Oleh : Rebecca Marian )*

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua masih menjadi ancaman bagi Indonesia khususnya di wilayah Papua. Masyarakat pun mendukung penegakan hukum kepada gerombolan tersebut agar stabilitas Papua kembali terjaga.

Pada 3 April 2022, personel Satgas Operasi Damai Cartenz berhasil menembak mati Ali Teu Kogoya yang diduga kuat merupakan anggota KST pimpinan Lekagak Telenggen di Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.

Direskrimun Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, saat dikejar aparat, Ali Teu Kogoya alias ATK diduga sedang mengamati pos keamanan.

TKP tersebut tidak jauh dari pos keamanan dan Polsek, kalau garis lurus itu Cuma 200 meter saja, kejadian sebulan sebelumnya di mana salah seorang warga terkena tembak juga berada di tempat yang sama.

Menurut Faizal, keberhasilan aparat keamanan mendeteksi keberadaan ATK merupakan perintah Kapolda Papua kepada Polres di daerah rawan untuk memperkuat pengamanan di dalam kota.

Faizal mengatakan, Kapolda sudah memerintahkan lima kapolres untuk menyusun sistem kota sehingga keberadaan masing-masing kelompok bisa diantisipasi untuk menyerang masyarakat umum ataupun TNI-Polri. Ini salah satu indikasi kalau sistem ini mulai berdampak.

Satgas Operasi Damai Cartenz Diketahui menembak mati salah satu anggota KST Ali Kogoya di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 3 April 2022. Anggota KST tersebut ditembak oleh petugas karena berusaha melawan dan menembak petugas saat hendak ditangkap.

Langkah tegas dari aparat ini tentu saja merupakan bentuk antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena keberadaan kelompok separatis tersebut telah meresahkan masyarakat sipil di Papua.

Pada tanggal 31 Maret 2022 lalu, KST sempat menembak anggota TNI hingga menyebabkan satu anggota TNI yang bertugas di Dandim 1702 dan istrinya yang berprofesi sebagai bidan gugur.

KST yang dipimpin oleh Undius Kogoya dan Aibon Kogoya dilaporkan telah membakar bangunan sekolah satu atap SD-SMP dan menganiaya guru di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu 30 Maret 2022.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal, di Jayapura mengakui dari laporan yang diterima terungkap insiden yang terjadi pada pukul 17.50 WIT, setelah anggota melihat kepulan asap dari arah Kampung Hitadipa. Setelah melihat kepulan asap, kemudian anggota melakukan penyelidikan dan dipastikan KKB telah membakar gedung sekolah satu atap Hitadipa.

Dari keterangan saksi, sekitar pukul 16.30 WIT KKB ke Kampung Hitadipa kemudian membakar gedung sekolah satu atap YPPGI-SMP N 2 Hitadipa berjumlah 9 kelas. KST tidak hanya membakar gedung sekolah tetapi juga menganiaya warga sipil di antaranya seorang guru di sekolah yang dibakar oleh KST. Setelah melakukan pembakaran dan penganiayaan warga KST melarikan diri keluar dari Kampung Hitadipa.

Selain itu, KST pimpinan Egianus Kogoya juga melakukan penyerangan ke Pos Satgas Mupe Yonif Marinir TNI AL di Kenyam, Nduga pada tanggal 26 Maret 2022. Serangan tersebut menggunakan senjata pelontar granat (GLM) hingga mengakibatkan 10 prajurit mengalami luka tembak.

Kapolres Nduga Kompol Budhiarta mengatakan bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh KST dari dua arah dan mereka semuanya membawa senjata api. Bahkan bunyi tembakan dari senjata pelontar granat jenis GLM yang dipegang oleh Egianus Kogoya terdengar hingga ke Polres Nduga yang berjarak sekitar 1,2 KM dari Pos Satgas Mupe.

Dirinya juga menyebutkan bahwa GLM yang dibawa oleh Egianus Kogoya beserta senjata api yang dibawa anggota KST saat penyerangan merupakan senjata rampasan yang merupakan milik TNI.

Sebelum terjadi aksi penyerangan, masyarakat di sekitar Kenyam sudah mendengar informasi yang menyatakan bahwa KKB akan melakukan penyerangan namun tidak diketahui pasti kapan dan di mana.

KST telah menjadi ancaman nyata bagi negara, mereka telah menjadi biang keributan dan keresahan di Papua hingga merenggut korban jiwa baik dari kalangan militer maupun sipil.

Pemerintah khususnya TNI-Polri harus benar-benar menindak tegas siapapun anggota KST yang terlibat dalam segala kericuhan maupun keonaran di Papua. Negara tidak boleh kalah dengan KST, karena bagaimanapun juga, masyarakat di Papua berhak mendapatkan kehidupan aman dan jauh dari kata kericuhan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Muhammad Yasin )*

Masyarakat mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang memperbolehkan Salat Idul Fitri 1443 H/2022 secara berjamaah, termasuk dengan merapatkan saf. Kendati demikian, publik diingatkan untuk selalu memakai masker dan menerapkan Prokes ketat karena tidak ada tempat yang bebas dari penularan Covid-19.

Kabar gembira bagi seluruh umat Muslim di Indonesia menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Pasalnya terdapat sebuah pengumuman dari Mayjen TNI Suharyanto selaku Kepala Penanggulangan Satgas Covid-19 yang menyatakan bahwa pelaksanaan salat Idul Fitri pada 1443 H bisa dilakukan dengan berjamaah di masjid ataupun lapangan. Bahkan tidak hanya itu, namun beliau juga menambahkan bahwa kegiatan salat bisa dilakukan tanpa perlu menjaga jarak.

Namun tetap, satu hal yang penting diimbau oleh Letjen TNI Suharyanto bahwa seluruh jamaah harus tetap memakai masker ketika melakukan salat. Kemudian khusus untuk khatib yang melakukan ceramah atau khotbah pada Idul Fitri, diperbolehkan melepaskan maskernya karena memang jarak antara dia dengan para jamaah biasanya pasti akan relatif aman.

Tentu kabar ini sangat membahagiakan dan patut untuk kita berikan apresiasi sebesar-besarnya. Pasalnya sudah sekitar 2 tahun kita merayakan Hari Raya namun selalu dalam kondisi pandemi Covid-19 yang mencekam, bahkan di beberapa tempat, Pemerintah memberikan imbauan tegas untuk seluruh masyarakat supaya melaksanakan salat di rumah masing-masing saja.

Setelah berbagai upaya Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 membuahkan hasil, akhirnya pada perayaan Idul Fitri mendatang kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah dan juga dengan merapatkan barisan. Hal ini juga termasuk salah satu bukti dari bahwa kolaborasi dan ketaatan publik terhadap kebijakan Covid-19 Pemerintah memiliki dampak signifikan.

Pelonggaran pelaksanaan Salat Idul Fitri juga telah sesuai dengan kondisi Covid-19 di Indonesia yang cenderung melandai akibat meningkatnya antibodi masyarakat. Berdasarkan hasil survei serologi antibodi terbaru Kemenkes, diketahui bahwa 99,2% masyarakat Indonesia telah memiliki antibodi dari virus SARS-CoV-2. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan antibodi itu terbentuk akibat vaksinasi dan infeksi Covid-19 yang terjadi sebelumnya.

Diperbolehkannya pelaksanaan salat Idul Fitri berjamaah di masjid atau lapangan setempat juga dikatakan langsung oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Meski begitu, menurutnya jangan sampai masyarakat kemudian lengah dan sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker atau menyediakan hand sanitizer.

Meskipun di satu sisi sudah terdapat sebuah survey yang menyatakan bahwa imunitas masyarakat sudah mencapai 90 persen, namun kita juga tetap harus melindungi kelompok-kelompok rentan seperti mereka yang lanjut usia dan juga anak-anak. Ditegaskan oleh Prof Wiku bahwa jangan sampai semua kelonggaran ini justru membuat kita menjadi terlampau merasa aman sehingga berisiko membuat lonjakan kasus kembali.

Tidak lupa pula dirinya menegaskan kepada seluruh masyarakat, khususnya mereka yang masih belum menjalankan vaksin dengan dosis penuh agar segera melakukan vaksinasi. Karena hal tersebut sungguh penting untuk menciptakan ketahanan tubuh kita, apalagi sebentar lagi akan ada kegiatan masyarakat dalam melakukan mobilitas seperti mudik ke kampung halaman dan tentu akan melakukan kontak dengan banyak orang.

Sejauh ini dengan kondisi kasus COVID-19 yang terus melandai dan juga di sisi lain cakupan vaksinasi kepada masyarakat yang terus meluas, sehingga membuat pengendalian pandemi Covid-19 terkendali. Tentu itu semua tidak bisa dilepaskan dari peran Pemerintah sejak awal penanganan pandemi melalui berbagai macam upaya untuk segera bisa memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Masyarakat mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang telah memberikan pelonggaran Salat Idul Fitri yang masih terjadi di masa pandemi Covid-19 seiring melandainya kasus positif di Tanah Air. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak euforia terhadap keputusan tersebut dan selalu taat Prokes dalam beribadah maupun beraktivitas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitutute

suaratimur.id – Dalam sebuah acara webinar mengangkat tema persoalan Papua, seorang politikus asal Sumbawa yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah memberikan sebuah pendapat sekaligus harapannya terhadap kemajuan wilayah Papua secara insfrastruktur maupun sumber daya manusia.

Menurutnya, selama ini terdapat ‘jarak’ antara Jakarta dan Papua, dimana jarak tersebut harus dipotong secara komprehensif baik fisik maupun non fisik. Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk ‘memotong jarak’ tersebut dengan membangun infrastruktur, mengingatkan tentang adanya jarak-jarak lainnya yang juga harus dipotong yaitu jarak secara kejiwaan.

Menjadi sebuah harapan baginya, untuk mewujudkan hal tersebut Orang Papua harus diyakinkan hatinya bahwa antara Orang Asli Papua (OAP) dengan orang Indonesia lainnya adalah sama dan bersaudara secara fundamental. Dengan demikian, hal-hal elementer lain yang terkait harus dijelaskan secara masif melalui dunia pendidikan. Jika menengok kembali rangkaian sejarah, Bergabungnya Papua dengan Indonesia berdasar pada Pepera 1969 yang mendapat pengakuan PBB. Akan tetapi, kita juga harus menceritakan pada orang-orang Papua bahwa daerah-daerah di Indonesia bergabung seluruhnya dengan Indonesia segera setelah Indonesia merdeka, tanpa kecuali.

Terlepas dari adanya motif politis ataupun konteks lain yang melatari, harapan adanya upaya untuk ‘memotong jarak’ adalah sebuah keniscayaan yang harus ditindaklanjuti secara konkrit. Salah satu bentuk kehadiran negara yang paling nyata adalah berfungsinya pelayanan publik dasar dalam masyarakat, seperti Pendidikan dan Kesehatan, bidang perekonomian, dan infrastruktur. Disamping itu, yang tak kalah penting adalah menghadirkan rasa aman.

Adanya pendekatan pengamanan Papua yang pernah dilakukan selama ini, perlu menggunakan human security, dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masih adanya stigma negatif dan sikap rasis serta diskriminatif terhadap OAP yang dilakukan tak hanya oleh masyarakat non-Papua, tetapi juga oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan nasional. Diantaranya, adalah hilangnya kesempatan masyarakat asli Papua dalam mendapatkan pekerjaan dan akses terhadap sumber ekonomi lokal.

Memotong ‘Jarak’ Melalui Program Papua Muda Inspiratif

Pemerhati isu-isu strategis Prof. Imron Cotan dalam kesempatan yang sama juga turut memberikan pernyataan bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintah pusat telah meluncurkan program Papua Muda Inspiratif (PMI) untuk memberdayakan generasi milenial Papua. Dalam program tersebut, Pemerintah telah membangun hub-hub yang memberi ruang bagi kaum muda Papua untuk saling berinteraksi dan berjejaring guna mengembangkan potensi daerah di bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan. Patut disyukuri bahwa program PMI didukung oleh perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian besar pada Papua dengan menyisihkan dana corporate social responsibility (CSR) mereka guna menopang program tersebut. Terdapat beberapa produk dari kaum milenial Papua yang telah dipasarkan di luar negeri oleh perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melibatkan ratusan kaum milenial di Papua maupun Papua Barat.

Kekerasan di Tengah Upaya Pembangunan

Satu poin penting dalam realitas kondisi Papua menjadi sorotan Direktur Eksekutif Moya Institute. Hery Sucipto. Menurutnya, di tengah pembangunan masif yang dilakukan di Papua sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi baik periode pertama maupun kedua, masih terdapat hal miris adanya korban yang berjatuhan sebagai akibat dari konflik yang belum reda di bumi Cenderawasih tersebut. Hal tersebut menjadi ‘pekerjaan rumah’ bersama yang harus segera ditindaklanjuti.

Poin kritis tersebut menjadi satu bagian bahkan hambatan dari upaya ‘memotong jarak’ antara Ibukota dan Papua. Sejumlah langkah dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut menjadi tumpuan sekaligus harapan sebagian besar masyarakat di Indonesia dan Papua secara khusus.

’Memotong Jarak’ dengan Mengurai Konflik Secara Komprehensif

Dalam lingkup yang lebih luas, wujud ‘Memotong jarak’ tak sekedar memperpendek wilayah dan peradaban. Dalam upaya penyelesaian permasalahan di Papua, hal tersebut bisa menjadi shortcut atau jalan pintas dari serangkaian upaya yang telah dilakukan selama ini namun belum mampu membuahkan hasil sesuai harapan bersama. Permasalahan separatis di Papua yang telah menahun membutuhkan pendekatan komprehensif yang tak cukup hanya dengan mengirim pasukan untuk memadamkan api dalam sekam berlabel isu kemerdekaan.  

Dikutip dari opini pemerhati geopolitik Trisnu Yulianto. Setidaknya, terdapat beberapa langkah jangka pendek yang mungkin dapat menjadi bahan masukan pemerintah pusat terhadap permasalahan di Papua. Pertama, menyelenggarakan dialog setara-partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat Papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua. Serta, mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua. Kedua, berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial dasar masyarakat Papua. Pemerintah wajib meninggalkan paradigma politik yang menempatkan masyarakat Papua sebagai objek eksploitasi sumber daya alam. Terakhir, ketiga, menurunkan tensi kebijakan militerisme dalam penanganan Papua. Sebab, hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militan dari kelompok-kelompok yang menolak kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pada intinya, pendekatan dalam penyelesaian masalah Papua adalah tentang bagaimana ‘seni’ mengambil hati masyarakat dan merumuskan resolusi yang win-win solution. Pemerintah pusat wajib menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Papua yang selama kurun 30 tahun termarjinalisasi oleh politik keberpihakan terhadap kepentingan modal asing. Hargai hak sosiokultural masyarakat Papua. Papua telah berjasa menggerakkan turbin anggaran negara melalui pajak sumber daya alam yang beberapa justru dieksploitasi korporasi.

Pada dasarnya, masyarakat Papua beradab dan menghargai entitas masyarakat yang lain. Maka, Muliakan mereka dengan program dan kebijakan yang memiliki rasa memanusiakan manusia.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Muhammad Yasin )*

Radikalisme adalah paham yang wajib dibasmi oleh seluruh masyarakat, termasuk kaum milenial. Dengan tenaga dan kreativitasnya maka anak muda bisa jadi garda depan dalam mengatasi radikalisme. 

Generasi muda memiliki banyak peluang untuk melakukan banyak hal positif. Tidak hanya kumpul-kumpul bersenda gurau namun juga ikut menangkal penyebaran paham radikal yang banyak menyebar lewat Medsos. Peran aktif generasi muda dibutuhkan karena merekalah pengguna aktif media sosial.

Mengapa harus memberantas radikalisme? Pasalnya paham ini tidak hanya berbahaya bagi anak muda tetapi juga seluruh masyarakat. Kelompok radikal menyasar sosial media dalam menyebarkan ajarannya. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 85% anak muda sangat rentan terpapar radikalisme, sedangkan 47,3% pelaku terorisme adalah dari generasi muda.

Kita tentu tidak mau jika di masa depan negeri ini hancur gara-gara radikalisme dan kaum muda sebagai calon pemimpin malah asyik merencanakan penyerangan dan pengeboman, alih-alih belajar di kelas. Oleh karena itu kaum milenial memegang peran penting sebagai pemberantas radikalisme untuk menyelamatkan sesama anak muda. Mereka bisa memaksimalkan potensi demi menyelamatkan negeri ini.

Jangan sampai 100% pelaku terorisme adalah dari generasi muda karena mereka memang sengaja melakukan pengaderan secara masif dan sasarannya adalah ABG serta mahasiswa. Pengkaderan dilakukan di dunia maya yang dinilai lebih aman dari pantauan aparat. Kaum milenial bisa jadi garda terdepan agar mencegah meluasnya radikalisme di kalangan anak muda dengan berbagai strategi, juga memanfaatkan kreativitas.

Pertama, kaum milenial bisa menangkal radikalisme dengan melaporkan jika ada akun media sosial yang terbukti menyebarkan hoaks, propaganda, dan konten-konten radikal. Misalnya konten tentang jihad itu keren, padahal jihad yang sebenarnya adalah mencari nafkah untuk keluarga, bukannya menyerang pihak lain yang tak bersalah. Pelaporannya bisa ke polisi siber atau bisa klik tombol report ke pihak Facebook atau Instagram.

Jika dilaporkan ke pihak pengelola sosial media maka mereka akan mempertimbangkan apakah akun tersebut bisa ditutup. Kaum muda bisa mengajak banyak orang untuk melaporkan akun milik kelompok radikal tersebut karena makin banyak yang melapor maka pihak Facebook bisa menghilangkan akunnya. Oleh karena itu pekerjaan ini hendaknya dilakukan secara berkelompok sebagai solidaritas dalam menentang radikalisme.

Cara kedua dalam menangkal radikalisme yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda adalah edukasi tentang mengenali berita hoaks. Mereka bisa memberi informasi bahwa tidak semua berita yang beredar di sosial media, media online, maupun broadcast di grup WA adalah benar. Ciri-ciri hoaks adalah medianya tidak kompeten dan beritanya selalu memojokkan pemerintah serta memakai foto palsu.

Jika makin banyak masyarakat yang paham bahwa suatu berita adalah hoaks maka mereka tidak akan terpengaruh oleh berita palsu dan propaganda yang sengaja disebarkan oleh kelompok radikal. Anak muda bisa jadi corong informasi bahwa hoaks ada di mana-mana dan jangan sampai kita terjebak karenanya. Saring sebelum sharing suatu berita agar tidak terjeblos hoaks yang bisa jadi hanya rekaan dari kelompok radikal.

Generasi muda seringkali kali menjadi sasaran empuk radikalisme, sehingga diperlukan kesadaran penuh kaum milenial yang menjadi garda terdepan bangsa untuk ikut menangkal radikalisme. Dengan adanya partisipasi aktif kelompok milenial, maka pencegahan radikalisme dapat berjalan maksimal.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh :  Rebecca Marian )*

Kedaulatan Indonesia atas Papua sudah final karena telah sesuai dengan hukum yang ada. Oleh sebab itu, masyarakat menolak campur tangan asing dalam isu Papua yang merupakan persoalan dalam negeri Indonesia.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia selalu dihormati oleh negara-negara lain. Posisi Indonesia strategis dan dipercaya jadi tuan rumah  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 hingga Inter Parliement Union (IPU)meeting. Namun walau pemerintah berusaha membina hubungan baik dengan negara-negara lain, ada saja yang ikut campur dalam urusan internal Indonesia, terutama Papua.

Kerusuhan yang ada di Papua tidak hanya dibuat oleh kelompok separatis dan teroris (KST). Namun juga oleh interverensi dari negara lain. Ada yang memanfaatkan berita yang tersebar dari Papua untuk ‘digoreng’ ke dunia internasional dan mereka memutarbalikkan yang sebenarnya.

Padahal untuk urusan internal seperti Papua, pihak asing tidak boleh ikut campur. Penyebabnya karena mereka melanggar hukum internasional. Tetapi mereka tetap saja melakukannya karena merasa jumawa. 

Salah satu negara yang aktif memojokan Indonesia dalam urusan Papua adalah Vanuatu. Negara kecil di kepulauan pasifik tersebut seringkali menyinggung persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mendukung kemerdekaan Papua. Faktanya, informasi yang disampaikan Vanuatu kebanyakan adalah hoaks karena Pemerintah Indonesia berusaha maksimal memajukan Papua, termasuk Orang Asli Papua (OAP).

Jika Vanuatu atau pihak asing lain mempermasalahkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua maka jangan melihat per kasus tetapi harus secara keseluruhan. Tidak bisa dibilang ada pelanggaran hak asasi ketika ada penangkapan anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, karena mereka telah meresahkan masyarakat. Justru KST yang melanggar hak asasi warga sipil karena berkali-kali melakukan penyerangan dan pembunuhan.

Aneh sekali ketika pihak asing malah ingin Papua merdeka dan memuji KST, padahal mereka selalu melakukan tindak kriminal. Jangan malah membela penjahat karena dunia akan kacau-balau.

Untuk mencegah campur tangan asing dalam isu Papua maka Indonesia terus meyakinkan PBB bahwa tidak ada isu hak asasi manusia di Bumi Cendrawasih. Para pengurus PBB juga yakin bahwa Indonesia memiliki kredibilitas dan tidak mungkin melakukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di Papua maupun di daerah lainnya.

Selain itu, interverensi bisa dicegah dengan menegur langsung ke pemerintahannya. Misalnya jika ada surat kabar asing yang memberitakan hal salah tentang Indonesia, maka Kementerian Luar Negeri dapat langsung memanggil Duta Besarnya di Indonesia. 

Saat ada pemberitaan tentang Papua yang tidak benar maka netizen Indonesia juga bisa langsung memprotes di kolom komen, baik di sosial media maupun di situs koran tersebut. Mereka memang harus diingatkan agar tidak lancang dan mencampuri urusan internal negeri ini.

Intervensi asing adalah hal yang dilarang dan melanggar hukum internasional. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk bersama-sama menangkal intervensi asing dalam isu Papua karena sampai kapan pun Papua bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. 

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta 

Oleh : Deka Prawira )*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi regulasi yang ampuh dalam menegakkan reformasi birokrasi, termasuk membabat habis korupsi. Penyebabnya dalam UU ini disebutkan bahwa segala jenis perizinan harus online sehingga tidak ada celah untuk melakukan korupsi.

Korupsi menjadi momok masyarakat karena di Era Orde baru dipenuhi oleh banyak praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sayangnya di era reformasi masih ada oknum yang nekat untuk meminta uang ekstra padahal dia sudah digaji besar oleh negara. Korupsi harus diusut dengan tuntas dan dilarang keras agar tidak menghancurkan negeri ini, dan para oknum jadi kapok untuk melakukannya. Cara mencegah korupsi bukan dengan hukuman mati seperti di RRC, melainkan dengan meresmikan UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi peraturan primadona sejak akhir tahun 2020 karena kehadirannya membawa angin segar, terutama bagi pemberantasan korupsi. Di klaster kemudahan berusaha disebutkan bahwa izin usaha benar-benar dipermudah karena bisa diurus secara online (online single submission/OSS). Dengan sistem online maka otomatis akan menghalangi korupsi dari pungutan liar para oknum pegawai nakal.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa UU Ciptaker mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, salah satu amanat UU ini adalah kemudahan membuka usaha yang ditetapkan pemerintah sebagai penyederhanaan sistem perizinan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). 

Presiden Jokowi menambahkan, UU Cipta Kerja memberantas korupsi karena menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan pengurusan izin ke sistem elektronik. Dengan begitu maka pungli bisa dihilangkan.

Dalam artian, UU Cipta Kerja bisa menghentikan pungli dan berbagai jenis korupsi di Indonesia karena saat ini sistem perizinan online (onine single submission). Jika dulu harus datang ke Dinas Perizinan dan dinas terkait maka saat ini tidak diperlukan lagi, dengan cara cukup buka HP atau laptop lalu mendaftarkannya. Formulir online diisi lalu tinggal menunggu konfirmasi selesainya perizinan, yang biasanya hanya butuh 5 hari kerja.

Dengan sistem online maka tidak ada lagi ancaman atau tuntutan dari oknum yang meminta uang pelicin. Biasanya mereka meminta uang pelicin dengan alasan bisa mempercepat keluarnya izin. Namun dengan perizinan  secara online dan jangka waktu yang dipercepat maka tidak ada lagi potensi pungli seperti ini.

Kelakuan para oknum yang seperti ini memang menyebalkan karena tak jarang uang yang diminta ke para pengusaha dalam jumlah besar. Namun ketika sudah ada online single submission maka mereka mati kutu dan tidak bisa korupsi. Lagipula seorang abdi negara memang disumpah untuk tidak boleh korupsi sekecil apapun.    

Dengan perizinan yang tanpa pungli maka selain memberantas korupsi maka juga memperlancar usaha, terutama pebisnis UMKM. Mereka bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan izin usaha dan legalitas ini yang menjadi salah satu jaminan, sehingga bisa dengan mudah mendapatkan kredit dari bank. Dengan begitu maka mereka bisa mendapatkan modal usaha lagi.

Ketika ada online single submission maka juga membuat nama Indonesia jadi baik tanpa ada korupsi sama sekali. Saat ini makin banyak pengusaha asing yang ingin berinvestasi dan ketika mereka mengurus perizinan makin praktis dengan sistem online. Tidak ada oknum yang pungli sehingga para pebisnis asing yakin bahwa iklim perdagangan dan perizinan di Indonesia fair tanpa korupsi.

UU Cipta Kerja adalah peraturan yang efektif  dalam memberantas korupsi di negeri ini. Dengan klaster kemudahan berusaha maka para pengusaha benar-benar dimudahkan usahanya dan memiliki izin tanpa harus memberi pungli pada oknum pegawai nakal. Perizinan diubah jadi online single submission untuk memblokir potensi korupsi di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini