suaratimur.id – Tanggal 1 Mei selalu diidentikan dengan Hari Buruh Internasional. Namun di Indonesia, lebih khusus di Papua, ada perayaan lain setiap tanggal tersebut, yakni Hari Integrasi Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rakyat Papua pun bersuka cita merayakan hari bersejarah ini.

Sejarah mencatat, sekitar 59 tahun yang lalu, tepatnya 1 Mei 1963, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) resmi menyerahkan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada Pemerintah Indonesia. Di hari yang sama, bendera Merah Putih kembali dikibarkan di Bumi Cendrawasih. Sementara itu, dunia internasional mengakui secara sah Papua bagian NKRI setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat diawali Presiden Soekarno 19 Desember 1962 dengan mengumumkan Tri Komanda Rakyat (Trikora) di Alun-alun Yogyakarta untuk:

  1. Gagalkan Pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda (1 Desember 1961),
  2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, Tanah Air Indonesia,
  3. Bersiaplah Untuk Mobilisasi Umum Guna Mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa,
    dengan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Soeharto (Presiden RI ke-2).

Sayangnya, terdapat kelompok di Papua yang mengingkari sejarah. Mereka sibuk membuat narasi negatif cacat sejarah bergabungnya Papua dengan NKRI yang tidak lain demi ambisi pribadi merdeka. Padahal, sejarah sudah sedemikian gamblang menjelaskan Papua final NKRI.

Sejarah 1 Mei 1963 Jangan Diputarbalikkan

Pepera pada 1969 menjadi salah satu catatan sejarah yang menggambarkan keinginan masyarakat Papua ingin kembali ke Indonesia. Bahkan jauh sebelum Pepera, Tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee, menjelaskan bahwa keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda daerah lainnya saat Sumpah Pemuda. Ayah Ramses, Poreu Ohee menjadi salah satu pemuda Papua yang hadir ketika Sumpah Pemuda.

Jika kemudian ada pihak yang memutarbalikkan sejarah dan menyangkal fakta integrasi Papua ke NKRI, Ramses menyebutnya sebagai kelompok minim sejarah. Ramses meminta masyarakat Papua mensyukuri keberadaan negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena negara berkontribusi positif bagi pembangunan Papua.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, meminta fakta sejarah dari peringatan 1 Mei 1963 yakni kembalinya Papua ke Indonesia harus dijaga dan disosialisasikan ke generasi mendatang agar tidak diputarbalikkan. Semua pihak pun kemudian harus ikut membangun Papua dalam memaknai peringatan 1 Mei 1963 ini, seperti dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta ekonomi.

Tommy menyadari terdapat perbedaan dalam memaknai peringatan 1 Mei 1963 itu. Namun, ia mengaku akan terus melakukan pendekatan persuasif agar peringatan Papua menjadi bagian Indonesia bisa diterima oleh seluruh masyarakat Papua.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Pemuda Adat Papua (PAP), Yan Cristian Arebo, angkat bicara soal kontroversi 1 Mei, dengan menegaskan bahwa sejarah jangan diputarbalik. Orang Papua terdahulu yang menjadi pelaku sejarah perjuangan telah menyatakan diri bergabung dengan NKRI pada masa itu, yakni pada 1 Mei 1963 melalui Pepera.

Yan kemudian mengimbau kepada kelompok yang berseberangan untuk berhenti membangun ideologi Papua Merdeka dan sadar bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Serta, meminta masyarakat Papua untuk tidak termakan isu yang menyesatkan yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seluruh masyarakat Papua harus bergandeng tangan untuk melawan paham kelompok yang bertentangan dengan NKRI.

Kemajuan Papua Terus Dirasakan sejak Integrasi dengan Indonesia

Selayaknya daerah-daerah bagian NKRI lainnya, pemerintah pusat juga telah membuat dan menjalankan program-progam khusus yang bertujuan untuk membantu mendorong percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Papua melalui program pendidikan, infrastruktur, SDM, dan lain-lain. Sehingga, diharapkan wilayah Papua mencapai pemerataan pembangunan yang setara dengan wilayah lainnya.

Tokoh integrasi Papua, Yahya Solossa, mengakui banyak kemajuan perkembangan pendidikan dan kesehatan sejak integrasi Papua dengan Indonesia. Otonomi khusus (Otsus) yang sudah diberikan pemerintah pusat diibaratkan oleh Yahya sebagai kunci rumah. Menurutnya, terserah orang Papua mau membuat apa di rumah sendiri. Tapi kalau orang Papua ikut menyelewengkan, sama saja menghancurkan rumah sendiri.

Pembangunan di Papua sangat baik terlebih di era Presiden Jokowi saat ini. Di antaranya, penyelenggaraan PON yang sukses, memperkuat entrepreneur warga Papua, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sebagai penghubung, dan lainnya. Upaya tersebut turut menjadi bukti bahwa pemerintah tengah menggenjot pembangunan di Papua. Kehadiran Otsus menambah pesat proses pembangunan. Tak hanya dalam hal infrastruktur, namun juga kualitas sumber daya manusia (SDM).

Semoga dengan memahami sejarah serta komitmen negara dalam membangun Papua, dapat membangkitkan semangat nasionalisme generasi muda Papua.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Edwin Kususanto )*

Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah peraturan sapu jagat yang mampu menyederhanakan peraturan yang selama ini tumpang tindih. Dengan adanya kemudahan tersebut, pengembangan bisnis akan semakin mudah dan menutup celah korupsi dari proses perizinan tersebut. 

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu regulasi yang banyak ditunggu karena ia hadir dan mengubah berbagai aturan di Indonesia. Rakyat awalnya kaget tetapi kemudian paham bahwa memang dibutuhkan UU seperti ini untuk menyehatkan Indonesia. Dengan penerapan UU ini, terutama klaster kemudahan berusaha dan klaster UMKM, maka dunia bisnis akan bebas dari korupsi.

Profesor Romli Atmasasmita dari Universitas Padjajaran menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bisa memutus kemungkinan korupsi. Penyebabnya karena ada reformasi birokrasi sehingga tidak ada peluang untuk melakukan tindakan nakal seperti korupsi dengan cara memberikan uang pelicin.

Pada UU Cipta Kerja terdapat klaster kemudahan berusaha dan disebutkan bahwa pengusaha (baik UMKM maupun pengusaha besar) boleh meminta izin usaha dan sistemnya komputerisasi alias berbasis online single submission. Akan ada perubahan karena jika dulu izin harus diminta ke pejabat daerah baru ke pusat. Namun saat ini izin tinggal via online dan akan mudah diberikan.

Dengan cara ini maka akan meminimalisir hubungan antara pengusaha dengan pejabat nakal. Sudah jadi rahasia umum jika ada oknum yang meminta uang pelicin agar bisa memberikan surat izin usaha. Jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung, bisa ratusan juta rupiah.

Namun dengan online single submission maka tidak akan lagi ada permintaan uang pelicin karena pengurusan izin usaha bisa dilakukan via gadget. Setelah itu tinggal menunggu beberapa hari dan izinnya akan keluar. Korupsi akan terhapuskan karena komputer tidak bisa dibohongi dan tidak bisa meminta uang pelicin ke para pengusaha. 

Dengan begitu maka iklim di dunia bisnis akan makin sehat karena tidak ada peluang korupsi. Jika pengusaha makin semangat karena bisnisnya lancar maka kita optimis akan cepat bangun pasca dipukul pandemi covid-19 selama 2 tahun. Inilah yang jadi efek domino positif dan diharapkan lekas terjadi oleh pemerintah.

Bayangkan jika tidak ada UU Cipta Kerja maka tiap pebisnis harus menyiapkan “amplop” ke para pejabat nakal, dan isinya tidak sedikit. Jika uang pribadinya kurang maka mereka bisa gelap mata dan mengkorupsi uang milik perusahaan. Bisnisnya akan jadi tidak sehat karena cashflow-nya terganggu.

Korupsi memang mengerikan karena efeknya sangat panjang. Oleh karena itu pemerintah berusaha keras memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan reformasi birokrasi. Salah satu perwujudannya adalah UU Cipta Kerja. Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi beliau memang sudah berjanji untuk merombak birokrasi agar tidak bertele-tele sehingga bangsa ini makin maju.

Dunia bisnis memang dinamis dan pemerintah mendukung penuh langkah pengusaha untuk mendapatkan perizinan yang mudah. Oleh karena itu dibuatlah UU Cipta Kerja yang punya klaster kemudahan berusaha, sehingga perizinan berbasis risiko dan memudahkan UMKM karena tinggal mengurus nomor izin berusaha. Mereka juga tidak memicu korupsi karena tidak usah memberi uang pelicin ketika meminta izin usaha, karena sistemnya via online.

UU Cipta Kerja sengaja dibuat pemerintah untuk memperbaiki iklim dunia usaha. Ketika UU ini diberlakukan maka pengurusan perizinan dipermudah dan sistemnya online. Dengan online single submission maka praktis dan rapi karena sudah komputerisasi dan memperkecil korupsi. Penyebabnya karena tidak ada lagi oknum yang meminta uang pelicin ketika dimintai surat pengurusan perizinan, karena izin diurus via komputer.

)* Penulis adalah pegiat literasi Banyumas, Jawa Tengah

Oleh : Deka Prawira )*

Hari buruh internasional atau Mayday umumnya akan diperingati pada 1 Mei 2022. Pada hari yang disakralkan oleh para pekerja tersebut, para buruh biasanya akan melakukan mogok kerja atau aksi demonstrasi. Namun situasi tahun 2022 berbeda. Kita masih salam situasi pandemi dan juga bulan puasa sehingga ada imbauan agar aksi tersebut tidak anarkis bahkan sebaiknya dibatalkan.

Sebelumnya, Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus pimpinan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menyatakan bahwa demo hari buruh internasional dilakukan tanggal 1 Mei 2022. Kendati demikian, rencana aksi tersebut kemudian diundur menjadi tanggal 14 Mei 2022. 

Saat berdemo maka para buruh akan menyuarakan berbagai tuntutan. Topik utamanya dari dulu hingga sekarang selalu sama, yaitu menuntut kenaikan upah/gaji, turunkan harga bahan pokok dan isu lain yang terkait politik, misalnya jelang Pemilu 2024 harus bebas dari politik uang.

Jika melihat ke kalender maka diprediksi Lebaran akan jatuh tanggal 2 Mei 2022, berarti demo sehari sebelumnya. Para buruh memiliki keuntungan karena tidak usah mengajukan cuti atau kabur dari pabrik, karena tanggal itu sedang libur Lebaran. Namun alangkah baiknya menjelang Lebaran yang sakral, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan mengaji dan berbuat amal baik. Bukannya berdemo dan bersumpah-serapah yang mengerikan.

Demo buruh lebih baik diurungkan saja, karena aksi tersebut rentan ditunggangi provokator yang dapat berakhir anarkis. Di sisi lain, saat ini masih masa pandemi sehingga unjuk rasa sudah jelas tidak akan diberi izin oleh pihak kepolisian. Meski Said Iqbal sudah melayangkan surat permohonan izin ke Polda Metro Jaya tetapi mustahil akan dikabulkan. Karena sejak awal pandemi Polri sudah menegaskan untuk tidak memberi izin keramaian event apapun, termasuk unjuk rasa.

Para buruh harus sadar bahwa saat ini masih pandemi, walau kasus Corona makin menurun. Saat mereka berdemo juga tidak tahu siapa yang sehat dan siapa buruh yang berstatus orang tanpa gejala. Jangan sampai malah terbentuk klaster Corona baru sehingga mereka ketularan dan akhirnya jatuh sakit karena virus Covid-19, apalagi saat demo susah untuk jaga jarak dan banyak yang melepas masker karena gerah.

Kedua, masyarakat menolak demo buruh karena masih bulan puasa. Jangan sampai kesucian Ramadhan malah ternodai oleh demo yang berisi emosi negatif. Apakah para buruh tidak takut pahala puasanya berkurang karena marah-marah dan memaki pemerintah? Lagipula di suasana demo yang panas, ada banyak godaan untuk berbuka sebelum waktunya sehingga bisa membatalkan pahala berpuasa.

Daripada sibuk demo maka para buruh bisa melakukan kegiatan lain untuk memperingati hari buruh internasional. Misalnya dengan patungan dan bagi-bagi takjil atau melakukan aksi kemanusiaan lainnya. Kegiatan seperti ini lebih menambah pahala di 10 hari terakhir Ramadhan dan tidak merugikan orang lain.

Peringatan Mayday sebaiknya dilaksanakan secara sederhana tanpa aksi anarkis dan tidak perlu turun ke jalan untuk demonstrasi. Buruh diharapkan tidak terpengaruh dan terprovokasi ajakan pihak-pihak tertentu untuk berdemo. Elemen buruh juga diharapkan bersikap rasional dan memanfaatkan waktu libur untuk berkumpul (silaturahmi) dengan keluarga, karena memang masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua merupakan langkah konkret untuk memajukan Papua yang memiliki wilayah luas. Dengan demikian, pemekaran wilayah Papua harus dapat terus terlaksana.

Pemerintah RI akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan berbagai macam strategi, termasuk di Papua. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan membentuk Otonomi Khusus Papua (Otsus) yang kemudian berlanjut dengan dibentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB). Yan Mandenas selaku Anggota Komisi I DPR RI menyatakan bahwa ketiga DOB tersebut akan berjalan sesuai dengan target yang memang telah dirancang oleh Pemerintah pusat dan DPR RI.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus tetap berjalan karena memang tujuannya adalah melakukan percepatan pembangunan bagi negara. Selain itu, ternyata sejauh ini DPR sendiri juga telah bergerak cepat yakni dengan mengesahkan RUU bagi pembentukan ketiga DOB tersebut, yakni Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. RUU yang merupakan hasil usulan langsung dari DPR RI itu pun juga sudah dikirimkan ke Presiden.

Langkah selanjutnya setelah dikirimkan ke Presiden, dijelaskan lebih lanjut oleh Yan bahwa saat ini pihak DPR tinggal menunggu dikeluarkannya Surat Presiden (Surpres) serta selanjutnya bisa langsung dilakukan pembahasan mengenai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang pemekaran wilayah.

Pembahasan mengenai RUU tersebut juga akan terus dilakukan dan bahkan akan berlanjut hingga tahun 2023 mendatang. Kemudian menyusul dengan langkah selanjutnya yakni ketiga provinsi baru tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan APBN di tahun 2023. Tentunya percepatan pembahasan dan juga perancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut bertujuan agar supaya bisa segera dijadikan sebagai UU oleh Presiden dan DPR supaya Pemerintah bisa langsung mengalokasikan dana anggaran.

Setidaknya, ditegaskan oleh Yan Mandenas, bahwa pada tahun 2023 mendatang pemekaran ketiga provinsi ini memang harus segera dilakukan.  Di sisi lain Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano mengaku sangat mendukung pembentukan DOB Papua karena Pemerintah dan DPR telah memiliki rancangan dan target yang jelas

Dikatakan oleh Benhur Tomi Mano bahwa seluruh langkah yang telah dipersiapkan mengenai DOB tersebut memang ditujukan untuk percepatan pembangunan di Papua yang diperjuangkan terus oleh Pemerintah dan DPR. Tentunya percepatan pembangunan yang dilakukan itu bukanlah semata tidak memiliki tujuan yang berarti, namun justru agar segera terjadi kesejahteraan di masyarakat serta akan jauh lebih mempermudah pelayanan Pemerintah bisa sampai ke sana.

Sejauh ini seluruh masyarakat Papua sendiri sangat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang maju, pendidikan hingga wisata yang juga maju. Tentu berbagai harapan tersebut bukan tidak mungkin akan mudah untuk tercapai apabila percepatan pembangunan yang telah digagas oleh Pemerintah beserta DPR bisa terlaksana sesuai dengan target.

Kesempatan ini sudah sangat baik diberikan oleh Pemerintah dan DPR, maka dari itu masyarakat Papua sendiri justru harus bisa bekerja keras supaya daerahnya bisa terbangun dan mampu untuk memanfaatkan kesempatan dan momentum terbaik ini. Justru beberapa pihak yang melakukan penolakan mengenai DOB ini adalah mereka yang kepentingannya terganggu dan sama sekali tidak mencerminkan keinginan masyarakat Papua untuk bisa maju.

Dengan terlaksananya DOB sesuai dengan target, maka bukan tidak mungkin Papua akan segera menjadi wilayah yang maju dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga ekonomi. Karena selama ini sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Papua teramat besar dengan sumber daya alamnya ang sangat luar biasa. Ketika itu semua terwujud, bukan tidak mungkin pula pembangunan secara keseluruhan di indonesia akan terjadi dengan lebih maksimal.

Pembentukan DOB Papua harus dapat terus terlaksana sesuai dengan agenda yang ditentukan. Dengan berjalannya kebijakan tersebut, maka percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Presiden Jokowi mengumumkan telah melarang ekspor bahan minyak goreng ke luar negeri. Langkah tersebut merupakan bentuk ketegasan pemerintah untuk melawan mafia minyak goreng. 

Apresiasi patut kita berikan pada Pemerintah karena berhasil mengungkap mafia minyak goreng dengan tertangkapnya pelaku dalang perizinan ekspor minyak goreng. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga langsung memberikan instruksi untuk menerapkan sebuah kebijakan tegas dengan melarang kegiatan ekspor bahan baku minyak goreng. Bahkan tidak hanya sekedar akan diberlakukan larangan ekspor, namun Presiden Jokowi sendiri juga menegaskan bahwa dirinya akan terus melakukan pemantauan serta memberikan evaluasi mengenai kebijakan tersebut agar stok minyak goreng terjamin.

Sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa keputuan yang dibuat oleh Presiden Jokowi tersebut adalah sebuah keputusan yang memang tidak mudah sejatinya. Tentu sudah banyak perhatian dan juga kehati-hatian yang dipertimbangkan sebelum menyatakan memberikan keputusan setegas itu.

Tidak bisa dipungkiri pula bahwa asal mula kebijakan tegas Presiden untuk langsung melarang pelaksanaan ekspor minyak goreng serta barang bakunya tersebut adalah lantaran beberapa pengusaha justru malah enggan untuk terus memenuhi kebutuhan domestik seperti dalam ketentuan Domestic Market Obligation (DMO). Mereka justru malah berusaha untuk mengambil keuntungan lebih besar dengan menawarkannya di pasar global sehingga stok domestik menjadi langka.

Sebagian pengusaha dengan sengaja berusaha mengincar peruntungan lebih besar dari ekspor CPO yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya apabila ketentuan DMO secara tertib mereka lakukan, maka sebenarnya semua pihak juga akan mendapatkan keuntungan dengan terjaganya harga minyak goreng stabil di pasar domestik sekitar Rp 14 ribu dan juga tidak akan ada pelarangan eskpor seperti sekarang ini.

Keberanian pemerintah di sini sangat ditunjukkan dengan bagaimana Pemerintah mampu untuk menantang industri-industri besar dan para oligarki tersebut untuk terus mengeruk keuntungan dengan memonopoli pasar minyak goreng. Daripada terus dilakukan ekspor tersebut, maka langsung saja pelarangan eskpor ditetapkan.

Selain itu sudah terlihat jelas sekali pemerintah berada dan berdiri di sisi masyarakat. Maka dari itu tegas sekali pelarangan ekspor ini diberlakukan supaya kembali terjamin stok di pasar domestik dan masyarakat kembali bisa menikmati minyak goreng dengan harga yang stabil di pasaran. Bukan berarti pula dengan kebijakan ini berarti Presiden Jokowi sama sekali tidak berpihak pada kepentingan dunia usaha.

Namun dikatakan oleh Bahlil bahwa sikap Presiden kali ini sangat bijaksana yakni mendahulukan kepentingan masyarakat terlebih dahulu karena sejauh ini yang lebih membutuhkan adalah masyarakat. Jadi selama ini jika terdapat anggapan yang menyatakan bahwa seolah presiden pro terhadap gerakan monopoli yang dilakukan oleh oligarki, maka itu mampu dengan nyata dibantah.

Pasalnya justru ketika pelarangan ekspor ini diberlakukan, maka tentu keuntungan dari pelaku dunia usaha akan langsung terpengaruh karena mereka sudah tidak bisa mengendalikan stok minyak goreng seperti sebelumnya dan dengan sengaja menjual ke luar negeri hanya untuk mencari keuntungan yang jauh lebih besar sehingga mengorbankan kepentingan rakyat.

Larangan ekspor minyak goreng merupakan wujud political will Presiden Jokowi untuk menyelesaikan gejolak minyak goreng. Dengan adanya keputusan dan evaluasi atas kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses komoditas tersebut dengan harga terjangkau.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute