Oleh: Diandra Agnia )*

Masyarakat diimbau untuk melaksanakan vaksinasi booster dan selalu menaati Protokol Kesehatan (Prokes) demi mewujudkan mudik aman selama musim Lebaran 2022. Dengan adanya kepatuhan publik tersebut, lonjakan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri 1443 H dapat dihindari.

Meski pada Lebaran tahun 2022 ini Pemerintah telah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik, namun seluruh warga tetap harus mengikuti persyaratan yang ada supaya lonjakan Covid-19 sama sekali tidak terjadi setelah dilaksanakannya mudik Lebaran 2022. Setidaknya persyaratan tersebut adalah harus sudah melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster serta tentunya menjalankan protokol kesehatan.

Adapun sudah menjadi persyaratan bahwa masyarakat harus sudah melakukan vaksin booster, tetapi bagi mereka yang masih belum melaksanakannya, tetap harus membawa dan mampu menunjukkan bukti tes swab antigen. Tentunya seluruh upaya dan aturan yang telah diberlakukan tersebut demi melindungi kita semua dari penyebaran pandemi yang saat ini sudah melandai di Indonesia.

Sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi, bahwa mereka yang sudah menjalani vaksin booster sama sekali tidak perlu untuk menunjukkan bukti hasil tes negatif baik itu berupa tes Polymerase Chain Reaction (PCR) atau antigen. Selain itu, bagi pelaku perjalanan berusia 6 hingga 17 tahun juga tidak perlu menunjukkan hasil tes negatif.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa masyarakat yang sudah menjalani vaksin booster ataupun mereka pelaku perjalanan yang masih berusia 6 hingga 17 tahun cukup menunjukkan aplikasi PeduliLindungi milik mereka.

Sedangkan untuk masyarakat yang masih menjalankan vaksin primer saja, yakni dua dosis pertama, mereka bisa melakukan mudik Lebaran 2022 dengan menunjukkan tes negatif antigen setidaknya dalam kurun 1×24 jam atau menggunakan hasil negatif PCR dalam kurun 3×24 jam sebelum keberangkatan perjalanan mereka. Khususnya untuk masyarakat yang masih menerima dosis satu vaksin saja, mereka wajib menggunakan tes negatif PCR tersebut.

Seluruh persiapan untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran 2022 bisa dilakukan masyarakat mulai dari sebelum, ketika masa perjalanan bahkan hingga setelah sampai tujuan. Meski dalam data survei menunjukkan bahwa secara nasional pengendalian Covid-19 di Indonesia ini sudah terkendali, namun Prof Wiku mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lengah.

Beliau menegaskan bahwa vaksinasi yang merata dalam suatu wilayah merupakan salah satu kunci yang penting sekali untuk bisa memutus tali persebaran Covid-19 lantaran menurutnya apabila terdapat sebuah komunitas yang berhasil mencapai kekebalan atau imunitas terhadap virus, maka otomatis mereka tidak akan membahayakan komunitas sekitarnya dan membuat kondisi menjadi jauh relatif aman.

Maka dari itu sangat penting pemerataan imunitas dalam setiap komunitas agar perlindungan dari Covid-19 di seluruh Indonesia menjadi jauh lebih maksimal lagi. Lebih lanjut, Prof Wiku juga mengatakan bahwa vaksin harus dan wajib untuk dilakukan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk mereka yang sebelumnya pernah terpapar dan sembuh dari Covid-19.

Hal tersebut dikarenakan seperti imbauan langsung dari WHO dan CDC bahwa ternyata seseorang yang pernah tertular Covid-19 kemudian dirinya sembuh, bukan berarti dia sudah tidak bisa tertular lagi, melainkan potensi untuk tertular masih tetap ada dan bahkan bisa jadi jauh lebih besar risiko tertularnya apabila mereka sama sekali tidak melakukan vaksin.

Mari kita semua berusaha bersama-sama menyukseskan upaya Pemerintah dalam memutus penularan Covid-19 terutama saat penyelenggaraan mudik Lebaran 2022 nanti. Jangan lupa untuk memenuhi segala persyaratan yang telah diatur supaya perjalanan mudik kita menjadi aman dan sehat, tanpa perlu membawa oleh-oleh penyakit ke kampung halaman.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Sebuah kabar datang dari postingan sejumlah akun di media sosial Facebook perihal tewasnya pimpinan kelompok separatis Kabupaten Puncak Papua bernama Iteminus Lucky Murib. Ia dikabarkan meninggal setelah terlibat dalam kontak senjata dengan aparat TNI-Polri saat kelompoknya sedang melakukan aksi gangguan keamanan di sekitar wilayah Kabupaten Puncak. Dalam kejadian tersebut, tak hanya Lucky Murib yang menjadi korban tewas, terdapat dua anggota lainnya, dimana salah satunya bernama Yawe Badaki Kogoya. Selain itu juga terdapat 2 anggota dari kelompoknya yang mengalamai luka-luka.

Hingga tulisan ini dimuat, belum terdapat informasi resmi dari pihak yang bersangkutan. Namun, sebuah akun Facebook Bernama NM NM membagikan informasi kepada grup publik bernama Willem Wandik, SE., M., Si For 01 Papua 2023 yang diperkirakan merupakan grup pendukung Bupati Puncak Willem Wandik. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa pada Minggu 24 April 2022 telah terjadi baku tembak antara TPNPB OPM dan TNI-Polri pukul 02:07 WIT di jalan Beoga Eromaga Puncak Papua. Disebutkan bahwa dalam kontak senjata tersebut terdapat korban tewas atas nama Lucky Murib.

Bermula Aksi Balas Dendam

Sejumlah informasi yang berhasil dikumpulkan menyebutkan bahwa serangkaian aksi kontak senjata yang terjadi sejak tanggal 22 April 2022 lalu di wilayah Ilaga Puncak Papua diperkirakan tak sekedar aksi gangguan keamanan terhadap aparat maupun masyarakat sekitar sebagai bentuk eksistensi kelompok separatis. Namun, kejadian tersebut lebih mengarah pada aksi balas dendam oleh kelompok separatis pasca terjadinya penembakan terhadap sejumlah rekan atau anggotanya oleh aparat TNI-Polri.

Untuk diketahui, bahwa dalam beberapa waktu terakhir terdapat tindakan tegas dari TNI-Polri terhadap anggota kelompok separatis. Diantaranya terhadap Tony Tabuni pada tanggal 29 Maret 2022 di Kabupaten Nabire dan Atieu Kogoya alias Minggen Telenggen pada 3 April 2022 di Kabupaten Puncak. Selain itu, aparat TNI-Polri kemudian juga berhasil menangkap 2 anggota kelompok separatis Puncak pimpinan Lucky Murib atas nama Meleo Tabuni dan Yuli Tabuni pada 17 April 2022. Hingga kemudian, Lucky Murib sendiri yang akhirnya menjadi korban dari kontak senjata dengan aparat.     

Mewaspadai Aksi Lanjutan

Sejauh pengamatan dari pergerakan kelompok separatis di Papua selama beberapa tahun terakhir. Dilihat dari tabiat anggota kelompok tersebut, lebih kental dengan sifat emosional. Meskipun begitu, sedikit keunggulan yang dimiliki kubu kelompok tersebut adalah penguasaan wilayah. Salah satu faktor kemenangan sebuah peperangan adalah perihal posisi. Namun dalam hal strategi, masih jauh dari kapasitas dari istilah nama yang mereka nyatakan sendiri. Pun dalam hal pergerakan, mereka tunduk pada komando orang yang dipercaya. Dalam kasus ini, terlebih korbannya merupakan pimpinannya sendiri yang sebelumnya menjadi panutan dalam mengarahkan strategi atau pergerakan. Bagaikan ayam kehilangan induknya.

Merespon hal tersebut, Pihak aparat TNI-Polri beserta jajarannya agar tidak bersikap jumawa, namun justru bersikap waspada. Karena dikhawatirkan adanya informasi perihal tewasnya Lucky Murib akan memicu tindakan emosional anggota lainnya.  Sehingga sikap siaga perlu dilaksanakan guna mengantisipasi adanya aksi lanjutan dari kelompok orang pegunungan tersebut.

Sikap siaga dan waspada juga harus bisa disosialisasikan kepada masyarakat pendatang, utamanya yang berprofesi sebagai tukang ojek. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kelompok separatis termasuk pimpinan Lucky Murib menyerang tukang ojek hingga tewas karena dituduh sebagai aparat.

Menjadi harapan bersama bahwa adanya serangkaian kejadian yang terjadi hingga menimbulkan korban dari pihak manapun menjadi sebuah refleksi bahwa kekerasan bukanlah jalan akhir dari sebuah visi misi suatu kelompok. Pemerintah Indonesia dengan segala upaya dan kebijakannya hingga kini terus berupaya memajukan wilayah serta masyarakat di Papua. Isu pemisahan diri atau memerdekakan diri hanyalah kepentingan pihak tertentu. Mari berbenah, mari berubah.

Pada akhirnya, Papua Maju dan damai adalah impian sesungguhnya bagi setiap masyarakat yang mendiami.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Iklim Investasi di Indonesia memang perlu dijaga agar tetap stabil, pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga stabilitas iklim investasi dengan mersmikan Sistem Perizinan Terpadu Daring / Online Single Submission (OSS). Sistem ini memungkinkan izin usaha dapat diperoleh dalam waktu singkat bahkan kurang dari 1 jam. Hal ini tentu saja dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan adanya sistem terintegrasi yang menawarkan semua informasi yang dibutuhkan untuk perizinan usaha, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor-kantor yang bersangkutan.

Untuk mendukung suksesnya program OSS ini, pemerintah juga menetapkan aturan yang tegas, seperti sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkan sistem ini. Tentu saja dengan adanya sanksi yang diterapkan, OSS ini dapat diimplementasikan secara merata ke seluruh Indinesia agar para calon investor dapat mengembangkan bisnisnya ke berbagai daerah.

Para investor akan merasa aman untuk berinvestasi di Indonesia, karena setiap provinsi telah dibentuk satuan tugas untuk mengawasi semua proses perizinan agar proses yang terjadi tetap transparan dan tidak merugikan, baik itu negara maupun investor.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indra Darmawan mengatakan, realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam dua tahun terakhir sudah hampir seimbang. Sebelumnya, realisasi investasi PMA selalu lebih besar 65%-70% dibanding PMDN. Indra menilai, hal tersebut tidak lepas dari implementasi OSS yang mampu menawarkan kemudahan perizinan bagi para investor.

Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Berbasis pada pemahaman itu, Kementerian Investasi/BKPM diketahui menetapkan dua arah kebijakan.

Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6.0 per tahun.

Ada pun pilar pertama, peningkatan inovasi dengan tujuan pencapaian target penanaman modal. Upaya tersebut menurut Kementerian Investasi/BKPM, perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerja sama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal.

Pilar kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dicapai dengan mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, peningkatan produktifitas penanaman modal, peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi.

Selain itu ada juga peningkatan daya saing dan akses pasar, penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri subtitusi impor, penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, serta optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa OSS berbasis risiko merupakan cara pemerintah untuk memutus tatap muka. Para pengusaha tidak perlu mendaftarkan jenis usahanya secara langsung ke kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Jokowi juga menekankan pentingnya transformasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini didominasi konsumsi untuk dialihkan kearah hilirisasi dan produksi dengan mendorong lebih banyak lagi kemunculan industri baru. Untuk itu investasi dan ekspor menjadi kunci.

Presiden juga berharap agar pertumbuhan investasi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Optimisme ini sejalan dengan kinerja realisasi investasi yang tumbuh signifikan di bawah kementerian investasi.

Bentuk implementasi ini antara lain melalui sistem OSS berbasis risiko, sebagai strategi meningkatkan iklim kemudahan berusaha guna mengerek daya saing investasi nasional.Tentu saja penerapan OSS diharapkan bisa mempermudah proses bisnis di Indonesia sekaligus mengerek pembukaan lapangan kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Zaki )*

Indonesia bersikap netral di tengah desakan negara-negara barat untuk menolak kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 . Sikap tegas ini menunjukkan kedaulatan Indonesia yang tidak mau didikte oleh negara lain.

Invasi Rusia ke Ukraina rupanya sempat tersentil di forum G20. Dalam hal ini Indonesia menunjukkan sikap netral atas peristiwa yang dialami oleh kedua negara tersebut. Hal ini diapresiasi oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurutnya, sikap netral ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diusung oleh Indonesia.

Di luar itu Indonesia juga fokus pada upaya pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas bagi penduduk dunia dalam agenda Presidensi G20 di Bali yang terjadi pada bulan Oktober – November 2022. Untuk itu, Indonesia juga mengajak kepada seluruh anggota yang hadir agar fokus pada tujuan tersebut.

Dalam keterangannya, Hikmahanto mengatakan Indonesia berkeras semua anggota G20 termasuk Rusia, diundang dalam KTT di Bali. Di mana posisi Indonesia menunjukkan untuk tidak mau didikte bahkan ditekan oleh AS. Hikmahanto menuturkan, Indonesia mengargumentasikan bahwa semua anggota berhak diundang sesuai prosedur dalam G20 dan sesuai preseden yang ada.

Artinya, Indonesia juga menyiratkan untuk tidak mempertimbangkan usulan Presiden Amerika Serikat (AS) yang meminta perwakilan Ukraina untuk hadir apabila Rusia akan hadir. Hal ini dikarenakan tidak ada prosedur dan aturan G20. Tantangan bagi Indonesia sebagai tuan rumah saat ini adalah memastikan semua kepala negara anggota G20 hadir di Bali.

Indonesia tentu perlu memastikan tidak adanya upaya saling boikot oleh negara-negara anggota G20 dalam membahas berbagai program yang saat ini berlangsung, termasuk acara puncak pada KTT.

Hikmahanto berujar, Indonesia perlu mengupayakan perdamaian dan terjadinya gencatan senjata di Ukraina. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri harus cepat bergerak dan memunculkan Inisiatif untuk terwujudnya perdamaian dan berakhirnya tragedi kemanusiaan akibat perang. Hal ini perlu dilakukan demi suksesnya penyelenggaraan berbagai kegiatan G20 dan KTT di Bali.

Pada kesempatan berbeda, Riza Noer Arfani selaku pakar perdagangan ekonomi dunia dan politik Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi juru runding penyelesaian antara Rusia dan Ukraina.

Apalagi, sudah jelas tertulis dalam pembukaan UUD 1945, di mana Indonesia memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Riza menilai bahwa apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo yang meminta konflik segera dihentikan, perlu ditindaklanjuti dengan mempertemukan negara-negara yang berkonflik dalam meja perundingan.

Riza menuturkan, sebagai Ketua G20 periode ini, Indonesia bisa saja mengajak Turki, China, Rusia untuk duduk bersama membahas progres kebaikan ekonomi apabila konflik terjadi berlarut-larut. Selain itu, dia juga menilai Indonesia bisa memanfaatkan kedekatan dengan China atau Rusia demi mengupayakan gencatan senjata serta mendudukkan keduanya di meja perundingan.

Riza juga menilai apabila konflik keduanya kian berlarut, kondisi geopolitik dan geoekonomi secara global bisa terdampak cukup serius. Indonesia tentu tidak berhenti untuk terus berupaya dalam memberikan keyakinan bahwa perdamaian adalah hal yang terbaik. Indonesia juga meminta kepada Rusia dan Ukraina untuk menghindari eskalasi serta menyelesaikan konflik di meja perundingan.

Dalam kesempatan Sidang Majelis Umum PBB awal pekan ini, Duta Besar Indonesia untuk PBB Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian di Eropa Timur. Dia menekankan aksi militer di Ukraina tidak dapat diterima.

Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global. Karena itu, Indonesia mendorong perdamaian untuk segera dikembalikan di Ukraina. Indonesia telah menyerukan kepada semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi.

Indonesia juga meminta kepada semua negara agar menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB serta hukum internasional termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

Perlu kita ketahui, bahwa Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan lebih dari 1 juta warga Ukraina telah mengungsi ke negara-negara tetangga di bagian barat untuk menyelamatkan diri.

Indonesia memang perlu bersikap netral akan adanya invasi Rusia ke Ukraina. Selain mencerminkan sikap politik Indonesia, ketidakberpihakan Indonesia tersebut merupakan bentuk independensi Indonesia yang tidak tidak ingin diintervensi negara lain.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Mumtaz Hibrizi )*

Keutuhan Indonesia adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Salah satu cara untuk merekatkan keutuhan bangsa adalah dengan moderasi beragama.

Indonesia adalah negara yang bersatu walau memiliki suku-suku yang berbeda-beda. Namun sayangnya sejak era reformasi muncul kelompok radikal dan oknum lain yang berusaha menghancurkan negeri ini. Mereka sengaja melakukannya agar bisa jadi pemimpin baru, meski dengan cara-cara yang amat licik.

Jika Indonesia hancur maka akan sengsara karena keadaannya bisa lebih parah daripada era awal pandemi. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik maka kita wajib untuk menjaga keutuhan bangsa. Salah satunya adalah dengan moderasi beragama, yakni sikap untuk beragama di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan maupun kiri melainkan penuh dengan toleransi.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa moderasi beragama penting di tengah keberagaman Indonesia. Sebab keberagaman menjadi dasar untuk menjaga keutuhan sikap bangsa. Beliau berharap sikap moderat (moderasi beragama) menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan sekaligus kebhinekaan Indonesia yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Dalam artian, moderasi beragama penting untuk disebarkan di seluruh Indonesia, sehingga seluruh rakyat memahaminya. Jika mereka sudah tahu bagaimana cara beragama yang baik, yang tidak hanya membina hubungan baik dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama manusia, maka mereka akan saling menghormati. Penyebabnya karena paham bahwa hubungan dengan semua orang perlu dijaga meskipun keyakinannya berbeda.

Toleransi dan pemahaman bahwa perbedaan itu tidak dipermasalahkan adalah salah satu inti dari moderasi beragama. Jika masyarakat sudah paham moderasi beragama maka ia tidak membenci orang yang berbeda keyakinannya. Penyebabnya karena memang di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Lagipula perbedaan keyakinan bukanlah halangan untuk bekerja sama, karena mereka yang berbeda akidah adalah saudara dalam kemanusiaan.

Ketika seseorang sudah memahami moderasi beragama maka ia tidak mau terseret arus ekstrim kanan atau kiri, juga tidak mau kena radikalisme. Ia paham bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik sehingga menolak ekstrimisme dan radikalisme. Lagipula ia tidak mau berdekatan dengan radikalisme karena menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, termasuk dengan kekerasan dan pengeboman.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melanjutkan, dalam menerapkan moderasi beragama pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Akan tetapi wajib berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk masyarakat. Dalam artian warga diharap membantu pemerintah untuk menerapkan moderasi beragama sehingga keutuhan bangsa ini tetap terjaga.

Masyarakat menerapkan moderasi beragama dengan cara mengendalikan emosi. Ketika ada perayaan umat dengan keyakinan lain maka tidak marah karena paham bahwa mereka sedang bahagia dan berhari raya. Perbedaan itu memang ada tetapi tidak untuk dibesar-besarkan dan memicu gesekan.

Selain itu masyarakat juga terus berhati-hati. Meski sudah berusaha menerapkan mdoerasi beragama tetapi tetap saja ada hoax, propaganda, dan usaha-usaha lain dari kelompok radikal untuk memecah-belah bangsa. Mereka berhati-hati terutama di hari raya agar tidak kejeblos dan berteman dengan anggota kelompok radikal.

Moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa. Jika semua kalangan masyarakat menerapkan moderasi beragama maka bangsa ini akan utuh dan damai tanpa adanya kerusakan akibat provokasi.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini