suaratimur.id – Pertemuan antara Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dengan Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah tokoh terjadi pada senin 25 April 2022 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut MRP dan MRPB menyampaikan sejumlah aspirasi, dintaranya berkaitan dengan Undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) dan kebijakan Pemekaran Wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, pihak MRP yang hadir terdiri dari Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua I MRP, Yoel L Mulait, Ketua Panitia Musyawarah MRP Benny Sweny, dan Tenaga ahli MRP Joram Wambrau. Sementara dari MRPB terdiri dari Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, serta angora MRPB yang terdiri dari Samuel Kambuya, Yulianus Thebu, Kelly Duwiri, dan Edi Klaus Kirihio.

Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani. Menyatakan bahwa pihak MRP melalui Timotius menyampaikan terkait aspirasi UU No.2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua yang telah disahkan pada tanggal 19 Juli 2021. Saat ini UU tersebut masih dalam proses persidangan oleh MK RI atas dasar laporan dari MRP.

Kemudian berkaitan dengan adanya pro kontra pemekaran DOB di Papua, MRP secara hormat mengundang Presiden RI untuk dapat berkunjung ke kantor MRP untuk berdiskusi bersama.  Presiden secara khusus menyampaikan kesiapannya untuk mengunjungi kantor MRP sebagai bentuk perhatian khsusus kepada masyarakat Papua. Untuk diketahui, selama kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah mengunjungi Provinsi Papua sebanyak 14 kali. Kunjungan berikutnya diagendakan akan turut mendatangi kantor MRP.

Mahfud menambahkan, bahwa terdapat perlakuan istimewa dari Presiden Jokowi untuk Provinsi Papua. Salah satunya, Presiden Jokowi lebih sering berkunjung ke Papua dibanding Provinsi lain di Indonesia. Saat berkunjung ke Papua, Presiden Jokowi selalu menyambangi daerah terpencil di Provinsi tersebut, bukan hanya ke ibu kota Provinsi saja, tentu akan berkunjung ke kantor majelis rakyat Papua maupun Papua Barat.

Kemudian berkaitan dengan pro kontra DOB, secara prinsip pemerintah pusat menghargai proses hukum yang saat ini telah berjalan di MK RI. Terkait dengan pemekaran DOB di Papua, bahwa saat ini telah banyak daerah yang meminta pemekaran. Berdasarkan data, terdapat 354 permohonan pemekaran wilayah. Namun berdasarkan kepentingan dan prioritas, untuk sementara ini pemerintah pusat hanya mengabulkan untuk pemekaran DOB 3 Provinsi di Papua (Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengan Papua, dan Provinsi Papua Selatan). Dalam negara demokrasi, sikap pro dan kontra adalah hal wajar, karena tidak ada satupun kebijakan di negara Indonesia yang langsung disetujui oleh semua pihak. Seluruhnya memerlukan proses dan tarik ulur, termasuk terkait kebijakan DOB di Papua.

Respon Presiden Jokowi

Secara kesimpulan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi memberikan pengertian kepada MRP bahwa kebijakan Pemekaran DOB di Papua merupakan kesempatan baik yang secara khusus diberikan oleh Pemerintah Pusat walaupun menimbulkan pro dan kontra, karena dari 354 permohonan pemekaran DOB di beberapa wilayah di Indonesia hanya diputuskan pemekaran dilakukan untuk 3 provinsi di Papua, yaitu Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah Papua, dan Provinsi Papua Selatan. Hal ini mengacu pada data Lembaga Kepresidenan bahwa mayoritas 82% masyarakat di Papua telah mendukung pemekaran DOB di Papua.

Sejalan dengan hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi I DPR RI, Yan Mandenas, juga menyatakan bahwa pembentukan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua akan berjalan sesuai target pemerintah pusat dan DPR RI meski menuai pro dan kontra. Pro dan kontra akhir-akhir ini terkait pembentukan DOB merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, kebijakan pemerintah tetap berjalan. DPR saat ini menunggu Presiden mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan selanjutnya akan melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang pemekaran wilayah. Langkah selanjutnya, ketiga provinsi ini akan diikutsertakan dalam pembahasan APBN 2023.

Mewaspadai Manuver Penolakan dari MRP dan MRPB

Hal yang perlu dicermati dari adanya pertemuan, terlebih adanya kedatangan perwakilan MRP dan MRPB hingga ke Ibukota. Ditengarai, salah satunya berkaitan dengan upaya atau manuver yang mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan dalam hal penolakan kebijakan DOB di Papua oleh pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kegiatan mereka ke ibukota selain bertemu dengan Presiden Jokowi juga menemui sejumlah tokoh politik untuk melancarkan maksud dan misi yang dibawanya dari bumi cenderawasih. Mereka menyampaikan usulan penundaan DOB di Papua dengan alasan belum adanya putusan final dari MK RI terkait uji materiil UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Perlu diketahui bahwa proses lobby yang dilakukan MRP dan MRPB terkait Otsus dan DOB bukan hanya terjadi saat ini. Di bulan Juni tahun lalu, Ketua MRP Timotius Murib pernah berkunjung ke Kemenkopolhukam dengan dua agenda yaitu kewenangan MRP yang diintervensi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua pada UU Nomor 21 Tahun 2001 (khususnya pasal 76); dan permintaan dialog Jakarta-Papua untuk meredakan tensi politik yang semakin memanas akibat keberlanjutan Otsus Papua. Selanjutnya MRP juga pernah bermanuver ke Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar untuk memperoleh dukungan politik terkait uji materiil UU Otsus Papua.

Berkaca dari sejumlah hal tersebut, agaknya pemerintah pusat harus rela untuk mengkaji kembali hingga memberikan pengertian secara mendasar berkaitan dengan tujuan hingga manfaat mengapa dari sekian banyak daerah yang mengajukan pemekaran hanya 3 wilayah di Papua yang diprioritaskan. Termasuk dalam hal ini adalah penjelasan rigit mengenai data survey yang menyebutkan 82% masyarakat Papua mendukung DOB.

Kejelasan fakta dan data diharapkan akan turut mengubah persepsi hingga arah tujuan dari sebagian masyarakat Papua termasuk diindikasi dari MRP dan MRPB untuk dapat berbalik mendukung kebijakan pemekaran DOB sesuai harapan bersama. Pro kontra adalah hal biasa, namun jika dari awal sudah terjadi kesepakatan karena seluruh pihak sudah memahami dan menyetujui, maka dapat dipastikan jalan panjang percepatan pembangunan di Papua akan segera terwujud.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Wahyu Pratama )*

Kinerja perdagangan internasional sangat berperan penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi donestik. Ditengah pemulihan ekonomi global pasca Pandemi Covid-19, kinerja ekspor Indonesia masih menunjukan peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) total ekspor periode Januari-Februari 2022 mencapai USD 39.637,7 juta, meningkat 29,75% (yoy) dibandingkan periode Januari-Februari 2021 yang tercatat USD 30.549,8 juta. Peningkatan nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh peningkatan perdagangan komoditas migas dan non migas.

Ekspor migas periode Januari-Februari 2022 mencapai USD 1.896 juta, meningkat 8,69% (yoy) dibanding periode Januari-Februari 2021 yang tercatat USD 1.744,4 juta. Sedangkan ekspor non migas pada periode Januari-Februari 2022 USD 37.741,7 juta meningkat 30,77% (yoy) dibanding periode Januari-Februari 2021 yang tercatat USD 28.805,4 juta.

Momentum peningkatan kinerja ekspor domestik ini perlu dimanfaarkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mengolah bahan mentah/baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan ekspor.

Di sisi lain, Pemerintah harus cerdik dalam memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi domestik, terutama bagi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Pengolahan, karena sektor tersebut sangat strategis dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.
Peningkatan ekspor pada kedua sektor tersebut tentunya akan menimbulkan multiplier effect yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Pemerintah telah memberikan perhatian besar dalam upaya peningkatan eskpor Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi tersebut memberikan kemudahan berusaha bagi seluruh usaha dan mendukung ekspor UMKM melalui dukungan penyediaan dana melalui perbankan. Upaya tersebut dilakukan meningkatkan daya saing ekonomi domestik Sektor UMKM memiliki peranan luar biasa bagi perekonomian nasional. Ditambah sektor ini juga mampu menyerap dan menciptkan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Sehingga betul-betul menjadi perhatian serius bagi Pmerintah.

Pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi free trade aggrement dalam menghubungkan pasar Indonesia dengan pasar dunia. Tentunya ini diharapkan akan berikan peluang bagi produk-produk ekpsor Indonesia termasuk UMKM untuk dapat lakukan penetrasi di pasar global.

Untuk mendukung hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menandatangani perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 15 negara. Perjanjian RCEP ini diharapkan akan mendorong Indonesia lebih terintegrasi dengan rantai nilai global.

Indonesia diharapkan bisa memanfaatkan peluang yang ditawarkan RCEP dengan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia yang semakin terbuka, industri nasional akan semakin terintegrasi dengan jaringan produksi regional dan semakin terlibat dalam mata rantai regional dan global.

Peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Zamroni Salim mengatakan, UU Cipta Kerja merupakan ujung tombak yang perlu dioptimalkan agar Indonesia dapat keluar dari dari middle income trap. Regulasi tersebut dapat menyederhanakan perizinan udaha, sehingga akan memajukan aktivitas perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang investasi dan perdagangan internasional.

Seiring dengan penerapan kebijakan tersebut para stake holder harus berupaya untuk mendorong kinerja Industri Pengolahan lokal yang mampu mengolah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kinerja ekspor.

Kinerja ekspor Indonesia masih terus mencatatkan pertumbuhan yang positif sekalipun ekonomi masih menunjukan pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Untuk itu Pemerintah perlu mendorong kinerja eskpor untuk meningkatkan akselerasi ekonomi dan daya saing ekonomi domestik, dengan cara mendorong kinerja pelaku UMKM dan Industri Pengolahan.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Deka Prawira )*

Presiden Jokowi bersikap tegas dengan melarang ekspor sawit dan minyak goreng. Hal itu ditempuh untuk mewujudkan stabilitas harga komoditas tersebut di pasar.

Pemerintah bergerak cepat untuk menyelesaikan gejolak minyak goreng di pasaran. Setelah menetapkan tersangka mafia minyak goreng, kini Presiden Joko Widodo langsung mengambil langkah berani yakni melakukan pelarangan ekspor sawit serta minyak goreng ke luar negeri.

Pelarangan ekspor kelapa sawit dan minyak goreng tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi ketika melakukan konferensi pers. Beliau menyatakan bahwa sejak tanggal 28 April 2022, seluruh aktivitas pengeksporan bahan baku minyak goreng serta minyak goreng akan dilarang hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Tentunya harapan besar dari kita semua semenjak diberlakukannya kebijakan ini adalah ketersediaan minyak goreng di Indonesia menjadi kembali stabil lagi sehingga berpengaruh pula pada harga yang menjadi stabil. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengatakan kalau dirinya akan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan minyak goreng beserta bagaimana perkembangan harganya.

Kebijakan tegas yang ditetapkan oleh Presiden sontak membuat sejumlah pihak memberikan apresiasi mereka, salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji yang menyatakan bahwa dirinya sangat mendukung pelarangan ekspor yang telah dikeluarkan oleh Presiden tersebut.

Sarmuji mengatakan bahwa sejatinya Indonesia ini merupakan negara produsen minyak terbesar di dunia, namun apabila justru terjadi kelangkaan minyak goreng di wilayah sendiri, maka alangkah malunya. Lebih lanjut, dirinya juga berpesan kepada Pemerintah bahwa untuk menerapkan sanksi tegas bagi para pelanggar ketentuan mengenai minyak goreng.

Senada dengan saran dari Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut, salah satu peneliti Institue for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyatakan bahwa Pemerintah juga harus bisa tegas kepada perusahaan yang diduga menahan stok minyak gorengnya dan bisa memastikan ada distribusi merata di pasaran sehingga harga bisa langsung dikontrol.

Tidak bisa di pungkiri jika semisal sudah ada aturan mengenai pelarangan ekspor namun semisal tidak diimbangi dengan sanksi yang tegas dan nyata, maka hal tersebut akan menjadi percuma menurut Sarmuji. Maka dari itu untuk bisa memastikan supaya seluruh aturan ini benar-benar dipatuhi, butuh sekali yang namanya pengawasan ketat.

Apresiasi juga berasal dari Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam yang menyatakan bahwa keputusan tegas dari Presiden selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan membuktikan bagaimana negara memang hadir untuk menjawab seluruh kebutuhan rakyat. Selain itu, negara juga turut hadir demi bisa melawan kepentingan para pengusaha atau oligarki sawit yang saat ini terus merongrong bahkan hingga di pasar global.

Dengan memberlakukan ketentuan untuk langsung melarang ekspor sawit dan minyak goreng ini, maka sama saja Presiden Jokowi telah menunjukkan bagaimana kedaulatan serta kemampuan kita selaku pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Selain itu, seperti dikatakan oleh Yusuf Rendi selaku Ekonom Centre of Reform on Economic bahwa pelarangan ekspor minyak ini menjadi langkah awal yang baik untuk segera bisa membuat harga minyak goreng turun di masyarakat.

Kebijakan larangan ekspor diharapkan menjadi anti klimaks dari krisis kelangkaan minyak goreng. Masyarakat pun mengapresiasi keputusan tersebut yang dianggap telah mendahulukan kepentingan pasar domestik dibandingkan internasional. Kebijakan ini pun semakin mempertegas komitmen Pemerintah membenahi sengkarut minyak goreng setelah sebelumnya menangkap salah satu mafia minyak goreng.

Apresiasi pantas diberikan kepada Pemerintah yang telah berusaha maksimal menyeimbangkan harga minyak goreng, termasuk melalui kebijakan larangan ekspor sawit maupun minyak goreng. Kebijakan tersebut diharapkan dapat segera berproses dan memberikan hasil maksimal agar titik keseimbangan baru minyak goreng dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Karim )*

Salah satu esensi puasa adalah peningkatan solidaritas dan empati, utamanya antar sesama anak bangsa. Oleh sebab itu, Ramadhan menjadi momentum tepat untuk meningkatkan semangat persatuan di tengah kemajemukan Indonesia.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman di dalamnya, mulai dari bahasa, suku, ras, golongan hingga agama. Bahkan sudah sejak dulu sekali keberagaman ini sudah ada dan melekat, menjadi salah satu ciri khas bangsa kita. Maka dari itu para pendiri bangsa memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ingin mengajak agar semua masyarakat mampu untuk tetap bersatu di tengah perbedaan yang mereka miliki.

Alangkah indahnya apabila seluruh masyarakat dapat saling menjaga keberagaman dalam semangat persatuan atau harmoni. Terutama di bulan suci Ramadhan seperti sekarang ini, yang mana menjadi salah satu momentum paling tepat bagi kita untuk terus meningkatkan persatuan antar masyarakat. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang merusak keharmonisan tersebut dengan alasan apapun.

Sebagaimana makna penting yang terkandung dalam bulan Ramadhan sendiri, menurut H Muharram marzuki selaku Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Latihan (Sesbalitbangdiklat) Kementerian Agama bahwa pencegahan atau menahan diri terhadap apapun hal yang buruk merupakan makna yang terkandung di dalam bulan suci ini.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam konteks keberagaman dalam warga negara adalah kita harus mampu untuk menahan diri dari hal-hal yang dapat mengancam atau merusak harmonisasi sosial yang sudah ada dan menjadi cita-cita luhur para pendiri bangsa. Maka dari itu, khususnya bagi kaum Muslim sendiri, Ramadhan adalah momentum yang sangatlah tepat untuk bisa mendisiplinkan diri sendiri.

Sebagai umat beragama, maka tuntutan kita bukan hanya sekedar perilaku baik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan belaka, namun kita juga dituntut untuk bisa menjaga keharmonisan antar sesama manusia, menjadi pribadi yang lebih santun, toleran serta mampu untuk menjaga perdamaian antar sesama umat. Serta juga hubungan baik harus kita ciptakan kepada lingkungan sekitar kita.

Sehingga dengan demikian, kita mampu untuk menjadi pribadi yang utuh, yang dapat menjaga keselarasan antara hubungan vertikal dengan Tuhan serta hubungan horizontal yang meliputi antar sesama manusia dengan lingkungan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti tindakan intoleransi apalagi sampai pada tindak kekerasan. Maka dari itu pencegahan diri dan pendisiplinan pada diri sendiri di bulan Ramadhan ini menjadi sangatlah penting untuk dilakukan.

Bukan hanya melulu perbuatan baik dalam konteks menjaga kerukunan persaudaraan sesama Muslim saja, namun kita juga harus bisa untuk menjalin hubungan baik dalam sebuah harmoni sosial kepada mereka yang berbeda agama sekalipun. Sangat penting untuk tercipta yang namanya ketentraman serta kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keberagaman sangat besar seperti indonesia ini.

Beberapa diantara masyarakat mungkin masih menganggap rancu pengertian mengenai toleransi antar sesama umat beragama. Sebagian menganggap bahwa seolah kita harus menggadaikan akidah dan juga keimanan kita, sehingga hal tersebut menjadikan alasan mereka untuk tidak bisa hidup saling bertoleransi dengan kawan-kawan yang berbeda agama. Padahal pendapat tersebut jelas merupakan pendapat yang salah besar.

Toleransi yang dimaksud disini adalah murni dalam hubungan sosial antar sesama manusia dan juga antar sesama warga negara saja. Dengan demikian, toleransi hendaknya dapat dengan mudah dipraktikan agar sesama warga dapat saling hidup rukun berdampingan hingga saling membantu apabila ada orang lain yang mendapatkan kesusahan tanpa perlu memandang apa latar belakang mereka.

Alangkah baiknya hidup di dalam sebuah harmoni sosial yang bisa terus terjaga di tengah negara yang memiliki kemajemukan luar biasa seperti Indonesia. Mari kita terus upayakan terjadinya harmoni sosial yang jauh lebih baik, dan bulan Ramadhan ini adalah momentum terbaik untuk saling berbenah guna meningkatkan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Savira Ayu )*

Antusiasme masyarakat untuk mengikuti mudik Lebaran 2022 cukup tinggi, sehingga diprediksi akan menimbulkan kemacetan panjang. Kemenhub pun mengimbau para pemudik untuk melakukan perjalanan lebih awal supaya terhindar dari puncak arus mudik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan sebuah solusi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang hendak melakukan mudik namun takut tertimpa kemacetan yang luar biasa. Dikatakan olehnya bahwa masyarakat bisa memilih untuk melakukan mudik jauh lebih awal dan tidak mendekati hari Lebaran supaya mampu untuk terhindar dari penumpukan arus kendaraan. Tentunya kekhawatiran yang dimiliki oleh Menteri Budi ini bukanlah tanpa alasan. Sebab pada tahun 2022 ini, data menunjukkan bahwa angka pemudik akan meningkat hingga 40 persen sejak tahun 2019 silam.

Dikatakan oleh Dwimawan Heru selaku Corporate Communication & Communication Development Group Head PT Jasamarga bahwa akan ada sekitar 85 juta orang yang melakukan mudik Lebaran pada tahun ini. Lebih lanjut, dari data tersebut sekitar 45 persen diantaranya merupakan para pelaku perjalanan darat dengan perkiraan jumlah kendaraan bisa mencapai sekitar 2,6 juta.
Maka dari itu dengan adanya prediksi bahwa para pemudik akan membludak pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini, Presiden langsung memerintahkan jajaran Kemenhub bekerja sama dengan Kakorlantas Polri untuk melakukan simulasi dan melakukan segala persiapan dengan detil menjelang arus mudik.

Simulasi yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut langsung ditanggapi dan dilaksanakan oleh Kemenhub bersama Kakorlantas Polri. Keduanya segera membuat berbagai macam simulasi seperti aturan ganjil genap, one way dan sebagainya. Setidaknya dengan diberlakukannya ganjil-genap, maka Menhub berharap mampu untuk menguraikan kemacetan yang ada.

Untuk itu ditekankan sekali lagi oleh Menteri Budi bahwa masyarakat sendiri harus memiliki kesadaran untuk segera melakukan mudik dalam waktu yang lebih awal sebelum hari Lebaran datang. Karena apabila semua masyarakat melakukan mudik pada waktu yang bersamaan, sesuai dengan data prediksi bahwa arus mudik akan melonjak, tentu kemacetan luar biasa akan terjadi.

Khususnya hal tersebut tentu akan menimpa mereka yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadinya ketika melakukan perjalanan mudik mendatang. Hampir bisa dipastikan ruas titik jalan tol tertentu pasti akan mengalami kemacetan sangat parah. Prediksi puncak arus mudik yang dimiliki oleh Pemerintah adalah setidaknya akan terjadi sejak H-3 Lebaran atau pada tanggal 29 April 2022 nanti.

Bahkan disampaikan olehnya bahwa yang biasanya kita mampu menuju ke Semarang dalam waktu sekitar 6 hingga 7 jam, ketika terjadi kemacetan di Hari Raya nanti bukan tidak mungkin akan menjadi dua kali lipat waktu tempuh awal. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa memang para pelaku perjalanan di darat merupakan yang paling kompleks untuk ditangani. Terlebih beberapa titik seperti Palimanan dan juga Semarang yang menjadi tantangan untuk seluruh pihak yang bertugas nanti.

Demi bisa mengantisipasi adanya kemacetan tersebut, hal lain yang telah diupayakan oleh Kemenhub adalah langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah supaya mampu menertibkan pasar tradisional yang letaknya tepat berada di sisi jalur utama Pantura. Tentunya apabila masih terdapat aktivitas pasar tradisional tersebut, kemungkinan terjadi kemacetan akan semakin tinggi.

Kemacetan saat musim mudik Lebaran 2022 menjadi hal yang pasti terjadi meskipun Pemerintah telah melaksanakan sistem pencegahan berlapis untuk mengurai penumpukan pemudik di jalan. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk dapat mudik lebih awal sebagai solusi terhindar dari kemacetan parah, khususnya saat puncak arus mudik.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insititute