Warga Mimika Dukung Pemekaran Wilayah Papua

Oleh : Rebecca Marian )*

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua mendapat sambutan luas masyarakat. Pada 13 April 2022, ribuan orang di Kabupaten Mimika Papua menggelar deklarasi akbar mendukung pemekaran wilayah. 

Papua dulu bernama Irian Jaya. Pada masa orde baru hanya ada satu provinsi tetapi tahun 1999 ada satu lagi provinsi yakni Papua Barat. Saat ini muncul usulan pemekaran wilayah alias penambahan provinsi yang dikemukakan oleh OAP (orang asli Papua). Mereka beraudensi dengan Presiden Jokowi dan meminta pemekaran sehingga ada provinsi baru, yakni Papua Pegunungan Tengah, Tabi Saireri, dan Papua Selatan.

Pemekaran wilayah amat didukung oleh warga asli Bumi Cendrawasih. Sebanyak 3.000 warga di Kabupaten Mimika, Papua, turun ke jalan untuk menyatakan dukungannya terhadap pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua tengah pada 13 April 2022. Mereka bergerak dari Kota Timika menuju Kantor Bupati Mimika. Mereka terdiri dari para ketua adat dan perwakilan dari 18 suku yang ada di Timika.

Ketua Deklalator aksi Karel Kum menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah atas terbentuknya Provinsi Papua Tengah dengan ibu kotanya Timika. Suku Amaro dan Suku Amungme menyatakan dukungannya atas ibu kota provinsi yang ditempatkan di Timika.

Dukungan dari warga asli Papua menunjukkan bahwa mereka mendorong terbentuknya pemekaran wilayah, karena program ini sangat bermanfaat. Pertama, dengan pemekaran wilayah maka akan mempermudah akses untuk pengurusan administrasi karena warga Timika tak perlu jauh-jauh pergi ke Jayapura untuk mengurus surat-surat penting. Saat pengurusan mudah maka mereka akan taat dan tidak akan terlambat mengurus administrasi.

Jarak  dari Timika ke Jayapura 480 kilometer jika ditempuh dengan jalur darat dan ini melelahkan sekali. Memang ada jalur udara tetapi tidak semua kalangan mampu untuk membeli tiket pesawat. Apalagi harga avtur juga tinggi.

Kedua, jika ada provinsi baru maka warga Timika dan sekitarnya akan diuntungkan. Penambahan provinsi berarti penambahan dana APBD dan uang itu dirupakan bagi keuntungan warga di sana. Misalnya untuk pembangunan jalan yang representatif, pembangunan sekolah, dll.

Pemekaran wilayah memang identik dengan kemajuan karena jika ada provinsi baru maka akan dibangun pasar induk sebagai pusat perdagangan, sekolah hingga tingkat SMA sehingga anak-anak Papua bisa menuntut ilmu dan makin cerdas, dll. Modernisasi ini yang diharap oleh masyarakat karena mereka ingin maju.

Selain itu, jika ada pemekaran wilayah maka ada gubernur serta wagub yang baru, karena dalam UU Otsus memang disyaratkan bahwa pemimpinnya harus orang asli Papua. Mereka adalah putra Papua yang berprestasi dan menjaga amanh rakyat untuk terus maju.

Dukungan dari masyarakat Timika beserta ketua-ketua adat menunjukkan bahwa pemekaran wilayah adalah usulan dari orang asli Papua sendiri. Hal ini menghapus fitnah yang diembuskan oleh kelompok separatis yang mengatakan bahwa pemekaran wilayah hanya program terselubung dari pemerintah. Nyatanya warga di Bumi Cendrawasih menyetujuinya.

Masyarakat juga tidak mau diadu domba oleh kelompok separatis karena mereka percaya akan program-program pemerintah. Meski tidak tinggal di Timika tetapi warga juga mendukung pemekaran wilayah karena tahu bahwa program ini banyak manfaatnya. Mereka tidak mau kena hasut Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang sering melakukan propaganda di dunia maya.

Ketika ada ribuan warga Timika mengadakan aksi damai untuk mendukung pemekaran wilayah maka hal ini menunjukkan bahwa usulan penambahan provinsi telah diakomodasi. Dengan adanya DOB ini, maka kemajuan di Papua diharapkan dapat segera terealisasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Tinggalkan Balasan