suaratimur.id – Satu demi satu dukungan terus mengalir dan ditunjukkan oleh berbagai pihak terkait rencana pemerintah dalam pemekaran wilayah di Papua melalui kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Kebijakan yang saat ini masuk dalam tahap pembahasan sempat menuai pro kontra pada tingkat akar rumput. Kesimpangsiuran informasi dan sosialisasi menjadi salah satu kendala dari pemerintah yang harus dievaluasi secara bersama dan menyeluruh.  

Salah satu dukungan DOB ditunjukkan oleh mantan tokoh gerakan separatis Papua, Nicholas Messet yang menyatakan bahwa sudah saatnya Papua dimekarkan dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran yang berdasar pada tujuh wilayah adat tersebut merupakan berkat yang Tuhan berikan untuk masyarakat Papua. Melalui pemekaran tersebut, maka seluruh masyarakat memiliki tanggungjawab masing-masing untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan ketentuan DOB.

Dirinya kembali menegaskan bahwa Papua sudah final melalui pengakuan Dewan Keamanan PBB pada 19 November 1969 lalu. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Kebijakan DOB harus disambut dengan gembira karena jika terdapat provinsi baru maka pembangunan bisa menyentuh masyarakat hingga ke pelosok. Jika kemudian terdapat pihak yang mempeta-petakan maka indikasinya adalah ingin lepas dari NKRI. Menjadi pembelajaran bersama, bahwa hingga saat ini masih terdapat pemikiran dari sejumlah pihak yang menganggap bahwa Papua hanya milik Orang Papua Asli (OAP). Padahal sejatinya, seluruh masyarakat yang tinggal di Papua berhak dan bertanggungjawab terhadap kemajuan Papua dalam berbagai bidang. Dalam upaya mewujudkannya, pemerintah juga harus menyiapkan SDM Papua untuk bisa berkarya dan menjadi sukses dengan tidak mengharap seperti uang jatuh dari langit. Telah habis mimpi, sekarang bagaimana kita kerja untuk negeri sendiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri.

Mantan Petinggi OPM yang Kini Mendukung NKRI

Untuk diketahui bahwa Nicholas Messet dulunya merupakan mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Melihat posisinya tersebut, jelas dirinya bukanlah orang biasa. Namun kini, ia telah kembali membela Indonesia. Khususnya hal-hal yang mengenai permasalahan Papua. Tak hanya itu, Nick juga menjadi Konsulat Kehormatan Negara Nauru di Jakarta. Terdapat fakta menarik darinya, bahwa isu mengenai Papua ternyata tidak banyak negara yang menanggapi dalam sidang umum PBB. Hanya negara-negara kecil yang selalu ingin mengangkat permasalahan Papua di sidang umum PBB, seperti Vanuatu, Palau dan Marshall Island.

Dalam sejumlah kesempatan Ia juga menegaskan, bahwa Benny Wenda yang selama ini getol memperjuangkan kemerdekaan Papua juga tidak terlalu aktif seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disinyalir karena semakin banyak dari mereka yang sadar, bahwa usaha memisahkan Papua dari Indonesia tak lebih dari hal sia-sia. Terbukti, upaya sebagian pihak oposisi mengangkat isu mengenai Papua di Sidang sekelas PBB, nyatanya ditolak oleh banyak negara.

Pemuda Papua Jangan Mimpi Merdeka atau Lepas dari NKRI

Menjawab sejumlah argumen oleh kelompok separatis yang hingga kini masih berupaya untuk keluar dari Indonesia dan menganggap hal tersebut sebagai sebuah kemerdekaan. Dirinya secara tegas mengatakan bahwa anak muda masa kini tidak perlu bermimpi bahwa Papua akan merdeka seperti yang dilakukannya selama 40 tahun lalu dan berakhir dengan sia-sia. Menurutnya disebut merdeka adalah jika sudah mendapat pekerjaan, baru bisa berpikir bahwa dunia ini besar. Namun jika hanya bermain dan berpikir togel tanpa bisa membantu orang lain, maka merdeka hanyalah slogan belaka.

Terkait itu, dirinya juga teringat dengan nasihat yang diberikan oleh mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta bahwa negara Indonesia besar sekali, kita harus bangga karena berada dalam negara besar, sementara kalau melepaskan diri kemudian berada di luar, tidak ada pihak yang mau mendengar. Banyak contoh negara kecil yang tidak banyak pihak yang mau mendengar. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemuda Papua saat ini adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan begitu maka hal baik akan didapat, bukan saja di Indonesia namun di seluruh dunia.

Wali Kota Jayapura Sebut DOB Memperpendek Rentan Kendali Pelayanan Kepada Masyarakat

Sebuah penjelasan terhadap dukungan DOB juga diberikan secara tegas oleh Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano. Menurutnya pembentukan DOB Papua adalah untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. DOB dilakukan untuk memperpendek rentan kendali pelayanan kepada masyarakat, terjadinya pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat pun tercipta dan kemajuan pembangunan menjadi tidak hanya tertumpu di Kota Jayapura saja. Di samping itu, penolakan DOB dan Otsus hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin merdeka yang tidak sepihak dengan Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan termasuk menyusup dalam aksi penolakan DOB dengan misi akhir melepaskan diri dari NKRI.

Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Melalui Persekutuan Gereja di Papua

Secara umum, dalam upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, sejumlah kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai mekanisme dan pendekatan. Terbaru, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP), yang mana keberadaannya dekat dengan masyarakat, mendukung sinkronisasi Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Selain itu, di tengah pluralisme yang ada, PGGP diharapkan dapat menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan menjadi mediator apabila terjadi konflik. Para pemuka agama juga diharapkan tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, pemuka agama yang memiliki jamaah dan tutur katanya didengar oleh masyarakat dapat menjadi penentu dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat.

Tindakan responsif pemerintah tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Diantaranya, Ketua PGGP Papua Barat, Sherly Parinussa yang menyatakan optimisme dan dukungannya terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran tokoh agama dan pendeta akan menopang percepatan pembangunan Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Dhimas Surbekti )*

Ketersediaan infrastruktur diyakini akan mempercepat produktivitas dan meningkatkan peluang investasi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, arus barang dan jasa juga semakin cepat, sehingga dapat meminimalisasi kesenjangan ekonomi.

Infrastruktur merupakan sektor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya dengan menyediakan konektivitas yang memfasilitasi masyarakat dan memobilisasi manusia, barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendukung pelayanan dasar sehingga mendorong pemerataan pembangunan nasional serta meningkatkan produktivitas, daya saing dan peluang investasi.

Dalam kesempatan pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Mohammed Ali Berawi Selaku Guru Besar Ilmu Teknik Sipil tersebut memaparkan empat pembahasan pembangunan infrastruktur.

Dirinya memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur bernilai tambah untuk meningkatkan kelayakan proyek. Ali melakukan beberapa kajian dan penelitian pada proyek infrastruktur.

Penelitian berupa mengembangkan desain konseptual infrastruktur terpadu yang disebut Public Railways and Stormwater Infrastruktur (PRASTI) Tunnel, pembangunan jembatan selat sunda, dan pengembangan kota cerdas untuk Ibu Kota Negara (IKN). PRASTI Tunnel merupakan sebuah konsep pembangunan terowongan bawah tanah untuk jalur kereta yang direncanakan terintegrasi dengan saluran pengendalian banjir.

Sehingga diharapkan mampu memberikan nilai efisiensi dan efektivitas tinggi bagi pembangunan megaproyek infrastruktur. PRASTI Tunel berfungsi sebagai infrastruktur komersial dalam rangka mengurai kemacetan sekaligus sebagai infrastruktur sosial yang dapat mengendalikan banjir di Jakarta. Yakni dengan mengintegrasikan tiga fungsi utama dalam satu terowongan yang terdiri dari fasilitas transportasi publik, kereta api bandara dan pengendali banjir (stormwater).

Ali menuturkan, “Dari berbagai penelitian kami pada proyek infrastruktur telah menunjukkan bahwa dengan menghasilkan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur, maka penambahan pendapatan dari konsesi jenis sektor pembangunan terintegrasi lainnya akan dapat meningkatkan kelayakan proyek, sehingga manfaat pembangunan yang diperoleh dapat lebih optimal.

Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas pembiayaan serta penciptaan nilai tambah proyek perlu menjadi dasar perencanaan pembangunan infrastruktur.

Dirinya juga menyebutkan bahwa pengembangan kota yang cerdas untuk IKN bertujuan untuk menghasilkan kota yang berketahanan (resilience) dan berkelanjutan (sustainable) dengan menghasilkan pelayanan kota yang lebih baik, termasuk dari perbaikan transportasi, sumber daya air, pembuangan limbah, sampai pelayanan kesehatan. Ali menyebut konsep smart city berkontribusi dalam pembentukan lingkungan terbangun dengan kualitas tinggi, sehat dan regeneratif yang dimodelkan berdasar circular economy dan dengan dampak positif secara keseluruhan terhadap lingkungan.

Kedua, kelayakan pembangunan infrastruktur yang diiringi dengan efektivitas serta efisiensi pola pembiayaan infrastruktur dapat ditingkatkan melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Ali menyebut dengan kerja sama ini pemerintah mendapatkan keringanan dalam penyediaan infrastruktur publik.

Ketiga, konsekuensi dari pandemi covid-19 dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada pembangunan infrastruktur. Adanya penyesuaian pola kerja dan interaksi dalam situasi new normal yang menyebabkan terjadinya pelambatan aktivitas pelaksanaan pembangunan proyek infrastruktur yang sedang berjalan, harus dapat diantisipasi oleh pihak terkait.

Hal ini bertujuan untuk menjaga ketahanan finansial dan arus kas supaya kinerja biaya, waktu dan mutu pekerjaan konstruksi dapat terus terkontrol dengan baik. Ali menuturkan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas dan secara bersamaan memulihkan perekonomian akibat pandemi, pembangunan infrastruktur perlu terus dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan optimalisasi manfaat.

Keempat, peran teknologi digital khususnya di era industri 4.0 muncul dengan kemajuan teknologi yang dapat menciptakan nilai tambah. Kemudian mengarah pada adaptasi pola kehidupan masyarakat (society 5.0) dan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem sumber daya alam (nature 5.0) dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas kehidupan.

Tentu hal ini bisa dimulai dengan penggunaan teknologi serta material yang ramah lingkungan agar dapat memberikan solusi bagi keberlanjutan bumi.

Infrastruktur tidak hanya menunjang aktivitas masyarakat saja, tetapi pembangunan infrastruktur yang baik juga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal serta membangun ekosistem perekonomian yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Abdul Karim )*

Masyarakat diwajibkan untuk selalu disiplin Prokes dan mengikuti vaksinasi Covid-19 menjelang mudik Lebaran 2022. Kepatuhan publik terhadap Prokes dan vaksin booster dibutuhkan untuk mencegah lonjakan Covid-19 pasca Idul Fitri 1443 H.

Pandemi COVID-19 masih belum benar-benar selesai dan berakhir, maka dari itu meski kurva penyebaran belakangan sudah bisa dikatakan melandai, namun bukan berarti kita bisa berleha-leha dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kita harus terus waspada terkait apapun kemungkinan yang bisa saja terjadi. Maka dari itu pelaksanaan vaksinasi booster juga merupakan salah satu hal yang penting untuk terus digalakkan.

Jangan sampai pada perayaan libur Lebaran pada tahun 2022 ini, justru menjadi momentum terjadinya peningkatan kembali angka penularan virus seperti yang telah terjadi pada momentum liburan beberapa waktu yang lalu. Pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai cara demi bisa meminimalisasi terjadinya lonjakan angka penularan Covid-19 ketika libur Lebaran.

Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menjelaskan bahwa meski pembahasan mengenai mudik pada Lebaran 2022 nanti belum dibahas oleh, namun terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah akan memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik. Namun tentunya harus ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Sebagai upaya antisipasi atau pencegahan terjadinya penularan dan lonjakan kurva Covid-19 pada waktu Lebaran, maka kemungkinan Pemerintah akan memprioritaskan masyarakat yang sudah mendapati vaksin hingga dosis penuh atau dosis kedua dan juga vaksin booster supaya bisa melakukan perjalanan mudik. Karena memang hal ini demi keamanan dan keselamatan seluruh anggota keluarga kita sendiri di kampung halaman.

Sejauh ini, sudah sejak dua tahun terakhir bahkan pemerintah terus melakukan pelarangan perjalanan mudik Lebaran untuk masyarakat lantaran memang pada waktu itu angka penyebaran Covid-19 masih bisa dikatakan cukup tinggi dan juga sangatlah rawan. Terlebih pada waktu itu masih belum banyak masyarakat yang sudah menerima vaksinasi. Maka daripada terjadi sesuatu yang jauh lebih membahayakan, Pemerintah akhirnya menetapkan pembatasan mobilitas.

Pihak Pemerintah berkaca dari bagaimana libur Natal dan juga Tahun Baru yang ternyata meski sempat melandai kurva penularan Covid-19, namun tiba-tiba seketika menjadi melonjak kembali hingga banyak menelan korban jiwa. Ditambah dengan adanya hantaman gelombang kedua varian Delta kala itu yang membuat situasi jelas tidak memungkinkan untuk dilakukannya mobilitas dengan bebas.

Belakangan, meski telah ada varian baru bernama Omicron yang ternyata penyebarannya jauh lebih cepat, namun ternyata dampaknya tidak terlalu separah varian-varian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan lantaran masyarakat sudah banyak yang melakukan vaksinasi dan juga secara tidak disadari sudah mulai terbentuk imunitas untuk lebih resisten atau tahan terhadap virus tersebut.

Tentunya dengan segala keuntungan yang telah diraih, jangan sampai tiba-tiba akibat keteledoran kita malah membuat kurva penularan COVID-19 di Indonesia kembali melonjak tinggi dan tiba-tiba kembali terjadi gelombang badai pandemi lagi yang harus menelan banyak nyawa. Penjagaan atas diri sendiri sangatlah penting dalam hal ini karena hanya kita sendiri yang mampu untuk memastikan bagaimana kebersihan diri kita dan seperti apa ketaatan kita terhadap protokol kesehatan.

Kunci penting untuk bisa mencegah terjadinya lonjakan penularan Covid-19 apabila memang mudik diperbolehkan pada Lebaran 2022 ini adalah dengan terus mematuhi protokol kesehatan yang ada dan juga alangkah lebih baik lagi apabila kita sesegera mungkin mendapatkan vaksinasi booster. Mari kita jaga lingkungan kita, sanak dan saudara kita, terutama orang-orang yang mungkin rentan terhadap penularan virus seperti orang tua dan anak-anak. Bersama kita mampu melawan pandemi agar semua segera bisa berakhir dan menjadi kembali normal seperti sedia kala.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Fandi Ahmad )*

Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law menjadi peraturan sapu jagat yang mampu meringkas regulasi investasi. Kepraktisan investasi tersebut diyakini akan menjadi magnet yang mampu menarik investor luar negeri.

Presiden Jokowi banyak menyinggung soal pentingnya pemerintah dalam melakukan pemangkasan terhadap perizinan di bidang investasi, sektor perizinan yang selama ini dianggap bermasalah dan cenderung berbelit-belit sehingga berakibat pada terhambatnya investasi asing di Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan akan pentingnya menghilangkan sejumlah hambatan, sektor perizinan yang rumit harus dipangkas agar lebih sederhana dan praktis.

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa Indonesia harus terbuka dengan adanya penanaman modal asing (foreign direct investmen/FDI) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, Sri mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan kualitas dari pembuatan kebijakan, serta memperkuat riset guna menciptakan inovasi baru dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran negara.

Sementara itu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan amanat Presiden Jokowi terkait dengan investasi. Dirinya mengatakan bahwa Jokowi mengarahkan agar Indonesia menjadi negara yang ramah terhadap investasi yang berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, pada 10 Januari 2022, pemerintah akan mencabut sejumlah izin usaha yang tidak beroperasi atau menyalahgunakan izin tersebut. Pencabutan ini diawali dengan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Bahlil menyampaikan terdapat total 2.434 perusahaan tambang yang rencananya akan dicabut karena tidak beroperasi meski sudah mengantongi izin dari pemerintah. Di samping itu, terdapat izin usaha di sektor lain seperti kehutanan dan pertanahan yang sudah ditinjau serta dikaji secara mendalam oleh kementerian teknis.

Terkait dengan IUP, Bahlil mengungkap terdapat 5.490 izin yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir 40% dari IUP yang diterbitkan akan dicabut karena tidak menjalankan usahanya.
Di sisi lain, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut izin usaha kehutanan seluas lebih dari 3 Juta Hektare (ha). Dia menyebut sejumlah perusahaan “nakal” menggunakan izin konsesi lahan bukan untuk keperluan usaha sebagaimana yang menjadi tujuan pemberian izin tersebut.

Faktor utama yang menjadi salah satu faktor penting investor asing melirik Indonesia yaitu karena faktor sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, mulai dari sumber daya minyak bumi, sumber daya hasil tambang, maupun sumber gas alamnya.
Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tidak perlu ditanyakan dan diragukan lagi. Baik dalam sektor pertambangan, seperti batu bara, minyak bumi dan juga gas alam yang berlimpah dimiliki oleh Indonesia. Pada sektor pariwisata juga Indonesia memiliki alam yang sangat indah dan cantik. Hal tersebut yang biasanya menjadi hal utama para investor asing dalam memilih untuk melakukan investasi di Indonesia.

Selain itu, Indonesia telah mampu bertahan dari adanya krisis ekonomi dunia. Indonesia terus menciptakan keamanan dan sehatnya akan iklim ekonomi dan investasi. Untuk saat ini bahkan Indonesia ditunjuk sebagai salah satu pergerakan perekonomian di kawasan Asia. Peran Indonesia inilah yang akan membuat investor dari luar negeri semakin mantap dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Di sisi lain, calon investor pasti ingin proses perizinan yang tidak berbelit-belit. Untuk bisa berinvestasi di Indonesia, prosesnya juga harus ringkas alias praktis. Panjangnya proses perizinan investasi tersebut disebabkan oleh banyaknya aturan yang tumpang tinding antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan investasi senilai Rp 708 triliun mangkrak pada 2019 lalu.

Pemangkasan dan penghapusan aturan yang tumpang tindih tentu saja akan menjadikan perizinan semakin praktis. Dengan adanya kepraktisan dan kemudahan tersebut, diharapkan para investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Najmu Awaludin )*

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya preventif dan mitigasi risko untuk menyelenggarakan mudik Lebaran 2022. Semua itu demi tercapainya Mudik Aman dan Mudik Sehat.

Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022, yang mana juga menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan beberapa langkah persiapan untuk memenuhi segala kebutuhan sarana dan prasarana transportasi demi mobilitas masyarakat. Bahkan mulai dari perjalanan darat, air hingga udara pun seluruhnya telah dipersiapkan.

Dalam sebuah Rapat kerja bersama dengan Komisi V DPR RI pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 lalu, Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya telah memaksimalkan penggunaan kereta api, yang mana saat ini telah dipesan dalam jumlah yang cukup banyak oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar ketersediaannya saja yang telah dipersiapkan, melainkan seluruh kelayakan juga telah disiapkan dengan optimal.

Kembali ditambahkan oleh Menteri Perhubungan bahwa ramp check telah dilakukan pada semua moda transportasi untuk menjamin kelayakan pemakaiannya. Selain itu juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh SDM dan akan diberlakukan pengawasan mengenai harga tiket nantinya. Pengoptimalan persiapan mudik Lebaran pada tahun 2022 juga diwujudkan dalam berbagai program.

Salah satu program yang menjadi andalan Kementerian Perhubungan adalah Pemerintah akan memberikan fasilitas penuh bagi para pemudik Lebaran 2022 , yakni Program Mudik Gratis. Tentunya hal tersebut ditujukan supaya menjamin keselamatan dari para pemudik sendiri serta diharapkan bisa mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Justru akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah karena mudik pada tahun ini sangat mengundang antusias tinggi dari masyarakat. Pasalnya sudah sekitar 2 tahun belakangan larangan mudik terus diberlakukan semenjak terjadi penularan pandemi Covid-19. Namun saat ini pandemi sudah cenderung melandai dan tertangani dengan baik. Maka dari itu Pemerintah bahkan memberikan fasilitas untuk para pemudik.

Koordinasi terus dilakukan antara pihak Kementerian Perhubungan dengan Menko PMK selaku koordinator penyelenggara mudik Lebaran 2022. Unsur paling penting yang akan diupayakan oleh Pemerintah dalam mudik Lebaran tahun ini adalah sebagaimana terwujudnya Mudik Aman dan Mudik Sehat.

Sementara itu, mengenai pengaturan arus jalan raya atau rekayasa lalu lintas juga akan direncanakan oleh Pemerintah melalui Kemenhub. Menteri Budi Karya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Korlantas Polri yang kemudian akan menjadi eksekutor dalam rekayasa lalu lintas. Beberapa peraturan akan diberlakukan seperti halnya sistem satu arah, buka-tutup jalur, pengalihan jalur dan sebagainya.

Berbagai persiapan telah dilakukan sejak jauh hari untuk memprediksikan kira-kira titik kemacetan akan terjadi di mana saja dan bagaimana rekayasa untuk bisa menguraikannya. Tentu semua ini demi terwujudnya mudik yang aman dan lancar bagi masyarakat. Dikatakan oleh Budi Karya bahwa apabila kelancaran, keselamatan hingga disiplin protokol kesehatan terus dilakukan oleh masyarakat, maka mudik akan berjalan seperti perencanaan.

Seluruh optimalisasi tersebut, mulai dari mempersiapkan ketersediaan sarana dan prasarana hingga memastikan kelayakan penggunaan, memantau terus kesehatan serta kesiapan pihak SDM penyelenggara mudik, pengawasan ketat mengenai distribusi tiket dan harganya hingga rekayasa arus lalu lintas, semua sudah dipersiapkan oleh Pemerintah dengan begitu matang dan terstruktur.

Pelaksanaan mudik Lebaran 2022 diharapkan berjalan aman dan lancar sesuai rencana karena seluruh aspek telah dipersiapkan secara matang. Masyarakat pun diimbau untuk selalu mematuhi arahan Pemerintah dan petugas di lapangan karena tanpa kepatuhan masyarkat, kebijakan mudik Lebaran 2022 tidak akan berjalan sesuai harapan.

)* Penulis adalah Forum Literasi Gunung Kidul

Oleh : Sabby Kosay )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali melakukan aksi keji dengan menembak mati pengemudi ojek pada 12 April 2022, di Kabupaten Puncak Papua. Masyarakat mendukung TNI/Polri untuk menindak tegas kelompok KST Papua agar tidak ada lagi korban jiwa.

KST Papua memang tidak bisa kita berikan toleransi lagi mengenai tindakan mereka yang cenderung melakukan pengrusakan dan juga menebarkan teror atau ketakutan kepada masyarakat umum. Baru-baru ini kembali terjadi tindak terorisme tatkala mereka melakukan penembakan terhadap dua orang tukang ojek di Puncak Jaya, Papua.

Akibat kejadian tersebut, dikabarkan oleh Kombes Ahmad Musthofa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua bahwa terdapat satu orang tewas dan yang lainnya sedang dalam kondisi yang kritis. Lebih lanjut, sebagaimana informasi yang diberikan oleh kepolisan bahwa korban yang tewas mengalami luka tembak di rusuk kanannya, sedangkan korban yang kritis telah mengalami luka tembak di bagian kepala.

Mengenai korban yang mengalami luka kritis sendiri untuk saat ini sudah ditangani oleh pihak RSUD Mulia dan sedang dirawat lebih lanjut, kemudian untuk korban yang meninggal dunia masih menunggu bagaimana keputusan pihak keluarga apakah jasad akan diterbangkan ke kampung halamannya atau langsung saja dimakamkan di Puncak Jaya. Kombes Ahmad Musthofa melanjutkan dengan menerangkan bagaimana kronologi terjadinya penembakan tersebut.

Dikatakan olehnya bahwa kedua warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek itu tengah melintas setelah mereka mengantarkan penumpangnya. Tiba-tiba mereka berdua diberhentikan oleh orang tidak dikenal. Meski begitu, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman mengenai kasus ini. Tentu dengan eksistensi kelompok separatis dan teroris tersebut, tidak sedikit diantara masyarakat merasa terancam dan takut lantaran mereka terus menebar ancaman.

Maka dari itu sangat perlu pihak aparat keamanan negara TNI/Polri untuk segera melakukan tindakan yang sangat tegas terhadap berbagai macam bentuk atau upaya dari kelompok-kelompok separatis dan teroris seperti ini. Pasalnya apabila dibiarkan maka tentu akan merusak persatuan dan kesatuan NKRI, selain itu juga akan mengancam stabilitas keamanan negara.

Sudah banyak sekali kasus yang melibatkan KKB Papua dan tidak bisa di pungkiri bahwa mereka menodai rasa kemanusiaan. Tentu berbagai macam praktik separatis dan terorisme sama sekali tidak bisa dibiarkan dan harus dikutuk keras. Maka dari itu kehadiran negara di sini merupakan hal yang sangatlah diperlukan untuk segera menangkap dan mengusut tuntas berbagai macam kasus serupa.

Selain itu negara melalui aparat keamanannya yang telah berusaha semaksimal mungkin harus mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Mereka telah berusaha untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, mulai dari upaya pencegahan hingga berbagai macam tindakan tegas yang telah mereka lakukan bagi para pelanggar serta perusak keutuhan NKRI.

Jangan sampai ada pihak manapun yang mampu untuk merusak dan memecah belah NKRI. Lantaran semangat persatuan memang harus terus kita gaungkan, yang mana itu adalah cita-cita luhur dari para pendiri bangsa. Meski kita semua berbeda, namun kita harus bisa tetap bersatu dan saling menjalin kerukunan antar warga negara. Jelas saja bahwa jika terjadi apapun upaya yang berpotensi mengganggu kerukunan ini sama sekali tidak bisa dibenarkan.

Aksi bengis KST Papua harus dihentikan karena telah diluar nalar dan mengoyak nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal tanpa pandang bulu, termasuk dengan menyeret KST Papua ke pengadilan karena telah melakukan pelanggaran pidanan berat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Penegakan hukum mutlak diperlukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta