Tokoh Agama Papua Sebut Kebijakan DOB Demi Kesejahteraan Masyarakat Papua

Pendeta Petrus Bonyadone

suaratimur.id – Hingga saat ini respon publik terhadap keputusan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah tiga Provinsi baru di Papua menuai beragam sikap. Sejumlah pihak yang menyatakan menolak didominasi oleh kelompok yang sejak awal berseberangan dengan pemerintah serta menginginkan kemerdekaan Papua. Mereka bahkan selalu menyelipkan tuntutan kemerdekaan Papua dalam setiap aksi penolakan DOB. Sedangkan kelompok yang mendukung lebih bersifat variatif, terdiri dari berbagai pihak, profesi, dimana sebagian besar merupakan kelompok masyarakat yang telah memiliki pemikiran yang terbuka.

Salah satu pihak yang memberikan respon atas keputusan pemerintah pusat datang dari sejumlah tokoh agama di Papua. Untuk diketahui, dalam lingkup kehidupan bermasyarakat di bumi Cenderawasih tersebut, tokoh agama memiliki peran penting dalam membimbing serta mengarahkan masyarakat berdasarkan pada ajaran agama menuju kehidupan yang damai dan sejahtera.

DOB Merupakan Rencana Tuhan untuk Papua

Salah satu tokoh agama yang lantang merespon perihal kebijakan DOB datang dari Ketua I Persekutuan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Provinsi Papua, Pendeta Petrus Bonyadone. Ia menilai bahwa pemekaran wilayah adalah salah satu rencana Tuhan untuk tanah Papua.

Menurutnya, satu yang pasti jika hal tersebut Tuhan kehendaki maka akan terjadi. Berdasarkan penilaiannya, Tuhan berkeinginan terdapat pemerataan kesejahteraan di tanah Papua. Melalui pemekaran itulah, Tuhan ingin masyarakat Papua sejahtera. Jika pemekaran Provinsi nantinya terwujud, maka akan memperpendek rentan kendali dengan wilayah-wilayah yang notabene terisolir dan jauh dari jangkauan pembangunan karena kondisi geografis.

Persoalan pemekaran Papua juga telah ada sejak zaman dahulu, dimana para pendahulu telah berfikir akan adanya pemekaran yang dilakukan dengan kajian secara mendalam.  Pendekatan budaya juga telah dilakukan di masing-masing wilayah adat meliputi 7 wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Dalam menyikapi persoalan pemekaran DOB, semua pihak agar mampu bersikap bijak dan berfikir positif, karena pada intinya kebijakan pemekaran adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menghendaki pemekaran karena melihat masih ada daerah yang terisolir secara pendidikan, kesehatan, dan akses fasilitas publik lainnya yang masih jauh dari standar. Sehingga jika pemekaran terjadi maka akan ada pendekatan khusus untuk menyentuh daerah-daerah tersebut.

Pendeta Petrus secara tegas juga menyatakan bahwa saat ini kita berjalan dengan waktu sehingga jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih kapan lagi. Istilahnya kalau bukan sekarang kapan lagi. Sebagai pimpinan gereja, dirinya berpesan agar seluruh umat menjaga kedamaian di tanah Papua.

Apa yang Menjadi Rencana Tuhan Harus Didukung dengan Baik

Pandangan tentang keputusan pemerintah mengesahkan RUU Pemekaran Provinsi di Papua juga disampaikan oleh tokoh agama Papua sekaligus Dosen Program Studi (Prodi) Agama Kristen di Universitas Cenderawasih, Pendeta Fredy H. Toam, S.Th., M.Si. Menurutnya merujuk pada perspektif agama, bahwa kebijakan DOB menjadi tiga provinsi baru di Papua sesungguhnya adalah rencana Tuhan terhadap masyarakat di atas tanah Papua. Apa yang telah menjadi rencana Tuhan atas tanah Papua harus didukung dengan baik, bukan malah ditolak dengan pemikiran yang sempit.

Menurutnya, Tuhan sedang berperkara di atas tanah Papua, saat ini sementara proses. Bagi yang menolak harap buka kembali Alkitab. Masuknya penginjil ke tanah Papua melalui pekabaran Injil telah mencapai 167 tahun. Tujuan Tuhan mengirim Penginjil adalah untuk membawa terang dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam Alkitab Yesaya 40: 1-11 dikatakan oleh Tuhan langsung, jadi tidak ada alasan untuk menolak DOB. Tuhan ingin kita melihat pemekaran ini dari sudut pandang Terang Injil.

Adanya tokoh-tokoh pendeta yang menolak pemekaran DOB karena dinilai akan menyisihkan keberadaan Orang Asli Papua (OAP), justru merupakan pandangan yang cenderung partikularistik dan sempit. Para pendeta harus kembali pada pemahaman bahwa hukum kasih dan perintah penginjilan yang disampaikan Yesus bersifat universal. Tidak ada sekat pemisah, baik suku, bangsa, ras, warna kulit, jenis rambut, maupun bahasa. Yesus tidak membeda-bedakan orang, dan bahkan mengajarkan untuk mendoakan serta mengasihi musuh.

Pada saat yang sama, dunia pun mengalami globalisasi sehingga hampir semua sekat telah terbuka. Sangat naif jika ada pendeta-pendeta yang menutup diri terhadap pihak lain, kemudian menjustifikasi pandangannya dengan kutipan ayat suci. Seluruh dinamika yang terjadi di Papua pun harus sejalan dengan upaya untuk mendatangkan tanda-tanda Kerajaan Allah. Tuhan inginkan Papua menjadi maju dan umatnya sejahtera.

Ibarat Rumah, Papua tidak boleh jadi bagian belakang, melainkan serambi atau bagian depan dari rumah Republik Indonesia. Papua berbatasan dengan Samudera Pasifik yang di seberangnya adalah Amerika Serikat, Australia dan Jepang. Secara geografis, Papua harus menjadi etalase dari NKRI. Wajah Indonesia ini harus dapat dilihat dari Papua, dirinya bersyukur sekali bahwa semua suku bangsa ada di Papua.

Pendeta Freddy Toam juga menyampaikan bahwa OAP seharusnya dapat lebih banyak berkontribusi dalam proses pemekaran DOB mengingat ada perlindungan dalam UU Otsus. Dulu sebelum diterapkannya Otsus Papua, masyarakat Papua dapat hidup berdampingan tanpa membedakan asal suku. Sekarang ada Otsus, harusnya lebih mampu berperan lebih, jangan sampai terdapat ketergantungan.

Tak Ada yang Perlu Ditakutkan dalam Pembentukan DOB

Sejumlah tokoh agama dan tokoh adat lain juga turut bersuara merespon adanya pro kontra publik dalam menanggapi kebijakan DOB oleh pemerintah pusat. Mereka mengajak masyarakat di Papua turut mendukung pemerintah dan pihak keamanan agar kebijakan pemekaran terlaksana dengan selalu memanjatkan doa kepada Tuhan.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Alberth Yoku menilai bahwa tujuan pemekaran untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan untuk kemajuan di segala aspek.

Sementara itu, Ketua persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Papua Pdt. M.P.A. Maury, S.Th, menegaskan ajakan kepada seluruh umat Tuhan di Papua agar tidak bingung, dan tidak takut, apalagi menolak. Pemekaran Provinsi baru di Papua harus terlaksana, kita dukung dengan selalu memanjatkan doa Bersama. Sebab, pemekaran merupakan bentuk rencana Tuhan melalui pemerintah.

Tuhan berkehendak pada seluruh umatnya menjadi sejahtera dalam iman, pemekaran wilayah merupakan salah satu rencana Tuhan untuk Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan