Oleh : Alfred Jigibalom )*

Masyarakat mengapresiasi pemekaran wilayah di Papua karena mereka telah memperjuangkannya selama beberapa tahun. Dengan adanya pemekaran wilayah maka diharap akan lebih banyak terjadi kemajuan di Papua.

Pemekaran wilayah akhirnya dikabulkan oleh pemerintah ketika akhirnya ada 3 provinsi baru di Papua, yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Pembentukan provinsi ini sesuai dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pemekaran wilayah Papua.

Provinsi Papua Tengah (Meepago) memiliki ibu kota Timika yang terletak di Kabupaten Mimika. Provinsi Papua Pegunungan Tengah (Lapago) memiliki ibu kota Wamena. Sedangkan Provinsi Papua Selatan (Ha Anim) memiliki ibu kota Merauke. Dengan demikian total 5 provinsi yang ada di Papua.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watipo, yang juga putra asli Papua, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua bisa membawa dampak yang baik. Ia berharap ada badan otoritas sebagai pengawal semua proses pembangunan di Papua. Dalam artian, proses modernisasi dan pembangunan di Bumi Cendrawasih ketika ada pemekaran wilayah butuh waktu yang tidak sebentar sehingga butuh pengawasan yang tegas dan teliti.

Masyarakat mengapresiasi pemekaran wilayah Papua karena memang wilayah tersebut terlalu luas (lebih dari 312.000 km2) jika hanya ada dua provinsi (Papua dan Papua Barat). Namun jika ada lima provinsi tentu ada lima ibu kota, sehingga untuk mengurus administrasi dan kelengkapan surat-surat akan lebih dekat, serta menghemat ongkos transportasi.

Pemekaran wilayah amat didukung rakyat Papua karena jika ada banyak provinsi baru maka ada banyak pembangunan yang terjadi, mulai dari jalan raya, jembatan, sekolah, dan lain lain. Dana APBD dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kelancaran kehidupan masyarakat. Di Papua akan makin maju dan tidak akan ketinggalan jauh dengan daerah lain di Indonesia.

Masyarakat juga mengapresiasi pemekaran wilayah Papua karena ada pemerataan pembanguna, sehingga modernisasi tidak hanya terjadi di Jayapura, Merauke, Mimika, atau wilayah penting lain. Namun pembangunan juga merata sampai ke Yahukimo, Yalimo, Intan Jaya, dan seluruh daerah di Bumi Cendrawasih sampai ke pelosok.

Pemekaran wilayah tidak ada yang menentang sama sekali karena seluruh warga baik yang asli maupun pendatang mendukung program ini. Mereka sadar bahwa penambahan provinsi akan membawa banyak efek positif bagi Papua. Dampaknya adalah kehidupan makin modern dan tidak akan ada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Masyarakat baik yang ada di Papua maupun luar Papua mendukung pemekaran wilayah. Mereka bersyukur karena akhirnya ada 3 provinsi baru di Bumi Cendrawasih yakni provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Dengan pemekaran wilayah maka diharap kehidupan rakyat di sana akan makin maju.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Dodik Prasetyo )*

Kerahasiaan data seluruh masyarakat dalam aplikasi PeduliLindungi terjamin keamanannya. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir karena Satgas Covid-19, Kemenkes hingga Menko Polhukam menjamin tidak ada yang namanya pelanggaran HAM dalam aplikasi tersebut.

Belakangan ramai pemberitaan mengenai laporan dari pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang menuding bahwa aplikasi PeduliLindungi dari Indonesia masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Mirisnya, tudingan AS tersebut hanya berdasarkan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dirahasiakan, bukan dari otoritas resmi Indonesia.

Dengan meluasnya pemberitaan tersebut, sontak pihak Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 langsung angkat bicara. Seperti dikatakan oleh Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19, tujuan utama dari pembuatan aplikasi PeduliLindungi tersebut adalah semata hanya untuk membatasi kegiatan masyarakat agar tetap aman dan terhindar dari pandemi Covid-19 sejak penularan yang masif terjadi di Tanah Air 2 tahun terakhir.

Tentu aplikasi tersebut mampu membantu kita untuk melindungi dari ancaman paparan virus dan juga membantu menjaga kesehatan masyarakat. Lebih lanjut, Wiku menegaskan satu hal bahwa data dari seluruh masyarakat yang telah mengisi dalam aplikasi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya bertujuan untuk semata penanganan Covid-19 saja, bukan untuk hal lain.

Isu mengenai tudingan dari pihak Kemenlu AS tersebut juga sebelumnya sempat dibantah dengan tegas oleh Siti Nadia Tarmidzi selaku Jubir Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebagaimana yang dia katakan, justru dengan adanya inovasi dan terobosan sebuah sistem aplikasi PeduliLindungi yang dimiliki oleh Indonesia telah terbukti ampuh untuk menekan terjadinya penularan Covid-19 di masyarakat.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan negara lain, bahkan negara maju sekalipun, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia bisa dikatakan sangat baik, yang mana salah satu aspek paling berkontribusi di dalamnya adalah lantaran adanya aplikasi PeduliLindungi. Kemudian lebih lanjut dikatakan olehnya sebenarnya dari adanya isu ini, seolah terlihat sejumlah oknum yang memang dengan sengaja melakukan pelintiran pada narasi laporan Kemenlu AS tersebut.

Apabila kita membaca dan memahami keseluruhan laporan asli yang dibuat oleh pihak US State Departement, maka jelas di sana sama sekali tidak ada tuduhan yang menyudutkan Indonesia. Justru kebalikannya, menurut Nadia bahwa AS terus menyorot Indonesia lantaran kagum dengan bagaimana penanganan pandemi yang telah kita lakukan serta pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Jadi sama sekali dalam laporan tersebut tidak ada perkataan yang menyatakan adanya pelanggaran apapun.

Bantahan juga dikatakan secara tegas oleh Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyatakan bahwa justru aplikasi PeduliLindungi dari Indonesia mampu untuk mewujudkan penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik ketimbang Amerika Serikat sendiri. Baginya, pengertian mengenai melindungi HAM bukanlah semata pada tingkat individual saja, melainkan juga pada tingkatan komunal-sosial.

Pemerintah sendiri juga sudah menegaskan berkali-kali bahwa data masyarakat akan aman serta sama sekali tidak akan ada yang namanya pelanggaran HAM dalam bentuk privasi. Justru semua data yang kita tuliskan dalam aplikasi tersebut akan sangat membantu upaya Pemerintah untuk mempercepat berakhirnya pandemi sehingga kita bisa segera hidup normal seperti sedia kala.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa Indonesia berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 secara maksimal, termasuk dengan cara penggunaan masif aplikasi PeduliLindungi. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir atas keamanan data di PeduliLindungi dijamin kerahasiaannya oleh Pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Taufiq Kautsar )*

Masyarakat diminta untuk mewaspadai kelompok radikal yang masih aktif menyebarkan ideologi terlarang. Hal itu tercermin dari pengungkapan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) yang memiliki niat jahat menggulingkan pemerintahan yang sah.

Radikalisme dan terorisme dalam bentuk apapun memang tidak diperbolehkan dan hendaknya harus bisa segera dilenyapkan, terutama karena bisa mengganggu keutuhan NKRI. Belakangan terdapat sebuah aksi dari kelompok teroris yang menamai diri mereka sebagai Negara Islam Indonesia (NII). Ternyata seperti diungkapkan oleh pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bahwa kelompok tersebut memiliki rencana untuk menggulingkan Pemerintah bahkan sebelum tahun 2024.

Pengungkapan rencana kelompok teroris NII ini terungkap setelah sebanyak 16 tersangka berhasil diamankan oleh Densus 88. Mereka ditangkap di wilayah Sumatera Barat pada bulan Maret 2022 lalu. Tidak hanya berupa dugaan saja, melainkan pihak Densus 88 juga dengan jelas telah memiliki barang bukti kuat yang memang menunjukkan bahwa mereka memiliki agenda untuk menggulingkan pemerintah yang berdaulat saat ini.

Lebih lanjut, Kombes Pol Aswin Siregar selaku Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) menyatakan bahwa kelompok yang ditangkap tersebut ternyata sampai sekarang masih menganut pemikiran dari NII pada era Kartosuwiryo dulu. Ditegaskan pula bahwa kelompok ini memiliki keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila yang selama ini kita gunakan menjadi syariat Islam, serta mengganti sistem pemerintahan menjadi Khilafah.

Tidak hanya sekedar keinginan untuk menggulingkan Pemerintah yang berdaulat saja sebelum 2024, namun ditambahkan oleh Aswin bahwa ternyata mereka juga akan melancarkan aksi tersebut dengan sejumlah rencana teror yang tentunya akan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat secara luas. Ancaman berupa teror itu berhasil diungkap oleh pihak Densus 88 lantaran mereka telah mempersiapkan beberapa senjata tajam serta tengah mencari para pandai besi.

Tindakan terorisme seperti dijelaskan Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid selaku Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memang tidaklah bisa dilepaskan dari radikalisme. Berarti dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa semua teroris pasti menganut paham radikal tertentu. Radikalisme sendiri bisa dipicu oleh beberapa hal.

Jika seseorang atau sekelompok orang memiliki kecenderungan bertindak intoleran, kemudian memiliki pemahaman agama yang tidak benar, memiliki ketidakpuasan politik, bahkan sampai menimbulkan rasa benci dan juga dendam tertentu, maka bukan tidak mungkin berbagai hal tersebut akan memicu adanya radikalisme timbul. Apabila seluruh hal tadi berakumulasi menjadi satu, mereka akan berubah menjadi sebuah paham dan juga gerakan tertentu.

Pastinya gerakan radikalisme sangat merusak negara dan juga agama itu sendiri karena sama sekali tidak sesuai dan tidak mencerminkan ajaran agama yang sebenarnya. Kemudian bagi negara, paham-paham radikalisme mampu menjadi ancaman yang sangat serius karena bisa saja memicu para pengikutnya untuk berbuat sesuatu secara inkonstitusional seperti halnya berusaha untuk melengserkan pemerintah yang berdaulat saat ini sebelum tahun 2024.
Padahal sudah sangat jelas bahwa konstitusi menyatakan kalau pemerintah yang berdaulat memimpin selama 5 tahun dalam 1 periodenya.
Untuk itu sangat penting bagi kita semua terus mawas diri dan waspada. Jangan sampai paham-paham radikalisme mempengaruhi pemikiran kita, termasuk orang-orang terdekat kita. Dengan adanya kewaspadaan bersama, maka aksi teroris dan radikalisme diharapkan dapat dicegah dan keutuhan NKRI dapat terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan inovasi besar dalam meringkas regulasi. Dengan adanya penerapan kebijakan tersebut, arus investasi akan semakin besar yang dapat mendorong kinerja sektor ekonomi.

Tahun 2022 merupakan tahun di mana masyarakat kembali menata hidupnya setelah sebelumnya digempur oleh Pandemi Covid-19.Pemulihan ekonomi setelah masa terpuruk di masa pandemi tentu saja membutuhkan formula yang dapat mendorong kinerja sektor ekonomi, salah satunya UU Cipta Kerja.
Perlu kita ketahui bahwa selama pandemi, terdapat 29,12 juta pekerja di Indonesia yang terdampak Covid-19. Jumlah itupun ternyata belum termasuk pekerja paruh waktu dan setengah menganggur yang mencapai 55 juta orang.

Dengan UU Cipta Kerja, Indonesia memiliki instrumen yang diandalkan untuk menyelesaikan semuanya, sehingga diharapkan bisa menjadi strategi dalam meningkatkan daya saing global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja diharapkan menjalankan transformasi struktural, meningkatkan investasi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. UU Cipta Kerja dan 51 Peraturan Pelaksanaannya mendapatkan apresiasi yang positif dari berbagai lembaga internasional.

Dia menjelaskan UU Cipta Kerja mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya menggunakan Pendekatan Berbasis Perizinan (Licensed Based Approach) menjadi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach). Selanjutnya, pemerintah akan segera menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sebagai pedoman pelaksanaan teknis dan mengoperasionalkan sistem Online Single Submission (OSS) pada Juni 2021 sehingga diharapkan investasi dapat meningkatkan dan lebih banyaknya kesempatan kerja dan peluang berusaha akan tercipta.

Di antara aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong investasi adalah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru sekaligus memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. World Bank juga mengatakan bahwa UU Cipta Kerja merupakan reformasi yang paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan.

Kontribusi positif UU Cipta Kerja lainnya adalah mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Dalam hal ini, Middle Income Trap adalah kegagalan suatu negara untuk naik kelas dari pendapatan menengah bawah (lower-middle income) ke menengah-atas (upper-middle income). Kondisi ini banyak terjadi pada negara yang tidak mempu berpindah dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi. Sebab, mereka tidak mampu lagi bersaing dengan negara berpenghasilan lebih rendah yang bergantung pada sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja. Namun tidak juga mampu bersaing dengan negara maju yang mengandalkan kualitas manusia dan teknologi.

Penilaian bahwa UU Cipta Kerja mampu mengentaskan Indonesia dari jebakan negara menengah juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa UU tersebut memberikan regulasi yang sederhana dan efisien. Selain itu UU Cipta Kerja juga terdapat aturan mengenai inkubasi penciptaan dan penumbuhan usaha baru, serta penguatan kapasitas pelaku bagi usaha pemula. UU ini juga memungkinkan agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta pembentukan koperasi bisa lebih mudah.

Undang-undang Cipta Kerja tidak hanya sekadar mengatur, tetapi juga menciptakan iklim berusaha agar dapat terus berkembang, menarik minat investor hingga mempermudah pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Hal ini tentu saja akan menjadi langkah konkrit bagi peningkatan kinerja sektor ekonomi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhamad Rizal )*

Esensi dari puasa adalah kemampuan individu untuk mampu menahan segala sesuatu yang buruk, termasuk emosi. Oleh sebab itu, demonstrasi mahasiswa pada 21 April 2022 diyakini akan menodai kesucian bulan Ramadhan, sehingga diperlukan fatwa haram atas aksi tersebut.

Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa beberapa waktu lalu telah menjadi sorotan banyak pihak. Terutama ketika terjadi pengeroyokan yang menyebabkan Ade Armando menjadi salah satu korban. Terlebih demo tersebut diberlangsungkan pada saat bulan suci Ramadhan, yang mana seharusnya kita semua saling menjaga diri dari hawa nafsu termasuk amarah.

Maka dari itu KH Taufik Damas selaku Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) memberikan sebuah usulan mengenai diterbitkannya fatwa haram melakukan demonstrasi di bulan Ramadhan. Tentu bukan tanpa alasan beliau sampai memberikan usulan fatwa tersebut, pasalnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika seseorang tengah berada dalam kerumunan massa, utamanya ketika melakukan aksi demonstrasi, maka mereka akan rawan untuk kehilangan jati diri.

Luapan amarah yang seharusnya dapat diredam oleh ibadah puasa, justru dipertontonkan oleh massa aksi pada demonstrasi 11 April 2022. Padahal, esensi puasa adalah tidak saja mampu menahan makan dan minum, namun yang lebih penting adalah mencegah amarah yang timbul dalam diri kita. Oleh sebab itu, demonstrasi dilakukan pada saat Ramadhan, tentu akan mengganggu khidmatnya ibadah di bulan nan suci ini karena godaan untuk marah maupun makan dan minum akan sangat besar.

Fakta di lapangan juga membuktikan bahwa memang hampir di setiap berjalannya aksi demonstrasi, pasti di sana terjadi beberapa luapan emosi dan tidak jarang berakhir dengan adanya saling kontak fisik antara dua kubu yang saling bertentangan. Contoh konkrit adalah dari peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Ade Armando hingga bentrokan massa aksi dengan kepolisian di beberapa daerah.

Jangankan di bulan Ramadhan seperti sekarang, bahkan sejatinya sebagai umat Muslim yang baik dan taat, sama sekali kita tidak diperbolehkan untuk main hakim sendiri, untuk tiba-tiba menyerang seseorang yang sama sekali tidak terlibat apapun dan tidak melakukan apapun. Menebarkan emosi hingga ujaran kebencian pun jelas dilarang keras dalam ajaran agama apalagi hingga aksi pemukulan yang jelas merugikan seseorang.

Bagaimana tidak, padahal tujuan yang hendak dilakukan oleh Ade Armando hanyalah sekedar ingin memantau bagaimana jalannya aksi demo serta membuat konten demi keperluan akun YouTubenya saja. Namun tiba-tiba sejumlah masa tak dikenal memukulinya hingga babak belur. Hal-hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan akhlak atau perilaku seorang Muslim yang baik.

Aksi demonstrasi mahasiswa juga seringkali tidak substantif dan hanya bersifat ikut-ikutan. Hal itu tercermin dari banyaknya foto, video, hingga pemberitaan media yang mengulas poster demonstrasi “nyeleneh” hingga berisi kata-kata jorok mahasiswa yang justru menodai perjuangan mahasiswa. Akibatnya, warganet geram dan meluapkan kekecewaannya kepada gerakan mahasiswa tersebut.

Maka dari itu usulan fatwa haram untuk melakukan demonstrasi, utamanya di bulan suci Ramadhan yang diungkapkan oleh KH Taufik Damas ini bisa jadi menjadi salah satu solusi bagi kita semua bisa terus menciptakan nuansa perdamaian dan saling menjaga kerukunan. Fatwa haram diperlukan karena banyak yang menjamin bahwa pelaksanaan demo akan berjalan tertib dan aman, namun sungguh disayangkan demonstrasi berjalan anarkis.

Sebagai seorang Muslim kita diwajibkan untuk selalu sabar dan menjaga amarah, karena amarah akan membawa kepada keburukan yang lain. Prinsip tersebut harus dapat dipahami dan diimplementasikan, terutama di bulan suci Ramadhan yang merupakan kawah candradimuka untuk membentuk kualitas keimanan dan ketaqwaan

Aksi demonstrasi pada 21 April 2022 sebaiknya dibatalkan saja karena tidak memiliki manfaat bagi kemaslahatan umat. Mahasiswa pun diminta untuk berpikir rasional dan mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan positif diantaranya penggalangan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya aksi positif mahasiswa selain demonstrasi, keberadaan mahasiswa Indonesia akan semakin diperhitungkan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Jika selama ini kita mendengar dan membaca perihal respon sejumlah pihak yang menyatakan menolak kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tiga Provinsi di Papua. Sebagai pembaca yang kritis, maka harus dicermati secara detail latar belakang, asal-usul, serta lebih-lebih kepentingan yang tersemat didalamnya.

Sejumlah pihak yang aktif menyuarakan penolakan kebijakan DOB Papua, secara konteks lebih banyak dimotori oleh kelompok yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa serta memiliki misi panjang ingin memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi, bahkan disinyalir kepentingan perilaku koruptif kelompok tertentu.  

Pihak Berkepentingan dalam Aksi Penolakan

Dalam kejadian aksi 1 April 2022 yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP) dimana salah satu tuntutannya adalah penolakan DOB dan Otsus. Ketua Pemuda Adat Wilayah II Saireri Ali Kabiay menyatakan bahwa aksi yang mengatasnamakan rakyat tersebut merupakan pemikiran yang tidak murni dan sarat dengan kepentingan politik. Terdapat kelompok masyarakat yang memiliki idealisme sempit dimana terdapat aktor dibelakangnya yang bermain untuk mengganggu atau mengacaukan program pemekaran baik provinsi maupun kabupaten. Aktor dibaik penolakan tersebut tidak mau membagi piring makannya atau kue yang didapati selama ini untuk dibagi kepada kelompok masyarakat lain, karena jika DOB terealisasi maka jatah kue akan berkurang ataupun bisa hilang.

Aspirasi mengatasnamakan masyarakat Papua yang disampaikan oleh Wakil Ketua MRP Yoel Luiz Mulait berkaitan dengan penolakan DOB Papua juga menuai protes dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari anggota MRP, Dorince Mehue. Menurutnya suara dari Yoel tidak mutlak mewakili aspirasi masyarakat Papua. Apa yang dibicarakan Yoel tidak representatif dan tidak atas nama lembaga serta tidak melewati mekanisme.  

Dalam rentetan sejumlah pergerakan aksi penolakan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir, KNPB terbukti menjadi salah satu pihak yang mempelopori hingga memprovokasi masyarakat Papua untuk gencar melakukan aksi penolakan dengan sejumlah kalimat dan pernyataan yang bersifat dekonstruktif. Juru bicara KNPB Boven Digoel Yanuarius Murutop menyatakan bahwa DOB merupakan musibah baru bagi orang asli Papua, Wakil Ketua KNPB Bali Laos Alua menyatakan bahwa pemekaran merupakan keinginan elit politik Jakarta dan beberapa orang Papua yang kalah politik, baik itu bupati, gubernur, dan pejabat lain. Terakhir, sepekan sebelum aksi penolakan di Yahukimo Papua terjadi dan berakhir dengan rusuh, Ketua KNPB Yahukimo Jhon Suhun juga menyatakan bahwa pemekaran DOB hanya untuk membuka sayap militer Indonesia dan membunuh masyarakat Papua.

Sementara itu adanya aksi penolakan Otsus dan DOB yang digelar oleh sejumlah mahasiswa Papua juga kontradiktif antara tuntutan dan kondisi yang ada. Bahwa pada dasarnya kebijakan Otsus telah menjamin hak-hak Orang Asli Papua (OAP), termasuk dalam hal pendidikan serta adanya kebijakan pemekaran merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Terdapat fakta memprihatinkan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tersebut ternyata disulut oleh pihak yang sama seperti aksi penolakan DOB di Wamena dan Jayapura. Demo susulan di tiga tempat dalam waktu berdekatan telah dikoordinir oleh kelompok separatis KNPB. Adanya ancaman KNPB yang ingin membuat keributan lebih besar, ternyata melalui mobilisasi oknum mahasiswa dan oknum warga memiliki tujuan akhir untuk menutupi korupsi elit lewat konflik Papua Merdeka.

Fakta lain yang juga ditemukan adalah bahwa AMP merupakan boneka bentukan KNPB. Sungguh memalukan, bukannya membela kepentingan rakyat, tapi oknum mahasiswa malah menjadi boneka kaki tangan agenda KNPB yang jelas ingin menutupi korupsi elit Papua selama 21 tahun dengan agenda Papua merdeka. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menemukan adanya penyelewengan dana Otsus sebesar Rp 1,85 triliun yang didepositokan atas nama pribadi, Rp 556 miliar digunakan tanpa data yang jelas. Seharusnya uang tersebut bisa dipakai untuk rakyat bersekolah, fasilitas kesehatan gratis, hingga pembangunan lainnya. Tapi sayangnya, oknum mahasiswa justru membela kepentingan segelintir pihak yang sudah merampas hak-hak rakyat.

Sudah saatnya separatis KNPB berhenti membodohi rakyat dengan dalih tolak Otsus dan Pemekaran hanya untuk menutupi korupsi elit selama 21 tahun, apalagi melalui isu bayangan Papua Merdeka. Sudah bukan zamannya lagi.

Pemekaran Bukan Hal yang Perlu Ditolak atau Diributkan

Secara tegas, adanya pro kontra dalam kebijakan pemekaran wilayah di Papua mendapat respon dari Bupati Kabupaten Mimika, eltinus Omaleng. Menurutnya kebijakan pemekaran Provinsi harus disikapi dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan gejolak, serta mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu ataupun tindakan provokasi yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan isu pemekaran DOB untuk menggelar aksi aksi yang dapat mengganggu Kamtibmas masyarakat.

Survei membuktikan, bahwa 92% warga Papua butuh pemekaran. Banyaknya rakyat Papua yang mendukung pemekaran karena dipercayai akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pemekaran, kota baru dibangun, RS didirikan, sekolah-sekolah dan fasilitas publik lainnya juga akan berdiri.  Bahkan, dengan pemekaran akan banyak daerah yang mendapatkan uang pembangunan langsung tanpa menunggu dari keputusan pusat. Dengan uang tersebut, rakyat bisa menggunakannya untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

Pada akhirnya, Papua merupakan wilayah yang luas dengan budaya dan wilayah adat yang berbeda-beda, sehingga tidak ada satupun kelompok yang bisa mewakili kelompok lain atas nama rakyat Papua. Pemerintah telah memberikan jalan yang terbaik untuk pemekaran wilayah agar rakyat Papua merasakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan. Manfaatkan itu dengan sebaik mungkin..

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abner Wanggai )*

Otonomi khusus (Otsus) adalah program spesial untuk rakyat Papua dalam memajukan kawasan tersebut. Otsus adalah bukti nyata bahwa pemerintah amat memperhatikan warga Papua.

Apa yang Anda bayangkan tentang Papua? Jika yang ada di pikiran adalah hutan dan savana maka salah besar, karena saat ini wilayah Bumi Cenderawasih telah bertransformasi jadi sangat maju. Bahkan di Tembagapura dinilai setara majunya dengan di New York, Amerika Serikat. Semua ini berkat dana otonomi khusus (Otsus) yang dialirkan sejak tahun 2001.

Tahun 2021 Otsus jilid 2 kembali bergulir dan program ini memang diteruskan karena membawa banyak manfaat bagi rakyat Papua. Otsus adalah bukti kehadiran pemerintah di masyarakat karena Papua adalah bagian dari Indonesia, sehingga bisa menikmati kemajuan juga berkat dana Otsus. Apalagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, di mana rakyat di Papua mendapat prioritas dan beliau jadi satu-satunya presiden yang paling sering mengunjungi Papua.

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa menyatakan bahwa kehadiran Otsus sejak tahun 2001 membawa manfaat besar bagi masyarakat Papua. Bahkan anggarannya terus meningkat. Selain itu, dana Otsus diprioritaskan untuk 4 bidang yakni pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, dan kesehatan.

Dalam artian, pemerintah memang memperhatikan warga Papua dan berusaha hadir di sana demi kemajuan mereka. Tahun 2022 saja dana Otsus bertambah sehingga totalnya 7,4 triliun rupiah. Nominal ini amat besar jika dibandingkan dengan Otsus periode awal (tahun 2001) di mana anggarannya baru miliaran rupiah.

Kehadiran pemerintah di Papua diwujudkan dengan pemberian dana Otsus dan dirupakan infrastruktur demi kemajuan rakyat di Bumi Cendrawasih. Kita sudah melihat sendiri apa saja infrastruktur yang ada, seperti Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, Jembatan Youtefa, dan lain sebagainya.

Dengan infrastruktur itu maka mobilitas makin cepat sehingga rakyat makin dinamis, baik dalam berdagang maupun melakukan kegiatan lain. Kemudian, infrastruktur diharap bisa menurunkan harga barang-barang karena pengangkutannya bisa via darat yang ongkosnya lebih murah daripada dulu yang harus via pesawat terbang.

Pemerintah berusaha hadir di tengah masyarakat Papua walau posisi Bumi Cendrawasih jauh sekali dari Jakarta. Rakyat Papua tetap maju berkat beasiswa Otsus dan tersedia anggaran bagi murid tingkat SD hingga SMA yang berprestasi. Bahkan juga ada beasiswa bagi mahasiswa dan mereka bisa kuliah tak hanya di Universitas Cenderawasih, Papua, tetapi juga kampus lain di Jawa, bahkan di luar negeri.

Selain itu anggaran Otsus juga disalurkan di bidang kesehatan. Dananya tak hanya untuk membangun Rumah Sakit dan Puskesmas tetapi juga untuk berbagai program kesehatan, seperti pemberantasan penyakit malaria yang jadi endemi di Papua. Rakyat jadi makin bugar dan tak lagi kesulitan untuk mendapatkan akses ke pusat kesehatan.
Masyarakat Papua juga diperhatikan oleh pemerintah karena berkat UU Otsus mereka bisa membangun daerahnya sendiri. Gubernur, wakil gubernur, walikota, dan wakilnya harus orang asli Papua. Majelis Rakyat Papua juga ada untuk menampung aspirasi warga di Bumi Cendrawasih. Semua ini berkat UU Otsus.

Otonomi khusus adalah program yang dibuat demi kesejahteraan warga Papua. Pemerintah sudah hadir di Bumi Cendrawasih dengan dana Otsus yang digelontorkan sampai trilyunan rupiah demi kemajuan rakyat Papua. Masyarakat senang karena dibangun berbagai fasilitas yang mendukung mobilitas sehari-hari, juga dibebaskan untuk membangun daerahnya sendiri.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Semarang

Oleh: Abizar Abdillah )*

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi peraturan yang banyak ditunggu karena dapat meringkas persoalan hiper regulasi di Indonesia. Aturan tersebut juga diyakini mampu membuka keran investasi lebih besar.

Febrio Nathan Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, memastikan bahwa berlakunya undang-undang (UU) Cipta Kerja akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sebab, UU tersebut mampu mewujudkan reformasi struktural yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Nathan mengatakan, UU Cipta Kerja sangat berpengaruh terhadap reformasi struktural yang menyeluruh mulai dari sektor pendidikan terendah dalam negeri. Karena, dalam perundangan ini setiap anggaran pendidikan dalam APBN akan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan.
Adapun Indikator kesuksesannya dapat diukur ketika peringkat Programme for International Student Assesment (PISA) SDM Indonesia meningkat secara signifikan.
Dengan meningkatnya kualitas SDM dalam negeri, tentunya para investor asing maupun dalam negeri akan menanamkan investasi ke Indonesia. Mengingat faktor ini yang sangat penting untuk segera dilakukan transformasi secara cepat dalam waktu beberapa bulan ke depan.

Keberlanjutan reformasi struktural dalam bidang peningkatan SDM, akan membawa dampak positif bagi percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga, iklim investasi dalam negeri akan sangat baik bagi para investor yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Lembaga internasional juga memprediksi berlakunya perundangan Cipta Kerja akan mendongkrak secara tajam pertumbuhan perekonomian dalam negeri selama beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengimplementasikan perundangan tersebut dalam dunia kerja di Indonesia.

Dirinya menambahkan, penting sekali sebagai terobosan. Lembaga internasional seperti World Bank yakin Indonesia bisa memanfaatkan meningkatkan pembangunan jangka menengah dan panjang.
Dari implementasi perundangan di atas, lembaga internasional memprediksi pertumbuhan perekonomian dalam negeri pada tahun depan akan mencapai angka rata di atas 5 persen.

Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund (IMF) pertumbuhan ekonomi dalam negeri akan mencapai 6,1 persen, Bloomberg memprediksi mencapai 5,6 persen, World Bank memprediksi mencapai 4,4 persen dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memprediksi mencapai 5,3 persen. Proyeksi tersebut sejalan dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional laninnya.

Sementara itu, Survei dari IMD World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021 menyatakan peringkat daya saing Indonesia mengalami kenaikan. Dari sebelumnya pada posisi 40, kemudian menjadi peringkat 37 dari total 64 negara yang didata.
Pada kawasan Asia Pasifik, Indonesia tetap bertengger pada posisi 11 dari 14 negara. Posisi Indonesia di atas India dan Filipina. Indonesia juga mengalahkan Rusia dalam daya saing dengan berada pada urutan ke 45.

Menurut Head of Research and Consulting LM FEBUI Bayuadi Wibowo Indonesia mengalami penurunan peringkat pada dua komponen utama, yakni kinerja perekonomian dan infrastruktur. Menurut Bayu, Hal tersebut disebabkan oleh faktor kesiapan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dalam menghadapi pandemi.

Dirinya juga menyatakan, peningkatan infrastruktur di Papua juga mempengaruhi peringkat daya saing Indonesia. Pasalnya, dengan adanya infrastruktur yang baik maka minat investor juga meningkat. Jika minat investor meningkat, tentu saja hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Perlu diketahui bahwa peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2020 cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya yakni posisi ke-73 dari 190 negara. Angka ini masih jauh dari target Presiden Jokowi yang mematok kemudahan berusaha di peringkat 40.

Dalam laporan yang ditulis oleh World Bank tersebut, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Oleh karena itu UU Cipta Kerja menjadi salah satu motor bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi khususnya di level Asia Tenggara. Kemudahan perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi hal yang disorot oleh pemerintah.

UU Cipta Kerja diyakini mampu memperkuat pondasi perekonomian di Indonesia, dengan memangkas peraturan yang berbelit, diharapkan minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia juga meningkat, sehingga hal ini akan menjadi upaya konkret untuk mengakselerasi daya saing Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah mempertebal beberapa program perlindungan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan daya beli di tengah adanya inflasi global. Salah satunya adalah penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja yang langsung banyak mendapat apresiasi oleh berbagai pihak.

Pada tahun 2022 ini, Pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU). Penyaluran bantuan tersebut akan dilangsungkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Diketahui sebagaimana ungkapan langsung dari Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan bahwa pemberian BSU yang digalakkan oleh Pemerintah ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja dan juga tentunya lebih mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Diharapkan nantinya setelah seluruh BSU disalurkan oleh Pemerintah kepada para pekerja/buruh tersebut, maka akan mampu untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian Indonesia akan segera kembali berputar lagi setelah pandemi Covid-19. Tentunya tidak bisa di pungkiri lagi bahwa dampak dari pandemi tersebut bahkan sampai sekarang masih cukup terasa terutama dalam segi ekonomi.

Bahkan bisa saja terjadi inflasi yang terus menekan daya beli masyarakat tersebut selama masa bulan suci Ramadhan seperti sekarang ini hingga pada momentum Hari Raya nanti. Maka sebagaimana arahan langsung dari Presiden Joko Widodo, perlindungan sosial harus segera dipertebal lagi oleh Pemerintah.

Berkurangnya daya beli masyarakat ini merupakan fenomena yang nyata terjadi. Bahkan beberapa pedagang daging ayam dan daging sapi di Bengkulu mengaku bahwa dagangan mereka sejak memasuki bulan Ramadhan seolah menjadi lebih sepi peminatnya. Tentunya bukan hanya dikarenakan harga daging tersebut harganya naik, melainkan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya serentak ikut naik.

Isu ekonomi bahkan bukan hanya diperparah dengan adanya pandemi, namun sentimen politik dunia akhir-akhir ini juga sedang mengalami ketegangan ketika konflik antara Rusia dengan Ukraina mulai bergulir. Hal tersebut bahkan langsung berpengaruh terhadap terciptanya inflasi dalam skala global. Menjadikan beberapa harga dari komoditas pokok menjadi meroket naik dan semakin menekan bagi pemulihan ekonomi kita.

Maka dari itu bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila Pemerintah tidak segera mengambil tindakan berupa pemberian bantuan BSU ini. Tentu dengan daya beli masyarakat yang semakin hari kian menurun, maka akan berdampak besar pula pada roda perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Menaker Ida bahwa untuk kriteria penerima BSU pada tahun 2022 kali ini sementara memang hanya diberikan kepada para pekerja/buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta. Mereka akan menerima masing-masing bantuan sebesar Rp 1 juta yang diperoleh dari dana yang telah dialokasikan oleh Pemerintah dengan total jumlah Rp 8,8 tiriliun.

Untuk menjamin berlangsungnya bantuan yang bisa tersalurkan ke masyarakat secara cepat, tepat, akurat serta akuntabel, maka pihak Menaker sampai sekarang masih terus menggodok perihal seluruh mekanisme pemberian BSU 2022 ini. Mengenai pematangan seluruh mekanisme yang berkaitan dengan penyaluran BSU, seluruhnya langsung diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.

Sontak apresiasi pun langsung mengalir kepada Pemerintah Indonesia yang dinilai langsung sigap dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Piter Abdullah selaku Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) menyatakan bahwa dengan banyaknya harga komoditas pokok yang masih melonjak seperti sekarang ini, maka sudah sangat tepat tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk memberikan BSU kepada para pekerja dengan kriteria tersebut.

Demikian pula apresiasi juga diberikan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Baginya, komitmen dari Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta sudah sangat tepat. Menurutnya, tentu dengan adanya BSU yang diberikan oleh Pemerintah, maka masyarakat akan menjadi diringankan beban kesulitan ekonomi mereka.

Kebijakan perlindungan sosial yang saat ini digulirkan Pemerintah merupakan langkah tepat untuk dapat menjaga daya beli masyarakat. Semua pihak pun diharapkan bijak dan bahu membahu mendukung Pemerintah agar situasi sulit seperti saat ini dapat segera teratasi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )

Paham radikal merupakan virus berbahaya yang dapat mengincar siapa saja, termasuk anak-anak. Doktrinasi radikalisme pada anak-anak dapat mengancam masa depan bangsa, sehingga diperlukan kewaspadaan semua pihak.

Mungkin sejauh ini masih tidak sedikit orang yang berpikir bahwa paham radikal hampir tidak mungkin disebarluaskan pula ke anak-anak, namun nyatanya seperti dikatakan oleh Brigjen Ahmad Ramadhan selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri bahwa Densus 88 mendapati puluhan anak di bawah umur yang berusia sekitar 13 tahun yang tergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat.

Para anak tersebut telah dibaiat atau disumpah untuk tetap setia kepada kelompok itu dengan cara dicuci otaknya. Kemudian yang lebih membuat prihatin lagi, ternyata perekrutan anggota NII bukan hanya tidak memandang usia saja, namun juga sama sekali tidak memandang batasan jenis kelamin. Jadi beberapa diantara sekitar 77 anak juga terdapat anak-anak perempuan di dalamnya.
Fakta lebih lanjut dikemukakan oleh Brigjen Ahmad Ramadhan bahwa ternyata ratusan diantara anggota NII saat ini telah mengikuti ajaran kelompok radikal tersebut bahkan sejak usia mereka belasan tahun.

Tentu hal ini tidaklah bisa dibiarkan begitu saja. Maka dari itu pihak Polri langsung melakukan langkah cepat untuk menjalin koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Tidak bisa dipungkiri pula bahwa sebenarnya proses perekrutan dari NII ini bisa dikatakan terstruktur dengan cukup baik dan rapi serta sistematis pula. Justru hal ini yang menjadi tantangan bagi kita semua demi bisa melawan dan mencegah kelompok-kelompok radikal seperti ini terus berkembang di Indonesia lantaran bisa saja mereka memiliki ancaman untuk menyebarkan teror.

Andaikata memang mereka memiliki keinginan yang begitu kuat untuk bisa mengubah ideologi negara, yakni Pancasila menjadi ideologi yang lain dan kemudian melakukan segala cara supaya hal tersebut bisa terlaksana, maka bukan tidak mungkin terorisme akan semakin menyebar luas dan tentunya semangat Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI akan terancam. Pasalnya ternyata jaringan NII yang berada di Sumatera Barat ini juga saling memiliki afiliasi dengan kelompok teroris yang berada di Jakarta, Jawa Barat serta Bali.

Bahkan kekhawatiran ini bukanlah tanpa sebab lantaran dalam penangkapan yang telah dilakukan oleh pihak Densus 88, telah ditemukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam berupa pisau karimbit, golok, sangkur, kapak hingga pisau cutter. Bayangkan seperti apa jadinya bila ajaran-ajaran radikal seperti itu meracuni pola pikir anak-anak generasi penerus bangsa yang seharusnya bisa belajar dengan jauh lebih baik dan memiliki teman serta pergaulan luas namun harus diracuni paham kelompok radikal.

Mirisnya lagi biasanya ajaran-ajaran seperti itu bukan hanya melulu berdasarkan pergaulan atau lingkungan luar saja, namun justru berasal dari lingkungan terdekat sang anak, yakni keluarganya sendiri. Banyak sekali ditemukan paham radikal yang dianut oleh anak ternyata merupakan turunan dari orang tuanya. Maka dari itu kita semua harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan kita.

Doktrinasi radikalisme pada anak-anak merupakan contoh nyata penyebaran paham anti Pancasila yang menargetkan semua golongan. Orang tua maupun masyarakat luas diharapkan tidak abai dan selalu memantau tumbuh kembang anak. Dengan adanya kepedulian bersama, penyebaran radikalisme diharapkan dapat dicegah.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute