Dunia Pendidikan Diharapkan Menjadi Jembatan Sekaligus Upaya ‘Memotong Jarak’ Antara Ibukota dan Papua

Fahri Hamzah

suaratimur.id – Dalam sebuah acara webinar mengangkat tema persoalan Papua, seorang politikus asal Sumbawa yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah memberikan sebuah pendapat sekaligus harapannya terhadap kemajuan wilayah Papua secara insfrastruktur maupun sumber daya manusia.

Menurutnya, selama ini terdapat ‘jarak’ antara Jakarta dan Papua, dimana jarak tersebut harus dipotong secara komprehensif baik fisik maupun non fisik. Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk ‘memotong jarak’ tersebut dengan membangun infrastruktur, mengingatkan tentang adanya jarak-jarak lainnya yang juga harus dipotong yaitu jarak secara kejiwaan.

Menjadi sebuah harapan baginya, untuk mewujudkan hal tersebut Orang Papua harus diyakinkan hatinya bahwa antara Orang Asli Papua (OAP) dengan orang Indonesia lainnya adalah sama dan bersaudara secara fundamental. Dengan demikian, hal-hal elementer lain yang terkait harus dijelaskan secara masif melalui dunia pendidikan. Jika menengok kembali rangkaian sejarah, Bergabungnya Papua dengan Indonesia berdasar pada Pepera 1969 yang mendapat pengakuan PBB. Akan tetapi, kita juga harus menceritakan pada orang-orang Papua bahwa daerah-daerah di Indonesia bergabung seluruhnya dengan Indonesia segera setelah Indonesia merdeka, tanpa kecuali.

Terlepas dari adanya motif politis ataupun konteks lain yang melatari, harapan adanya upaya untuk ‘memotong jarak’ adalah sebuah keniscayaan yang harus ditindaklanjuti secara konkrit. Salah satu bentuk kehadiran negara yang paling nyata adalah berfungsinya pelayanan publik dasar dalam masyarakat, seperti Pendidikan dan Kesehatan, bidang perekonomian, dan infrastruktur. Disamping itu, yang tak kalah penting adalah menghadirkan rasa aman.

Adanya pendekatan pengamanan Papua yang pernah dilakukan selama ini, perlu menggunakan human security, dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masih adanya stigma negatif dan sikap rasis serta diskriminatif terhadap OAP yang dilakukan tak hanya oleh masyarakat non-Papua, tetapi juga oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan nasional. Diantaranya, adalah hilangnya kesempatan masyarakat asli Papua dalam mendapatkan pekerjaan dan akses terhadap sumber ekonomi lokal.

Memotong ‘Jarak’ Melalui Program Papua Muda Inspiratif

Pemerhati isu-isu strategis Prof. Imron Cotan dalam kesempatan yang sama juga turut memberikan pernyataan bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintah pusat telah meluncurkan program Papua Muda Inspiratif (PMI) untuk memberdayakan generasi milenial Papua. Dalam program tersebut, Pemerintah telah membangun hub-hub yang memberi ruang bagi kaum muda Papua untuk saling berinteraksi dan berjejaring guna mengembangkan potensi daerah di bidang perkebunan, pertanian, dan perikanan. Patut disyukuri bahwa program PMI didukung oleh perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian besar pada Papua dengan menyisihkan dana corporate social responsibility (CSR) mereka guna menopang program tersebut. Terdapat beberapa produk dari kaum milenial Papua yang telah dipasarkan di luar negeri oleh perwakilan-perwakilan Republik Indonesia melibatkan ratusan kaum milenial di Papua maupun Papua Barat.

Kekerasan di Tengah Upaya Pembangunan

Satu poin penting dalam realitas kondisi Papua menjadi sorotan Direktur Eksekutif Moya Institute. Hery Sucipto. Menurutnya, di tengah pembangunan masif yang dilakukan di Papua sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi baik periode pertama maupun kedua, masih terdapat hal miris adanya korban yang berjatuhan sebagai akibat dari konflik yang belum reda di bumi Cenderawasih tersebut. Hal tersebut menjadi ‘pekerjaan rumah’ bersama yang harus segera ditindaklanjuti.

Poin kritis tersebut menjadi satu bagian bahkan hambatan dari upaya ‘memotong jarak’ antara Ibukota dan Papua. Sejumlah langkah dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut menjadi tumpuan sekaligus harapan sebagian besar masyarakat di Indonesia dan Papua secara khusus.

’Memotong Jarak’ dengan Mengurai Konflik Secara Komprehensif

Dalam lingkup yang lebih luas, wujud ‘Memotong jarak’ tak sekedar memperpendek wilayah dan peradaban. Dalam upaya penyelesaian permasalahan di Papua, hal tersebut bisa menjadi shortcut atau jalan pintas dari serangkaian upaya yang telah dilakukan selama ini namun belum mampu membuahkan hasil sesuai harapan bersama. Permasalahan separatis di Papua yang telah menahun membutuhkan pendekatan komprehensif yang tak cukup hanya dengan mengirim pasukan untuk memadamkan api dalam sekam berlabel isu kemerdekaan.  

Dikutip dari opini pemerhati geopolitik Trisnu Yulianto. Setidaknya, terdapat beberapa langkah jangka pendek yang mungkin dapat menjadi bahan masukan pemerintah pusat terhadap permasalahan di Papua. Pertama, menyelenggarakan dialog setara-partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat Papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang terjadi di Papua. Serta, mengakomodasi aspirasi seluruh kelompok kepentingan yang ada di Papua. Kedua, berkomitmen dan mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak sosial dasar masyarakat Papua. Pemerintah wajib meninggalkan paradigma politik yang menempatkan masyarakat Papua sebagai objek eksploitasi sumber daya alam. Terakhir, ketiga, menurunkan tensi kebijakan militerisme dalam penanganan Papua. Sebab, hanya akan melahirkan perlawanan bersenjata yang lebih militan dari kelompok-kelompok yang menolak kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pada intinya, pendekatan dalam penyelesaian masalah Papua adalah tentang bagaimana ‘seni’ mengambil hati masyarakat dan merumuskan resolusi yang win-win solution. Pemerintah pusat wajib menjaga martabat dan kehormatan masyarakat Papua yang selama kurun 30 tahun termarjinalisasi oleh politik keberpihakan terhadap kepentingan modal asing. Hargai hak sosiokultural masyarakat Papua. Papua telah berjasa menggerakkan turbin anggaran negara melalui pajak sumber daya alam yang beberapa justru dieksploitasi korporasi.

Pada dasarnya, masyarakat Papua beradab dan menghargai entitas masyarakat yang lain. Maka, Muliakan mereka dengan program dan kebijakan yang memiliki rasa memanusiakan manusia.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan