agama Islam yang disebut sebagai ‘rahmat bagi seluruh alam’, maka tentunya dampak baik harus terus kita sebarkan ke masyarakat. Ketenangan di masyarakat serta upaya untuk terus bisa menghargai kelompok yang berbeda harus terus kita gencarkan.

Momentum paling baik untuk melakukan itu semua tentunya pada saat bulan Ramadhan seperti sekarang ini. Jadi bukan hanya sekedar kita bisa berlatih untuk menahan lapar dan dahaga semata, namun kita juga harus mampu menahan diri dari berbagai jenis nafsu serta hal-hal yang tidak baik. Seperti contoh menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian dalam bentuk apapun dan ditujukan kepada siapapun.

Apalagi di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang sangatlah mudah mengakses apapun di media sosial mereka melalui ponsel mereka masing-masing. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya saling lempar ujaran kebencian hingga hoaks seolah sudah menjadi fenomena umum karena kita bisa bersembunyi di balik akun media sosial dengan identitas yang berbeda.

Perilaku demikian jelaslah bukan perilaku yang baik, Islam tentu tidak akan pernah memperbolehkan umatnya untuk melakukan hal seperti itu. Justru sebaliknya, meski di tengah gempuran media sosial dan juga mudahnya akses untuk ke mana saja melalui dunia digital seperti sekarang ini, sebagai umat Muslim yang baik hendaknya kita terus menyebarkan kebaikan.

Setidaknya terdapat dua hal yang mampu membuat orang seolah menjadi sangat mudah untuk terus menebarkan hoaks dan ujaran kebencian di media sosial mereka. Pertama adalah karena identitas yang bisa disamarkan tersebut dan yang kedua adalah mereka selalu bersembunyi di balik nama kebebasan berpendapat atau demokrasi. Padahal hal itu sama sekali tidak mencerminkan akhlak seorang Muslim yang baik.

Seperti diungkap oleh Mantan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Riri Khariroh bahwa bulan suci Ramadhan ini sama sekali tidak boleh dikotori oleh hal-hal yang buruk termasuk ujaran kebencian atau hasutan dalam bentuk apapun untuk membenci kelompok lain. Maka dari itu menurutnya di bulan yang penuh berkah seperti ini, menjadi momentum paling tepat bagi seluruh Muslim untuk mempraktikkan akhlakul karimah.

Berbagai hal yang kiranya tidak ada bermanfaat harus mampu kita tahan dan juga kita hindari sebagaimana esensi dari Ramadhan itu sendiri. Kita juga harus mampu untuk tidak mudah terjebak untuk mengkonsumsi berita-berita bohong atau hoaks yang banyak bertebaran di media sosial, apalagi sampai menyebarkannya.

Ujaran kebencian dan hoaks merupakan praktik kotor yang dapat menyulut emosi, sehingga mampu menciptakan konflik dan perpecahan bangsa. Padahal, bangsa Indonesia perlu merawat persatuan dan kerukunan sebagai modal utama untuk dapat maju dan berkompetisi dengan bangsa lainnya. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran kuat masyarakat untuk bersama-sama mencegah hal tersebut.

Ramadhan adalah momentum kita untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dengan terus mengupayakan perilaku baik dalam hal apapun, termasuk terlibat dalam menghentikan hoaks dan ujaran kebencian. Dengan adanya kesadaran bersama tersebut, kerukunan dan persatuan Indonesia dapat terus terjaga.

)* Penulis adalah Mahasiswa IAIN Kendari

Oleh : Kenia Putri )*

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menetapkan kewajiban pada seluruh perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2022 kepada para pekerja. Masyarakat pun mengapresiasi sikap tegas Pemerintah yang berpihak kepada pekerja.

Perusahaan dibebankan kewajiban oleh Pemerintah untuk membayarkan secara penuh THR di tahun 2022 ini. Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberlakukan sejumlah pengawasan secara ketat melalui pembentukan Posko THR 2022. Netty Prasetiyani selaku Anggota Komisi IX DPR RI tak ketinggalan untuk memberikan respons atas upaya pemerintah tersebut.

Baginya upaya tersebut sangat patut untuk diberikan apresiasi setinggi-tingginya. pasalnya memang sudah tidak bisa dipungkiri bahwa dunia usaha sudah mulai menunjukkan kebangkitannya pasca pandemi Covid-19 terus menunjukkan pelandaian kurva di Indonesia. Maka dari itu sebenarnya membuat para pengusaha sudah tidak memiliki alasan lagi untuk memangkas THR milik pekerja/buruh mereka.

Ketegasan Pemerintah berusaha untuk menunjukkan bahwa sejatinya status dari pembayaran THR keagamaan itu adalah suatu kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan bukanlah merupakan pemberian hadiah yang sifatnya sukarela. Untuk itu Pemerintah juga akan terus melakukan berbagai pengecekan dan memastikan apabila semisal terdapat perusahaan yang beralasan kesulitan ekonomi sehingga tidak melunasi 100 persen THR kepada karyawan mereka.

Lebih lanjut, desakan dari Pemerintah khususnya Kemenaker kepada seluruh perusahaan untuk membayar THR para pekerjanya adalah hal yang patut diapresiasi karena tentu hal tersebut mampu untuk membantu masyarakat supaya tekanan keadaan ekonomi dengan naiknya berbagai bahan pokok bisa lebih teringankan. Mulai dari harga minyak goreng, BBM sampai LPG 3kg yang mengalami kenaikan setidaknya akan dapat terbantu jika mereka mampu untuk dijamin menerima hak THR.

Ditegaskan juga oleh pihak Kemenaker bahwa seluruh pekerja dengan berbagai status akan dijamin haknya oleh Pemerintah. Jadi bukan hanya mereka para karyawan tetap saja, bahkan para pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer hingga buruh harian lepas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan THR keagamaan 2022. Terkait dengan besarannya, dikatakan oleh Menaker bahwa bagi para pekerja yang sudah bekerja minimal satu tahun akan mendapatkan satu bulan gaji mereka sebagai THR.

Kemudian untuk mereka yang bekerja kurang dari satu tahun, maka THR yang bisa diberikan bisa dihitung secara proporsional sebagaimana kebijakan perusahaan. Namun terdapat satu poin yang dipertegas dan ini sangatlah bagus lantaran THR 2022 ini dilarang keras untuk diberikan secara cicil. Jadi dengan kata lain, pembayaran THR 2022 harus langsung diberikan secara kontan kepada para pekerja.

Khusus untuk perusahaan yang memang memiliki profit besar, bahkan dihimbau lebih lanjut oleh Menaker Ida Fauziyah bahwa mereka bisa memberikan THR yang lebih besar ketimbang hanya sekedar satu bulan gaji saja. Tidak hanya bersifat uang, dirinya pun menambahkan bahwa pemberian tambahan THR tersebut bisa juga dirupakan sebagai sembako.

Tentunya ketika seluruh pembayaran THR keagamaan bisa dilakukan secara lunas dan penuh, maka kita semua bisa secara gotong royong untuk terus meningkatkan saya beli masyarakat Indonesia secara keseluruhan sehingga roda perekonomian nasional akan bisa kembali bergerak pasca pandemi sesuai dengan target dari Pemerintah juga.

Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia turut mengapresiasi langkah Pemerintah yang terus mengawasi distribusi penyaluran THR, termasuk dengan mendirikan Posko THR dalam rangka menampung pengaduan pekerja. Para pekerja pun berharap supaya Pemerintah mampu memberikan sanksi secara tegas kepada perusahaan yang sekiranya tidak membayarkan hak para pekerjanya serta mempublikasikan nama perusahaan tersebut secara luas.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai cara agar penyaluran THR 2022 dapat berjalan lancar. Oleh sebab itu, masyarakat utamanya buruh diminta bijak dan terus mendukung berbagai kebijakan tersebut agar dapat terwujud sesuai harapan.

) * Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Buntut dari adanya sejumlah kejadian kekerasan yang melibatkan kelompok separatis di wilayah Papua dengan korban yang beragam serta kondisi yang hingga merenggut nyawa menimbulkan keprihatinan bagi sejumlah pihak. Sikap kekejaman yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut tak bisa dibenarkan dari segi apapun. Setiap perbuatan yang mengakibatkan korban sudah seharusnya diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Dalam waktu singkat, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah merespon kondisi tersebut dengan rencana mengubah strategi untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua, yang mana pendekatan defensif pasif menjadi defensif dinamis dalam upaya menghadapi kelompok separatis. Beliau menegaskan bahwa harus terdapat perubahan strategi di dalam mengawal masyarakat Papua agar dapat menebarkan ketenangan dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban.

Progress saat ini, sejumlah rencana tersebut sedang dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dengan melibatkan Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, serta semua unsur. Pemerintah akan membuat kebijakan agar masyarakat aman dan pembangunan kesejahteraan tidak terganggu. Sebab, keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan.

Pegiat HAM Papua Diskriminatif

Penyelesaian permasalahan keamanan di Papua yang mayoritas disebabkan oleh gangguan dari kelompok separatis juga mendapat sorotoan dari akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung dari sisi yang berbeda. Ia melihat bahwa para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua sangat diskriminatif. Para pegiat HAM di Papua hanya berbicara ketika warga lokal menjadi korban kekerasan atau pembunuhan.

Sebagai contoh ialah ketika adanya tenaga Kesehatan, guru, dan tukang ojek bahkan fasilitas penunjang masyarakat menjadi korban kebrutalan kelompok separatis, tidak terdengar suara lantang para aktivis HAM di Papua.     

Setiap Orang di Papua Memiliki Hak yang Sama

Dalam kejadian tersebut, seharusnya para pegiat HAM di Papua berdiri di depan, berbicara dan mengutuk aksi tersebut, namun nyatanya justru diam dan tidak berkomentar. Padahal setiap warga negara yang hidup di Papua memiliki hak yang sama, bukan hanya perlakuan lebih atau istimewa terhadap warga lokal saja.

Terdapat dugaan dari Marinus bahwa para aktivis HAM yang diskriminatif tersebut memiliki dendam tersendiri terhadap aparat keamanan dan negara sehingga setiap tindakan mereka sangat subjektif. Satu hal yang harus diingat bahwa apa pun profesi kita termasuk pembela HAM sekalipun, kalau sudah terdapat dendam maka tidak akan bisa bersikap objektif dalam melihat setiap persoalan, hal ini justru menjadi permasalahan baru di tanah Papua.

Untuk diketahui bahwa beberapa bulan lalu tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua menjadi korban pembunuhan dan kekerasan oleh Kelompok Separatis. Para aktivis HAM di Papua justru tidak berkomentar, padahal para nakes tersebut bekerja demi memberikan pelayanan kesehatan kepada para warga lokal.

Menjadi miris ketika terdapat pegiat HAM yang harusnya bisa menyuarakan setiap permasalahan namun justru bersikap kontradiktif. Para aktivis HAM di Papua agaknya telah memiliki pandangan serta tindakan yang sangat subjektif, dengan kata lain tidak bisa objektif dalam melihat persoalan-persoalan di Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Rebecca Marian )*

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua mendapat sambutan luas masyarakat. Pada 13 April 2022, ribuan orang di Kabupaten Mimika Papua menggelar deklarasi akbar mendukung pemekaran wilayah. 

Papua dulu bernama Irian Jaya. Pada masa orde baru hanya ada satu provinsi tetapi tahun 1999 ada satu lagi provinsi yakni Papua Barat. Saat ini muncul usulan pemekaran wilayah alias penambahan provinsi yang dikemukakan oleh OAP (orang asli Papua). Mereka beraudensi dengan Presiden Jokowi dan meminta pemekaran sehingga ada provinsi baru, yakni Papua Pegunungan Tengah, Tabi Saireri, dan Papua Selatan.

Pemekaran wilayah amat didukung oleh warga asli Bumi Cendrawasih. Sebanyak 3.000 warga di Kabupaten Mimika, Papua, turun ke jalan untuk menyatakan dukungannya terhadap pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua tengah pada 13 April 2022. Mereka bergerak dari Kota Timika menuju Kantor Bupati Mimika. Mereka terdiri dari para ketua adat dan perwakilan dari 18 suku yang ada di Timika.

Ketua Deklalator aksi Karel Kum menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah atas terbentuknya Provinsi Papua Tengah dengan ibu kotanya Timika. Suku Amaro dan Suku Amungme menyatakan dukungannya atas ibu kota provinsi yang ditempatkan di Timika.

Dukungan dari warga asli Papua menunjukkan bahwa mereka mendorong terbentuknya pemekaran wilayah, karena program ini sangat bermanfaat. Pertama, dengan pemekaran wilayah maka akan mempermudah akses untuk pengurusan administrasi karena warga Timika tak perlu jauh-jauh pergi ke Jayapura untuk mengurus surat-surat penting. Saat pengurusan mudah maka mereka akan taat dan tidak akan terlambat mengurus administrasi.

Jarak  dari Timika ke Jayapura 480 kilometer jika ditempuh dengan jalur darat dan ini melelahkan sekali. Memang ada jalur udara tetapi tidak semua kalangan mampu untuk membeli tiket pesawat. Apalagi harga avtur juga tinggi.

Kedua, jika ada provinsi baru maka warga Timika dan sekitarnya akan diuntungkan. Penambahan provinsi berarti penambahan dana APBD dan uang itu dirupakan bagi keuntungan warga di sana. Misalnya untuk pembangunan jalan yang representatif, pembangunan sekolah, dll.

Pemekaran wilayah memang identik dengan kemajuan karena jika ada provinsi baru maka akan dibangun pasar induk sebagai pusat perdagangan, sekolah hingga tingkat SMA sehingga anak-anak Papua bisa menuntut ilmu dan makin cerdas, dll. Modernisasi ini yang diharap oleh masyarakat karena mereka ingin maju.

Selain itu, jika ada pemekaran wilayah maka ada gubernur serta wagub yang baru, karena dalam UU Otsus memang disyaratkan bahwa pemimpinnya harus orang asli Papua. Mereka adalah putra Papua yang berprestasi dan menjaga amanh rakyat untuk terus maju.

Dukungan dari masyarakat Timika beserta ketua-ketua adat menunjukkan bahwa pemekaran wilayah adalah usulan dari orang asli Papua sendiri. Hal ini menghapus fitnah yang diembuskan oleh kelompok separatis yang mengatakan bahwa pemekaran wilayah hanya program terselubung dari pemerintah. Nyatanya warga di Bumi Cendrawasih menyetujuinya.

Masyarakat juga tidak mau diadu domba oleh kelompok separatis karena mereka percaya akan program-program pemerintah. Meski tidak tinggal di Timika tetapi warga juga mendukung pemekaran wilayah karena tahu bahwa program ini banyak manfaatnya. Mereka tidak mau kena hasut Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang sering melakukan propaganda di dunia maya.

Ketika ada ribuan warga Timika mengadakan aksi damai untuk mendukung pemekaran wilayah maka hal ini menunjukkan bahwa usulan penambahan provinsi telah diakomodasi. Dengan adanya DOB ini, maka kemajuan di Papua diharapkan dapat segera terealisasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Oleh : Alif Fikri )*

Tumbuhnya ekonomi nasional membutuhkan peran dari banyak pihak, di antaranya pengusaha, investor hingga buruh atau pekerja. Tentu saja mereka yang berperan terhadap sektor perekonomian di Indonesia patut mendapatkan perlindungan, salah satunya melalui UU Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan apresiasinya kepada buruh atau pekerja. Menurutnya, kontribusi buruh mampu membuat perekonomian Indonesia pada tahun 2021, semakin membaik dengan pertumbuhan sebesar 3,69 persen.

Airlangga menegaskan, bahwa pemerintah telah meminta dan mengarahkan seluruh asosiasi pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran pekerja Indonesia.

Pemerintah mengarahkan kepada semua asosiasi pengusaha, seperti APINDO dan KADIN, untuk memberikan THR kepada pekerjanya masing-masing di Lebaran tahun ini. Diharapkan THR ini akan membantu kesejahteraan masyarakat di tahun 2022 ini.

Airlangga juga menambahkan, kondisi ketenagakerjaan Indonesia sudah mulai pulih. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya angka pengangguran dari 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 6,49% pada Agustus 2021. Penurunan pengangguran tersebut ditunjang dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja selama tahun 2021 yang mencapai 2,59 juta.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengakselerasi penerapan teknologi digital di Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap berbagai pekerjaan dan sektor usaha di masa depan. Banyak kegiatan usaha beralih ke teknologi digital, membatasi pekerja dan jam kerja serta menghindari kontak langsung. Peralihan tersebut berdampak pada kondisi pasar kerja.

Berdasarkan laporan World Economic Forum-Future of Jobs 2020 diperkirakan ada 85 juta pekerjaan manusia yang akan tergantikan mesin dan akan muncul 97 juta pekerjaan baru yang melibatkan manusia, mesin dan algoritma sebelum 2025.

International Labour Organization (ILO) selaku organisasi buruh internasional menyebutkan, pada kuartal II 2020 terdapat 195 juta pekerja telah tergantikan dengan perubahan yang semakin cepat. Saat ini, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi yakni pada tahun 2030 diperkirakan jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 201 juta orang atau setara 68,1 persen jumlah penduduk.

Selain itu, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2021, terdapat sebanyak 9,1 juta orang menganggur dan 1,93 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan lebih dari 10 juta orang membutuhkan pekerjaan setiap tahun dan dapat terus bertambah dari tahun ke tahun.

Airlangga menambahkan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah berupaya mereformasi struktural melalui penerbitan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan inklusif.

Dirinya juga menegaskan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja, Yakni, melalui penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan fleksibilitas jam kerja sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

Pemerintah pun tetap menjamin hak-hak pekerja, seperti memperoleh upah yang layak, kebebasan berserikat, memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama serta terpenuhinya pesangon saat terkena PHK.

Selain itu, pemerintah memperkuat perlindungan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) dengan mengatur ketentuan pemberian kompensasi kepada mereka ketika masya kontraknya telah selesai.

Terobosan lain adalah penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program JKP ini akan memberikan perlindungan bagi pekerja terkena PHK agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kompetensi dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru.

Program JKP memberikan 3 manfaat berupa uang tunai sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya, pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja. Melalui tiga manfaat tersebut diharapkan pekerja yang terkena PHK dapat kembali masuk ke pasar kerja.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas para pekerja melalui program kartu pra kerja. Sebuah program yang ditargetkan untuk para pencari kerja, termasuk pekerja yang terkena PHK. Upaya tersebut diharapkan akan menjadi pendorong meningkatnya kesejahteraan pekerja di Indonesia. Keberhasilan upaya tersebut tidak lepas dari peran serikat pekerja/buruh.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Oleh : Deka Prawira )*

Salah satu ancaman di masa pandemi adalah arus informasi yang terlalu deras sehingga muncul infodemibahkan hoax, di mana ada banyak sekali berita tentang covid-19 tetapi tidak semuanya benar. Masyarakat diminta untuk cermat dalam menyaring berita dan mewaspadai penyebaran infodemi hingga hoax.

Pandemi sudah kita jalani selama dua tahun. Kita bergulat habis-habisan melawan Corona dengan vaksinasi, menjaga protokol kesehatan, dan mencari informasi tiap hari. Misalnya berapa jumlah pasien Covid-19 hari ini? Apa varian virus terbaru? Sampai ke cara-cara pengobatan alternatif agar terhindar dari ganasnya Corona.

Sayangnya informasi ini bertransformasi menjadi infodemi. Menurut WHO, infodemi adalah informasi mengenai pandemi Covid-19 yang terlalu banyak. Sayangnya informasi ini malah membingungkan saking banyaknya dan mirisnya, mayoritas info tersebut adalah berita palsu alias hoax.

WHO menyebutkan bahwa informasi dalam infodemi mencakup upaya yang disengaja untuk menyebar informasi yang salah. Tujuannya adalah untuk merusak respon kesehatan masyarakat dan mendorong agenda suatu kelompok atau individu. Dampaknya adalah membahayakan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan stigma pasien Corona dan penyintasnya, serta berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Dokter Radha Agrawal dari Rumah Sakit Overlake Washington menyatakan bahwa ada pasiennya yang tidak mempercayai diagnosisnya akibat infodemi. Penyebabnya karena mereka tidak mengalami anosmia (kehilangan fungsi indra penciuman) padahal jika kena virus Covid-19 varian Omicron dan bergejala ringan maka tidak kena anosmia. Meskipun hasil tes menunjukkan positif Corona.

Contoh infodemi yang selanjutnya adalah tuduhan bahwa tiap pasien yang masuk Rumah sakit akan “dicovidkan,” sehingga dampaknya banyak orang yang enggan untuk rawat inap meski kondisinya parah. Hal ini amat merugikan karena pengobatan mereka jadi tidak maksimal. Padahal yang benar adalah tiap pasien memang wajib tes PCR untuk mengetahui ia positif Corona atau tidak, sehingga bisa positif akan diisolasi di ruangan khusus.

Selain itu, contoh infodemi lain adalah klaim bahwa berbagai herbal bisa mencegah dan mengobati Corona. Masyarakat jadi berburu jahe, kunyit, dll sehingga harganya sempat melonjak. Padahal ini adalah sebuah misinformasi karena memang herbal menyehatkan tubuh dan meningkatkan imunitas. Namun tidak otomatis membuat tubuh jadi anti Corona karena harus diiringi dengan vaksin sampai 3 kali dan menjaga protokol kesehatan.

Penyebaran hoax juga mengesalkan karena bisa menggagalkan misi untuk memberantas Corona. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) per 12 april 2022 telah memblokir lebih dari 5.000 hoax yang beredar di dunia maya. Pemblokiran dilakukan terus-menerus agar tidak memakan banyak korban dari masyarakat awam.

Pasalnya, ada kalangan masyarakat yang belum mengerti. Mereka mengira tiap informasi yang tersebar, baik di media online, media sosial, atau broadcast di grup WA, adalah valid seperti berita di surat kabar nasional. Padahal bisa saja hoax itu ada di media online abal-abal yang tega menampilkannya demi traffic website yang tinggi. Atau bisa jadi mereka memakai teknik clickbait, dengan judul yang heboh padahal isinya hoax yang tak karuan.

Masyarakat harus mewaspadai tiap hoax yang beredar agar tidak kejeblos. Misalnya ketika ada yang bilang bahwa vaksin berbahaya karena mengandung chip. Padahal sudah jelas chip adalah benda padat yang tak bisa larut dalam cairan vaksin. Kita harus saring informasi sebelum sharing dan jangan asal klik. Akan tetapi wajib cek dulu kebenaran suatu berita tentang Corona.

Selama pandemi kita bebas membaca berbagai berita terutama di media online. Akan tetapi jangan berbuat kesalahan dengan terjebak infodemi dan menyebarkan hoax. Waspadalah akan berita-berita yang beredar di internet karena tidak semuanya benar.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Abdul Syukur)*

Seluruh elemen masyarakat wajib menahan laju penyebaran radikalisme, termasuk kalangan pesantren. Penguatan nasionalisme oleh kalangan Pesantren diharapkan dapat menangkal radikalisme yang saat ini banyak menyebar, utamanya melalui media sosial.

Kelompok radikal hadir secara masif di Indonesia sejak keruntuhan orde baru. Mereka memanfaatkan euforia munculnya orde reformasi yang penuh kebebasan. Namun sayangnya masyarkat kala itu belum menyadai bahayanya, mungkin karena fokus pada pemulihan pasca dihantam krisis moneter tahun 1998. Akibatnya sampai saat ini masih ada kelompok radikal yang beraksi secara diam-diam.

Untuk memberantas radikalisme maka pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme(BNPT). Namun masyarakat juga bisa membantu dalam menahan agar radikalisme tidak menyebar dan membuat negeri ini hancur. Terutama kalangan pesantren yang bisa menumbuhkan nilai Pancasila dalam melawan radikalisme.

Anggota MPR RI Zulfikar Achmad menyatakan bahwa tidak ada radikalisme yang ada dan tumbuh di pesantren. Penyebabnya karena di pesantren diajarkan tentang moderasi beragama yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ketika radikalisme hadir maka tidak akan bisa menyelusup ke pesantren.

Dalam artian, pesantren modern saat ini tidak hanya mengajarkan tentang fiqih, hukum zakat, kitab kuning,dan lain-lain. Akan tetapi pesantren juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila karena para santri dididik menjadi calon ulama yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Selain itu, moderasi beragama juga diajarkan karena dengan moderasi beragama kita bisa beribadah tanpa harus ekstrem kiri atau kanan, dan memang segala sesuatu yang ekstrem itu tidak baik.

Pengajaran nilai-nilai Pancasila di pesantren amatlah wajar karena memang antara ilmu agama dengan Pancasila tidak berseberangan. Malah di sila pertama saja berbunyi ketuhanan yang maha esa. Para ustad mengajarkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah amat selaras dengan ajaran agama karena sudah pernah dicontohkan di zaman nabi.

Selain itu, pengajaran nilai Pancasila juga dilakukan agar para santri memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mereka adalah calon ustad sehingga sebelum terjun langsung di masyarakat wajib dididik agar mampu bertenggang rasa dan menghormati perbedaan di lapangan. Walau ada yang berbeda akidah tetapi tidak boleh dimusuhi. Dengan begitu maka mereka tidak akan terseret oleh arus radikalisme yang sering melakukan kekerasan dan permusuhan.

Sudah jelas tertera di dalam hadis sahih ketika Nabi Muhammad menyuapi seorang pengemis yang buta, padahal ia tidak memeluk Sslam. Namun Nabi tetap sabar dalam memberinya makan. Ini adalah contoh toleransi dan dakwah yang halus, yang harus dipahami oleh para santri. Kelak jika sudah lulus dari pesantren maka mereka bisa bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat, apapun keyakinannya.

Seorang santri yang baik tentu beribadah dengan khusyuk sekaligus memiliki toleransi yang tinggi karena itu adalah cara menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan sampai hanya rajin mengaji tetapi bertingkah negatif kepada orang lain, karena hal itu berdosa. Seperti tingkah laku kelompok radikal yang berbuat kerusakan ke umat dengan keyakinan lain, amat tidak dibenarkan.

Ustadnya juga mengingatkan bahwa mereka wajib jadi santri yang Pancasilais dan penuh tenggang rasa, karena mereka yang tidak satu keyakinan adalah saudara dalam kemanusiaan. Para santri juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kerakyatan yang adil dan beradab. Jika sudah memahami Pancasila maka mereka tidak akan terbujuk dengan kelompok radikal karena tahu bahwa mereka salah dan melanggar Pancasila.

Pesantren memiliki peran dalam memberantas radikalisme dari dalam. Maksudnya adalah para santri dididik agar tidak terseret dalam arus radikalisme. Caranya dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan toleransi, agar mereka bisa jadi warga negara yang baik, memiliki rasa nasionalisme tinggi, dan anti radikalisme.  

)* Penulis adalah kontributor Nusa Pers