suaratimur.id – Aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) masih terus terjadi. Tiap pekan, bahkan hampir tiap hari, KSTP melakukan serangan bukan hanya kepada pasukan TNI-Polri namun juga kepada masyarakat sipil. Terbaru, KSTP lepaskan tembakan di Gereja Protestan Okbibab, Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Minggu (1/5), dan menyebabkan luka tembak bagi satu personel Polri dan satu personel TNI yang sedang melakukan pengamanan rumah ibadah saat insiden tersebut.

Sebelumnya, dalam kurun waktu yang tidak berjauhan, KSTP melakukan penghadangan dan penembakan terhadap personel Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di depan Kantor Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Sabtu (30/4) sehingga menyebabkan dua anggota Satgas Kodim Yonif R 408/SBH mengalami luka tembak. Selain itu, KSTP pimpinan Numbuk Telenggen juga menembak seorang warga bernama Samsul Sattu di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Senin (25/4).

Sudah sepatutnya rentetan aksi biadab KSTP tersebut mendapat kecaman dari semua pihak. Keberadaan KSTP sama sekali tidak memberikan manfaat bagi perkembangan Papua, yang ada justru menghambat pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah dan membuat masyarakat Papua hidup dengan ketakutan.

Teror KSTP Menyedihkan dan Menyengsarakan

Anggota DPR RI, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, menyatakan dirinya secara pribadi merasa sedih atas perilaku gerakan KSTP yang melakukan teror kepada aparat hukum dan masyarakat setempat. Menurutnya, KSTP seharusnya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang membangun infrastruktur luar biasa di Papua. Perhatian pemerintahan Presiden Jokowi cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua, seperti jalan tol, bandara, waduk, kesehatan hingga pendidikan dan lainya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur itu dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, ulama kharismatik Kabupaten Lebak yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten, KH Hasan Basri, menegaskan pemberontakan kepada pemerintah yang sah dalam ilmu fiqih disebut ‘bughot’, hukumnya haram karena dapat menimbulkan kemudaratan dan kesengsaraan. Gerakan KSTP tentu secara jelas ingin memisahkan diri dari NKRI, karena mereka melakukan pemberontakan terhadap anggota TNI, Polri dan masyarakat.

‘Bughot’ tidak memberikan kemaslahatan kepada umat manusia, sehingga perlu diperangi. Diharapkan semua komponen masyarakat agar mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah menjadi hasil perjuangan para alim ulama serta para pejuang lainnya dalam meraih kemerdekaan dari penjajah. Serta menghindari segala bentuk provokasi dan tidak terpancing untuk melakukan aksi inkonstitusional terlebih mengarah pada ‘bughot’.

Aksi KSTP Bukan Solusi bagi Papua

Anggota DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas, menegaskan bahwa aksi kekerasan yang kerap dilakukan KSTP bukanlah solusi bagi Papua, apalagi dengan tujuan ingin merdeka. Untuk itu, dirinya meminta agar KSTP menggunakan jalur komunikasi untuk menyampaikan aspirasi, dan tidak lagi menggunakan kekerasan dan senjata karena menimbulkan banyak kerugian.

Yan Permenas melanjutkan, Papua tidak akan damai sampai kapan pun apabila cara kekerasan terus-menerus dilakukan. Di samping itu, pasukan TNI di Papua tidak akan berhenti didatangkan selagi KSTP masih terus melakukan aksi teror. Namun, saat ini sudah ada langkah persuasif yang dilakukan oleh aparat gabungan untuk menghindari kekerasan verbal, yakni melalui pendekatan teritorial yang lebih mementingkan bagaimana untuk memberikan kesejahteraan melalui berbagai program kemasyarakatan.

Melihat hal ini, tentu mengundang sebuah keprihatinan sekaligus kecaman atas insiden ulah KSTP yang membuat warga sipil tak berdaya turut menjadi korban. Masyarakat Papua inginkan KSTP menghentikan aksinya agar bisa menikmati pembangunan serta kesejahteraan seperti daerah lainnya. Jelas bahwa teror dan kekerasan KSTP yang terus-menerus tak akan mendapat simpati dari publik.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Zainudin Zidan )*

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai mampu mengembangkan sektor ekonomi tak terkecuali sektor industri. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang menyatakan bahwa UU Ciptaker mampu mendorong reindustrialisasi di Indonesia.

Setelah Omnibus Law tersebut diterapkan, dirinya menyebutkan bahwa kontribusi manufaktir terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditargetkan mencapai 25% beberapa tahun ke depan.

Dalam keterangan tertulisnya, Agus mengatakan, untuk memacu reindustrialisasi di Tanah Air, pihaknya perlu fokus untuk pendalaman struktur industri dan penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0. Hingga kini, kontribusi manufaktur ke PDB masih terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya.

Agus menambahkan, sektor manufaktur berkontribusi 19.87% terhadap PDB nasional di triwulan II tahun 2020. Ia menilai bahwa pencapaian tersebut menjadi bukti sektor industri masih menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Dirinya menjelaskan, pemerintah akan berkomitmen untuk memberikan stimulus atau insentif yang dibutuhkan sektor industri untuk menjaga kinerja positif di masa pandemi. Misalnya dengan memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha untuk beroperasi dengan diterbitkannya izin operasional mobilitas dan kegiatan industri (IOMKI) pada masa sekarang di tengah kondisi pandemi.

Menurut Agus, penerapan UU Ciptaker telah dinantikan oleh para pelaku industri dan investor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Agus bercerita saat dirinya melakukan kunjungan kerja di beberapa negara, hasilnya para pelaku industri dan investor asing menyambut baik adanya pembahasan omnibus law. Tentunya apabila investasi ini terealisasi, akan membuka lapangan kerja yang cukup banyak.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), daftar investasi di sektor manufaktur sepanjang tahun 2019-2023 mencapai Rp 1.048 triliun, yang terbagi dalam beberapa subsektor. Tentu saja hal ini akan berpeluang meningkatkan keyakinan investor.

Perlu kita ketahui selain mendorong pertumbuhan industri manufaktur, tujuan utama UU Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi secara maksimal, karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat membuka peluang sekitar 300.000-350.000 lapangan kerja baru.

Industri manufaktur dan tenaga kerja merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, tumbuhnya sektor industri manufaktur dipastikan akan membawa nilai positif bagi penyerapan tenaga kerja.

Terbitnya UU Ciptaker dilakukan pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusi. Melalui pengesahan UU Ciptaker tersebut, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan berbagai macap kemudahan dalam menjalankan usahanya, terutama bagi mereka yang berada di sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

Agus Juga menyebutkan, UU Ciptaker akan menejadikan para pekerja mendapatkan jaminan kesejahteraan yang sesuai dengan keahlian mereka, serta bisa memperoleh Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mendukung mereka untuk kembali ke dunia kerja.

Berbagai upaya serta kebijakan pemerintah seperti deregulasi serta penciptaan iklim usaha yang kondusif tentu saja akan menjadi dasar yang kuat menuju terwujudnya reindustrialisasi.

Selain itu, peningkatan investasi industri juga mesti dipacu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja.

Agus juga menerangkan, penurunan kontribusi manufaktur ke PDB dimulai sejak krisis moneter 1998, yang sangat memukul sektor industri. Meski demikian, kontribusi manufaktur ke PDB masih yang terbesar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Data dari BPS (2021) menunjukkan, ekonomi triwulan 4 2020 minus 2,19%. Bila ditelaah, sektor-sektor yang tumbuh negatif saat itu adalah perdagangan, pertambangan dan galian.

Di antara sektor yang tetap positif ialah pertanian, perikanan dan kehutanan yang tumbuh 2,59% dengan kekuatan pada tanaman pangan yang tumbuh 10,47%. Sektor yang tumbuh positif lainnya, antara lain kesehatan (16.54), industri kimia, farmasi dan obat tradisional (8,45), industri makanan dan minuman (1.66) dan industri logam dasar (11.46).

Sektor pertanian juga teruji palign tahan banting di setiap krisis, hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa sektor pertanian menjadi salah satu penyelamat ekonomi nasional.

UU Cipta Kerja tentu saja bisa menjadi strategi dalam mendorong upaya reindustrialisasi, di mana hal ini mampu mendongkrak perekonomian di Indonesia serta mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

)* Penulis adalah kontributor Nusa bangsa Institute                 

Oleh : Muhammad Zaki )*

Idul Fitri kita rayakan dengan bahagia karena bisa mudik lalu bersilaturahmi dengan keluarga dan kawan-kawan. Namun saat bertamu atau menerima tamu harus tetap ingat untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan lai karena Corona masih ada di sekitar kita.

Semaraknya Idul Fitri diwarnai dengan silaturahmi, mulai dari keluarga inti, kerabat jauh, tetangga, hingga kawan lama. Semuanya seolah larut dalam kegembiraan dan mengobrol secara asyik karena lama tidak bertemu. Tamu-tamu datang silih berganti dan menikmati kue kering serta hidangan lain yang tersedia.

Namun di momen bahagia berhari raya ini kita harus tetap taat protokol kesehatan karena pandemi masih ada dan belum selesai. Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan menaati protokol kesehatan saat beraktivitas, termasuk di hari Idul Fitri. Apalagi jika ada komorbid atau lansia, maka akan lebih rawan kena Corona jika tidak berhati-hati saat silaturahmi.

Para lansia memang lebih rentan terkena Corona karena rata-rata punya komorbid, apalagi jika mereka belum divaksin sama sekali. Ketika menerima tamu maka harus hati-hati dan jangan mau jika diajak bersalaman. Bukannya tidak sopan tetapi dari sentuhan kulit bisa membawa droplet yang bisa saja mengandung virus Covid-19. Terlebih di masa pandemi kita sudah biasa untuk salaman jarak jauh dan hal itu dimaklumi.

Memang saat ini kasus Corona sedang menurun dan jumlah pasiennya hanya berkisar 300-an per hari. Namun kita tidak boleh lengah dan melupakan protokol kesehatan saat silaturahmi lebaran. Penyebabnya karena ketika banyak yang lalai maka takut akan terjadi kenaikan kasus dan pandemi bisa lebih lama lagi durasinya.

Prof Wiku menambahkan, ketika silaturahmi lebaran maka waspada juga akan tamu yang berstatus orang tanpa gejala. Apalagi jika kena Corona gejala ringan maka hanya terlihat seperti flu biasa padahal ia sedang diserang oleh virus Covid-19.

Oleh karena itu meskipun menerima tamu saudara dekat, tetaplah memakai masker untuk proteksi. Bagikan juga masker di dalam paket angpao agar para tamu mengenakannya. Jangan sepelekan masker karena bisa memproteksi diri dari droplet yang mengandung virus Covid-19.

Patuhi juga protokol kesehatan yang lain seperti jaga jarak. Jika sebelum pandemi kita bersilaturahmi dengan bertamu ramai-ramai maka sekarang tidak bisa karena tidak ada jaga jarak. Untuk mengakalinya maka di ruang tamu kursinya dipindah dulu ke tempat lain dan diganti dengan karpet. Para tamu bisa lesehan dan berbincang-bincang dengan lebih lapang tetapi juga wajib jaga jarak dan tak boleh berdempetan.

Untuk memproteksi diri maka setelah ada tamu yang pulang, semprot dulu ruang tamu dengan cairan antiseptik. Ketika ada tamu lagi maka berikan mereka sebotol kecil hand sanitizer agar langsung digunakan untuk membersihkan tangan. Nanti saat mereka pulang maka ruangan disemprot lagi, dan seterusnya.

Setelah selesai menerima tamu atau bertamu maka tutuplah rumah dan langsung mandi, keramas, dan berganti baju. Sedangkan pakaian yang kotor dicuci dengan air panas agar lebih higienis. Kebersihan rumah juga wajib dijaga agar tidak ada virus apapun saat lebaran, yang bisa menghancurkan kebahagiaaan saat berhari raya.

Idul Fitri harus kita jalani dengan hati yang bahagia karena bisa silaturahmi dengan sanak saudara dan kawan. Namun jangan lengah dan melepas masker serta melanggar protokol kesehatan. Ingatlah bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi sehingga wajib menaati protokol kesehatan, demi keselamatan bersama.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Haris )*

Idul fitri adalah momen untuk bermaaf-maafan dan bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan teman-teman. Mari kita jadikan hari raya sebagai saat untuk menjaga persatuan dan persaudaraan, baik antara sesama umat Muslim atau dengan umat lainnya maupun sesama anak bangsa.

Hari raya tahun 2022 ini sangat manis karena kita bisa merayakannya di kampung halaman, karena pemerintah sudah memperbolehkan untuk mudik. Rasanya lebih khidmat karena bisa sungkem ke kedua orang tua dan bermaaf-maafan ke saudara kandung, sepupu, kerabat, dan juga tetangga. Semua orang bergembira saat lebaran sambil menikmati ketupat dan opor ayam.

Namun ketika masuk dalam sesi mengobrol saat silaturahmi, bisa terjadi gesekan jika ada salah satu pihak yang kurang bisa menjaga omongan. Muncul celetukan yang bisa jadi hanya dianggap candaan seperti, “kapan menikah?” atau “seberapa gajimu?”. Namun yang ditanya bisa baper alias terbawa perasaan lalu pulang dengan hati murung. Terlebih ketika silaturahmi justru menjadi gontok-gontokan karena pandangan politik yang berbeda.

Ulama KH Ahmad Ishomuddin berpesan pada umat untuk menjadi manusia mulia, sesuai dengan perintah-Nya. Lebaran bukan momentum untuk pamer kekayaan, jangan pula memandang orang lain dengan penuh kebencian. Berlebaran harus diisi dengan kegiatan positif, bukannya menggunjing dan marah-marah, dan Nabi Muhammad berpesan, “Berkatalah baik atau diam.”

Lebaran memang wajib kita rayakan dengan penuh perdamaian karena semua orang sudah bermaaf-maafan. Janganlah membuat dosa baru dengan emosi yang mengakibatkan pecahnya persatuan. Jangan pula memecah-belah persatuan umat dengan sengaja menebar gosip karena sama saja kita sudah lupa akan esensi ramadhan, yakni menjadi umat yang lebih taat kepada-Nya.

Untuk menjaga persatuan dan persaudaraan maka ingatlah esensi lebaran yakni bermaaf-maafan dan bersilaturahmi. Umat wajib bersatu karena kita semua merupakan saudara dalam satu keyakinan. Persatuan akan membawa banyak hal positif karena bisa membuat umat makin solid.

Dengan bersatu maka kita akan punya banyak manfaat lain. Ketika silaturahmi lebaran dan bercakap-cakap dengan nada positif, maka bisa jadi ada rezeki yang mengikuti. Saudara atau tetangga bisa berkolaborasi dan membangun bisnis baru dan sama-sama menghasilkan cuan. Inilah kekuatan dari silaturrahmi.

Bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Ketika umat selalu bersatu, baik saat lebaran maupun setelahnya maka akan kompak dalam menghadapi apa saja. Ibaratnya, susah dan senang dihadapi bersama-sama. Dengan bersatu dan menghindari permusuhan maka hati akan lebih tenang.

Sebaliknya, jika idul fitri dijalani dengan bertikai maka akan membawa hal-hal buruk ke depannya. Permusuhan bisa terjadi berlarut-larut bahkan menjadi dendam. Padahal baru saja bermaafan, tapi kenapa malah bermusuhan? Jangan sampai setan kembali merasuki hati dan merusak perdamaian di antara saudara dan kawan-kawan.

Permusuhan juga bisa terjadi akibat pilihan politik yang berbeda. Oleh karena itu, saat silaturahmi lebaran janganlah bahas masalah politik atau hal-hal lain yang ‘berat’ karena bisa memicu permusuhan. Kita niat silaturahmi untuk menambah eratnya tali persaudaraan, bukannya menambah musuh.

Lebaran adalah momen setahun sekali, oleh karena itu hindari permusuhan dan perbaiki hubungan keluarga dengan mengutamakan persatuan. Persaudaraan akan terasa lebih manis jika semuanya niat untuk bersatu. Silaturahmi membawa perdamaian dan bukannya berakhir dengan permusuhan.

Mari kita jadikan momen lebaran untuk tetap solid dalam hubungan persaudaraan maupun pertemanan. Persatuan jadi utama karena akan membawa banyak kebaikan. Sebaliknya, ketika saling menyindir atau sengaja membuat pertikaian, maka lebaran akan jadi bencana. Jangan kotori hari raya dengan ucapan yang kurang baik dan merusak esensinya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasswa Cikini

Oleh : Aulia Hawa )*

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur rupanya diminati para investor. Berbagai calon investor tersebut datang dari banyak negara termasuk dari Timur Tengah.

Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) mengatakan pembangunan IKN Nusantara banyak diminati oleh Investor. Luhut menampik pernyataan dari sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa pembangunan IKN Nusantara tidak menarik bagi investor, asumsi ini muncul karena mundurnya SoftBank sebagai Investor. Dirinya justru mengatakan, Indonesia kian menjadi perhatian Investor global dari berbagai negara, yang berminat melakukan investasi di IKN Nusantara, antara lain Arab Saudi dan Abu Dhabi.

            Dalam paparannya, Luhut mengungkapkan bahwa Arab Saudi telah menawarkan investasi untuk menyediakan mekanisme transisi energi yang nilainya hampir mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Dirinya menjelaskan, minat Arab Saudi dan Abu Dhabi yang sama besar untuk pembangunan IKN Nusantara, membuat Presiden Joko Widodo meminta agar pengaturan atau pembagiannya tidak membuat salah satu negara merasa diabaikan.

            Luhut mengaku bahwa dirinya telah diingatkan oleh Presiden Jokowi untuk hati-hati dengan Arab Saudi dan Abu Dhabi, jangan sampai nanti muncul kesan tidak mengenakkan, karena ini sama-sama negara hebat, sehingga harus belajar untuk jangan sampai terjepit di tengah.  Perlu diketahui, bahwa Proyek IKN Nusantara ternyata mengundang minat investor. Lebih dari 20 investor dikabarkan berminat untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

            Sementara itu, Ketua Tim Komunikasi IKN Nusantara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sidik Pramono mengatakan, para calon investor berasal dari berbagai negara.

            Dirinya juga mengatakan, bahwa pemerintah bakal mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendanai sejumlah infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Dengan pembangunan infrastruktur dasar maka diharapkan akan semakin tinggi minat calon investor untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

            Dirinya menambahkan, bahwa investasi ini merupakan investasi jangka panjang dan negosiasi dengan investor, sehingga pemerintah perlu mengakomodir minat investor seperti apa, karena ini berhubungan langsung dengan terms and conditions yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

            Pada kesempatan berbeda, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengklaim bahwa IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur telah menarik minat investasi dari dunia internasional. Ia menyebut sejumlah negara maju di Eropa dan Asia Timur sudah mulai berminat.  Isran menyebutkan, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam memilih negara yang bakal diajak berkerja sama untuk mencegah terjadinya kerugian.

Nantinya, Ibu kota baru akan dibagi menjadi sejumlah cluster yaitu cluster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.

Sebagai informasi, rencana Ibu Kota Negara (IKN) telah digagas pemerintah sejak 2019. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN tentu saja memiliki pertimbangan yakni luar biasanya potensi besarnya sebagai modal pembangunan nasional hingga lokasinya yang sangat strategis.

            Sementara itu DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang, RUU IKN tersebut disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna DPR RI.

            Oleh karena itu, sebagai generator pertumbuhan ekonomi nasional, Kalimantan Timur dirasa mampu menguatkan sistem pengendalian keamanan nasional. Hal ini juga menyebabkan IKN diprediksi akan menjadi salah satu kota berpengaruh.

Perlu kita ketahui juga bahwa wacana pemindahan Ibukota muncul juga didasari oleh beban Pulau Jawa saat ini yang menanggung beban dan padatnya penduduk. Pada tahun 2017 jumlah populasi di Pulau Jawa mewakili 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia sisanya dibagi ke pulau di luar pulau Jawa.

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo mengatakan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, sebaiknya dicari jalan penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Pembangunan IKN merupakan upaya untuk memajukan Indonesia, namun besarnya biaya yang dibutuhkan, tentu saja diperlukan bantuan dari para investor agar rencana ini dapat terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua telah menemui Pemerintah untuk mendukung percepatan pemekaran wilayah Papua. Pemekaran wilayah diyakni mampu memajukan dan menyejahterakan Papua.

Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, di antaranya Papua dan Papua Barat. Penambahan provinsi-provinsi baru terjadi di era reformasi, setelah sebelumnya pada masa orde baru hanya ada 27 provinsi. Mengapa ada provinsi yang baru? Penyebabnya karena menyesuaikan dengan luas pulau atau daerah tersebut dan mempermudah desentralisasi pemerintahan.

Salah satu daerah yang akan menambah provinsi adalah Papua. Setelah punya 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat, rencananya akan ada 3 provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Sudah ada RUU pemekaran Papua yang disahkan dan di wilayah Papua segera memiliki daerah otonomi baru.

Jan Cristian Arebo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh keputusan pemerintah dalam membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Penyebabnya karena pemekaran wilayah bisa menyejahterakan masyarakat Papua. Oleh karena itu rencana pemekaran sebaiknya dipercepat.

Dalam artian, pemekaran wilayah amat didukung oleh orang asli Papua (OAP) karena mereka menyadari manfaat-manfaatnya. Pertama dari segi kesejahteraan, karena ketika ada provinsi baru maka otomatis ada APBD dan dananya bisa digunakan untuk membangun wilayah Bumi Cendrawasih. Akan ada banyak infrastruktur yang dibuat seperti jalan raya dan jembatan.

Ketika ada jalan yang bagus maka akan melepas ketergantungan pada transportasi udara, karena jalan darat sudah enak digunakan. Efeknya masyarakat akan makin sejahtera karena mereka menghemat ongkos saat akan melakukan mobilitas. Selain itu, ongkos kirim barang akan lebih murah karena tidak tergantung dari harga avtur, sehingga harga barang-barang di Papua bisa menurun.

Percepatan wilayah juga bermanfaat bagi kemajuan rakyat karena memudahkan administrasi dan juga pencatatan penduduk, karena daerahnya lebih kecil. Ketika pencatatan lebih tertib maka akan dilihat seberapa kemajuannya. Nanti saat ternyata belum terlalu maju, akan ada pemberian Bansos dan bantuan lain dari pemerintah.

Untuk masalah administrasi juga pasti lebih mudah karena mendekatkan kantor gubernur dan pemerintah provinsi ke masyarakat. Sebagai contoh, jika dulu dari Intan Jaya seorang warga ingin ke kantor pemerintah provinsi di Jayapura, maka ia harus menempuh jarak lebih dari 400 kilometer. Namun saat ini jaraknya ke kantor ibu kota provinsi baru di Timika hanya 100-an kilometer.

Para pemuda yang tergabung dalam Pemuda Tabi Bersatu juga mendukung pemekaran wilayah Papua. Tokoh Pemuda Tabi, John Robert Manggo menyatakan bahwa masyarakat Tabi menyambut peluang emas berupa pemekaran wilayah. Penambahan daerah otonomi baru adalah hal yang wajib diprioritaskan bagi pemerintah pusat.

Dari 2 pernyataan kelompok pemuda Papua maka dapat disimpulkan bahwa rakyat di Bumi Cendrawasih mendukung pemekaran wilayah. Penyebabnya karena mereka memahami manfaat dari pemekaran, yakni demi kemajuan wilayah Papua.

Salah besar jika ada pihak yang menuduh bahwa pemekaran wilayah tidak didukung oleh rakyat karena kenyataannya rakyatlah yang meminta langsung ke Presiden Jokowi untuk menambah provinsi baru. Usulan ini sudah dekat dengan kenyataan karena tinggal menunggu pengesahan RUU pemekaran wilayah menjadi UU.

Para pemuda adat Papua dan Pemuda Tabi Bersatu sama-sama mendukung pemekaran wilayah. Mereka menyadari bahwa penambahan daerah otonomi baru akan membawa kemajuan bagi segenap rakyat Papua. Dengan adanya provinsi baru maka pengurusan administrasi akan jadi cepat dan lebih dekat jaraknya.

)* Penulis adalah kontributor mahasiswa Papua tinggal di Bali