Tindakan brutal kembali dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dengan membakar sebuah mes karyawan PT. Martha Tunggal Teknik (MTT) di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat 22 April 2022. Berdasarkan identifikasi dari Polda Papua didapatkan informasi bahwa pelalu penebar teror dengan melakukan pembakaran bangunan tersebut merupakan kelompok pimpinan Luki Murib. Berdasarkan hasil penyisiran disebutkan bahwa pelaku kemudian melarikan diri ke arah bukit ular. Dalam aksi tersebut tidak terdapat korban jiwa, namun bangunan ludes terbakar.

Sebelumnya Pernah Diserang

Diketahui bahwa mes PT MTT telah kosong ditinggalkan oleh karyawannya setelah sebelumnya sempat terjadi penyerangan oleh kelompok separatis terhadap karyawan bernama Glen Sumampauw pada 19 Februari 2022. Selain menyerang karyawan PT. MTT, kelompok separatis tersebut juga melalukan aksi teror dengan membakar rumah warga.  

Saat itu, kebakaran rumah dilaporkan oleh seorang karyawan PT. MTT ke personel Polres Puncak setelah melihat kelompok separatis berlari-lari di jembatan kali Ilame sambil memegang tiga pucuk senjata. Sementara, korban yang ditembak diserang di dekat Tugu Kampung Kago saat sedang berkendara menuju Kampung Kago. Korban tiba-tiba dicegat, pelaku berdalih hendak meminjam korek api untuk membakar rokok, namun kemudian melakukan penembakan. Pelaku kemudian kabur ke arah Tower Telkomsel, Kampung Nipurolame Distrik Ilaga, sementara korban dievakuasi menuju puskesmas Ilaga.

Mirisnya, di hari yang sama kelompok separatis tersebut juga diketahui menunjukkan eksistensinya dengan menembaki anggota Paskhas yang berada di Bandara Aminggar Ilaga, Kabupaten Puncak. 

Menyerang Personel Satgas Damai Cartenz dan Membakar Rumah

Berdasarkan informasi dari pemberitaan media. Selain melakukan pembakaran bangunan mes, di tempat lain kelompok separatis juga menunjukkan eksistensi dan menebar teror dengan melakukan penyerangan serta penembakan dalam jarak yang cukup dekat terhadap anggota Satgas Damai Cartenz serta membakar rumah warga. Berdasarkan kronologi, diketahui bahwa pada Jumat siang 22 April 2022 saat personel melakukan patroli rutin tiba-tiba diserang dan menyebabkan kendaraan patroli rusak. Dalam insiden tersebut seluruh personel selamat, namun dampak pembakaran rumah menyebabkan warga ketakutan dan memilih mengungsi ke Polres Puncak.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Kombes Faizal Ramadhani, dalam keteranganya mengatakan bahwa pelaku penembakan berasal dari kelompok separatis pimpinan Egianus Kogoya. Tercatat, total 29 bekas tembakan yang tertinggal di kendaraan roda empat yang digunakan personel Operasi Damai Cartenz, termasuk bekas tembakan di salah satu ban. Kelompok separatis di Nduga diduga sudah semakin terjepit dan panik karena mereka melakukan serangan secara sporadis kepada personel keamanan yang jumlahnya sedikit.

Kontak Tembak di Ilaga Puncak

Kabar terbaru, di Ilaga Kabupaten Puncak juga telah terjadi kontak tembak namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kelompok separatis hanya mencari-cari masalah, ketika direspon atau dibalas justru langsung kabur. Lokasi aksi dilakukan di sebuah bengkel yang sebelumnya pernah dibakar oleh kelompok tersebut. Dalam kejadian tersebut terdapat 6 kali tembakan hingga mengenai sebelah kiri mobil. Ketika direspon atau dibalas, mereka melarikan diri. Secara tersirat, mereka seperti ingin menstimulus membuat kekacauan namun posisi perusahaan atau bengkel lebih ke arah luar kota dan lokasinya juga sudah kosong. Kendaraan didalmnya juga sudah dialihkan dan mereka membakar di lokasi yang tak ada apa-apa. Kontak senjata terjadi sekitar 10 menit dan setelah dibalas oleh anggota Polisi, kelompok tersebut langsung kabur.

Mendukung Langkah Tegas dan Taktis, Berantas Kelompok Separatis!

Untuk kesekian kalinya tulisan ini dibuat dengan penuh harapan serta keyakinan terhadap segenap pihak aparat di negara Indonesia. Agar terus bertindak secara progresif serta menerapkan berbagai kebijakan dalam upaya memberantas keberadaan kelompok separatis dan teroris di Papua yang keberadaanya semakin mengkhawatirkan masyarakat, membuat trauma anak-anak, hingga menurunkan kepercayaan dan rasa aman terhadap warga pendatang yang secara tidak langsung akan berimbas pada geliat perekonomian masyarakat Papua.

Secara konteks, tindakan kriminal oleh Kelompok separatis dan teroris di Papua memiliki berbagai ragam motif. Selain balas dendam, tindakan tersebut juga terdorong oleh alasan finansial untuk mendapatkan tebusan atau upaya untuk memperkuat jaringan kelompok mereka dengan membunuh serta merampas senjata dari aparat TNI-Polri. Dari kejadian dan fenomena-fenomena sebelumnya, tak bisa ditampik terdapat kemungkinan bahwa kelompok separatis tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik, misalnya akibat kegagalan dalam kontestasi politik di tingkat lokal ataupun kepentingan ekonomi politik dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya alam di bumi cenderawasih.

Kondisi saat ini rasa saling curiga antara orang asli Papua dan masyarakat pendatang begitu buruk. Dalam perspektif kelompok separatis dan teroris, masyarakat pendatang merupakan mata-mata aparat keamanan. Sementara di mata aparat, orang hitam yang berambut keriting dianggap kelompok separatis. Hal tersebut menjadi berbahaya karena bisa salah tangkap atau salah tembak. Korban akan terus berjatuhan, sehingga situasi tersebut harus segera diputus.

Persoalan kelompok separatis yang telah berlangsung selama puluhan tahun perlu diurai secara sinergis antara TNI-Polri dengan pemerintah daerah. Bentuk-bentuk operasi militer seperti yang sekarang terjadi di wilayah rentan konflik, tidak perlu diperluas hingga wilayah kabupaten lain. Ada baiknya jika pimpinan TNI-Polri dapat berkomunikasi dan bekerja sama secara sinergis dengan kepala daerah dalam upaya penyelesaian.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Suku Keerom, Herman Yoku secara tegas menyatakan sikap mendukung segala kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, apa yang direncanakan pemerintah merupakan langkah terbaik untuk Papua, sehingga  jangan sampai ada yang membantah. Segelintir orang yang melawan negara dengan membawa nama rakyat Papua tidak boleh diterima begitu saja sebagai aspirasi warga Papua. Ditegaskan bahwa aksi yang selama ini dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), tidak mewakili suara masyarakat di Papua. Mereka adalah kelompok yang ingin mengacaukan keamanan di Papua. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat di Papua diminta untuk bergandeng tangan membangun demi kesejahteraan. Otsus dan DOB itu untuk masyarakat, dan kebijakan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah bagi orang Papua.

___

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Edi Jatmiko )*

Pemerintah memprediksi akan ada lonjakan siginifikan masyarakat yang akan mudik Lebaran 2022. Untuk menghindari kemacetan parah, pemudik diimbau untuk dapat berangkat lebih awal dan menghindari puncak arus mudik pada 28-30 April 2022.

Mudik menjadi hadiah terindah pada Ramadhan ini karena masyarakat akhirnya bisa melakukannya walau di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah memperbolehkan warga untuk pulang kampung karena kasus corona terus menurun dan banyak yang sudah divaksin. Tentu ada syarat-syaratnya seperti wajib vaksin booster dan mematuhi protokol kesehatan.

Presiden Jokowi mengimbau seluruh WNI yang akan mudik untuk berangkat lebih awal dengan tujuan menghindari kemacetan. Menurut prediksi dari Kementrian Perhubungan maka puncak mudik terjadi tanggal 28 hingga 30 April 2022. Dalam artian, imbauan ini sangat bagus karena kemacetan saat mudik bisa berefek negatif karena arus yang tidak lancar bisa membuat pengiriman barang via pantura atau jalur lain terganggu.

Pemerintah merekayasa jalan agar tidak macet saat masyarakat mudik dengan memberlakukan aturan ganjil dan genap (pada plat nomor kendaraan), jadi masyarakat bisa melihat nopolnya dan memutuskan untuk berangkat tanggal berapa, agar melaju dengan lancar. Selain itu juga diberlakukan aturan jalan sejalur dan truk dilarang keras untuk masuk jalan tol.

Imbauan Presiden amat baik karena beliau memperhatikan rakyatnya. Di samping itu, kemacetan menimbulkan stress sehingga masyarakat bisa terpicu emosinya. Jika terlalu lama di jalan juga memiliki efek buruk bagi kesehatan sehingga banyak yang mual, masuk angin, dan pusing. Dikhawatirkan mereka juga tidak kuat berpuasa karena perjalanan yang berat.

Untuk mengantisipasi kemacetan memang sebaiknya pulang kampung lebih awal dan ketika jatah libur dari kantor terlalu mepet dengan puncak arus mudik, maka bisa diakali dengan mengajukan cuti. Pimpinan perusahaan pun diharapkan mampu memberikan izin agar pekerjanya memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan persiapan mudik.

Presiden Jokowi juga berpesan agar masyarakat yang mudik tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam artian, walau pulang kampung memakai kendaraan pribadi tetapi wajib mengenakan masker , termasuk mengenakan masker ganda dengan posisi masker kain di bagian luar. Tujuannya untuk meningkatkan filtrasi udara dari droplet.

Selain itu masyarakat juga wajib mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, apalagi setelah memegang banyak benda seperti handle pintu mobil, handle pintu rumah, dll. Jika istirahat di rest area juga wajib cuci tangan saat ke toilet, sembari cuci muka dan numpang ke belakang.

Bagaimana jika mudik pakai kendaraan umum? Tentu masih wajib pakai masker, tidak cukup hanya dengan face shield. Masker juga jangan dilepas kecuali jika ke toilet karena kita tidak tahu di antara penumpang apa ada yang orang tanpa gejala atau tidak.

Ketika naik kendaraan umum seperti bus atau kereta api maka agak susah untuk jaga jarak. Oleh sebab itu, pemudik diimbau untuk selalu mengenakan masker dan menerapkan prokes ketat karena tidak ada tempat yang aman dari penularan Covid-19. Saat mengantri sebelum naik kendaraan juga wajib untuk jaga jarak.

Mudik tahun 2022 diselenggarakan di tengah pandemi sehingga tantangannya makin besar. Masyarakat dihimbau untuk pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan dan tidak kelelahan serta jatuh sakit dalam perjalanan yang waktunya lebih panjang. Dengan adanya masyarakat yang pulang mudik lebih awal, kemacetan dan hal-hal buruk lainnya dapat diminimalisir.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Robert Krei )*

 Pemerintah berencana mengubah kebijakan di Papua guna menyelesaikan persoalan keamanan di Papua. Hal itu diutarakan Wapres KH. Maruf Amin bahwa rencana pengubahan strategi dari defensif pasif menjadi defensif dinamis. 

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) makin menampakkan kekejiannya dengan melakukan penyerangan berturut-turut di Papua. Setelah membakar rumah dan menganiaya warga, mereka juga membunuh seorang tukang ojek. Masyarkat geram karena kejahatan ini bukan untuk pertama kalinya. Mereka berharap KST lekas diberantas agar keamanan dan perdamaian di Bumi Cendrawasih bisa terwujud.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah berencana mengubah strategi keamanan di Papua. Awalnya adalah defensif pasif tetapi diubah jadi defensif dinamis. Harus ada perubahan strategi dalam mengawal masyarakat agar mereka tidak jadi korban. Namun untuk detailnya Wapres belum memaparkan karena masih dirumuskan dan dikoordinasikan dengan Kementrian Hukum dan HAM, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara.

KST memang makin sadis karena banyak sekali korban penyerangan, yang tidak hanya dari kalangan aparat tetapi juga warga sipil. Padahal masyarakat yang jadi korban amat dibutuhkan bagi sesama, seperti meninggalnya seorang bidan yang tentu merugikan karena para mama bingung mencari siapa Nakes yang bisa menolong ketika akan melahirkan.

Pengubahan strategi dari defensif pasif diubah jadi defensif dinamis dilakukan demi keamanan warga. Jika strategi pemberantasan KST lebih dinamis dan masif maka diharap mereka lebih cepat ditangkap hingga ke akar-akarnya. Mereka tidak bisa lagi melukai atau membunuh masyarakat sipil karena takut akan kehadiran aparat di mana-mana.

Memang sempat ada pergantian nama dari Satgas Nemangkawi menjadi Satgas Damai Cartenz. Namun fungsinya sama yakni menangkap anggota-anggota KST. Dengan pengubahan strategi menjadi defensif dinamis maka Satgas Damai Cartenz sudah siap sedia dan semangat dalam memberantas kelompok pemberontak tersebut.

Walau ada kata ‘damai’ dalam Satgas Damai Cartenz tetapi bukan berarti damai alias diam-diam saja. Tugassatgas adalah mengamankan masyarakat sehingga yang diwujudkan adalah perdamaian di tengah warga sipil. Caranya tentu dengan penangkapan KST karena mereka telah lancang dengan menyerbu masyarakat beberapa kali dalam seminggu.

Strategi keamanan yang diubah menjadi lebih dinamis amat diapresiasi oleh warga sipil Papua.  Pasalnya, mereka sudah lelah ketika menghadapi KST. Jika dulu KST hanya turun gunung dan pamer senjata api ketika ulang tahun OPM (tanggal 1 desember) maka sekarang mereka makin gencar dalam melancarkan aksinya. 

Jangan sampai makin banyak masyarakat yang jadi korban tembakan KST sehingga strategi pertahanan secara dinamis wajib dilakukan sekarang juga. Keselamatan warga harus diutamakan karena jika KST menyerang, mereka tentu tidak punya senjata sebagai alat untuk membela diri. Kita wajib mencegah holocaust terjadi di Papua gara-gara kekejaman KST.

Masyarakat juga mendukung langkah pemerintah dalam memberantas KST. Pasalnya, jika dibiarkan saja maka mereka bisa makin menjadi-jadi. KST menyerang tak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya dengan menyebarkan hoaks dan propaganda. Warga sipil yang mengetahui bahwa itu hoaks akan bisa membantu pemerintah dengan melaporkannya ke polisi siber.

 Rencana perubahan strategi defensif pasif menjadi defensif dinamis mendapat apresiasi dari masyarakat.Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi Apkam untuk menindak tegas KST, sehingga stabilitas keamanan di Papua dapat terjaga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta 

Oleh : Aldia Putra )*

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) digadang-gadang mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tak hanya itu, UU No. 11 tahun 2020 tersebut ternyata juga memiliki dampak manfaat bagi sektor pariwisata di Indonesia. UU Ciptaker memiliki banyak kontribusi positif. Salah satunya adalah berkaitan dengan kemudahan melalui sistem online dan digital bagi pelaku usaha di sektor pariwisata.

Terkait hal tersebut, Pengamat Industri Pariwisata Muslim Jayadi mengatakan UU Cipta Kerja urgen dihadirkan pada masa sekarang di tengah perekonomian Indonesia terdampak Covid-19, Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada sektor pariwisata.

Dalam diskusi daring yang digelar oleh Goodmoney.id konsultan dan trainer sejumlah perusahaan swasta dan BUMN beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa UU Cipta Kerja juga memberikan dampak positif pada pelaku UMKM di sektor wisata.

Pada pasal 26 ayat (1) poin (f) UU Cipta Kerja tertulis bahwa setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Pada poin (f) tersebut dipertegas oleh poin (g). Dalam poin (g) itu, Jayadi mengatakan, selain UMKM dan Koperasi, UU Cipta Kerja pada sektor pariwisata juga berdampak positif pada para pekerja lokal.

Pada poin (g) tertulis, setiap pengusaha pariwisata diwajibkan mengutamakan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.

Terkait ketenagakerjaan, Jayadi mengungkapkan bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) poin (h) pengusaha pariwisata diwajibkan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.

Tentu saja untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, investasi di Indonesia harus ditingkatkan. Karena dengan adanya investasi, lapangan kerja baru akan tercipta dan bisa meningkatkan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung juga berpengaruh baik pada sektor pariwisata.

Bonus demografi ini tentu harus dipersiapkan sejak sekarang, agar nantinya para pemuda usia produktif tersebut dapat terlibat langsung sebagai penggerak perekonomian bangsa.

Tingginya kasus Covid-19 di Indonesia beberap waktu lalu, membuat sektor pariwisata mengalami dampak yang cukup serius. Hal ini dikarenakan wisatawan mancanegara yang berwisata ke Indonesia menurun secara drastis sampai 80% yang berdampak besar pada sektor pariwisata dan perhotelan. Imbasnya banyak karyawan hotel yang di-PHK dan dirumahkan. 

Jayadi menilai, untuk membuat sektor pariwisata tetap hidup, pemerintah perlu memberlakukan hal yang sama kepada tempat-tempat wisata seperti Kemenaker yang meminta kepada perusahaan untuk memberikan modal protokol kesehatan masing-masing. Jayadi juga menyarankan kepada para pelaku usaha di sektor perhotelan atau pariwisata, jika ingin mengundang daya tarik wisatawan dalam kondisi pandemi, harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena menurutnya yang dipilih oleh konsumen adalah tempat yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sementara itu, Lanskap bisnis dan industri pariwisata berubah drastis di bawah rezim Omnibus Law. Beleid baru tersebut menganulir beberapa pasal inti dalam undang-undang No. 10/2009 tentang kepariwisataan, salah satunya adalah perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam industri kepariwisataan.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan perubahan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan fungsi dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan industri sektor pariwisata.

Menurutnya, fungsi pemerintah daerah perlu disesuaikan mengingat pentingnya menyederhanakan proses birokrasi perizinan berusaha di sektor pariwisata dengan cara mengintegrasikan hal tersebut secara terpusat melalui kewenangan pemerintah pusat.

Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong iklim berusaha, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih serta menghilangkan ego sektoral.

UU Cipta Kerja diharapkan mampu menjadi pendukung untuk para pelaku usaha di sektor pariwisata untuk senantiasa berkembang. Hal ini tentu saja akan menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Jakarta – Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mendukung tindakan tegas terhadap kelompok separatis teroris (KST) Papua. Hal itu dilakukan mengingat kelompok ini sudah melakukan penyerangan kepada aparat penegak hukum.

“Ini perlawanan sangat serius terhadap alat negara. Seharusnya penanganan kita juga harus lebih serius,” kata Suparji dalam program acara Trijaya Hot Topic Petang dengan tema “Mendukung Penegakan Hukum Terhadap KST Papua”, Jumat (22/4/2022).

Menurut Suparji, selama ini pola penanganan terhadap KST belum seperti lazimnya terorisme. Jika penanganan sudah sesuai, maka tindakan kekejaman KST yang melanggar hak asasi manusia (HAM) tidak terulang.

“Misalnya ketika sudah mengidentifikasi ada rencana untuk melakukan satu serangan maka, itu kan bisa dilakukan penindakan sebagaimana penindakan terhadap teroris-teroris yang lain,” ujar Suparji.

Selain itu, bila kemudian diduga ada orang yang menggerakkan, membiarkan, atau merencanakan, maka dalam konteks terorisme bisa dilakukan penindakan. Dengan demikian, persoalan yang cukup mendasar adalah setelah ditetapkan menjadi kelompok terorisme namun sampai sekarang belum ada satu langkah nyata tentang bagaimana penindakannya.

Suparji menambahkan, harus ada kebijakan komprehensif dalam masalah Papua dimana terdapat kesepakatan pemerintah dengan DPR atas langkah-langkah di Papua.

“Misalnya waktu itu ekonomi khusus. Efektif atau tidak. Kedua dalam konteks pengerjakan hukumnya harus dilakukan secara komprehensif dan ada sebuah yang tindakan nyata, yang jelas kalau nanti ditempatkan sebagai sebuah terorisme,” ungkapnya.

Ia menegaskan, UU Terorisme juga harus ditegaskan penerapannya apakah dalam kontens pencegahan atau penindakan. Pada sisi lain, jika ditempatkan sebagai tindakan separatisme maka bisa diterapkan misalnya pasal 108 KUHP.

“Jadi ke depan menurut saya pendekatan selain hukum supaya bisa tuntas menyelesaikan masalah,” ungkapnya.

Menurut Suparji, persoalan Papua sudah berlarut-larut dengan kunci utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia meminta persoalan Papua tidak menciderai NKRI namun di sisi lain juga tetep harus menghormati hak asasi manusia, pendekatan keamanaan maupun pendekatan hukum.

“Kalau bisa melakukan langkah-langkah persuasif untuk menyelesaikan itu sehingga pada akhirnya akan kembali pada sebuah penyelesaian yang tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan dendam dan hujan bisa melangkah bersama dalam pangkuan NKRI,” tutup Suparji.