suaratimur.id – Sebuah pengakuan diceritakan oleh mantan anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua saat dirinya masih aktif menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sejauh pengetahuan publik, kabar dan keberadaan kelompok separatis hanya terdengar ketika mereka melakukan gangguan keamanan ataupun aksi kekerasan terhadap aparat maupun warga sipil. Dibalik itu semua terdapat fakta mengenai kondisi mereka saat melakukan pergerakan yang sebagian besar berada di wilayah hutan.

Adalah Delison Telenggen, seorang mantan anggota KST Papua yang saat ini telah keluar dan memutuskan untuk hidup bahagia bersama keluarganya di kampung halamannya di Pori Kampung Tarpajo. Ia memutuskan untuk meninggalkan teman-temannya karena merasa sudah tidak tahan hidup serba susah, jauh dari rasa nyaman, aman, serta cenderung dikendalikan. Karena sesama bermarga Telenggen, Delison kerap disebut sebagai salah satu keluarga Numbuk Telenggen. Seorang tokoh kelompok separatis yang paling dicari aparat karena terlibat dalam sejumlah aksi yang merenggut nyawa.

Untuk diketahui, kelompok separatis pimpinan Numbuk Telenggen baru saja melakukan penembakan terhadap seorang warga sipil berumur 45 tahun bernama Samsul Sattu di wilayah Ilaga Kabupaten Puncak pada Senin 25 April 2022. Penembakan tersebut disinyalir merupakan aksi balasan atas meninggalnya pimpinan kelompok separatis lainnya Bernama Lucky Murib dan dua anggotanya beberapa hari sebelumnya. Adanya kejadian tersebut langsung mendapat sorotan dari Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan Papua Barat, Frits Ramandey, bahwa terror dan kekerasan dari kelompok separatis Papua yang dilakukan secara terus menerus tak akan pernah mendapat simpati dari publik.

Kelompok yang Hidup Serba Kekurangan

Dibalik setiap aksi kekerasan kelompok separatis Papua yang ditunjukkan ke publik, Delison Telenggen merasa prihatin dan tak tahan dengan sikap dan kondisi yang mereka alami, terlebih tindakan kejam yang dilakukan terhadap masyarakat sipil maupun aparat TNI-Polri.   

Dalam cerita pengakuannya, ia menuturkan bahwa tak pernah merasakan aman ataupun nyaman selama bergabung dalam kelompok tersebut. Sebab setiap saat mereka harus bergerak untuk menyerang, menghindar, berlari dan sembunyi dari kejaran aparat keamanan. Kesulitan lainnya adalah persediaan makanan yang sangat kurang. Makanan harus diatur supaya persediaan tetap ada. Bahkan untuk menjaga persediaan makanan tetap ada, pola makan anggota kelompok separatis harus diatur, tentunya jauh dari kata ideal. Sudah sangat bersyukur bila ada yang bisa dimakan dalam sehari, jika tidak, sejak pagi hingga malam tiba, tak ada makanan yang bisa mengganjal perut. Terlebih, pergi berbelanja adalah hal yang susah, sebab semua pintu keluar telah disekat oleh pasukan TNI-Polri.

Jika mendapat penyisiran atau penyerangan dari aparat TNI-Polri, tak jarang para anggota kelompok separatis bersembunyi di lubang hingga gua-gua. Dalam situasi demikian para anggota kelompok separatis dipaksa harus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Meski perut lapar, badan lelah, namun tak ada cara lain kecuali mengikuti pergerakan kelompok separatis, mengikuti perintah pimpinan.

Dikendalikan Orang Kepercayaan Benny Wenda

Tersebutlah nama Puron Wenda, seseorang yang memimpin para anggota kelompok separatis selama bergerilya di hutan. Ia merupakan salah satu orang kepercayaan Benny Wenda yang belum lama ini mengklaim sebagai Presiden Sementara Papua Barat. Menurut pengakuan Delison, seperti halnya setiap pemimpin di kelompok separatis, Puron Wenda juga tegas dalam memimpin pasukan.

Setiap pergerakan harus sesuai target. Jika targetnya penyerangan Pos TNI, maka harus dilaksanakan. Jika targetnya adalah menembak anggota TNI-Polri, maka mutlak dilaksanakan. Begitu pula Ketika yang disasar adalah warga sipil, maka harus bergerak menyasar yang harusnya diincar. Sungguh hal miris yang seharusnya tak dilakukan.

Merasa Tak Tahan Lantas Memutuskan Keluar

Dalam keadaan yang serba kekurangan tersebut, perlahan namun pasti ia menjauhi keberadaan teman-temannya di kelompok separatis. Keputusannya tersebut tak disampaikan kepada Puroin Wenda atau sesama anggotanya. Ia merahasiakannya sambal menunggu waktu yang tepat untuk berjalan pulang ke tanah kelahirannya di Pori. Ia perlahan menjauh dengan alasan mencari makan atau alasan lainnya. Sejak itu, Delison berjalan sendiri hingga akhirnya menyerahkan diri kepada aparat keamanan.

Dalam keterangannya terhadap pihak kepolisian, ia menceritakan bahwa meski setiap hari nyawa menjadi taruhannya, namun keselamatan anggota kelompok separatis tak pernah diperhatikan.

Jika sampai sekarang anggota kelompok separatis masih selamat dari incaran TNI-Polri, itu semua karena kemahiran sang anggota. Sebab, pimpinan kelompok separatis tak memperhatikan sama sekali perihal hal keselamatan tersebut. Yang diperhatikan pimpinan hanyalah berperang dan menghindar. Pasalnya, hanya itulah cara terbaik untuk selamat dari terjangan peluru TNI-Polri, selamat dari incaran aparat keamanan.

Seperti yang telah ramai diberitakan sebelumnya, personel Satgas Operasi Damai Cartenz Kembali melumpuhkan anggota kelompok separatis dalam kontak tembak yang terjadi di sekitar jembatan Ilame, Kampung Erogama, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu 23 April 2022. Berdasarkan keterangan dari Direskrimum Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani, mengatakan terdapat dua tokoh kelompok separatis papua meninggal dunia dalam penindakan tersebut. Kedua anggota yang tewas diketahui bernama Lucky Murib dan Badaki Kogoya.

Angkat Senjata dan Kekerasan Bukan Solusi untuk Papua Damai

Maraknya aksi gangguan keamanan maupun penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis untuk menunjukkan eksistensinya, terlebih hingga menimbulkan korban menimbulkan respon dan keprihatinan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas. Ia berpendapat bahwa aksi kekerasan yang sering dilakukan kelompok separatis bukanlah solusi. Selama kelompok separatis menggunakan cara kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya, hingga kiamat pun Papua tidak akan damai.

Ia menyarankan agar kelompok separatis tidak lagi menggunakan senjata untuk menyampaikan aspirasi karena menimbulkan banyak kerugian, melainkan melalui jalur komunikasi. Bumi Cenderawasih tidak akan damai apabila cara kekerasan terus menerus dilakukan. Pasukan TNI yang berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO) di Papua tidak akan berhenti didatangkan selagi kelompok separatis masih terus melakukan aksi teror. Saat ini sudah ada langkah persuasif yang dilakukan oleh aparat gabungan untuk menghindari kekerasan verbal, yakni melalui pendekatan teritorial. Aparat lebih mementingkan bagaimana memberikan kesejahteraan melalui berbagai program kemasyarakatan.

Kekerasan tak hanya berdampak buruk menimbulkan korban, namun berpengaruh pada pembangunan yang berjalan lambat tidak sebagaimana mestinya, dimana hal tersebut berdampak pada kesejahteraan rakyat. Bisa dipastikan, orang-orang yang mendukung keberadaan kelompok separatis hanyalah yang memiliki kepentingan tertentu, atau yang takut karena ancaman kekerasan kelompok yang berkeinginan merdeka tersebut. Jangan bermimpi merdeka, jika menghidupi makan anggotanya saja serba kekurangan. Tidakkah kita semua merindukan Papua damai tanpa adanya berita penembakan dan penyerangan lagi?

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Alif Fikri )*

Penceramah adalah agen moderasi beragama karena mereka memiliki panggung dan pengikut yang besar. Dengan adanya peran aktif penceramah dalam menyuarakan moderasi beragama, toleransi antar umar beragama akan semakin meningkat.

Saat ini makin banyak penceramah, baik yang siaran di radio, acara televisi, maupun media sosial. Mereka yang rata-rata lulusan pesantren berdakwah demi perdamaian dan kemaslahatan umat. Penceramah amat dihormati karena menjadi guru dalam menuntun cara-cara beribadah dan berperilaku baik di pergaulan masyarakat.

Akan tetapi penceramah juga wajib paham bahwa posisi mereka yang strategis dan dihormati, wajib untuk membantu pemerintah. Caranya dengan mewujudkan moderasi beragama di negeri ini dan memviralkannya. Penyebabnya karena moderasi beragama amat baik untuk menahan laju radikalisme dan terorisme.

Moderasi beragama adalah sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan, dan selalu mengejawantahkan kemaslahatan bersama. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua mengimbau para penceramah harus mampu menjadi agen moderasi beragama serta memiliki wawasan kebangsaan yang baik.

Dalam artian, posisi penceramah wajib dimanfaatkan untuk mempengaruhi jamaah. Seorang ustad dan kiai bisa memberi contoh-contoh moderasi beragama dan menjadi corong pemerintah dalam hal toleransi. Bangsa ini butuh moderasi beragama agar tidak ada bibit-bibit ekstrimisme dan radikalisme yang bisa menghancurkan negeri ini.

Penceramah wajib membantu pemerintah dalam menyebarkan moderasi beragama karena ucapannya pasti dituruti oleh jamaah. Ketika ia mempromosikan toleransi sebagai bagian dari cara-cara untuk meraih pahala maka akan ada banyak orang yang saling menghormati. Walaupun keyakinannya berbeda tetapi tetap saling menghargai.

Amsal Yowei, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Ka Kanwil Kemenag) Papua menyatakan bahwa sebagai mitra pemerintah, penceramah dan penyuluh agama harus mampu memposisikan diri tanpa memihak pihak manapun. Penceramah harus memberi pesan dan edukasi yang menyejukkan, serta mampu memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat tanpa memandang golongan maupun status. Apalagi moderasi beragama adalah salah satu dari program Kemenag tahun 2022.

Dalam artian, penceramah tidak hanya berdakwah tentang hikmah puasa, zakat fitrah, sedekah, dan lain-lain. Namun seorang mubaligh juga mengajarkan tentang toleransi dan moderasi beragama. Ia juga tak boleh memihak atau hanya mengajarkan ajaran dari mahzab tertentu.

Peran penceramah amat penting karena dihormati oleh masyarakat. Mereka wajib memanfaatkannya sehingga jamaah akan paham arti moderasi beragama. Penyebabnya karena masih banyak yang belum tahu apa arti dari moderasi beragama. Jadi tugasnya yang pertama adalah memberi tahu artinya dan memberikan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu ajaran inti dalam moderasi beragama adalah toleransi. Penceramah bisa berdakwah bahwa toleransi diperlukan dalam membangun negeri ini. Jamaah tidak hanya membangun hubungan baik dengan Yang Maha Esa tetapi juga ke sesama manusia, walau keyakinannya berbeda.

Contoh ceramah moderasi beragama adalah pemaparan ayat dalam kitab suci yang mewajibkan umat untuk berbuat baik dan adil. Di sini, yang dimaksud berbuat baik tidak hanya ke mereka yang seagama, tetapi juga ke yang berbeda.

Perbedaan tidak usah dibesar-besarkan. Inti dari toleransi yang diajarkan oleh penceramah adalah saling menghormati. Ketika bulan desember maka tidak akan panas dingin ketika melihat dekorasi serba merah dan hijau, topi merah, dan patung santa claus. Melainkan umat paham bahwa ini adalah cara mereka menyambut hari rayanya.

Para penceramah memiliki peran yang amat penting dalam menyebarkan moderasi beragama. Dengan adanya peran aktif penceramah, maka masyarakat diharapkan dapat lebih tergerak dan menerima konsep moderasi beragama sebagai salah satu kunci merawat persatuan Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute 

Oleh : Wahyu Pratama  )*

Pandemi Covid-19 telah membuat aktivitas perdagangan internasional dan menggangu aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi global. Kondisi tersebut juga berimbas terhadap perekonomian domestik. 

Peningkatan risiko kesehatan ditengah Pandemi Covid-19 tersebut tidak mempengaruhi kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Upaya Pemerintah untuk mengendalikan risiko kesehatan melalui upaya vaksinasi dan peningkatan public health system telah meningkatkan kepercayaan investor sehingga kinerja investasi tetap meningkat ditengan Pandemi Covid-19.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa total realisasi investasi (PMA dan PMDN) pada periode Januari 2021 mencapai Rp 901 triliun, meningkat 9% dibandingkan 2020 yang tercatat Rp 826,2 triliun. Peningkatan realisasi investasi tersebut menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia masih dipercaya oleh pelaku usaha untuk beribvestasi di Indonesia, walaupun perekonomian global masih sulit berakselerasi akibat Pandemi Covid-19. 

Melihat kondisi ini, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia sangat optimis bahwa Indonesia mampu mencapai target investasi pada 2022 sebesar Rp1.200 triliun, sehingga Indonesia akan mengalami pemulihan ekonomi dalam waktu singkat.

Selain kinerja investasi yang terus meningkat seiring dengan peningkatan sentimen positif pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemulihan ekonomi Indonesia juga didorong oleh penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat menyerderhanakan proses perizinan usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS). 

Peningkatan kinerja investasi yang diiringi oleh regulasi penyerderhanaan perizinan usaha tentunya dapat menciptakan lapangan usaha baru yang dapat menyerap Angkatan kerja dan meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot mengatakan, penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memiliki dampak positif terhadap proses perizinan, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya regulasi tersebut akan tercipta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan kepercayaan investor untuk berinvestasi semakin meningkat. 

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan,  dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja investasi yang masuk pada 2025 akan mencapai Rp 708,250 triliun yang akan menyerap 672.173 tenaga kerja. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu strategi yang dilakukan adalah menumbuhkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini, di Indonesia sudah ada 15 KEK, dengan 11 beroperasi dan 4 dalam tahap pembangunan. 

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat memberikan dampak positif bag Indonesia, karena dapat mendorong pembangunan Ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.

Prospek ekonomi Indonesia kedepan akan terus menunjukan kinerja yang positif seiring dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dapat menyederhanakan regulasi perizinan usaha, sehingga dapat menciptakan lapangan usaha baru yang dapat menyerap angkatan kerja dan meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. 

Melihat progress perekonomian yang semakin positif tersebut, seluruh elemen masyarakat Indonesia perlu mendukung upaya Pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja, karena dinilai dapat menggerakan perekonomian domestik kearah yang lebih baik untuk mensejahterakan masyarakatnya.    

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Rebecca Marian )*

Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) Papua sedang menunggu untuk disahkan dalam waktu dekat. Masyarakat mendukung pengesahan RUU tersebut, sehingga Pemerintah diharapkan memiliki payung hukum kuat untuk memekarkan wilayah demi kemajuan Papua.   

Papua memiliki banyak potensi mulai dari pariwisata hingga hasil tambang. Kekayaan alam dan hasil bumi di Bumi Cendrawasih menjadi primadona, dan bisa diolah sehingga rakyatnya makin makmur. Untuk lebih menambah potensi di Papua maka pemerintah akan menambah daerah otonomi baru sehingga ada total 5 provinsi dari yang awalnya hanya ada 2 provinsi.

Tiga provinsi baru di Papua adalah provinsi Papua Tengah (Meepago), Papua Selatan (Ha Anim) dan Papua Pegunungan Tengah (Lapago). Penamaan provinsi juga berdasarkan wilayah adat, sehingga ada kearifan lokal. Namun sayangnya RUU DOB belum disahkan sehingga ketiga provinsi baru belum 100% berdiri, karena masih menunggu. 

Rifqinizamy Karsayuda, Anggota Komisi II DPR RI menyatakan bahwa pihaknya menargetkan RUU DOB Papua lekas selesai, kalau bisa sebelum pertengahan tahun 2022. Rencananya ada 3 RUU mengenai pemekaran wilayah. Target ditetapkan karena jika RUU menjadi UU maka akan ada Daerah Pemilihan (Dapil) baru pada Pemilu tahun 2024.

Pengesahan RUU DOB menjadi UU memang ditunggu oleh masyarakat, terutama bagi warga asli Papua. Jika ada Dapil baru pada Pemilu maka  berdampak pada penambahan dapil dan juga kursi di DPR RI. Hal ini masih dikemukakan oleh Rifqinizamy Karsayuda.

Dalam artian, jika ada penambahan jumlah kursi di DPR RI maka amat baik dampaknya bagi warga asli Papua karena hak-hak dan aspirasi mereka akan lebih tersampaikan. Para wakil rakyat akan memperjuangkan agar wilayah Bumi Cendrawasih makin maju. Sehingga tidak ada ketimpangan antara di Indonesia bagian timur dan bagian barat.

Masyarakat juga mendukung RUU DOB karena mereka menyadari ada banyak manfaat dari pemekaran wilayah. Pertama, akan ada pemerataan fasilitas di bidang pendidikan. Jika ada provinsi baru maka akan dibangun sekolah hingga setara SMA, sehingga masyarakat yang ada di kampung tidak usah jauh-jauh ke kota lain untuk mencapai jenjang sekolah yang lebih tinggi. Akan lebih hemat waktu dan juga biaya.

Fasilitas di bidang pendidikan juga didukung oleh perpustakaan yang representatif dan keberadaan para guru yang sudah lulus sertifikasi. Mereka semangat mengajar karena ingin mentransfer ilmu dan memajukan para putra Papua. Anak-anak Papua juga semangat belajar, apalagi ada beasiswa Otonomi Khusus (otsus).

RUU DOB juga didukung oleh rakyat karena ada perbaikan di bidang kesehatan. Selain dibangun Puskesmas baru, juga ada program-program yang dibuat dengan APBD. Logikanya, makin banyak provinsi maka makin banyak dana APBD yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan dana tersebut maka bisa melakukan program pemberantasan demam berdarah, malaria, dan berbagai endemi lain di Papua.

Oleh karena itu masyarakat Papua mendukung penuh pengesahan RUU DOB. Mereka menanti terbentuknya provinsi baru karena akan membawa berbagai dampak positif bagi rakyat di Bumi Cendrawasih. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang infrastruktur tetapi juga edukasi dan kesehatan.

Pengesahan RUU DOB perlu mendapat dukungan dari banyak pihak karena menawarkan beragam kontribusi positif. Dengan adanya dukungan dari seluruh masyarakat, maka pemekaran wilayah Papua dapat segera terlaksana dan pelayanan publik akan semakin meningkat. 

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta