Oleh : Made Prawira )*

Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT) G20 diyakini memberikan banyak manfaat karena dihadiri oleh delegasi asing. Selain menjadi pendorong resolusi permasalahan ekonomi dunia, KTT G20 dapat mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lokal ke level internasional.

Menjelang gelaran KTT G20 yang akan diketuai langsung oleh Indonesia, ternyata mendapat sambutan positif dari kalangan UMKM untuk dapat pulih akibat pandemi Covid-19. Seperti halnya batik tulis khas Kabupatan Pamekasan, Jawa Timur yang turut ambil bagian dalam pameran G20 nanti. Terbukti dari bagaimana antusiasme yang ditunjukkan oleh pihak para pengrajin batik tulis tersebut.

Mereka sudah melakukan berbagai rangkaian produksi batik tulis dengan kualitas premium yang unggulan. Seluruhnya demi bisa dipersembahkan dalam pameran KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan November 2022 mendatang. Seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Achmad Sjaifudin bahwa memang batik tulis sendiri merupakan salah satu produk lokal andalan serta warisan budaya kita yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Upaya untuk mengikutkan patik tulis khas Pamekasan dalam gelaran Internasional seperti G20 berawal dari usulan yang dinyatakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengaku bahwa memang batik tulis telah menjadi warisan budaya tak benda bagi bangsa kita. Sontak pernyataan tersebut langsung disambut dengan suka cita oleh para pengrajin batik tulis.

Tentunya momentum KTT G20 menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat sekali bagi indonesia, selain kita bisa dipercaya oleh berbagai negara menjadi Presidensi, namun kita juga bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak UMKM. Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa produk lokal di Indonesia lain seperti di Bali juga sangatlah berpotensi untuk diangkat.

Selain itu, kita juga bisa menggunakan berbagai sarana promosi terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital seperti sekarang ini. Media digital menjadi salah satu instrumen paling penting sebagai sarana promosi UMKM kita di mata dunia. Beberapa contoh dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki bahwa kita bisa menggunakan sistem QR Code sehingga lebih mempermudah para peserta G20 juga.

Senada dengan usulan yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan UMKM tersebut, Wakil Mendag Jerry Sambuaga juga mengaku bahwa salah satu strategi paling tepat untuk mempromosikan UMKM kita pada G20 adalah dengan memanfaatkan dan terus memperkuat infrastruktur ekonomi digital.

Beberapa hal yang akan terus diupayakan oleh Pemerintah untuk bisa memulihkan kembali sektor UMKM kita dalam gelaran G20 adalah dengan terus memasukkan kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk memberdayakan UMKM seperti digitalisasi tadi, diadakannya pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan UMKM hingga mendorong berbagai kebijakan pro-UMKM seperti pembiayaan ultra mikro.

Sementara untuk Bali sendiri, diungkapkan oleh Wishnutama Kusubandio selaku ketua Dewan Pengarah Indonesia Creative Cities Network (ICCN) bahwa gelaran KTT G20 benar-benar akan menjadi momentum terbaik untuk mengangkat kembali perekonomian kita terutama setelah menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga baginya, bukan hanya sekedar pariwisata yang ada di Bali saja yang terus dibangkitkan, namun produk-produk lokalnya juga.

Untuk bisa terus membangkitkan kembali UMKM setelah diterjang badai pandemi Covid-19, tentu tidak akan bisa dilakukan sendirian, melainkan harus membutuhkan bantuan dari negara lain dan dukungan secara global demi bisa menciptakan persaingan yang adil. Karena apabila tanpa dibantu dengan adanya regulasi yang jelas pada tingkat Internasional, maka persaingan UMKM digital justru akan mematikan mereka yang bergerak di industri kecil.

Forum G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada November 2022 menjadi momentum tepat untuk mempromosikan produk UMKM Indonesia ke pentas dunia. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal oleh pegiat UMKM dengan terus meningkatkan kualitas produknya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melanjutkan agenda seperti Reformasi Struktural, Deregulasi dan Debiokratisasi. Reformasi struktural ini diharapkan dapat memudahkan perizinan dan memperbesar peluang investasi.

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi sebagai bentuk kelanjutan dari pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut, tentu saja kepastian hukum dan dukungan pemerintah akan terus dijalanakan untuk kemudahan investasi dan berusaha. Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan agenda reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan revisi UU Cipta Kerja akan secepatanya dijalankan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, momentum Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 juga harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi.

Airlangga mengatakan, bahwa momentum Presidensi G20 menjadi hal yang membanggakan bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan memimpin kelompok negara berpendapatan terbesar dunia serta mengatasi pemulihan ekonomi yang tidak merata.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kalangan investor dan berbagai negara menunggu reformasi struktural yang tengah dilakukan oleh Indonesia. Dengan proses perbaikan yang ada, Airlangga percaya bahwa revisi UU Cipta Kerja ini dapat dilakukan lebih cepat dari tenggang waktu yang diberikan oleh MK.

Adapun salah satu langkah penyempurnaan dalam revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 yakni untuk mengatur metode omnibus sebagai landasan hukum baku. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan partisipasi publik untuk memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan.

Sementara itu, Sekretaris Satgas Percepatan sosialisasi UU Cipta Kerja Arif Budimanta memastikan bahwa proses debirokratisasi dan reformasi struktural akan terus berjalan meski UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Arif menegaskan bahwa putusan MK tidak akan menganulir UU Ciptaker. Oleh karena itu substansi yang terdapat pada UU Ciptaker tetap bisa diimplementasikan sampai dengan undang-undang tersebut diamandemen oleh pemerintah dan DPR.

Arif menuturkan, bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada para menteri koordinator di setiap bidang untuk mengambil langkah secepatnya. Langkah cepat diperlukan supaya tujuan implementasi UU tetap berjalan efektif. Ia menegaskan, bahwa pihaknya di Satgas juga melakukan konsolidasi proses sosialisasi UU Cipta Kerja dan monitoring atas aspirasi yang berkembang apa yang didapatkan di daerah terhadap UU Cipta Kerja.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo juga sempat angkat bicara berkaitan dengan putusan dari MK terhadap UU Cipta Kerja. Jokowi menegaskan bahwa kepastian hukum dan dukungan pemerintah terhadap kemudahan investasi dan berusaha akan terus dikedepankan.
Selain itu, mantan walikota Surakarta tersebut juga mengatakan, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah wajib menghormati serta bersegera untuk melaksanakan putusan MK.

Perlu kita ketahui bahwa debirokratisasi tak lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan. Apabila tepat mempertahankan struktur yang hierarkis, maka akan dianggap memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi instansi pemerintah.

Terlalu banyaknya tingkatan dalam struktur organisasi membuat pengambilan keputusan lambat. Banyak terjadi miskomunikasi, tidak fleksibel, rigid dan biaya yang mahal.
Reformasi birokrasi bisa diartikan sebagai upaya dalam rangka mewujudkan transformasi budaya menuju efektifitas pemerintahan. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selama ini berbelit dan rumitnya masalah perizinan usaha serta beragam birokrasi di Indonesia kerap menghambat investor untuk menanamkan modal atau berekspansi untuk mendirikan usaha di Indonesia.

Reformasi struktural, deregulasi serta debirokratisasi merupakan upaya konkrit pemerintah untuk menarik minat investor, karena investasi bisa menjadi motor perekonomian Indonesia, tentu aja hal ini diperlukan komitmen yang tinggi untuk merombak segala regulasi yang mempersulit proses penanaman modal.

Reformasi Struktural, Deregulasi serta debirokratisasi, merupakan formula yang memiliki misi efisiensi dalam pengurusan perizinan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menarik minat investasi yang dapat berujung pada percepatan pemulihan ekonomi nasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alif Fikri )*

Penangkapan anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) oleh kepolisian menunjukkan bahwa penyebaran radikalisme belum berhenti. Masyarakat pun diminta untuk terus waspada dan bersinergi untuk mencegah paham tersebut.

Kelompok radikal masih tetap bermanuver di Indonesia meskipun mereka menyebarkan paham tersebut secara sembunyi-sembunyi. Cita-citanya hanya 1: mengubah dari negara demokrasi ke negara bersistem khilafah. Padahal rakyat Indonesia tidak menyetujuinya karena sejak merdeka kita sudah sepakat dengan sistem demokrasi. Sistem ini yang dirasa paling cocok dengan kondisi rakyat yang multi budaya dan memiliki 6 keyakinan yang diakui negara.

Salah satu kelompok radikal yang patut diwaspadai adalah NII. Walau pendirinya sudah lama sekali meninggal dunia (Kartosuwiryo) tetapi pengikutnya masih tetap ada. Organisasi radikal yang didirikan tahun 1947 ini yang wajib dibubarkan dan pengikutnya juga disadarkan bahwa mereka salah.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa kita harus waspada karena gerakan NII belum mati. Bahkan jaringannya meluas hingga ke luar Jawa. NII tidak pernah hilang karena ia terus mendesak berdirinya negara khafilah (Negara Islam Indonesia). NII menjadi dalang di balik serangan bom di negeri ini, mulai dari bom Bali (tahun 2001) hingga bom buku (tahun 2011).

Pernyataan Moeldoko ini memang benar karena anak Kartusuwiryo yang bernama Sarjono pernah diwawancarai dan ia mengaku bahwa pengikut NII di Indonesia ada 2 juta orang. Jumlah ini amat mengagetkan karena hampir 1% dari warga negara Indonesia. Meski Sarjono sendiri sudah berikrar setia ke Republik Indonesia tetapi pengikut NII belum bertobat dan masih ingin melakukan pembelotan.

Moeldoko melanjutkan, jika NII masih ada maka sekarang saatnya menghalau dengan mengamati perubahan strategi dan pola gerakannya. Jika dulu mereka berperang dengan merebut wilayah, maka sekarang mereka mengambil hati dan pikiran masyarakat.

Masyarakat juga harus waspada akan NII karena mereka bisa saja menyamar jadi warga biasa padahal menyebarkan ajaran radikalisme dengan mengambil hati. Radikalisme yang disebarkan dengan model baru ini yang harus dicermati karena bisa saja anggota NII pura-pura baik dengan memberikan sembako dan kebutuhan lain. Nanti saat sudah akrab baru mereka mengajak untuk bergabung dan melakukan baiat.

Baiat alias brainwash ini yang harus diwaspadai karena bisa membuat seseorang jadi ‘menggila’. Hal ini berarti ia sudah dicuci otaknya dan menganggap pemerintah adalah thagut karena tidak mau mendirikan khilafah. Padahal sistem itu tidak disetujui oleh rakyat Indonesia bahkan tertolak di banyak negara berpenduduk muslim lainnya.

Untuk menghindari radikalisme maka kita wajib berhati-hati dalam bergaul. Memang tidak boleh pilih-pilih teman tetapi jangan meninggalkan kewaspadaan. Jika ada teman yang terlalu royal dalam memberi lalu ujung-ujungnya memberi buku tentang khilafah maka hindari saja. Penyebabnya karena bisa jadi ia adalah anggota NII.

Selain itu jangan mudah percaya akan propaganda yang dibuat oleh anggota NII di dunia maya. Indonesia sudah cocok dengan sistem demokrasi dan tidak akan diubah jadi khilafah. Jangan sampai terpengaruh oleh berita dari media abal-abal yang sengaja disebar oleh anggota NII di medsos.

Radikalisme di negeri ini belum mati karena masih ada 2 juta pengikut NII. Warga harus tetap waspada karena mereka menyebar di segala lapisan masyarakat. NII wajib diberantas dan pengikutnya disadarkan agar keutuhan NKRI dapat terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Intitute

Oleh : Rebecca Marian )*

Pemerintah berupaya menerapkan strategi defensif dinamis dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Dengan adanya stabilitas keamanan tersebut, kesejahteraan Papua diharapkan akan segera terwujud.

Papua merupakan wilayah timur yang membutuhkan perhatian khusus, itulah mengapa ada kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di sana. Namun konflik di Papua seakan menjadi berita yang tak kunjung usai, sehingga diperlukan pendekatan secara humanis maupun defensif humanis agar masyarakat bersimpati kepada pemerintah.

Pendekatan humanis dinilai mampu menarik simpati masyarakat, sehingga hal ini akan mempermudah proses pendekatan keamanan bagi masyarakat Papua. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki perspektif yang bisa membangun suasana kedamaian dan keakraban di Papua.

Tentu saja kesejahteraan akan sulit digapai apabila Papua masih saya dilingkupi oleh konflik sosial, salah satunya adalah konflik yang disebabkan oleh ulah kelompok separatis teroris yang tidak segan merusak fasilitas milik negara di Papua.

Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) yaitu melalui pembangunan kesejahteraan dan pembangunan karakter masyarakat di Papua. Hal tersebut telah diatur dalam UU Terorisme yang diteken pada tahun 2018 lalu.

Sebelumya, Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI mengatakan, pemerintah akan menangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi konstitusional yang mewakili kehadiran negara yang sudah dilakukan penanganan yang sangat baik.

Untuk itu Ma’ruf memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk dapat memimpin koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN agar tindakan kekerasan di Papua dapat diatasi dengan baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Mengenai landasan hukum, Ma’ruf mengatakan pemerintah telah menerbitkan dasar yang kuat untuk pelaksanaan program percepatan di Papua. Aturan itu tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Ma’ruf mengimbau implementasi kebijakan tersebut dapat diselaraskan dengan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua. Jadi dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan secara menyeluruh.

Dalam kesempatan berbeda, Wapres Ma’ruf Amin juga menandaskan pentingnya penerapan strategi keamanan defensif dinamis yang mengikuti perkembangan di lapangan. Ma’ruf mengatakan pengamanan di Papua tidak dilakukan dengan cara ofensif agar tidak banyak korban berjatuhan di Papua.

Sebelumnya, juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin. Masduki pernah mengatakan, bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

Tentu saja pendekatan seacara humanis memang diperlukan, sehingga masyarakat papua merasa aman dalam menempuh pendidikan. Pendekatan humanis juga bisa dilakukan dengan cara melibatkan Orang Asli Papua dalam program pemerintah, sehingga masyarakat Papua akan semakin merasa sebagai bagian dari NKRI.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pendekatan di Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata tapi kesejahteraan.

Dirinya menjelaskan bahwa prinsip pendekatan baru tentang penanganan Papua telah dituangkan ke dalam instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan dilanjutkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2020. Dua aturan tersebut secara tegas mengatakan bahwa pendekatan kesejahteraan di Papua pada intinya harus bersifat meyeluruh dan sinergis.

Sinergis yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga terkait harus bekerja secara bersama-sama. Bukan justru mengerjakan pembangunan secara sendiri-sendiri. Sehingga outputnya muncul produk yang saling menyatu satu sama lain. Tak hanya itu, Mahfud juga menjelaskan pendekatan teknis keamanan di Papua kelak bersifat operasi teritorial. Bukan bersifat operasi tempur.

Perlu kita ketahui bahwa Pertikaian bersenjata yang melibatkan TNI-Polri dan KST tidak hanya menimbulkan korban dari kedua belah pihak yang bertikai, melainkan masyarakat sipil juga turut terkena dampak dari konflik ini.

Tentu saja keamanan adalah landasan untuk menciptakan kesejahteraan di Papua. Jika Papua menjadi wilayah yang aman, bukan tidak mungkin kesejahteraan masyarakat di Papua akan mengalami peningkatan secara signifikan.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Agung Suwandaru )*

Seluruh masyarakat pelaku perjalanan mudik Lebaran 2022 jangan sampai menjadi lengah dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Faktanya, risiko penularan COVID-19 masih ada dan pandemi belum berakhir sepenuhnya.

Keputusan diperbolehkannya melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun 2022 ini telah dibuka oleh Pemerintah. Meski masyarakat memang telah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan mudik, namun terdapat sebuah pesan penting yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 bahwa seluruh pemudik diharapkan untuk sama sekali tidak lengah dan terus menaati protokol kesehatan.

Ketua Bidang Komunikasi Satgas Covid-19, Hery Triyanto menyatakan bahwa meski telah lebih dari 60 persen populasi masyarakat di Indonesia sudah melakukan vaksinasi secara lengkap, namun bukan berarti risiko penularan Covid-19 sama sekali hilang dan tidak ada, melainkan risiko tersebut masih saja bisa terjadi. Untuk itu sama sekali kita tidak diperbolehkan lengah dan merasa bahwa semua akan pasti aman tanpa menerapkan Prokes.

Justru poin penting untuk setidaknya bisa meminimalisasi seluruh risiko penularan tersebut adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di samping itu juga telah melakukan vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster. Hal tersebut dikarenakan memang sampai saat ini pun Badan Kesehatan Dunia (WHO) sendiri masih belum mengumumkan status baru dan mencabut status pandemi, yang mana berarti pandemi masih belum berakhir meski sudah sangat terkendali dan kurvanya melandai.

Terdapat sebuah data dari hasil survey Serologi yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada akhir Maret 2022 menyatakan bahwa ternyata sudah sekitar 99,3 persen masyarakat di Jawa dan Bali telah memiliki imunitas terhadap Covid-19. Tentu kabar ini menjadi kabar yang sangat baik dan tugas kita hanya perlu untuk menjaga keadaan terus seperti itu.

Namun ternyata ditambahkan oleh Hery bahwa terbentuknya imunitas yang sudah cukup besar dalam sebuah populasi masyarakat tersebut sama sekali tidak bisa menjamin bahwa kita berarti telah kebal dari penularan Covid-19. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, yakni selalu ada lonjakan kasus baru dengan varian baru setelah libur Lebaran, ketika masyarakat bisa menjaga Prokes dengan ketat maka hal tersebut diharapkan tidak akan terulang.

Imbauan kepada masyarakat untuk tidak lengah dan terus mawas diri juga dinyatakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang menyatakan bahwa jangan sampai kita kemudian menganggap remeh dan sama sekali tidak waspada. Selain itu kebiasaan untuk menggunakan masker dengan benar, terus rajin mencuci tangan hingga menghindari jarak dari kerumunan hendaknya harus terus dijaga.

Beberapa kegiatan yang patut diwaspadai oleh masyarakat tatkala mudik Lebaran 2022 adalah kegiatan silaturahmi yang tentu akan melibatkan banyak interaksi bahkan hingga kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Ditambah dengan masyarakat yang mungkin baru saja selesai melakukan perjalanan jauh dan mengunjungi fasilitas umum yang kepadatannya tinggi. Tentunya itu akan sangat berpotensi untuk menjadi risiko penularan bagi kita apabila kita tidak waspada.

Perkiraan peningkatan para pemudik khususnya di tahun ini akan sangat membludak bahkan hingga sekitar 85,5 juta orang yang tentu angka tersebut bukanlah angka yang sedikit. Sehingga jangan sampai kita justru yang niat awalnya adalah kebaikan, yakni menjalin hubungan persaudaraan dengan warga di kampung, namun justru mendatangkan marabahaya bagi mereka.

Kebijakan Pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran hendaknya disikapi dengan penuh tanggung jawab dengan selalu taat Prokes. Dengan adanya kepatuhan masyarakat tersebut, ledakan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri diharapkan tidak terulang kembali.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Gelaran pertemuan antara MRP dan MRPB dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para jajarannya berimbas panjang pada riak respon publik beserta segenap pertanyaan terkait sejumlah pernyataan yang kemudian menjadi pembahasan lebih lanjut. Pihak MRP melalui Ketuanya, Timotius Murib bersikeras pada aspirasinya untuk menolak pemekaran wilayah Papua. Bahkan pihaknya juga mempertanyakan klaim dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut 82 persen masyarakat Papua mendukung pemekaran, terlebih terdapat 354 permohonan pengajuan pemekaran wilayah.

Dua hal tersebut memantik sejumlah respon publik yang hingga tulisan ini dibuat masih menjadi topik hangat serta pembicaraan sejumlah media lintas platform. Adanya dua kutub pihak bertolak belakang menjadi hal menarik untuk menjadi kajian pembahasan, terlebih berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti permasalahan Papua.

Pemerintah Merespon Aspirasi MRP

Untuk diketahui, bahwa sebelumnya DPR telah menyetujui tiga RUU DOB di papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa 14 April 2022 lalu. RUU DOB tersebut, yakni tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Dalam penyampaian aspirasi di istana, MRP meminta pembahasan RUU DOB ditunda sampai ada putusan Mahkamah Konsitutusi (MK) terkait judicial review UU Otonomi Khusus (Otsus). Merespon hal tersebut, pihak pemerintah melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya memastikan mempertimbangkan aspirasi dari MRP, yakni membahas RUU terkait pemekaran wilayah secara parsial sembari menunggu putusan MK.

Hal senada juga dinyatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa bahwa pihaknya juga sepakat dengan aspirasi dari MRP bahwa pemekaran Papua sebaiknya dilakukan atas pertimbangan dan persetujuan MRP, serta menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Suharso menyatakan bahwa pemekaran di Papua harus terbuka terhadap aspirasi warga setempat. Ia menegaskan bahwa pemerintah sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan orang asli papua (OAP).

Penolakan MRP Bertolak Belakang dengan Dukungan Asosiasi Pemerintah Daerah Papua

Timotus Murib selaku Ketua MRP menilai pemerintah pusat memiliki niat baik untuk memberikan kewenangan bagi elit politik di Papua dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun dalam setiap kesempatannya berbicara, pihaknya selalu mendasarkan pada aspirasi rakyat bahwa pemekaran wilayah harus ditunda. Terdapat pemaknaan ‘rakyat’ yang berbeda antara MRP dan pemerintah daerah yang sesungguhnya menjadi wakil rakyat bahkan hingga ke wilayah terpencil atau pelosok. Dalam perkembangannya kemudian, ia beralasan menjadi lebih spesifik dengan mengatasnamakan lembaga. Bahwa menurut MRP dengan segala pertimbangan dan klaim representasi kultutal OAP beraspirasi agar kebijakan DOB ditunda sebelum adanya perbaikan pada regulasi. Hal tersebut berkaca pada implementasi Otsus Papua, dimana pelaksanannya tumpang tindih dengan aturan sektoral yang berlaku secara nasional.

Di sisi lain, sikap masyarakat Papua yang kemudian diwakili oleh pemerintah daerah justru banyak memberikan dukungan terhadap rencana DOB di wilayah Papua. Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, asosiasi pemerintah daerah, seperti asosiasi Bupati di Papua Selatan, asosiasi Bupati dan tokoh masyarakat di wilayah Meepago, para Bupati di wilayah Pegunungan Tengah, kecuali Bupati Memberamo Tengah, kemudian asosiasi Bupati di kawasan Papua Utara seperti Bupati Jayapura dan Wali Kota Jayapura telah memberikan surat dukungan resmi. Oleh karena itu, sikap MRP yang mengatasnamakan lembaga rakyat dan menyatakan keberatan dengan pembentukan tiga provinsi baru di Papua patut dipertanyakan apakah sudah diplenokan? atau jangan-jangan hanya aspirasi dari sejumlah pihak tanpa mewakili masyarakat Papua secara keseluruhan.

Namun apapun itu, dipastikan bahwa pemerintah pusat terbuka untuk menampung usulan atau masukan terkait rencana pembentukan DOB Papua. Munculnya sikap pro-kontra yang terjadi dalam proses pemekaran di satu daerah merupakan hal wajar. Namun, yang terpenting adalah tidak sampai terjadi tindak kekerasan akibat proses kebijakan pemekaran tersebut.

Penguatan sikap dukungan juga baru saja diberikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua (DPN-PAP) saat bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo untuk membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di Papua dan solusi pengamanannya dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua. Poin dalam pertemuan tersebut antara lain mendukung pembentukan DOB di tanah Papua, mendukung percepatan pembangunan Papua dan program Otsus bagian kedua, serta mendukung TNI-POLRI menumpas teroris di Tanah Papua.

Upaya Penyelesaian Masalah di Papua

Saling beririsan dengan rencana kebijakan pemekaran wilayah. Sejumlah upaya untuk menyelesaikan permasalah di Papua juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Pernyataan terbaru muncul dari Ketua MPRI RI Bambang Soesatyo bahwa menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua dapat dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan yang antara lain dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis karena sumber konflik adalah akibat adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Untuk itu, dana Otsus harus benar-benar dikawal dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, berbagai perangkat hukum memajukan Papua sudah tersedia. Di antaranya melalui UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; serta Keputusan Presiden (Keppres) No 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tinggal pelaksanaannya yang harus dijalankan secara tepat dan cepat.

Dalam kaitannya dengan program Otsus, terdapat kabar gembira bagi masyarakat Papua bahwa dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap I telah masuk rekening kas daerah. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani. Sehubungan dengan hal tersebut kepada para kepala daerah agar segera menindaklanjuti penggunaan 30 persen dana Otsus dengan catatan digunakan untuk membangun dan menjawab kebutuhan OAP di masing-masing daerah. Selama ini sumber dana yang diandalkan pemda provinsi untuk dana hibah, bantuan sosial, pendidikan, dan ekonomi berasal dari dana Otsus. Dana hibah dan bansos di provinsi akan difokuskan pada program dan kegiatan prioritas tingkat provinsi bagi OAP, seperti pendidikan khusus kedokteran, pilot, akuntansi dan afirmasi lainnya.

Sinkronisasi Dukungan, Kebijakan, Hingga Data

Beragam kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah terhadap upaya pembangunan, khususunya terkait permasalahan di Papua memiliki dinamika yang cukup variatif. Belajar dari evaluasi regulasi hingga pelaksanaan Otsus sedari dua puluh tahun silam sampai saat ini adanya rencana kebijakan pemekaran wilayah. Perlu mendapat garis bawah bahwa koordinasi hingga sinkronisasi hulu hingga hilir menjadi puncak dari keberhasilan dari serangkaian hal tersebut.

Termasuk yang kini kemudian menjadi bulan-bulanan pembahasan di setiap media yakni perihal klaim dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dukungan 82 persen dari masyarakat Papua dalam upaya pemekaran wilayah. Adanya Keputusan pemerintah pusat bertemu hingga menerima aspirasi MRP juga perlu dibarengi dengan penjelasan lebih lanjut mengenai data survey tersebut sehingga tidak kemudian diorkestrasi untuk digoreng dan berakhir bias terhadap esensi pembahasan. Sinkronisasi data berkaitan dengan metode ilimiah serta model pelaksanaan menjadi penantian publik. Pun begitu juga dengan penolakan dari MRP yang tidak sinkron dengan mayoritas suara dari asosiasi pemerintah daerah yang sesungguhnya mewakili rakyat. Publik juga perlu diberikan penjelasan, darimana sesungguhnya simpul penolakan kebijakan DOB oleh MRP. Jangan sampai hanya karena mengatasnamakan lembaga rakyat kemudian bertindak superior, bukan representatif.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Edi Jatmiko )*

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Cipta Kerja) memerlukan revisi atau perbaikan-perbaikan. Meski demikian, putusan terebut tidak akan mempengaruhi kemudahan investasi Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha menghormati putusan Mahkamah Konstitusi tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja.

Dalam amar putusan MK salah satunya berbunyi bahwa beleid itu inkonstitusional bersyarat dan pemerintah serta DPR diberi waktu hingga dua tahun untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Meski demikian, Sarman menilai bahwa putusan MK tidak akan mempengaruhi dunia usaha maupun realisasi investasi.

Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan 45 peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis kemudahan perizinan berusaha. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menerbitkan empat peraturan presiden sebagai turunan beleid Omnibus Law.

Semua aturan turunan tersebut mendukung dunia usaha. Ia meyakini beleid turunan ini tetap berlaku sehingga iklim usaha dan investasi tetap kondusif. UU Cipta Kerja disahkan pada tahun 2020 menggunakan metode omnibus law dan memperhatikan muatan serta substansi yang harus diubah dalam UU Cipta Kerja dan mencapai 78 UU.

Hal tersebut meliputi 10 klaster, yakni peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi.

Meski MK memutuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan kemudahan pengurusan berbagai perizinan investasi sebagai upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada 2022.

Sumarno selaku Sekretaris Daerah Jawa Tengah mengatakan, terkait dengan perizinan bagi investor harus dipermudah, bahkan Pemprov Jateng juga telah menyiapkan fasilitasi pendampingan dan sistem pendukung perizinan. Pihaknya juga akan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam mengurus perizinan dalam berinvestasi.

Sumarno menjelaskan, tugas pemerintah dalam memfasilitasi perizinan investasi menjadi bagian penting sehingga dalam hal ini pemerintah dapat membantu dengan mempermudah dan mempercepat proses perizinan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemprov Jateng juga akan semakin memaksimalkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu dan beberapa kawasan industri lain untuk memfasilitasi calon investor dari dalam maupun luar negeri.

Dengan tingginya investor yang menanamkan modal tersebut diharapkan akan mendongkrak ekonomi daerah, mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah.

Selain itu dalam rangka meningkatkan ekspor produk Jateng, Pemprov terus bekerja keras membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaku usaha kecil dan menengah.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini target realisasi investasi pada 2022 sebesar Rp 1.200 bisa tercapai.

Dengan catatan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai di atas 5%. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan sejalan dengan kebijakan kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Tentu saja upaya penciptaan lapangan kerja tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memfasilitasi dunia usaha agar menciptakan lapangan kerja. Pemerintah telah menerbitkan undang-undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam memulai usaha.

Pemerintah juga mendorong rasio kewirausahaan, yang saat ini baru 3,6%. Pemerintah menargetkan untuk mencapai rasio kewirausahaan hingga dapat mencapai 3,95% pada akhir tahun 2024. Jika dibandingkan dengan negara tetangga angka ini tentu saja masih termasuk kecil sebab Malaysia dan Thailand rasio kewirausahaannya sudah mencapai 4,5% sedangkan Singapura sudah mencapai 8,7%.

Bahlil juga mengungkapkan, pihaknya akan mempermudah perizinan dalam rangka bagaimana mempercepat teman-teman menjadi dunia usaha. Kita harus mendorong investor baik dari dalam maupun luar untuk mengeksekusi perencanaan investasi mereka.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun MK telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, pemerintah masih memiliki upaya agar para investor mendapatkan kemudahan dalam menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga upaya ini diharapkan dapat membuka usaha baru serta terbukanya lapangan kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Tengku Rayhan )*

Masyarakat patut bersyukur karena Pemerintah telah mengizinkan mudik Lebaran 2022. Namun demikian, masyarakat dituntut untuk selalu taat Prokes dan mengikuti vaksinasi booster demi terkendalinya Covid-19 setelah Lebaran.

Sebentar lagi umat Muslim merayakan Idul Fitri. Tahun ini semuanya lega karena pemerintah memperbolehkan mudik, setelah 2 tahun berturut-turut dihimbau untuk Lebaran di rumah saja. Masyarakat mulai bersiap-siap untuk pulang kampung lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalur mudik.

Namun saat Lebaran kita harus mewaspadai akan peningkatan kasus Corona, karena rata-rata terjadi kerumunan di banyak rumah. Jangan sampai ada kenaikan jumlah pasien Covid-19 dan mengakibatkan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena bisa berpengaruh ke bidang ekonomi. Oleh karena itu semua orang harus taat prokes (protokol kesehatan), baik saat mudik, Lebaran, maupun ketika kembali ke kotanya.

Dokter Tandean Arif Wibowo dari RS Panti Rapih-Yogyakarta menyatakan bahwa prosedur protokol kesehatan jelang dan saat Lebaran sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama tentu pakai masker dalam perjalanan mudik maupun ketika menerima tamu). Ketika ragu akan daerah yang sekiranya rawan Corona maka gunakan masker ganda (dengan posisi masker kain di luar dan masker disposable di bagian dalam).

Bawa juga masker cadangan plus hand sanitizer ketika keliling silaturahmi Lebaran. Penyebabnya karena masker maksimal digunakan selama 4 jam dan tangan akan tetap bersih dengan hand sanitizer. Masker sekali pakai juga wajib dirusak sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan oleh para oknum.

Kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Dalam artian, ketika bertamu tidak boleh duduk berdempetan karena tidak bisa jaga jarak. Pastikan juga ventilasi udara lancar ketika ganti menerima tamu. Saat arus balik pun wajib mencari rest area yang luas sehingga bisa jaga jarak dengan pemudik lain dan ketika sudah cukup istirahat wajib lekas pulang agar tidak berdesakan di sana.

Sedangkan yang ketiga, setelah menerima tamu atau berkeliling silaturahmi maka wajib untuk mandi dan keramas, lalu ganti baju. Pasalnya kita tidak tahu siapa yang berstatus OTG (orang tanpa gejala) di antara banyak tamu. Dengan langsung membersihkan diri dan mensterilkan ruangan dengan semprotan sterilizer maka bisa meminimalisir penularan Corona.

Untuk mengendalikan Corona setelah Lebaran maka sebelum berangkat mudik, tiap orang harus divaksin sampai 3 kali. Mengapa harus booster? Penyebabnya karena suntikan yang ketiga ini akan memperkuat imunitas. Jika belum booster maka masyarakat bisa mendapatkannya di RS dan Puskesmas terdekat.

Apalagi saat mudik rata-rata warga melakukan perjalanan jauh, belum ditambah berkeliling kampung untuk silaturahmi. Kegiatan itu jelas melelahkan dan rawan karena tubuh bisa drop, dan vaksin bisa memperkuat tubuh dari kemungkinan penularan Corona.

Jangan ragu untuk booster karena tidak menimbulkan efek samping yang berat. Rata-rata yang sudah disuntik vaksin untuk ketiga kalinya hanya merasa nyeri pada bagian lengan dan esoknya sudah tidak terlalu terasa. Ada pula yang jadi mudah ngantuk dan sebenarnya itu adalah reaksi yang wajar karena setelah divaksin, tubuh memang butuh istirahat yang cukup.

Masyarakat diimbau untuk senantiasa menaati Prokes dan mengikuti vaksinasi booster menjelang mudik. Dengan adanya kepatuhan masyarakat tersebut, lonjakan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri diharapkan dapat dihindari.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh: Abner Wanggai )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) kembali membuat ulah karena menyerang Pos Marinir di Nduga, Papua pada 22 April 2022. Masyarakat geram akan kekejian KST dan berharap tindakan ini segera dihentikan dengan melakukan penegakan hukum kepada gerombolan tersebut.

Salah satu daerah yang sering muncul di headline berita di Indonesia adalah Papua. Daerah ini memang istimewa karena jadi lokasi Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX setahun lalu. Namun sayangnya, Bumi Cendrawasih juga jadi perbincangan karena keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang masih bercokol dan ingin membelot, lalu melakukan penyerangan untuk mencapai keinginannya.

Amatlah disayangkan ketika Papua jadi sorotan karena kekejian KST. Tanggal 22 April 2022 mereka menyerang Pos Satgas Marinir di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Herman Taryaman menyatakan bahwa akibat serangan KST tersebut, satu orang prajurit marinir gugur atas nama Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar. Sedangkan satu orang luka yakni Mayor Mar Lilik Cahyanto.

Letkol Inf Herman Taryaman menambahkan, Mayor Mar Lilik Cahyanto mengalami rekoset di bagian bahu. Ia dan jenazah Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar sudah dievakuasi dengan heli  ke RSUD Mimika.

Masyarakat mengecam kekejian KST karena mereka menyerang dan mengakibatkan korban jiwa. KST sudah berkali-kali melakukan penembakan ke aparat dan tak hanya menimbulkan korban luka tetapi juga korban jiwa. Padahal para prajurit berada di Papua untuk mengamankan warga sipil. Namun malah dimusuhi dan ditembaki.

Untuk mengatasi kekejaman KST sekaligus mencegah terjadinya serangan selanjutnya maka harus ada penegakan hukum. Penelusuran dan penegakan hukum wajib dilakukan agar tidak ada lagi anggota KST yang berkeliaran dan melakukan penyerangan. Baik ke aparat maupun ke warga sipil. Pasalnya, mereka tidak ragu untuk melakukan pembunuhan, sehingga harus diciduk agar kekejamannya bisa dihentikan.

Intelijen sudah menelusuri kasus penyerangan di Nduga pada jumat lalu dan menemukan fakta bahwa pelakunya adalah Egianus Kogoya cs. Egianus sudah masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) dan ia jadi tersangka beberapa kasus penembakan, di antaranya pembunuhan karyawan PT Istaka Karya tahun 2018 lalu.

Saat ini Egianus Kogoya dan kawanannya masih diburu oleh Tim Satgas Damai Cartenz, yang memang tugasnya dikhususkan untuk pemberantasan KST. Pencarian dilakukan hingga ke pelosok dan pedalaman Papua, bahkan ke daerah yang masih hutan. Penyebabnya karena KST membuat banyak markas di tempat tersembunyi seperti hutan dan pegunungan, tujuannya agar susah dicari oleh aparat.

Penegakan hukum terhadap Egianus Kogoya dan anggota KST lain harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Jika nanti tertangkap maka Egianus bisa terancam pasal berlapis, karena melakukan banyak tindak kejahatan. Ia bisa terkena pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukumannya maksimal seumur hidup.

Egianus juga bisa terkena pasal 1 ayat 1 UU Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dan acaman hukumannya 20 tahun penjara. Sudah jelas bahwa senjata api yang ia miliki berstatus ilegal karena ia bukan aparat keamanan.

Penegakan hukum terhadap tiap anggota KST memang harus dilakukan dengan adil karena keberadaan mereka membahayakan masyarakat sipil. Bayangkan jika hukumannya ringan maka anggota KST bisa keluar dari bui dengan cepat lalu mengulangi aksinya lagi. Namun ketika hakim memberi hukuman paling berat, maka ia bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena kena hukuman seumur hidup.

Untuk mengatasi kekejaman KST maka penegakan hukum yang setinggi-tingginya harus dilakukan.Penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada gerombolan separatis dan kedamaian di seluruh Papua dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal dui Yogyakarta .

Oleh: Abner Wanggai )*

Kelompok Separatis dan Teroris (KST) kembali membuat ulah karena menyerang Pos Marinir di Nduga, Papua pada 22 April 2022. Masyarakat geram akan kekejian KST dan berharap tindakan ini segera dihentikan dengan melakukan penegakan hukum kepada gerombolan tersebut.

Salah satu daerah yang sering muncul di headline berita di Indonesia adalah Papua. Daerah ini memang istimewa karena jadi lokasi Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX setahun lalu. Namun sayangnya, Bumi Cendrawasih juga jadi perbincangan karena keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang masih bercokol dan ingin membelot, lalu melakukan penyerangan untuk mencapai keinginannya.

Amatlah disayangkan ketika Papua jadi sorotan karena kekejian KST. Tanggal 22 April 2022 mereka menyerang Pos Satgas Marinir di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Herman Taryaman menyatakan bahwa akibat serangan KST tersebut, satu orang prajurit marinir gugur atas nama Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar. Sedangkan satu orang luka yakni Mayor Mar Lilik Cahyanto.

Letkol Inf Herman Taryaman menambahkan, Mayor Mar Lilik Cahyanto mengalami rekoset di bagian bahu. Ia dan jenazah Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar sudah dievakuasi dengan heli ke RSUD Mimika.

Masyarakat mengecam kekejian KST karena mereka menyerang dan mengakibatkan korban jiwa. KST sudah berkali-kali melakukan penembakan ke aparat dan tak hanya menimbulkan korban luka tetapi juga korban jiwa. Padahal para prajurit berada di Papua untuk mengamankan warga sipil. Namun malah dimusuhi dan ditembaki.

Untuk mengatasi kekejaman KST sekaligus mencegah terjadinya serangan selanjutnya maka harus ada penegakan hukum. Penelusuran dan penegakan hukum wajib dilakukan agar tidak ada lagi anggota KST yang berkeliaran dan melakukan penyerangan. Baik ke aparat maupun ke warga sipil. Pasalnya, mereka tidak ragu untuk melakukan pembunuhan, sehingga harus diciduk agar kekejamannya bisa dihentikan.

Intelijen sudah menelusuri kasus penyerangan di Nduga pada jumat lalu dan menemukan fakta bahwa pelakunya adalah Egianus Kogoya cs. Egianus sudah masuk dalam DPO (daftar pencarian orang) dan ia jadi tersangka beberapa kasus penembakan, di antaranya pembunuhan karyawan PT Istaka Karya tahun 2018 lalu.

Saat ini Egianus Kogoya dan kawanannya masih diburu oleh Tim Satgas Damai Cartenz, yang memang tugasnya dikhususkan untuk pemberantasan KST. Pencarian dilakukan hingga ke pelosok dan pedalaman Papua, bahkan ke daerah yang masih hutan. Penyebabnya karena KST membuat banyak markas di tempat tersembunyi seperti hutan dan pegunungan, tujuannya agar susah dicari oleh aparat.

Penegakan hukum terhadap Egianus Kogoya dan anggota KST lain harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Jika nanti tertangkap maka Egianus bisa terancam pasal berlapis, karena melakukan banyak tindak kejahatan. Ia bisa terkena pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman hukumannya maksimal seumur hidup.

Egianus juga bisa terkena pasal 1 ayat 1 UU Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal dan acaman hukumannya 20 tahun penjara. Sudah jelas bahwa senjata api yang ia miliki berstatus ilegal karena ia bukan aparat keamanan.

Penegakan hukum terhadap tiap anggota KST memang harus dilakukan dengan adil karena keberadaan mereka membahayakan masyarakat sipil. Bayangkan jika hukumannya ringan maka anggota KST bisa keluar dari bui dengan cepat lalu mengulangi aksinya lagi. Namun ketika hakim memberi hukuman paling berat, maka ia bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara karena kena hukuman seumur hidup.

Untuk mengatasi kekejaman KST maka penegakan hukum yang setinggi-tingginya harus dilakukan.Penegakan hukum tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada gerombolan separatis dan kedamaian di seluruh Papua dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal dui Yogyakarta .