JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal optimistis pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagai strategi mewujudkan Visi Indonesia tahun 2045.

“Tahun 2045 ke negara maju berstandar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi per kapita,” kata Faisal dalam program acara dialog di RRI, Rabu (20/4/2022).

Ia menjelaskan, pemindahan ibu kota lebih ke konteks pemerataan karena ketimpangan Jawa dan luar Jawa dalam 20 tahun terakhir. Pemerataan wilayah tersebut harus dicapai disamping target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurut Faisal, dengan pemindahan ibu kota maka akan ada pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang lebih seimbang. Selain itu, permasalahan di Jakarta sebagai ibu kota seperti kemacetan dan polusi udara akan berkurang.

Untuk pemerataan ekonomi, Faisal menyebut harus ada strategi pertumbuhan lebih tinggi dari pandemi Covid-19 yang hanya 5 persen. “Ibu Kota Baru itu pertumbuhan ekonomi terwujud dan ada perubahan tren,” ujarnya.

Faisal menambahkan, banyak strategi dan turunan yang harus diperhatian dalam pemindahan ibu kota. Strategi turunan itu meliputi; bagaimana memastikan pertumbuhan tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi di seluruh Indonesia. Terutama di Indonesia Timur. Dengan demikian, pembangunan dalam konteks pemindahan ibu kota harus terkoneksi dengan wilayah lainnya.

Poin lain yang harus dipikirkan adalah memindahkan industri-industri di Pulau Jawa ke Ibu kota baru. Strategi terakhir adalah bagaimana mengefisienkan logistik di luar pulau Jawa yang lebih mahal dari pada Pulau Jawa. Termasuk infrastruktur, manufaktur, dan sumber daya manusia harus diperhatikan.

Faisal menekankan, proses pemindahan ibu kota memerlukan waktu dan proses yang panjang. Pemindahan tidak cukup dilakukan hanya dalam waktu 10 tahun.

“Prosesnya bertahap. Memang ada tahapan inti dan tahapan lainnya. Ini jangka panjang dari periode ke periode. Dua puluh tahun bahkan lebih. Jadi ada kesinambungan antar rezim. Ini prosesnya tidak sebentar dan ini harus disadari,” kata dia.

suaratimur.id – Sejumlah respon dari pengesahan RUU DOB oleh DPR untuk tiga wilayah baru di Papua masih menjadi perbincangan hingga atensi bagi sebagian pihak. Hal tersebut terutama berkaitan dengan dampak dari kebijakan yang jamak dimaknai oleh beberapa pihak, baik yang pro maupun kontra.

Salah satu respon positif terhadap kebijakan pemekaran wilayah muncul dari generasi muda Papua yang sedang menempuh studi di Banjarmasin. Sejumlah mahasiswa Papua yang sedang menempuh Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 18 April 2022 menggelar deklarasi untuk mendukung pembentukan daerah otonomi baru di tanah kelahirannya. Dalam deklarasi yang dilaksanakan di kampus UNISM tersebut, mahasiswa dan mahasiswi asal Papua dari berbagai jurusan bersatu menyatakan tekadnya, dengan harapan, terwujudnya provinsi baru dapat menambah kemajuan dan kesejahteraan, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.

DOB Papua Memperluas Lapangan Pekerjaan

Para generasi muda tersebut memiliki sikap optimis terhadap rencana pembentukan tiga provinsi baru di Papua, dimana saat ini sedang dalam pembahasan di DPR. Salah seorang mahasiswa, Yoseph S.T. Samkakai, mengatakan keberhasilan dari pemekaran tersebut nantinya bakal memperluas lapangan kerja. Menjadi salah satu hal penting bagi generasi penerus ialah sisi ekonomi. Pasalnya sejauh ini, banyak generasi muda Papua yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Di samping itu, sikap optimis juga ditunjukkan oleh mahasiswi yang juga berasal dari Papua, Farida Anselma Mogan, menerangkan bahwa daratan Papua sejatinya dikenal cukup luas namun sejauh ini hanya memiliki dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Sehingga, idealnya perlu ada tambahan provinsi baru agar dapat membawa manfaat dan kemajuan, terutama dalam hal pekerjaan.

Tak hanya dari mahasiswa, sejumlah dukungan dari pihak lain juga berdatangan terhadap rencana pemekaran wilayah di Papua, terutama berkaitan dengan dampak perluasan kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambieuw, menyebut beberapa dampak positif dari pemekaran atau DOB di Tanah Papua, mulai dari sektor ekonomi, sumber daya manusia, hingga infrastruktur. Salah satunya, pemekaran dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui CPNS maupun sektor lainnya.

Sejumlah Langkah untuk Memajukan Papua

Tak hanya pengesahan RUU DOB yang telah dilakukan oleh DPR pada awal bulan lalu. Sejumlah langkah kebijakan juga tengah disusun serta dilaksanakan pemerintah guna mendukung proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bumi cenderawasih, Papua.

Salah satu upaya tersebut juga datang dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Melalui Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, Wakil Presiden tersebut meminta Lemhannas untuk membentuk tim pengkajian khusus mengenai Papua. Tim kajian nantinya berfungsi memastikan langkah yang diambil pemerintah dapat membawa perubahan signifikan di Papua, baik perubahan dari sisi keamanan maupun kesejahteraan masyarakat Papua. Ke depan, kajian tersebut akan dilakukan dengan Tim Kantor Wapres.

Selain itu, langkah dalam bidang keamanan juga sedang diupayakan oleh pihak kepolisian. Dalam pernyataannya, Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri, menyatakan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif sangat mendukung percepatan pembangunan di provinsi paling timur di Indonesia, Papua. Tanpa keamanan yang kondusif, maka pembangunan akan sulit dilakukan karena para investor enggan membuka usaha atau menanamkan modalnya di Papua.

Karena itu, secara tangan terbuka beliau meminta seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas agar kondusif sehingga investor mau membuka usahanya di Papua. Selain itu, diharapkan juga kepada kelompok separatis atau kelompok kriminal bersenjata segera sadar dan mau menerima bersama sanak keluarganya yang ada di kampung sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dan dirasakan semua pihak.

Majunya pembangunan Papua menjadi harapan seluruh pihak, tentunya juga didukung oleh kondisi yang aman dan damai. Sehingga wilayah Papua tak hanya terberkati secara tanah dan sumber daya alam yang melimpah, namun juga masyarakat didalamnya untuk hidup bersama berdampingan saling menghormati satu sama lain.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Made Prawira )*

Mahasiswa yang dipelopori oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) akan melakukan demonstrasi menuntut penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden. Faktanya, Presiden Jokowi konsisten menolak perpanjangan masa jabatan, sehingga publik pantas mempertanyakan untuk siapa demonstrasi mahasiswa ditujukan.

Isu jabatan Presiden hingga 3 periode kembali mencuat hingga membuat mahasiswa meninggalkan bangku kuliahnya untuk berunjuk rasa. Padahal Joko Widodo selaku Presiden selalu menolak usulan jabatan 3 periode.

Tidak hanya Jokowi saja, PDI-Perjuangan dan Partai NasDem rupanya juga menolak usulan ini dengan alasan patuh terhadap konstitusi serta tidak ingin mengkhianati reformasi.

            Tentu saja para Mahasiswa yang berunjuk rasa pada 21 April 2022 harus mengetahui, bahwa Presiden Jokowi pernah mengatakan, bahwa sikapnya tidak berubah, dirinya tetap menolak usulan jabatan 3 periode.

            Jokowi selalu menegaskan tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode, karena konstitusi mengamanatkan dua periode. Dan hal itu yang harus dijaga bersama-sama. dirinya mengaku tidak memiliki niat untuk menjadi presiden 3 periode. Lebih lanjut, Jokowi menambahkan UUD 1945 telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama.

            Tentu saja Mahasiswa harus paham bahwa demonstrasi yang dilakukannya adalah cara terakhir yang bisa ditempuh. Demo yang terjadi pada 11 April 2022 lalu, rupanya bukanlah aksi damai para mahasiswa, tetapi aksi yang ditunggangi kelompok Anarko yang menimbulkan kericuhan.

            Meski mahasiswa telah memprotek kelompoknya dengan baik, tetapi dalam setiap demo yang dilakukan rupanya tidak menjamin bahwa aksi tersebut bersih dari penyusup yang tidak bertanggung jawab.

            Tentu saja di era serba canggih ini, mahasiswa harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai penyambung lidah masyarakat tanpa perlu adanya aksi turun ke jalan yang ternyata menimbulkan banyak Mudharat.

            Sebagaimana diketahui, Aksi demo 11 April 2022 justru banyak menimbulkan kerugian. Salah satunya dialami oleh Dosen UI Ade Armando yang babak belur dihajar massa pada aksi tersebut. Bahkan mobil komando yang dinaiki para orator tak mampu mengelak dari lemparan batu. Tentu saja aksi ini sangat disayangkan, niat hati menyampaikan kegelisahan, namun faktanya justru menimbulkan banyak kerugian.

            Penyampaian aspirasi idealnya harus bisa disampaikan dengan segala cara, petisi online misalnya, di mana petisi ini memungkinkan siapapun bisa menandatangani pernyataan yang nantinya bisa ditujukan kepada anggota DPR, bahwa rakyat memiliki aspirasi yang patut untuk disampaikan.

            Anehnya, aksi demo yang diselenggarakan oleh BEM SI tersebut ternyata disusupi oleh 80 pelajar yang hendak ikut demo, tentu saja hal ini tidak dibenarkan, karena belum tentu para pelajar memahami isu seperti ini, alih-alih berdemo mereka para pelajar bisa jadi datang ke tempat aksi karena kebutuhan konten di media sosial.

            Memang tidak ada yang melarang untuk berdemo, tetapi untuk apa menuntut penolakan wacana 3 periode padahal sikap Presiden Jokowi sudah tegas menolak jabatan 3 periode. Atau karena sekadar aksi unjuk eksistensi semata?

            Lucu memang, di mana saat ini demonstrasi tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi sekaligus mencari bahan untuk instastory. Pokoknya eksis dulu, perkara penyampaian aspirasi, itu lain hal.

            Sebagai agen perubahan, tentu saja Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk berpihak kepada rakyat. Mahasiswa dengan pemikiran kritis serta kemampuan berorasinya, tentu saja harus bisa menimbang dampak buruk yang mungkin terjadi pada saat dan setelah aksi dilakukan.

Pada dasarnya akan sulit mengkoordinir aksi besar yang katanya aksi mahasiswa tapi kenyataannya, ada kelompok bukan Mahasiswa yang turut serta masuk dalam barisan aksi. Sebagaimana diketahui, justru dari kelompok penyusup ini muncul potensi provokasi yang berujung pada aksi pengrusakan serta aksi main hakim sendiri. Oleh sebab itu jika dipikir secara nalar, kenapa aksi wacana 3 periode harus disertai dengan aksi yang tidak bermoral?

            Jika imbas dari aksi demonstrasi adalah pengrusakan dan tindakan main hakim sendiri, tentu saja Mahasiswa perlu menggunakan akalnya, apakah di bangku perkuliahan terdapat ilmu yang mengizinkan pengrusakan serta melukai bagi sesama manusia?

            Karena melawan pemikiran haruslah dilawan dengan pemikiran pula, bukan dengan aksi baku hantam yang justru menjadikan citra demokrasi menjadi buruk.

            Dari sinilah tanda tanya terbentuk untuk para mahasiswa yang melakukan demo, apa tidak ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi? Atau jangan-jangan ada yang membekingi para mahasiswa untuk turun ke jalan?

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alif Fikri )*

Demonstrasi mahasiswa yang menuntut penolakan perpanjangan masa jabatan presiden pada 21 April 2022 dianggap sudah tidak relevan karena Presiden Jokowi sudah menolak wacana tersebut. Mahasiswa pun diimbau untuk berpikir kritis dan tidak terjebak politik praktis yang dapat menciderai idealismenya.

Mahasiswa bukan sekadar orang-orang yang belajar di kampus karena mereka juga belajar untuk bermasyarakat dan mengutarakan pendapat. Salah satu caranya adalah dengan berdemo. Sejak era orde lama sudah ada demo mahasiswa. Akan tetapi gerakan mahasiswa jaman sekarang berbeda jauh dengan di masa lalu karena mereka sudah masuk jebakan politik praktis.

Ketua BEM SI (badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia) Kaharuddin viral karena saat berdemo tanggal 11 April 2022 lalu menyatakan bahwa hidup di era Orde Baru enak karena lebih bebas berpendapat dan kesejahteraan terjamin. Pernyataannya langsung dicemooh oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan fakta. Penyebabnya karena ketika masa Orde Baru masyarakat dibungkam penuh kebebasannya.

Ungkapan ketua BEM SI menampakkan bahwa saat ini mahasiswa sudah terjebak politik praktis. Diduga ada yang menyetir di balik ucapannya sehingga ia mengatakan hal yang berkebalikan dengan fakta. Bisa jadi ada bouwhear alias pihak yang membayar dan memanas-manasi mahasiswa sehingga mereka jadi emosi dan mau-mau saja berdemo dan berpidato tanpa mengetahui kebenarannya.

Politisi Masinton Pasaribu spontan menolak ucapan ketua BEM SI. Ia memaparkan fakta bahwa kesejahteraan di era Orde Baru adalah semu dan tidak ada yang namanya kebebasan berpendapat. Dalam artian, mahasiswa sudah dibodohi karena tidak mengetahui keadaan saat Orde Baru. Apalagi saat itu mereka belum lahir sehingga tidak tahu bagaimana sengsaranya saat harus disuruh diam, ketika bersuara malah ditembak petrus.

Mahasiswa dikatakan terjebak politik praktis karena bouwhear diduga sebagai lawan politik dari pemerintah saat ini, karena sudah berkali-kali mereka juga menggunakan strategi nostalgia ala Orde Baru, “Bagaimana kabarnya? Enak jamanku?” dengan menyandingkan foto mantan penguasa Orba. Kali ini mereka menggunakan mahasiswa sebagai pion dan tidak sadar sudah masuk ke jebakan politik praktis.

Takutnya jika mahasiswa terjebak dalam politik praktis maka akan ditekan terus-menerus untuk berdemo dan takutnya akan berakhir dengan kerusuhan. Selain dipantik emosinya oleh bouwhear, dalam unjuk rasa sudah pasti ada provokator yang memanas-manasi. Tujuannya agar mereka makin beringas dan merusak fasilitas umum. Ditambah lagi dengan kedatangan anarko yang selalu bikin onar.

Yang lebih parah lagi, demo yang awalnya diadakan untuk memprotes harga BBM malah berubah haluan jadi seruan ganti presiden. Keadaan ini yang diinginkan oleh bouwhear sehingga diharap bisa seperti tahun 1998 lalu. Padahal masyarakat tidak pernah memintanya karena mereka sangat mencintai Presiden Jokowi, sehingga mahasiswa tidak menyuarakan suara rakyat.

Seharusnya sebagai agen perubahan, mahasiswa bertindak netral dan tidak terjebak dalam politik praktis. Tugas mereka masih jauh, harus belajar, berorganisasi, lalu menyelesaikan skripsi. Jika belum lulus saja sudah terjebak politik praktis bagaimana nanti ke depannya? Bisa-bisa kuliah malah terbengkalai.

Banyak masyarakat yang menduga berapa bayaran yang diterima oleh mahasiswa sehingga diplesetkan jadi ‘mahasewa’. Seberapa pun besar bayarannya maka jangan diterima karena akan menggerus idealisme. Juga menjebak mereka ke dalam kepentingan politik praktis.

Mahasiswa diharapkan mampu bersikap kritis dan rasional dalam menyikapi sebuah isu, termasuk isu perpanjangan masa jabatan presiden yang telah tegas ditolak Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, demonstrasi  pada 21 April 2022 sebaiknya dibatalkan dan diganti dengan kegiatan positif lain yang lebih bermanfaat.

) *Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Kenia Putri )*

Dalam berbagai kesempatan, aksi demonstrasi mahasiswa seringkali ditunggangi oleh penyusup yang berujung pada aksi anarkis, sehingga hal tersebut perlu menjadi suatu kewaspadaan bersama. Mahasiswa pun diminta untuk bersikap rasional serta membatalkan rencana aksinya pada 21 April 2022.

Seperti diketahui, para mahasiswa berencana akan melakukan aksi unjuk rasa lagi pada 21 April 2022 nanti, padahal sebelumnya mereka sudah berdemo tanggal 11 April 2022 lalu, di depan Gedung MPR, Senayan, Jakarta. Seakan-akan mereka tidak kapok untuk berunjuk rasa di tengah bulan Ramadhan. Demo yang kemarin saja sudah mendapat kritik karena diadakan di tengah pandemi, sehingga melanggar berbagai protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan banyak memakai masker. Selain itu, demonstrasi juga terbukti mengganggu kondusivitas bulan Ramadhan karena aksi mahasiswa banyak diwarnai oleh beragam poster “nyeleneh”, ujaran kebencian, hingga tindakan kekerasan antar sesama pendemo.

Berkaca dari demo 11 April 2022 lalu, terbukti ada banyak penyusup yang memiliki tujuan untuk memprovokasi mahasiswa. Hal ini patut diwaspadai karena bisa jadi mereka akan datang lagi dan mengacaukan suasana pada demonstrasi 21 April 2022 nanti. Para penyusup amat bangga karena bisa ada di tengah aksi unjuk rasa dan menyebarkan kertas berisi propaganda yang ternyata dibuat oleh organisasi terlarang.

Padahal organisasi terlarang itu sudah dibubarkan oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu, tetapi mereka memanfaatkan kesempatan dalam aksi unjuk rasa tersebut, mumpung para mahasiswa sedang terbakar amarahnya. Ketika emosi, manusia tidak bisa memakai logikanya dan mudah disetir begitu saja. Demo mendatang bisa jadi semakin berbahaya karena adanya  provokasi dari organisasi terlarang tersebut.

Politisi Grace Natalie menyatakan bahwa ia mendapatkan informasi bahwa penyusup saat demo tanggal 11 April 2022 kemarin adalah anggota organisasi terlarang. Selain itu juga ada tangkapan layar (screenshot) yang berisi chat untuk mengajak para pendemo melakukan aksi kekerasan terhadap Ade Armando.

Ditenggarai para penyusup tersebut sengaja datang untuk membangkitkan amarah mahasiswa, juga untuk memukuli Ade Armando yang datang di tengah-tengah aksi demo. Ade Armando dianggap musuh karena seringkali mengkritik organisasi terlarang dan para pemimpinnya. Naasnya ia diamuk pendemo bahkan nyaris dilucuti, sampai harus dirawat di Rumah Sakit selama beberapa hari.

Bukti lain bahwa penyusup saat demo datang dari Ormas terlarang adalah penangkapan dua orang pendemo yang ketahuan menyerang polisi lalu lintas (Polantas). Saat diperiksa, ternyata mereka adalah mantan kader organisasi terlarang.

Kita juga harus mewaspadai penyusup yang sengaja membuat tindakan anarki saat demo. Mereka masuk ke dalam gelanggang unjuk rasa dan membuat kerusuhan, seperti membakar ban bekas dan merusak fasilitas umum. Penyusup yang dikenal dengan sebutan anarko ini sudah hadir saat demo 11 April 2022 lalu dan dikhawatirkan datang lagi pada demo 21 April mendatang.

Seharusnya mahasiswa bertindak tegas dan tidak mau disusupi, baik oleh anarko maupun anggota kelompok terlarang. Penyebabnya karena mereka hanya bikin rusuh dan membuat berbagai kerugian yang akhirnya harus ditanggung oleh pemerintah. Apalagi saat ini sudah jelas bulan puasa sehingga harus dihormati kesuciannya. Malah dikotori oleh demo yang disusupi provokator, anarko, dan pihak lain yang memiliki kepentingan politik.

Oleh karena itu demo tanggal 21 April  2022 mendatang sebaiknya dibatalkan saja. Penyebabnya karena unjuk rasa tersebut dikhawatirkan akan disusupi, baik oleh anarko maupun ormas terlarang, juga dari lawan politik yang sengaja menggunakan mahasiswa sebagai pion. Jangan sampai demo malah berakhir dengan tangisan karena keganasan mereka sendiri.

Masyarakat wajib mewaspadai demo yang akan dilakukan oleh para mahasiswa pada tanggal 21 April 2022. Unjuk rasa itu juga telah melenceng dari substansinya karena telah berubah menjadi ruang kekerasan antar sesama anak bangsa. Mahasiswa diharapkan dapat berpikir ulang dan membatalkan demonstrasi tersebut.  

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute