suaratimur.id – Majelis Rakyat Papua (MRP) berulang kali menyampaikan desakan agar rencana pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua, yakni pemekaran Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, dan Papua Selatan, ditangguhkan atau ditunda. Ketua MRP, Timotius Murib, bahkan mengklaim bahwa permintaan tersebut berlandaskan aspirasi dari masyarakat Papua yang menolak pemekaran.

Namun, didapati fakta bahwa MRP menyalahi nilai objektivitas karena tidak mengakomodir aspirasi rakyat Papua secara keseluruhan terkait DOB tersebut, sehingga terkesan bersifat politis dan hanya didasari oleh kepentingan suatu kelompok tertentu. Sementara, tidak semua rakyat Papua menolak DOB dan bahkan mengharapkan pembentukan DOB dilakukan secara cepat mengingat manfaat yang akan dibawa terhadap kemajuan Papua serta kesejahteraan masyarakatnya.

MRP Harus Akomodir Seluruh Aspirasi Rakyat Papua

Langkah MRP menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi bahwa rakyat Papua menolak daerah otonomi baru dinilai memprihatinkan dan disesalkan oleh berbagai pihak. Salah satunya, Ketua Pemuda Saireri, Gifli Buinei, yang meminta kepada MRP sebagai lembaga representasi kultur orang Papua harus mengakomodir seluruh kepentingan aspirasi rakyat Papua secara menyeluruh dan objektif. Papua terdiri dari lima wilayah adat yaitu Tabi, Saireri, Animha, Lapago, serta Mepago, dan diketahui bahwa wilayah adat Tabi, Saireri, dan Animha secara konsisten menyampaikan kepada MRP mendukung daerah otonomi baru. Kemudian, kalau ada wilayah Lapago dan Mepago yang menolak, mungkin itu sah-sah saja, tapi terlihat disini bahwa MRP tidak secara objektif untuk menyampaikan aspirasi.

Terlebih, pimpinan MRP dalam menyampaikan aspirasi tersebut tidak melalui mekanisme internal MRP karena mestinya aspirasi yang kemudian yang MRP terima harus melalui mekanisme internal rapat pleno. Sehingga, jangan sampai pikiran pimpinan secara pribadi dianggap menjadi pikiran lembaga dan disampaikan ke pemerintah pusat. Hal ini tentu salah, dan penyampaian MRP tersebut menjadi tidak objektif bahkan diskriminatif karena seharusnya aspirasi dua kelompok pro dan kontra tetap diakomodir dan disampaikan ke pemerintah pusat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.

Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, turut mempertanyakan aspirasi penolakan DOB yang dibawa MRP kepada Presiden RI Joko Widodo di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebab, tak semua masyarakat Papua menolak DOB Papua. Disinyalir pimpinan dan anggota MRP tidak membawa aspirasi dari lembaga yang mewakili masyarakat adat, perempuan, dan agama. Sehingga, MRP perlu membaca dan memahami, serta menafsirkan dengan saksama Pasal 1 – 79 UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Anggota MRP tidak berjalan mewakili dirinya sendiri, tetapi harus merepresentasikan lembaga. Di dalam lembaga MRP itu ada perwakilan dari setiap wilayah adat yang terdiri dari unsur adat, perempuan, dan agama.

Aksi pimpinan dan anggota MRP untuk menyampaikan aspirasi penolakan pembentukan DOB Papua sangat keliru karena menciderai amanat Otsus yang diberikan kepada MRP dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga kultur yang merepresentasikan adat, perempuan, dan agama. Seharusnya, MRP datang ke pusat dan sampaikan bahwa masyarakat dari wilayah adat Animha, Saireri, dan juga Bomberai menginginkan pemekaran. Bukan justru datang mengatasnamakan masyarakat adat yang presentasi data dan argumentasinya sangat diragukan karena berdasarkan kemauan pimpinan MRP.

MRP Bukan Lembaga Politik

Lebih lanjut, Yan Mandenas menegaskan bahwa MRP bukanlah lembaga politik. MRP sejatinya merupakan lembaga yang lahir dari implementasi Undang-Undang Otsus. Berdasarkan UU 2/2021, MRP tidak diberi syarat sebagai lembaga kultur, agama, dan perempuan untuk menyampaikan aspirasi yang sifatnya politis. Sementara aspirasi yang MRP terima dan sampaikan kepada pemerintah pusat adalah aspirasi demonstrasi massa yang sarat akan kepentingan politik praktis.

Jika MRP ingin menyampaikan aspirasi, maka harus berdasarkan tupoksinya dengan mengumpulkan perwakilan masyarakat adat, perempuan, dan agama dari setiap wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Lalu, melakukan hearing dialog di 7 wilayah adat untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kemudian, aspirasi itu dibawa setiap perwakilan dari tiga unsur MRP yang terdiri dari adat, agama, dan perempuan. Barulah aspirasi itu diplenokan secara resmi dan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD, serta DPR RI.

Atas hal tersebut, publik kini menuntut MRP agar lebih objektif, dan menangkap serta menyampaikan aspirasi masyarakat Papua secara keseluruhan tanpa ada yang dikurangi atau ditutup-tutupi. Masyarakat Papua sejatinya menantikan provinsi baru karena menyadari akan membawa berbagai dampak positif bagi rakyat di Bumi Cendrawasih. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya di bidang infrastruktur tetapi juga edukasi dan kesehatan. Pengesahan RUU DOB perlu mendapat dukungan dari banyak pihak karena menawarkan beragam kontribusi positif. Dengan adanya dukungan dari seluruh masyarakat, maka pemekaran wilayah Papua dapat segera terlaksana dan pelayanan publik akan semakin meningkat.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Razak )*

Masyarakat diwajibkan untuk selalu menaati Prokes selama merayakan Idul Fitri 1443 H. Dengan adanya kepatuhan tersebut, lonjakan kasus Covid-19 pasca Lebaran diharapkan dapat dihindari. 

Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022, mulai dari berjalannya sholat Ied hingga melakukan Halal Bi Halal tentu seluruhnya harus menerapkan protokol kesehatan. Lantaran memang sampai sekarang status pandemi sendiri masih ada dan potensi risiko penularan juga tidak serta merta tiba-tiba menjadi hilang begitu saja.

Seluruh rangkaian kegiatan perayaan Idul Fitri juga telah diatur oleh Pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Tentang Pelaksanaan Halal Bi Halal yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam SE tersebut terdapat perbedaan aturan mengenai jumlah tamu yang bisa hadir untuk melakukan halal bi halal sesuai dengan kategori level daerah masing-masing. 

Bagi daerah yang masuk dalam kategori level 1 Covid-19, maka jumlah tamu yang bisa hadir diizinkan untuk mencapai 100 persen, namun dengan catatan bahwa tidak diperbolehkan melakukan prasmanan di tempat, sehingga makanan/minuman bisa langsung disajikan dalam bentuk kemasan saja. Tentu hal ini bertujuan untuk bisa menghindari terjadinya makan-makan ramai, apalagi membuat semua peserta membuka masker mereka, yang mana akan meningkatkan risiko penularan virus.

Kemudian poin yang juga tak kalah penting tentunya supaya masyarakat seluruhnya tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau memakai hand sanitizer secara berkala hingga membatasi jarak. Seluruh protokol kesehatan serta vaksinasi bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya risiko penularan.

Jangan sampai ada lonjakan kasus Covid-19 pasca Idul Fitri karena memang ketika kita berkaca pada perayaan Hari Lebaran tahun-tahun belakangan, selalu terjadi lonjakan kasus. Apalagi pada Lebaran kali ini, yang mana diproyeksikan akan terjadi mobilitas sekitar 85 juta orang untuk melakukan perjalanan mudik.

Tentunya akan menjadi tantangan kita semua untuk terus bisa menjaga landainya kurva penularan Covid-19 di Indonesia. Tidak hanya sekedar mengenai mudik dan juga halal bi halal. Namun rangkaian perayaan Idul Fitri ini juga tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan sholat Ied, yang mana seluruh masyarakat juga harus tetap patuh protokol kesehatan.

Pasalnya pada sholat Ied nanti, Pemerintah juga telah memberikan kelonggaran masyarakat untuk bisa menjalankannya di masjid atau lapangan terbuka sebagaimana SE dari Kemenag. Jadi memang secara garis besar pemerintah sudah memberikan kelonggaran pada berbagai macam kegiatan, namun kini tinggal bagaimana kita mampu untuk terus menegakkan prokes supaya potensi risiko penularan tidak terjadi.

Bahkan dikatakan oleh Prof Wiku selaku Jubir Penanganan Covid-19 bahwa protokol kesehatan ini harus terus diberlakukan bahkan dalam setiap aktivitas masyarakat. Seluruh upaya tersebut tentunya bertujuan untuk bisa menjaga kita semua, terutama mereka yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan seperti anak-anak, penderita komorbid, lansia, hingga mereka yang belum menjalankan vaksinasi.

Meski sejauh ini kondisi penularan sudah relatif aman terkendali dan kurvanya melandai, namun bukan berarti kita menjadi lengah dan seolah merasa pasti aman. Maka dari itu berbagai macam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi. Semua ini merupakan tanggung jawab masing-masing apakah memang bisa untuk menjaga protokol kesehatan atau tidak.

Pelonggaran aktivitas dan peribadatan saat Idul Fitri 1443 H hendaknya dimaknai dengan selalu menaati Prokes ketat mengingat pandemi belum berakhir. Dengan adanya kepatuhan bersama itu, pandemi Covid-19 setelah Lebaran diharapkan dapat terkendali dan proses transisi pandemi ke endemi dapat segera diwujudkan.

) *Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Muttaqin )*

Idul Fitri merupakan momentum perayaan hari kemenangan yang bisa dijadikan tonggak untuk kembali membangun persatuan dan toleransi Bangsa Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam agama, sudah sepantasnya mengambil peran dalam mempererat persatuan antar umat beragama.  Sikap toleransi tentu saja bisa menjadi modal untuk saling menjaga persaudaraan, apalagi Indonesia memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

            Rasa persatuan memang harus dijaga, jangan sampai hanya karena berbeda keyakinan, justru kita memusuhi sesama bangsa sendiri. Salah satu bentuk toleransi yang paling tampak adalah ketika sejumlah gereja mempersiapkan halamannya untuk digunakan sebagai tempat salat. Gereja yang lain juga membuka arealnya untuk digunakan jamaah yang hendak memarkir kendaraannya.

            Setelah Salat Ied selesai, ada pastor yang menyalami umat muslim seusai Salat Ied, bahkan ada pula gereja yangg mengundurkan jadwal ibadah minggu untuk menghormati agenda salat Idul Fitri.

            Kita bisa melihat, gereja-gereja yang lokasinya berdampingan dengan masjid, biasa membuka halamannya untuk digunakan sebagai areal parkir bagi jamaah Salat Ied. Hal ini juga berlaku bagi Gereja Katedral di Jakarta Pusat, yang terletak berseberangan dengan Masjid Istiqlal. Uniknya, perlakuan sama juga terjadi dalam perayaan Natal dan Paskah, di masjid istiqlal juga dibuka agar umat kristiani dapat memarkir kendaraannya di halaman masjid istiqlal.

            Cerita di atas tentu saja merupakan hal yang sejuk untuk dibaca, di mana kedua umat beragama yang berbeda, justru saling membantu agar ibadahnya dapat terlaksana dengan baik.

            Toleransi menjadi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini tentu saja mampu menciptakan lingkungan yang aman tenteram dan terhindar dari konflik. Sikap toleransi dapat dikenali dengan beberapa karakteristik, yakni saling menghormati serta menghargai, memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang dan tidak memaksakan kehendak.

            Toleransi sendiri merupakan landasan utama seseorang dalam membangun kehidupan yang damai dalam masyarakat plural. Toleransi menjadi konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda.

            Indonesia merupakan negara dengan suku, budaya, bangsa dan agama yang beragam. Sehingga sikap toleransi menjadi penting dalam mewujudkan persatuan bangsa, kerukunan masyarakat, nasionalisme dan juga memperkukuh kesatuan Indonesia.

            Sikap toleransi dapat dibentuk melalui beberapa unsur, yaitu memberikan kebebasan, mengakui hak setiap orang dan saling mengerti pelaksanaannya harus dimulai dari kesadaran tiap individu terlebih dahulu.Oleh sebab itu, tiap individu harus memahami pentingnya menghargai perbedaan di lingkungan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, manfaat dari sikap toleransi juga dapat dirasakan oleh semua lapisan.

            Begitu pentingnya sikap toleransi sehingga setiap individu harus berusaha dalam menerapkannya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa toleransi, salah satunya adalah menghilangkan kebiasaan buruk.

            Toleransi artinya mau berlapang dada dalam menerima semua perbedaam, karena sejatnya perbedaan adalah anugerah dari Tuhan. Tentu saja, sikap yang kaku, keras, tidak kenal kompromi atau tidak mau tahu adalah sikap-sikap yang tidak memungkinkan seseorang tidak memiliki sikap toleransi.  

Rendahnya sikap toleransi kerap kali disebabkan oleh sikap seseorang yang diterapkan dalam kehidupannya.Sebelumnya, Ketua Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko juga menuturkan, bahwa sejarah Perjuangan bangsa dibangun oleh berbagai agama dan kelompok etnis. Karena itu, mulai saat ini hapus dikotomi antara mayoritas dan minoritas. “Semua sebagai agen perubahan untuk membetulkan pola pikir yang rusak, menyimpang dan terdistorsi sehingga pemikiran – pemikiran yang semula tidak benar lalu berubah,” terangnya.

            Ia mencontohkan dalam gamelan Jawa, semua instrumen musik tradisional dimainkan bersama secara harmonis. Maka bisa menjadi sesuatu kekuatan yang indah, maka yang harus mengharmonisasi adalah semua orang.

            Tentu saja kita perlu menghindari sikap mau menang sendiri, egosentrisme atau menganggap diri paling benar atau paling pandai. Sikap ini tentu saja dapat melemahkan kemampuan seseorang untuk menerima perbedaan yang timbul di masyarakat.

            Momentum Idul Fitri 1443 H menjadi saat yang spesial bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, perayaan tersebut hendaknya tidak saja menjadi tonggak untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan namun juga menguatkan tali persatuan antar sesama anak bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Karim )

Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada masyarakat. Hingga saat ini, penyaluran BLT sudah lebih dari 98 persen, sehingga diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang telah digalakkan oleh Pemerintah agar bisa membantu seluruh masyarakat di tengah krisis stok dan melonjaknya harga minyak goreng dikabarkan sampai saat ini sudah mencapai 98,3 persen. Tentunya angka tersebut bukanlah angka yang sedikit, melainkan bisa dikatakan hampir sepenuhnya masyarakat yang membutuhkan di Indonesia telah menerima BLT itu.

Pemerintah memiliki itikad baik untuk menyegerakan pembayaran BLT Minyak Goreng, bahkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Lebih lanjut Tri Rismaharini selaku Mensos berharap supaya bantuan yang sudah tersampaikan ke masyarakat tersebut memang bisa membantu mereka untuk mengurangi tekanan di tengah lonjakan harga yang terjadi.

Bukan hanya mengenai cepatnya Kemensos merespons dan melaksanakan instruksi dari Presiden Jokowi, melainkan awal mula instruksi tersebut sendiri yang langsung diucapkan oleh Presiden Jokowi menandakan bahwa memang selama ini Pemerintah sangat berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah sama sekali tidak menginginkan ada rakyatnya yang mengalami kesusahan sehingga segera dicarikan solusinya.

Strategi yang telah dilakukan oleh Kemensos dalam pemberian BLT Minyak Goreng kepada masyarakat kali ini bisa dibilang sangatlah tepat. Pasalnya penyaluran bantuan tersebut benar-benar dioptimalkan dan diusahakan supaya rampung sebelum Lebaran. Sehingga Kemensos memberlakukan sejumlah strategi seperti meningkatkan jumlah titik salur, menambah petugas hingga membuka layanan yang lebih panjang sampai malam hari bahkan.

Selain itu kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah dan juga pihak penyalur seperti PT Pos serta seluruh jajaran terkait terjalin dengan sangat baik sehingga pelaksanaan penyaluran BLT bisa mencapai target sesuai dengan perencanaan, yakni sebelum Hari Raya Idul Fitri masyarakat sudah bisa memperolehnya secara menyeluruh.

Tentunya seluruh keberhasilan ketepatan dan kecepatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran semua pihak termasuk bagaimana upaya monitoring serta supervisi yang dilakukan, seperti diungkap oleh Dirut PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dalam memberikan apresiasi kerja samanya pada pihak Kemensos.

Bahkan ditambahkan olehnya bahwa bukan hanya sekedar kecepatan waktu saja yang berhasil mereka raih, melainkan juga seluruh administrasi mengenai penyerahan BLT juga sudah ditata dengan rapi termasuk juga pembaruan data yang akan dilaporkan kembali pada pihak Dukcapil mengenai target penerima bantuan seperti foto rumah yang digunakan sebagai bukti verifikasi. Sehingga tentu seluruh kinerja tersebut bisa dikatakan sangat akuntabel.

Dalam dua minggu terakhir saja, penyaluran BLT langsung benar-benar dipercepat lagi hingga ke titik yang cukup signifikan sebagaimana laporan yang dinyatakan oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam, Mira Riyati Kurnaisih. Selama ini kendala yang dihadapi oleh para petugas juga ternyata berhasil dengan sangat baik diatasi sehingga tidak menjadi sebuah kendala yang berarti di lapangan.

Meski semuanya juga sudah berjalan sesuai dengan rencana serta tidak ada kendala yang berarti, namun pihak Kemensos bersikeras akan terus mengawal dan juga melakukan pengawasan hingga benar-benar angka mencapai 100 persen mengenai penyaluran BLT Minyak Goreng ini. Perlu diketahui pula bahwa PT Pos Indonesia telah berhasil menyalurkan BLT Minyak Goreng kepada 18,3 juta penerima yang terdiri dari para penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) serta irisan keduanya.

Terlihat sekali di sini bagaimana mulai dari perencanaan adanya rancangan pemberian bantuan, penyampaian hingga eksekusi berjalan dengan sangat baik oleh Pemerintah, dalam hal ini Kemensos. Bahkan pihaknya juga rela menggunakan banyak strategi supaya penyampaian benar-benar bisa cepat serta akuntabel sehingga seluruh masyarakat mampu menerima dampak baik dengan diringankan beban mereka.

Kerja keras Pemerintah dalam menyalurkan BLT Minyak Goreng patut untuk diapresiasi. Dengan kecepatan dan ketepatan Bansos tersebut, beban ekonomi masyarkat dapat berkurang.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini