Oleh : Riswandi Fauzi )*

Pemerintah akan memberangkatkan jamaah haji Indonesia seiring dibukanya musim haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Kendati demikian, calon jemaah haji diharapkan dapat terus menjaga kesehatan dan telah mengikuti vaksin lengkap agar dapat terbebas dari Covid-19.

Kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan berangkat mulai 4 Juni 2022. Selain lunas biaya haji 2022, jemaah yang akan berangkat haji harus dalam kondisi sehat, termasuk bebas dari virus Corona dan suda disuntik vaksin Covid-19 dosis lengkap. Konsumsi makanan bergizi adalah salah satu cara menjaga daya tahan tubuh tetap kuat dan sehat.

Tentu saja ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para jemaah haji agar dapat menjalankan ibadah haji secara optimal.

Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara memperbanyak aktivitas fisik terutama dengan melakukan olahraga secara rutin dan terukur. Olahraga merupakan aktivitas yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain olahraga juga menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Jurnal Nutrition pernah menerbitkan artikel yang menjelaskan bahwa intensitas dan durasi latihan terkait erat dengan fungsi berbagai komponen sistem kekebalan. Para peneliti dari jurnal Sport Medicine juga mengumpulkan hasil beberapa penelitian dan menyimpulkan bahwa rutinitas olahraga dapat menurunkan risiko tertular penyakit menular hingga 31 persen.

Secara khusus, olahraga membantu merekrut sel kekebalan yang sangat terspesialisasi, seperti sel pembunuh alami dan sel T dalam menemukan patogen seperti virus dan menghapusnya.

Biasanya seseorang hanya memiliki sejumlah kecil sel kekebalan yang beredar di seluruh tubuh. Sel-sel itu lebih suka berkumpul di jaringan dan organ limfoid, seperti limfa, yaitu tempat tubuh membunuh virus, bakteri dan mikroorganisme lain yang menyebabkan penyakit.

Olahraga merupakan cara efektif dalam meningkatkan aliran darah dan getah bening saat otot berkontraksi, olahraga juga kemudian akan meningkatkan sirkulasi sel kekebalan. Alhasil ini akan membuatnya menjelajah tubuh dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam jumlah yang lebih tinggi.

Tentu saja durasi olahraga juga perlu diperhatikan, jika olahraga adalah kebiasaan baru, tentu saja durasi yang dibutuhkan adalah 10 menit setiap 2-4 kali sehari. Kemudian tingkatkan intensitasnya untuk mendapatkan hasil latihan yang lebih optimal.

Kedua, Calon jemaah haji juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara memiliki jam tidur yang berkualitas. Tidur yang cukup juga menjadi faktor yang tak bisa diabaikan dalam upaya menjaga kekebalan tubuh.

Tidur siang yang baik membantu menyeimbangkan kadar hormon dan sitokin yang bertanggung jawab untuk mengatur respons peradangan dalam tubuh. Beberapa penelitian pada hewan juga menunjukkan bahwa interaksi antara molekul pensinyalan kekebalan dan neurokimia otak meningkat secara signifikan selama infeksi.

Hal ini menunjukkan bahwa kita cenderung tidur secara berbeda ketika kita sakit. Para peneliti menyarankan bahwa selama infeksi, perubahan tidur ini membantu tubuh kita untuk pulih lebih cepat.

Ketiga, cara selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kelola stress, serangan stres yang singkat memang dapat membantu kita bertahan dalam situasi berbahaya.

Tetapi ketika stres itu menjadi kronis, hal itu bisa berdampak serius pada kesehatan fisik kita. Jurnal Brain and Behavior pernah menerbitkan sebuah artikel yang berisi kesimpulan dari para peneliti yang mengatakan bahwa stres kronis sangat mengganggu sinyal sistem kekebalan dan meningkatkan tingkat peradangan dalam tubuh.

Penelitian juga menunjukkan bahwa intervensi pengurangan stres memiliki dampak langsung pada kerentanan tubuh terhadap infeksi. Misalnya, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa terlibat dalam meditasi mindfulness dapat mengakibatkan penurunan penanda peradangan dan peningkatan sinyal kekebalan.

Stres yang sudah berlebihan atau berjalan sangat lama akan membuat tubuh letih dan akhirnya melemahkan penyediaan hormon adrenalin serta menurunkan sistem imun tubuh.
Tiga langkah tadi adalah upaya yang bisa dilakukan oleh para calon jemaah haji agar tetap sehat saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Apalagi Haji adalah ibadah yang membutuhkan kesehatan fisik yang prima, sehingga menjaga kesehatan adalah hal yang perlu dilakukan agar Ibadah Haji dapat dilakukan secara khusyuk.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Saby Kossay )*

Penambahan daerah otonomi baru (DOB) akan jadi solusi untuk mempercepat kesejahteraan Papua. Ketika ada provinsi baru maka akan dibangun pula infrastruktur baru, sehingga kehidupan masyarakat jadi lebih baik.

Papua adalah wilayah yang memiliki potensi besar karena dikaruniai keindahan alam dan hasil tambang yang cukup. Namun untuk masalah kesejahteraan, masyarakatnya belum seperti di wilayah lain. Penyebabnya karena sentralisasi yang ada di era orde baru dan desentralisasi baru ada ketika orde reformasi. Untuk membuat kesetaraan kemajuan dan kesejahteraan maka akan ditambah daerah otonomi baru di Papua.

Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, menyatakan bahwa penambahan daerah otonomi baru akan mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Daerah otonomi baru akan memecahkan masalah di Papua dan mendekatkan pelayanan publik, serta mengatasi masalah geografis. Berapapun dana otonomi khusus (Otsus) yang diberi, akan tidak cukup jika ada halangan geografis.

Kondisi geografis Papua memang berbeda jauh dengan di Jawa atau Sumatera. Di Papua lebih unik karena ada kombinasi antara dataran, perbukitan, hutan, dan pegunungan. Oleh karena itu butuh pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya dan bandara. Tujuannya agar mempermudah mobilitas masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Nantinya jika ada provinsi baru maka otomatis ada pembangunan besar-besaran. Pertama tentu ada kantor gubernur dan disusul dengan kantor pendukung. Selain itu akan ada jalan raya dan infrastruktur lain. Dananya didapatkan dari anggaran APBD, dan masyarakat tak perlu khawatir karena jika ada provinsi baru maka akan ada dana dari pemerintah pusat yang lebih besar.

Penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur akan membawa efek domino positif berupa kesejahteraan. Penyebabnya karena masyarakat makin cepat untuk bermobilitas dengan jalan raya dan jembatan yang dibangun berkat dana APBD tersebut. Kehidupan akan makin dinamis, terutama bidang perdagangan.

Sementara itu, jika infrastrukturnya bagus maka akan menghemat biaya kirim karena hemat biaya bensin juga. Apalagi saat ini sudah ada kebijakan BBM 1 harga sehingga harganya diusahakan sama dengan di Jawa. Masyarakat akan lebih sejahtera karena biaya kirim barang bisa ditekan dan otomatis harga-harga barang juga bisa diturunkan.

Mathius melanjutkan, penambahan daerah otonomi baru adalah perjuangan dari masyarakat asli Papua, bahkan sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu. Oleh karena itu ia bahagia ketika sebentar lagi UU tentang pemekaran provinsi di Papua akan diresmikan.

Dalam artian, amatlah salah jika ada oknum yang menuding bahwa pemekaran provinsi hanya usulan dari pusat. Kenyataannya masyarakat asli Papua sendiri yang menginginkannya. Mereka ingin ada daerah otonomi baru agar lebih maju dan sejahtera.

Harun Wanimbo, Tokoh Pegunungan Tolikara menyatakan bahwa penambahan daerah otonomi baru adalah demi masa depan Papua. Oleh karena itu semua pihak harus mendukung pemekaran wilayah. Pemerintah pusat sudah memberi banyak kepercayaan kepada orang asli Papua sehingga wajib disyukuri.

Sejak ada kebijakan Otsus memang diatur bahwa semua gubernur, wagub, walikota, bupati, dan wakilnya harus dijabat oleh orang asli Papua. Nantinya jika ada penambahan 3 provinsi baru maka otomatis gubernur dan wakilnya juga orang Papua. Mereka diharap bisa lebih memakmurkan rakyat Papua karena memahami budaya, geografis, dan seluk-beluk masyarakat.

Penambahan 3 provinsi baru di Papua akan mempercepat kesejahteraan rakyat karena akan dibangun berbagai infrastruktur, terutama yang mendukung mobilitas warga. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan luas masyarakat terhadap kebijakan tersebut agar kemajuan di Papua dapat segera di wujudkan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah terus berupaya mempermudah perizinan melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kemudahan perizinan tersebut, maka diharapkan akan menarik minat investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Indonesia sempat tertekan saat Pandemi Covid-19 melanda. Tekanan ekonomi tersebut ditandai dengan banyaknya Perusahaan yang terpaksa melakukan layoff terhadap beberapa karyawan sehingga membuat daya beli masyarakat menurun.

Hal inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah melalui pengesahan UU Cipta kerja.

UU Cipta Kerja (Ciptaker) ini diharapkan mampu membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. UU ini adalah terobosan pemerintah untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan oleh karenanya perlu dilaksanakan agar dapat mendatangkan banyak investasi serta membuka lapangan kerja di Indonesia.

UU Ciptaker juga mendukung pelaku UMKM untuk semakin mudah dalam menjalankan usahanya, salah satunya adalah adanya kemudahan serta kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission).

Kehadiran UU Ciptaker ini diyakini akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Tanah Air melalui reformasi regulasi dan kemudahan dalam berusaha. Kehadirannya dapat menjadi akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. UU Ciptaker yang terdiri dari 116 pasal ini ternyata mampu merevisi 77 UU sebelumnya yang ternyata berisi UU yang saling tumpang tindih dan tidak ada kepastian.

Adapun UU Cipta kerja ini menyentuh masalah perizinan dan penanaman modal di mana implementasi dari UU ini sebagai upaya meningkatkan investasi yang akan membuka lapangan kerja lebih luas.

UU Cipta Kerja merupakan bentuk win win solution yang dihadirkan pemerintah atas bermacam permasalahan yang selama ini terjadi dalam bidang usaha dan pengelolaan ketenagakerjaan.

Beragam dampak positif ini tentu saja dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena dengan adanya kemudahan regulasi perizinan, maka para penanam modal akan semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga tidak ada lagi pengurusan yang berbelit-belit ketika ada investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2020 cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya yakni posisi ke-73 dari 190 negara. Angka ini masih jauh dari target Presiden Jokowi yang mematok kemudahan berusaha di peringkat 40.

Dalam laporan yang ditulis oleh World Bank tersebut, Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Ukraina, Armenia dan Vietnam. Sedangkan dari segi daya saing, Indonesia juga masih jauh tertinggal dari Singapura. Berdasarkan data IMD World Competitiveness Ranking 2020, daya saing Indonesia turun peringkat dari 32 menjadi 40 dalam daftar tersebut.

Adapun negara dengan peringkat daya saing tertinggi berdasarkan data tersebut ditempati Singapura, Denmark, Swiss dan Belanda. Empat Indikator penilaian daya saing tersebut berdasarkan kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis serta infrastruktur.

UU Cipta Kerja menjadi salah satu motor bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi khususnya di level Asia Tenggara. Kemudahan perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi hal yang disorot oleh pemerintah.

Dengan mudahnya pengurusan izin usaha, diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Baik untuk investor lokal maupun investor asing yang tertarik menanamkan modalnya di tanah air. Sehingga hal ini akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan menurunnya angka pengangguran.

UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat menjawab tantangan globalisasi saat ini dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Undang-undang cipta kerja menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi. Regulasi ini diyakini mampu merampingkan hyperegulasi yang sudah lama menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor investasi.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka, asalkan target ini diiringi dengan regulasi yang membuat para pelaku usaha serta investor menjadi bersemangat untuk mengambil peran dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

Oleh : Aldia Putra )*

Pemerintah berusaha maksimal memulihkan perekonomian yang sebelumnya terdampak pandemi Covid-19. Kunci pemulihan ekonomi tersebut adalah kebijakan people first yakni strategi yang memprioritaskan rakyat.

Pandemi Covid-19 sempat membuat perekonomian Indonesia terpukul, namun perlahan ekonomi Indonesia bisa bangkit. Hal ini bisa dibuktikan dengan dibukanya tempat wisata serta usaha kuliner yang mulai bergeliat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pulihnya kondisi Indonesia dapat dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal pertama tahun 2022 yang mencapai 5,01% dan lebih tinggi dari negara G20 lain termasuk Jerman dan Tiongkok.

Hal tersebut dipaparkan oleh Airlangga saat dirinya mewakili Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan perspektif pada sesi Country Strategi Dialogue dalam rangkaian perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss.

Menurut Airlangga, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang bersifat people-first. Pemerintah menempatkan diri sebagai masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana dampak yang akan dirasakan masyarakat akibat dari keputusan-keputusan yang akan dan telah diterapkan.

Airlangga mencontohkan kebijakan pemberia bantuan tunai kepada para pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan (BT-PKLWN) yang diinisiasi untuk membantu pelaku UMKM sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, ada pula program kartu prakerja yang bersifat semi bansos dan diinisiasi pemerinah untuk reskiling dan upskiling masyarakat di masa pandemi.

Seperti Kartu Prakerja, di mana ada 11,4 juta warga yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Untuk siswa sekolah, pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet gratis guna menjamin ketersediaan pendidikan di masa pandemi.

Airlangga menuturkan, seluruh upaya tersebut memang memiliki risiko dari sisi kebutuhan anggaran negara. Namun, Airlangga percaya, hal tersebut akan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat.

Kebijakan People First menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah berinvestasi di dalamnya dan memastikan kepercayaan masyarakat. Airlangga juga meyakini bahwa keputusan ini dalam jangka panjang akan terbukti sama pentingnya dengan yang mereka lakukan dalam jangka pendek.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, pendekatan people-first ini tidak hanya berlaku pada masa krisis. Penggunaan pendekatan ini di bidang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain dapat menjadi kekuatan penuntun di balik upaya pembangunan.

Hal ini dapat dilihat seperti pada kebijakan lingkungan hidup, di mana Indonesia juga menekankan pendekatan yang people-first. Pemerintah mendengarkan keluhan dari keluarga yang kehidupan dan mata pencahariannya berada di bawah ancaman nyata perubahan iklim. Hasilnya, dalam dua tahun terakhir Indonesia berhasil mengurangi deforestasi hingga 80%.

Airlangga juga meyakini bahwa penerapan kebijakan people-first ini dapat memberikan perubahan yang nyata. Pendekata ini merupakan pendekatan yang inklusif, berkelanjutan dan berprinsip. Pendekatan inilah yang dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keterlibatan dan kerja sama di seluruh dunia.

Kartu Prakerja dapat menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini tentu saja bisa menjadi pilot project bagi program-program lainnya. Perlu diketahui bahwa program kartu prakerja tidak hanya berfokus kepada pelatihan siap kerja, tetapi juga pelatihan kewirausahaan untuk mereka yang ingin memulai usahanya secara mandiri.

Sebelumnya, presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa program prakerja memang diperuntukkan bagi siapa saja yang baru lulus SMA, perguruan tinggi, bahkan untuk siapapun yang drop out dari sekolahnya.

Saat ini ada 1.700 macam pelatihan melalui program Kartu Prakerja. Ribuan pelatihan tersebut disediakan oleh 165 lembaga pelatihan.

Merujuk dari jumlah yang tersedia tersebut, peserta program diperbolehkan untuk memilih jenis pelatihan yang diminati atau yang menunjang bakat yang dimiliki. Di zaman yang penuh kompetisi ini, jika skill kita tidak diperbaiki tentu akan hilang.

Pemerintah memberikan prioritas program kartu prakerja untuk para pencari kerja muda, namun tidak untuk yang sedang menempuh sekolah atau sedang duduk di bangku kuliah. Program Kartu Pra Kerja tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga peluang bagi banyak masyarakat khususnya angkatan kerja yang kesulitan dalam mencari pekerjaan karena minimnya keterampilan.

Kebijakan people-first berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, sehingga diharapkan masyarakat dapat tetap survive dengan keterampilan yang dimilikinya. Kebijakan pemerintah ini perlu mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat, agar program pembangunan nasional dapat lebih tepat sasaran dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pemerintah telah menetapkan 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Peringatan kelahiran Pancasila ini tentu saja diharapkan menjadi momentum untuk mengikis gerakan radikal dan intoleran.

Pancasila merupakan dasar negara yang tidak boleh dilupakan, para pendiri bangsa terdahulu telah mempersatukan Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama dan bahasa serta kebudayaan menjadi satu bangsa, namun hal ini mulai terkikis oleh paham seperti radikalisme.

Radikalisme rupanya menjadi masalah yang cukup pelik, keberadaan paham tersebut telah merasuk pada lingkungan pendidikan, tidak terkecuali perguruan tinggi negeri di Indonesia. Gerakannya sangat halus dan senyap, hingga kemudian muncul kader-kader radikal dari kalangan akademisi.

Pemerintah tentu saja memiliki tugas untuk terus menggelorakan semangat Pancasila yang mengusung Bhineka Tunggal Ika, karena Indonesia adalah negara majemuk yang tidak dihuni oleh satu Agama dan satu Suku saja. Jangan sampai pembiaran terhadap paham radikal justru menjadi bom waktu bagi kerusakan yang ada di bumi Indonesia.
Karena sejatinya Pancasila membawa semangat perdamaian bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.
Pada 29 Mei 2022 lalu, Polda Metro Jaya telah mengusut konvoi pesepeda motor yang didapati membawa poster bertuliskan ‘SAMBUT KEBANGKITAN KHILAFAH ISLAMIYAH’ di Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Endra Zulpan menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya akan mendalami kasus tersebut. Konvoi dengan membawa poster bertuliskan kebangkitan khilafah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur menduga, bahwa konvoi tersebut menuju ke sebuah acara partai di Jakarta Pusat.

Konvoi serupa ternyata pernah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Iqbal Alqudusy membenarkan informasi mengenai konvoi tersebut di Brebes. Polisi juga sudah memegang video rekaman kegiatan tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah berupaya mencari pihak yang konvoi untuk dimintai keterangan terkait maksud dan tujuan aksi tersebut.

Bagaimanapun juga, seruan-seruan seperti tegaknya khilafah di Tanah Air tidaklah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kita juga harus memahami bahwa khilafah bukanlah produk syariah. Almarhum Buya Syafii Maarif dalam bukunya yang berjudul Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan menuliskan, tidak ada satu dalil agama yang sahih yang dapat dipakai untuk pembenarannya. Teori sosial dan teori politik pasti mengalami perkembangan dan perubahan sepanjang sejarah. Hanyalah mereka yang tidak percaya kepada prinsip perubahan yang akan tetap bersikukuh kepada sesuatu yang sudah lapuk dimakan zaman.

Hal ini menunjukkan bahwa khilafah tidak sangat tidak relevan untuk diterapkan Indonesia dengan segala keragaman budaya yang ada. Khilafah hanya akan menjadikan peradaban Islam menjadi jalan di tempat, atau bahkan umat disuruh untuk meratapi masa lampau yang digambarkan serba manis, tetapi gagal membangun masa kini dan masa depan.

Pancasila yang ada saat ini sudah final menjadi ideologi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Karena Pancasila mampu merangkul seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang budaya, suku dan agama.
Sistem khilafah tidak sesuai dengan masa sekarang, Jika para pengusuh khilafah merujuk sistem khilafah pada era Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah, sistem khilafah yang bersifat otoritarianisme seperti itu tidak akan cocok untuk diterapkan pada era saat ini.

Yang terpenting saat ini bagi masyarakat adalah mendalami Pancasila sebagai ideologi yang kaffah untuk Indonesia. Pancasila tidak hanya sekadar 5 sila yang dibacakan saat upacara, tetapi juga butir-butirnya yang harus diamalkan demi kokohnya NKRI agar tidak mudah goyah ketika diterpa paham atau ideologi yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila .

Paham radikal saat ini patut diwaspadai, gerakan radikal bahkan telah dirintis di ranah pendidikan. Pancasila sebagai dasar negara harus benar-benar diamalkan, demi terwujudnya bangsa yang kuat dan bangsa yang mampu merangkul seluruh masyarakat yang hidup serta tinggal di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

suaratimur.id – Hingga perjalanannya di periode kedua saat ini, Gubernur pertama asal wilayah pegunungan tengah Papua yang akrab disebut LE tersebut dikenal sebagai sosok fenomenal sekaligus kontraproduktif. Hal ini dikarenakan sikap dan kepemimpinannya dalam menjabat sebagai Gubernur. Selain itu, sosok LE dirasa sebagai pribadi istimewa karena berani menentang kebijakan dari pusat yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi orang Papua. Kondisi ini yang kadang dimanfaatkan oleh kelompok separatis dan oposisi untuk menunggangi LE melalui berbagai manuver.

Dalam beberapa hari terakhir, sorotan media kembali mengarah kepada sosok Gubernur Papua Lukas Enembe atas sejumlah pernyataannya berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi di Papua. Spotlight media menyorot setelah pernyataan kontroversial terbarunya muncul berkaitan dengan responnya terhadap kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dengan enteng ia menyatakan menolak adanya kebijakan dari pemerintah pusat tersebut karena dianggap tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP) sebab jumlah penduduk setempat tidak setara dengan jumlah pendatang yang diprediksi akan berdatangan pasca keputusan pemekaran. Selain itu, dengan tanpa bersalah ia juga menyebut bahwa OAP tak mumpuni dalam mengelola provinsi baru sebagai hasil dari kebijakan pemekaran.  

Pernyataan sekaligus alasan dari Lukas Enembe menolak DOB hanya karena merasa bahwa OAP tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru seperti menampar wajahnya sendiri. Terlebih di masa kepempimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nahkoda bagi masyarakat Papua namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan warganya sendiri. Begitulah sosok Lukas Enembe.

Membungkam Potensi Warganya Sendiri Kemudian Melapor Polisi Karena Merasa Diintimidasi

Hanya berselang beberapa hari dari pernyataannya menolak kebijakan pemekaran DOB di Papua. Seperti sedang memainkan patahan momentum, ia kemudian melapor kepada pihak kepolisian tentang pembungkaman dan intimidasi yang dialami dalam beberapa waktu terakhir. Melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus menyatakan bahwa Intimidasi terhadap Lukas Enembe dilakukan melalui media sosial dengan tudingan bahwa dirinya mendukung separatisme di Papua. Selain itu, disebut juga terdapat ancaman fisik dimana LE pernah dilarang terbang kembali ke Papua dari kunjungan kerja. Sehingga Tim Pemprov harus kucing-kucingan menerbangkan Lukas ke Papua.

Adanya pelaporan tersebut seperti mengandung makna terselubung yang sengaja dimainkan oleh Lukas Enembe dan timnya pasca adanya pernyataan penolakan terhadap kebijakan pemekaran DOB di Papua. Jika dirunut ke belakang, Inkonsistensi dan ambiguitas seorang Lukas Enembe yang kemudian dianggap sebagai hal kontroversial telah dirasakan sejak beberapa waktu sebelumnya. Kondisi tersebut selalu berakhir dengan kebingungan dan kekecewaan masyarakat di Papua terkait pola penanganan permasalahan kewilayahan dan kendala pembangunan di Papua yang saat ini masih menjadi kajian bersama.

Deretan Sikap Kontroversi Seorang Lukas Enembe

Sejumlah sikap kontroversi dalam rentang beberapa tahun terakhir menjadi fakta sikap inkonsistensinya bersama para pejabat seperti ketua MRP dan DPR Papua yang tidak jelas dan jauh dari tegas dalam membangun dan menyelesaikan permasalahan di Papua.

Pada 2018, ia menyerukan tak segan-segan melapor ke PBB jika terdapat pembunuhan terhadap orang Papua. Namun pernyataan tersebut seperti angin lalu. Hanya berselang 2 bulan, di akhir 2018 pecah konflik Nduga yang menelan banyak korban jiwa. Tidak ada yang tahu skema penyelesaian hingga realisasi janji dari Lukas Enembe untuk melapor kepada PBB. Kemudian, saat ditanya oleh salah satu wartawan, Gubernur Lukas Enembe menyatakan bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan dialog internasional yang difasilitasi pihak ketiga yang netral sebagaimana dilakukan GAM tahun 2005 silam. Namun hingga saat ini hal tersebut masih berupa wacana, padahal eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban warga sipil masih terus terjadi.

Pada 2019 terdapat tuntutan referendum dari aksi masyarakat Papua dipimpin BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) dan BEM se-kota Jayapura. Di hadapan massa, saat itu dirinya berjanji akan menyampaikan ke pusat. Namun sebulan kemudian justru mengeluarkan imbauan berlawanan kepada mahasiswa eksodus bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI serta meminta agar tidak ada yang bicara soal referendum. Masih di tahun yang sama, buntut adanya kerusuhan pasca penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya. Saat menjadi narasumber di program Mata Najwa berkaitan dengan Otsus, Lukas menuturkan bahwa dirinya tidak mempercayai kekuatan undang-undang. Hal tersebut kontradiksi dengan jabatannya sebagai Gubernur. Ia justru percaya pada undang-undang tertentu seperti dari MRP.

Di tahun 2021, Lukas Enembe ketahuan bepergian ke Papua Nugini bersama kerabatnya dan seorang perempuan melewati jalur tikus menggunakan jasa ojek. Ia kemudian dideportasi karena tak mengantongi izin tinggal. Meskipun begitu, dihadapan media mengaku kedatangannya ke Papua Nugini untuk berobat. Dampaknya ia kemudian ditegur Mendagri Tito Karnavian karena tidak izin sesuai aturan yang berlaku. Melalui Dirjen Otda, Kemendagri mengeluarkan teguran terkait kunjungan ke Papua Nugini kepada Lukas Enembe. Terakhir, ia pernah membuat heboh dengan munculnya rekaman video saat berpidato di suarau daerah di pedalaman Papua. Dalam rekaman tersebut, ia mengatakan bahwa di muka bumi ini, yang tidak happy adalah orang Papua.

Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Pimpinan Aliansi Papua Peduli Damai (Papeda) Yulianus Dwaa yang mempertanyakan kewenangannya. Seharusnya rakyat tahu sejauh mana Gubernur Lukas Enembe membuat “Orang Papua Happy” alias mengurusi warga Papua yang diungkapkan sebaliknya. Kebahagiaan tersebut identik dengan Papua damai, Papua sejahtera, serta rakyatnya yang mandiri. Dengan kondisi tersebut, Gubernur Papua harusnya mampu menjadi mediator untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Bukan kemudian mengeluh di depan masyarakat Papua. Sebagai Gubernur, ia harusnya bisa menjelaskan kepada Orang Papua, sejauh mana pencapaian selama menjabat 2 periode “membahagiakan” masyarakat Papua.

Termasuk dalam hal kebijakan pemekaran DOB. Dirinya adalah salah satu pihak yang di awal isu rencana kebijakan secara tegas mengusulkan kepada pemerintah pusat adanya pemekaran wilayah di Papua. Melalui konsep Otsus Plus ia bersama dengan semua unsur meminta adanya pemekaran. Dalam perjalanannya, pembentukan DOB melalui dinamika proses politik dan hukum yang kemudian telah final. Telah dilakukan penandatanganan peraturan pemerintah dan juga telah terbit UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Sehingga jika saat ini Lukas Enembe menyatakan menolak, maka menjadi sebuah kebingungan jamak karena sebenarnya masih berhadapan dengan orang yang sama namun muncul dengan sikap dan pemikiran yang berubah. Sebuah inkonsistensi yang berkelanjutan.  

Sikap Gubernur Berdampak Pada Kondisi Masyarakat dan Wilayah Papua

Kontroversi dan inkonsistensi sikap Gubernur Papua Lukas Enembe tampak dari beberapa pernyataannya yang berubah-ubah dalam menanggapi. Sebagai seorang Gubernur, ia harusnya berani mengambil sikap dan keputusan urgen untuk melindungi dan memihak rakyat Papua. Sebagai perpanjangan pemerintah pusat, ia harusnya juga mampu mendukung setiap arah dan keputusan pemerintah pusat, salah satunya melalui kebijakan pemekaran DOB sebagai upaya percepatan kemajuan dan kesejahteraan bumi Cenderawasih.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Ismail )*

Penangkapan mahasiswa yang mendukung ISIS menjadi bukti bahwa penyebaran radikalisme masih terus terjadi di Indonesia. Masyarakat diingatkan untuk lebih waspada atas penyebaran paham radikal yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Anak muda adalah masa depan bangsa karena mereka adalah para penerus bangsa. Namun sayangnya radikalisme sudah mulai masuk ke kalangan anak muda dan hal ini memang disengaja karena para pemuda memiliki tenaga dan kecerdasan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Alangkah sedihnya ketika seharusnya mereka belajar serius di kampus dan sibuk berorganisasi, malah ternyata dikader kelompok teror.

Penangkapan seorang mahasiswa di Malang yang merupakan simpatisan ISIS adalah bukti bahwa radikalisme dan terorisme sudah masuk ke kalangan anak muda. Mahasiswa tersebut tidak hanya menyebarkan radikalisme melalui media sosial, tetapi juga mencari dana untuk keperluan ISIS.

Kombes Aswin Siregar, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri mengimbau masyarakat untuk jangan sembarangan memberi sumbangan atau donasi ke kelompok atau organisasi yang tidak dikenal. Penyebabnya karena bisa jadi donasi tersebut malah disalahgunakan dan organisasinya adalah kelompok teroris yang berkedok.

Permasalahan donasi memang mengagetkan karena uang yang diberi oleh masyarakat malah dijadikan pendanaan teroris. Apalagi saat ini sudah banyak lembaga yang beriklan di media sosial dan mempromosikan donasi online. Masyarakat harus waspada agar jangan sampai tertipu, sumbangan untuk yatim piatu malah dijadikan pendanaan teroris yang artinya menyuburkan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai terorisme di kalangan anak muda. Bukan hanya pemuda yang putus sekolah tetapi mahasiswa juga jadi sasaran empuk kelompok radikal. Anak-anak muda sengaja dijadikan kader baru karena mereka memiliki kecerdasan dan kreativitas, tetapi malah disalahgunakan untuk mendukung terorisme dan radikalisme di negeri ini.

Jika ada anak yang kuliah di luar kota maka orang tuanya bisa memantau, jangan sampai ia jadi kader teroris. Orang tua harus mampu mengawasi setiap lingkaran pertemanannya. Hal ini untuk mencegah anak terpapar radikalisme.

Pengawasan juga bisa dilakukan dengan cara memantau media sosial anak muda. Orang tua bisa sesekali melihat profilnya, apakah ia aktif di medsos atau hanya sekadar memiliki. Jika aktif maka apakah ada postingan yang bertema terorisme dan radikalisme? Melalui media sosial bisa dipantau juga apakah anaknya mengagumi teroris atau malah membencinya.

Walau anak sudah berusia di atas 17 tahun tetapi tetap perlu kontrol. Hal ini wajar dilaksanakan untuk mencegah anak-anak muda jadi teroris. Jangan sampai sudah disekolahkan dan dikuliahkan di kampus yang bagus, tetapi malah jadi simpatisan teroris.

Pengawasan dan bimbingan untuk anak muda harus dilakukan oleh orang tua dan tidak boleh diabaikan. Orang tua juga wajib memperhatikan dalam hal psikis anaknya, jangan sampai anak frustrasi karena menemui sejumlah masalah dan akhirnya rentan direkrut kelompok radikal.

Masyarakat wajib mewaspadai penyebaran radikalisme di kalangan anak muda, khususnya mahasiswa. Dengan adanya keterlibatan semua pihak tersebut, maka penyebaran paham radikal dapat ditekan dan masa depan bangsa dapat diselamatkan.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute

Oleh : Raditya Rahman )*

Kasus Covid-19 terus mengalami penurunan, utamanya pasca libur panjang Idul Fitri. Kendati demikian, seluruh komponen masyarakat diminta untuk terus bergotong royong dalam menjaga tren positif Covid-19 dengan selalu taat Prokes agas transisi pandemi ke endemi dapat segera terwujud.

Indonesia terus mengalami penurunan kasus positif Covid-19 yang ditandai dengan kurva yang terus melandai. Hal tersebut merupakan sebuah bukti nyata dari kerja keras seluruh masyarakat yang juga turut mensukseskan program-program Pemerintah mulai dari taat prokotol kesehatan sampai pada melakukan vaksinasi sehingga pengendalian pandemi bisa berhasil seperti sekarang ini.

Menurunnya kurva penularan Covid-19 diharapkan tidak serta merta membuat masyarakat menjadi lengah dan menganggap kalau seolah pandemi sudah hilang atau lenyap begitu saja. Maka dari itu Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menyatakan dengan tegas kepada seluruh masyarakat supaya tren baik ini harus terus dapat dipertahankan.

Apabila semua masyarakat bisa terus bersinergi menjaga stabilitas pengendalian pandemi Covid-19, maka bukan tidak mungkin seluruh aktivitas sosial dan juga perekonomian dalam negeri perlahan akan terus bangkit dan menjadi kembali produktif seperti sedia kala.

Keberhasilan Indonesia untuk mengendalikan pandemi dengan menekan angka penularan sampai pada titik seperti sekarang ini, bahkan dikatakan oleh Prof Wiku sangat patut untuk dicontoh oleh berbagai negara lain. Pasalnya masih terdapat beberapa negara yang terus berjuang dan masih melakukan lockdown di wilayah mereka karena tingkat penularan Covid-19 yang tinggi.

Bukti konkret dari keberhasilan penanganan pandemi di Tanah Air bahkan juga telah teruji pada waktu masyarakat banyak melaksanakan mudik dan juga liburan Lebaran. Faktanya, ternyata sama sekali tidak ada kenaikan penularan Covid-19 yang signifikan, bahkan kian hari angka penularan tersebut semakin melandai.
Tentunya apabila dibandingkan dengan periode liburan atau hari raya pada setidaknya 2 tahun belakangan ini, hal tersebut sangat berbanding terbalik karena pada waktu itu secara signifikan tingkat penularan Covid-19 di masyarakat langsung meningkat.

Jika semisal semua negara juga bisa melakukan pengendalian pandemi sebaik yang telah ada di Indonesia, maka nantinya status pandemi dari Covid-19 ini akan dicabut oleh World Health Organization (WHO) sehingga perlahan tentunya segala aktivitas bisa kembali normal. Akan tetapi nyatanya, keberadaan pandemi atau bahkan virus itu sendiri masih ada sehingga bukan menutup kemungkinan masih terdapat potensi risiko penularan.

Selain itu, ditambahkan oleh Prof Wiku bahwa potensi risiko keterjangkitan manusia terhadap Covid-19 juga masih ada karena terdapat kemungkinan faktor lain seperti misalnya keberadaan varian virus yang baru sehingga kekebalan atau imunitas manusia akan kembali diuji. Maka dari itu pesan penting disampaikan olehnya bahwa masyarakat masih harus bermawas diri untuk menjaga adanya risiko keterjangkitan tersebut.

Setidaknya terdapat tiga kunci utama yang bisa dijadikan patokan bagi masyarakat supaya mampu mempertahankan landainya kurva penularan Covid-19 ini. Poin pertama adalah terletak pada kebiasaan untuk terus menjaga perilaku pola hidup yang bersih dan juga sehat. Jadi jangan sampai hidup bersih sehat ini hanya ada pada saat pandemi saja, namun memang seharusnya menjadi pola hidup utama masyarakat.

Lebih lanjut, masyarakat sendiri juga harus memiliki kesadaran diri untuk melakukan pengetesan apabila memiliki riwayat bahwa dirinya berisiko yakni telah mendatangi keramaian atau bepergian jarak jauh, termasuk juga apabila merasa memiliki gejala Covid-19. Kemudian poin terakhir adalah pada kesadaran diri masyarakat untuk segera melakukan isolasi mandiri apabila memang telah terkonfirmasi positif, atau bisa langsung menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Kepedulian masyarakat untuk ikut berperang melawan pandemi Covid-19 menjadi modal utama kesuksesan pengendalian Covid-19. Dengan adanya kesadaran untuk selalu taat Prokes dan mengikuti imbauan Pemerintah, kasus Covid-19 diharapkan dapat terus ditekan demi percepatan pemulihan perekonomian.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfred Jigibalom)*

Tersebar berita palsu bahwa Komisaris Tinggi HAM PBB akan mengunjungi Papua. Masyarakat Papua diminta untuk tenang dan tidak terpancing hoax, yang bisa saja disebarkan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berita hoax merupakan ancaman bagi keutuhan bangsa dan dapat menyebar dimana saja, termasuk di Papua. Ragam jenis hoax tersebut juga beragam mulai dari isu SARA sampai pemekaran wilayah. Padahal hoax tersebut jelas dibuat oleh oknum tetapi cukup meresahkan karena bisa saja mempengaruhi pikiran masyarakat.
Mereka jadi berpikiran negatif dan tidak bisa hidup dengan tenang.
Salah satu hoax yang beredar belakangan ini adalah isu bahwa kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB yang akan melakukan investigasi dan pencarian fakta mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Padahal hoax tersebut salah besar. Achsanul Habib, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri meluruskan hoax tersebut.

Menurut Achsanul, memang Indonesia telah mengundang pihak Komisaris Tinggi HAM PBB untuk datang ke Papua dan Papua Barat. Namun kunjungan tersebut tujuannya untuk peninjauan pembangunan dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Papua dan Papua Barat. Jadi, tidak ada hubungannya dengan tuduhan pelanggaran HAM di Papua.

Hoax mengenai kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ditengarai disebarkan oleh KST (Kelompok Separatis dan Teroris) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Mereka sengaja melakukannya untuk memecah-belah masyarakat Papua. Jika ada masyarakat yang masih awam dan terpengaruh oleh hoax tersebut maka diharap akan jadi pro OPM dan mau diajak membelot.

OPM dan KST memang mencari pendukung untuk membuat Republik Federal Papua Barat. Mereka akhirnya menyebarkan hoax agar masyarakat berbalik arah, dari pro pemerintah menjadi pro OPM. Hoax inilah yang patut diwaspadai agar situasi di Papua makin kondusif. Jangan sampai gara-gara hoax, masyarakat jadi terbagi jadi 2 kubu dan akhirnya merugikan pemerintah daerah.

Masyarakat perlu memahami bahwa kunjungan Komisaris tinggi HAM PBB bukan hanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Namun mereka juga memiliki tugas lain, di antaranya memantau kemajuan suatu daerah. Jangan mudah menduga-duga apalagi dikaitkan dengan hoax yang tidak bertanggungjawab.

Jika ada hoax tersebar yang menyatakan bahwa Komisaris Tinggi HAM PBB akan menyelidiki pelanggaran HAM, maka itu jelas salah. Di Papua tidak ada pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh aparat atau pegawai pemerintah daerah. Hoax yang menuduh bahwa banyak pelanggaran hak asasi di Papua adalah fitnah yang sangat kejam dan sengaja disebarkan oleh KST untuk membuat suasana jadi runyam.

Ketika ada aparat yang menggunakan senjata api maka digunakan untuk bertahan dari serangan KST, karena pilihannya hanya ada 2: hidup atau mati. Amatlah wajar jika aparat dibekali pistol atau senjata lain karena digunakan saat bertugas. Jadi, mereka bukan sedang melanggar hak asasi, melainkan membela kehormatan negara dengan memberantas kelompok pemberontak.

Justru KST-lah yang melanggar hak asasi karena kelompok pemberontak ini sering menyerang warga sipil Papua. Bahkan terakhir mereka tega membakar rumah-rumah, padahal properti itu milik orang asli Papua yang notabene saudara sesukunya sendiri. Pihak yang melanggar HAM berat adalah KST dan OPM, bukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau aparat keamanan.

Kabar bahwa Komisaris Tinggi HAM akan menyelidiki Kasus hak asasi di Papua maupun Papua Barat merupakan kabar bohong yang tidak mendasar. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai dan tidak mempercayai hoax tersebut yang sengaja disebarkan kelompok pro separatis di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Aulia Hawa )*

Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya baleid tersebut, kesejahteraan pekerja tetap terjamin dan investasi di Indonesia akan semakin mudah.

UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) sempat ditentang oleh beberapa pihak yang merasa bahwa upaya debirokratisasi ini tidak berpihak pada pekerja atau buruh. Tentu saja sebelum berpendapat seperti itu, kita perlu melihat bukti-bukti bahwa UU Ciptaker juga memiliki regulasi yang melindungi buruh.

Kabar hoax yang beredar adalah tenaga kerja asing yang bebas masuk ke Indonesia. Tentu saja menyikapi berita tersebut kita patut merujuk pada pasal 42.

Mari kita tengok UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 42 ayat 4 yang berbunyi : Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
Pada UU Ciptaker diubah menjadi tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa UU Ciptaker secara gamblang menjelaskan bahwa tidak sembarang tenaga kerja asing yang bisa masuk ke dalam negeri. Oleh sebab itu, kurang tepat apabila UU Ciptaker dianggap sebagai UU yang membuat TKA menjadi leluasa merebut pekerjaan yang seharusnya menjadi hak masyarakat Indonesia.

Adapula kabar burung yang berseliweran di publik yang mengatakan bahwa pekerja kontrak ditekan haknya dan dipinggirkan. Nyatanya justru tidak demikian. Pada pasal 61 ayat 1-3 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (Kontrak) akan tetap diberi uang kompensasi sesuai dengan masa kerjanya kepada buruh.

Dalam pasal tersebut berbunyi :
Ayat 1, Dalam hal PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.
Ayat 2, Uang kompensasi diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh.
Ayat 3, Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dengan PP.

Sementara itu, di pasal 59 ayat 2 yang berbunyi, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, pasal tersebut mengandung makna bahwa seorang statusnya sudah menjadi pekerja tetap tak bisa berubah menjadi kontrak.

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa kekhawatiran yang berkaitan dengan pemberi kerja yang bisa bersikap sewenang-wenang dengan mengutak-atik status dan kontrak kerja tidak diberi ruang oleh UU sapu jagat ini. UU ini justru menjunjung tinggi azas keadilan fairness dalam konteks hubungan pemberi kerja dengan buruh.

Selain itu buruh juga tetap aman apabila dirinya terancam menjadi pengangguran, pasalnya dalam UU Cipta Kerja, setiap pekerja yang kehilangan pekerjaannya berhak mendapatkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan yang anggarannya tidak dipungut dari pekerja maupun pemberi kerja maupun dari APBN.

Pemberian JKP juga tidak menurunkan manfaat dari jaminan lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Merujuk dalam hal ini, tentu patut direnungkan kembali, apakah UU Cipta Kerja merugikan Buruh atau justru memberikan perlindungan terhadap Buruh.

Sebelumnya, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menyayangkan terkait ramainya kabar palsu atau hoax di media sosial seputar UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak akan adanya diskusi-diskusi untuk menjelaskan masalah mengenai undang-undang Cipta Kerja tersebut. Tetapi datanya harus akurat, tidak berangkat dari hoax.

Mahfud pun berharap, lembaga penyiaran dapat membantu pemerintah dalam upaya menjernihkan informasi seputar UU Cipta Kerja kepada masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penyebaran siaran iklan layanan masyarakat.

Sempat pula beredar bahwa setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka para buruh akan mendapatkan upah yang dihitung per jam. Merujuk pada pasal 88B Bab IV tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, dan/atau satuan hasil. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam PP. Dengan satuan waktu tidak ada aturan yang menyatakan upah berdasarkan jam.

Buruh merupakan pihak yang wajib menjadi penerima manfaat dari adanya UU Cipta Kerja, karena bagaimanapun juga, buruh memiliki peran dalam berputarnya roda ekonomi di Indonesia sehingga keberadaannya patut mendapatkan perhatian serta perlindungan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute