Upaya Pemerintah Pusat Memajukan Papua Melalui Pemekaran Wilayah Serta Respon Kontradiksi dari MRP

Anggota MRP dan MRPB berfoto bersama sebelum bertemu Presiden Jokowi di Istana Presiden

suaratimur.id – Gelaran pertemuan antara MRP dan MRPB dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para jajarannya berimbas panjang pada riak respon publik beserta segenap pertanyaan terkait sejumlah pernyataan yang kemudian menjadi pembahasan lebih lanjut. Pihak MRP melalui Ketuanya, Timotius Murib bersikeras pada aspirasinya untuk menolak pemekaran wilayah Papua. Bahkan pihaknya juga mempertanyakan klaim dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut 82 persen masyarakat Papua mendukung pemekaran, terlebih terdapat 354 permohonan pengajuan pemekaran wilayah.

Dua hal tersebut memantik sejumlah respon publik yang hingga tulisan ini dibuat masih menjadi topik hangat serta pembicaraan sejumlah media lintas platform. Adanya dua kutub pihak bertolak belakang menjadi hal menarik untuk menjadi kajian pembahasan, terlebih berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti permasalahan Papua.

Pemerintah Merespon Aspirasi MRP

Untuk diketahui, bahwa sebelumnya DPR telah menyetujui tiga RUU DOB di papua menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa 14 April 2022 lalu. RUU DOB tersebut, yakni tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Dalam penyampaian aspirasi di istana, MRP meminta pembahasan RUU DOB ditunda sampai ada putusan Mahkamah Konsitutusi (MK) terkait judicial review UU Otonomi Khusus (Otsus). Merespon hal tersebut, pihak pemerintah melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya memastikan mempertimbangkan aspirasi dari MRP, yakni membahas RUU terkait pemekaran wilayah secara parsial sembari menunggu putusan MK.

Hal senada juga dinyatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa bahwa pihaknya juga sepakat dengan aspirasi dari MRP bahwa pemekaran Papua sebaiknya dilakukan atas pertimbangan dan persetujuan MRP, serta menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Suharso menyatakan bahwa pemekaran di Papua harus terbuka terhadap aspirasi warga setempat. Ia menegaskan bahwa pemerintah sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan orang asli papua (OAP).

Penolakan MRP Bertolak Belakang dengan Dukungan Asosiasi Pemerintah Daerah Papua

Timotus Murib selaku Ketua MRP menilai pemerintah pusat memiliki niat baik untuk memberikan kewenangan bagi elit politik di Papua dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun dalam setiap kesempatannya berbicara, pihaknya selalu mendasarkan pada aspirasi rakyat bahwa pemekaran wilayah harus ditunda. Terdapat pemaknaan ‘rakyat’ yang berbeda antara MRP dan pemerintah daerah yang sesungguhnya menjadi wakil rakyat bahkan hingga ke wilayah terpencil atau pelosok. Dalam perkembangannya kemudian, ia beralasan menjadi lebih spesifik dengan mengatasnamakan lembaga. Bahwa menurut MRP dengan segala pertimbangan dan klaim representasi kultutal OAP beraspirasi agar kebijakan DOB ditunda sebelum adanya perbaikan pada regulasi. Hal tersebut berkaca pada implementasi Otsus Papua, dimana pelaksanannya tumpang tindih dengan aturan sektoral yang berlaku secara nasional.

Di sisi lain, sikap masyarakat Papua yang kemudian diwakili oleh pemerintah daerah justru banyak memberikan dukungan terhadap rencana DOB di wilayah Papua. Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, asosiasi pemerintah daerah, seperti asosiasi Bupati di Papua Selatan, asosiasi Bupati dan tokoh masyarakat di wilayah Meepago, para Bupati di wilayah Pegunungan Tengah, kecuali Bupati Memberamo Tengah, kemudian asosiasi Bupati di kawasan Papua Utara seperti Bupati Jayapura dan Wali Kota Jayapura telah memberikan surat dukungan resmi. Oleh karena itu, sikap MRP yang mengatasnamakan lembaga rakyat dan menyatakan keberatan dengan pembentukan tiga provinsi baru di Papua patut dipertanyakan apakah sudah diplenokan? atau jangan-jangan hanya aspirasi dari sejumlah pihak tanpa mewakili masyarakat Papua secara keseluruhan.

Namun apapun itu, dipastikan bahwa pemerintah pusat terbuka untuk menampung usulan atau masukan terkait rencana pembentukan DOB Papua. Munculnya sikap pro-kontra yang terjadi dalam proses pemekaran di satu daerah merupakan hal wajar. Namun, yang terpenting adalah tidak sampai terjadi tindak kekerasan akibat proses kebijakan pemekaran tersebut.

Penguatan sikap dukungan juga baru saja diberikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua (DPN-PAP) saat bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo untuk membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di Papua dan solusi pengamanannya dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua. Poin dalam pertemuan tersebut antara lain mendukung pembentukan DOB di tanah Papua, mendukung percepatan pembangunan Papua dan program Otsus bagian kedua, serta mendukung TNI-POLRI menumpas teroris di Tanah Papua.

Upaya Penyelesaian Masalah di Papua

Saling beririsan dengan rencana kebijakan pemekaran wilayah. Sejumlah upaya untuk menyelesaikan permasalah di Papua juga terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Pernyataan terbaru muncul dari Ketua MPRI RI Bambang Soesatyo bahwa menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua dapat dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan yang antara lain dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis karena sumber konflik adalah akibat adanya ketidakadilan dan kemiskinan. Untuk itu, dana Otsus harus benar-benar dikawal dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, berbagai perangkat hukum memajukan Papua sudah tersedia. Di antaranya melalui UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat; serta Keputusan Presiden (Keppres) No 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Tinggal pelaksanaannya yang harus dijalankan secara tepat dan cepat.

Dalam kaitannya dengan program Otsus, terdapat kabar gembira bagi masyarakat Papua bahwa dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahap I telah masuk rekening kas daerah. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani. Sehubungan dengan hal tersebut kepada para kepala daerah agar segera menindaklanjuti penggunaan 30 persen dana Otsus dengan catatan digunakan untuk membangun dan menjawab kebutuhan OAP di masing-masing daerah. Selama ini sumber dana yang diandalkan pemda provinsi untuk dana hibah, bantuan sosial, pendidikan, dan ekonomi berasal dari dana Otsus. Dana hibah dan bansos di provinsi akan difokuskan pada program dan kegiatan prioritas tingkat provinsi bagi OAP, seperti pendidikan khusus kedokteran, pilot, akuntansi dan afirmasi lainnya.

Sinkronisasi Dukungan, Kebijakan, Hingga Data

Beragam kebijakan yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah terhadap upaya pembangunan, khususunya terkait permasalahan di Papua memiliki dinamika yang cukup variatif. Belajar dari evaluasi regulasi hingga pelaksanaan Otsus sedari dua puluh tahun silam sampai saat ini adanya rencana kebijakan pemekaran wilayah. Perlu mendapat garis bawah bahwa koordinasi hingga sinkronisasi hulu hingga hilir menjadi puncak dari keberhasilan dari serangkaian hal tersebut.

Termasuk yang kini kemudian menjadi bulan-bulanan pembahasan di setiap media yakni perihal klaim dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dukungan 82 persen dari masyarakat Papua dalam upaya pemekaran wilayah. Adanya Keputusan pemerintah pusat bertemu hingga menerima aspirasi MRP juga perlu dibarengi dengan penjelasan lebih lanjut mengenai data survey tersebut sehingga tidak kemudian diorkestrasi untuk digoreng dan berakhir bias terhadap esensi pembahasan. Sinkronisasi data berkaitan dengan metode ilimiah serta model pelaksanaan menjadi penantian publik. Pun begitu juga dengan penolakan dari MRP yang tidak sinkron dengan mayoritas suara dari asosiasi pemerintah daerah yang sesungguhnya mewakili rakyat. Publik juga perlu diberikan penjelasan, darimana sesungguhnya simpul penolakan kebijakan DOB oleh MRP. Jangan sampai hanya karena mengatasnamakan lembaga rakyat kemudian bertindak superior, bukan representatif.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan