suaratimur.id – Kebusukan Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) kian terendus dan muncul ke permukaan. Mereka bukan hanya menyerang TNI-Polri yang dianggap sebagai musuh, tetapi juga warga sipil. KSTP menyerang siapa saja warga sipil yang baginya menghalang-halangi apa yang hendak dilakukan, terlepas dari apakah warga tersebut memiliki hubungan atau kedekatan dengan pemerintah dan TNI-Polri.

KSTP Nodai Anak-Anak Perempuan di bawah Umur

Tidak hanya remaja, pemuda, dan orang dewasa, tetapi anak-anak tak berdosa juga diperlakukan sama kejamnya oleh KSTP. Tidak jarang anak-anak gadis dan anak-anak di bawah umur direnggut kehormatannya oleh para pria yang tergabung dalam kelompok teroris tersebut.

Fakta ini dibongkar oleh Jufinus Mawa, salah seorang pendeta yang selama ini bertugas di Beoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pendeta Jufinus Mawa sudah lama memberikan pelayanan kepada umat di Distrik Beoga. Dalam masa pelayanan itulah, Pendeta Jufinus menemukan banyak masalah yang membelenggu masyarakat setempat.

Dia mengungkapkan bahwa tak sedikit anak perempuan dan anak di bawah umur di wilayah itu jadi korban perbuatan tak senonoh KSTP. Anak-anak perempuan dan umumnya di bawah umur, dirudapaksa oleh para pria yang muncul dari semak belukar. Mereka secara membabibuta melampiaskan hawa nafsu. Dan, bila dihadang maka nyawa imbalannya.

Tambahnya lagi, para gembala umat sudah sama sekali tak dihargai lagi oleh KSTP. Namun pernyataan ini bukan berarti para pendeta di Beoga dan wilayah lain di Papua, butuh penghargaan KSTP. Hanya saja perlakukan KSTP di wilayah tersebut sama sekali tak bernorma dan tak bermoral. Pemerintah dan para tokoh masyarakat pun tak dianggap sama sekali oleh para pengacau tersebut.

KSTP sangat licik. Dalam pergerakannya, KSTP biasa menyerang TNI-Polri pada malam hari, sementara saat siang hari melancarkan aksi bejatnya dalam merenggut mahkota anak-anak perempuan. Perlakukan KSTP sudah tak bisa ditolerir.

Kebaikan Warga Dibalas Kejahatan oleh KSTP

Saat ini, Beoga seakan menjadi daerah hitam di Papua. Sebab tak ada lagi kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Kebaikan warga sipil, justru kerap dibalas dengan kejahatan oleh anggota KSTP.

Kampung Beoga secara khusus, benar-benar tercemar oleh KSTP. Kelompok tersebut telah merusak ketenteraman masyarakat dan mengobok-obok kedamaian di Beoga. Karenanya, saat ini masyarakat marah, bahkan Tuhan juga mungkin marah melihat tindakan KSTP.

KSTP hancurkan gedung sekolah, Puskesmas, dan rumah penduduk. Sudah begitu, masa depan anak-anak perempuan juga hancur gegara tindakan KSTP.

Berharap TNI-Polri Menumpas Habis KSTP

Saat ini, para pendeta bersama tokoh masyarakat merasa tak bisa lagi mengatasi ulah KSTP. Bahkan, jika masalah tersebut diproses-adatkan, maka masyarakat sipil lagi-lagi jadi korban. Oleh karena itu, masyarakat di Beoga tak bisa berbuat apa-apa. Mereka menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada TNI dan Polri.

Tak ada cara lain kecuali menyerahkan masalah tersebut kepada aparat penegak hukum. Masyarakat sangat berterima kasih karena aparat TNI-Polri telah masuk ke wilayah Beoga dan sekitarnya, serta di pedalaman-pedalaman Papua lainnya. Kehadiran TNI-Polri ini, tentunya akan membawa harapan baru bagi keamanan dan kemajuan Papua.

Sangat diharapkan agar pemerintah melalui TNI-Polri tidak berhenti mengamankan pemukiman penduduk, mengingat penyerangan KSTP ke kampung-kampung sangat sulit diprediksi. Warga cemas dan takut karena susah payah mereka menata hidup, tapi semua bisa hilang dalam sekejap akibat KSTP.

Mayoritas penduduk di Papua mengutuk KSTP karena tindakannya amat meresahkan warga. Maka dari itu, Masyarakat pun harus senantiasa menyatu dengan TNI dan polisi untuk sama-sama memerangi KSTP.

Situasi keamanan yang terus terkendali, merupakan hal yang menjadi kedambaan warga Papua, dan itu akan bisa tercapai bila KSTP, yakni pelaku pelanggar HAM yang sesungguhnya, sudah berhasil ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Hakim )*

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga UU ini perlu direvisi sesegera mungkin. Namun, pemerintah berharap agar investor tidak khawatir, karena pemerintah telah menjamin kepastian investasi di Indonesia.

Kita semua sudah tahu bahwa Pandemi telah membuat situasi perekonomian dunia berubah dan termasuk juga Indonesia. Lesunya daya beli masyarakat sempat membuat roda perekonomian berputar dengan lambat. Pemerintah mencari solusinya dengan membuat UU Cipta Kerja, yang memiliki klaster investasi dan memancing para penanam modal asing untuk masuk ke Indonesia, karena terdapat kemudahan bagi mereka.

Meski demikian, putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja wajib direvisi rupanya sempat membuat dunia investasi shock. Para pengusaha takut bahwa investor akan membatalkan niatnya. Namun hal ini langsung dicegah oleh pernyataan Presiden Jokowi, bahwa investasi akan tetap aman meski UU Cipta Kerja dalam proses revisi.        

Proses revisi UU Cipta Kerja membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun dan selama itu UU ini masih tetap berlaku. Jadi, tidak ada yang namanya pembatalan undang-undang ketika suatu UU harus direvisi. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa implementasi UU Cipta Kerja akan berlaku baik di pusat maupun daerah. Sehingga investasi juga akan berlanjut.

Artinya, meski UU Cipta Kerja mengalami revisi tetapi bukan berarti investasi akan mandek. Penyebabnya karena selain investor mendapat jaminan dari Presiden Jokowi, mereka juga akan tetap masuk ke Indonesia karena mengetahui bahwa di sini adalah tempat yang bagus untuk menanamkan modal.

Pemerintah menargetkan masuknya investasi sebanyak 1.200 triliun pada tahun depan. Target ini tentu tidak muluk-muluk, karena memang buktinya sejak awal diberlakukannya UU Cipta Kerja, banyak sekali pengusaha asing yang mengantre untuk bekerja sama. Mulai dari pengusaha di sektor manufaktur, baterai, hingga kendaraan bertenaga listrik.

Perlu diketahui, Indonesia merupakan 5 besar negara yang menjadi tujuan investasi oleh pengusaha dari negeri lain. Penyebabnya karena: pertama, sumber daya alamnya berlimpah dan masih ada yang belum diolah secara profesional. Sehingga para investor dengan senang hati akan saling membantu dan kerja sama ini akan saling menguntungkan.

Kedua, penduduk Indonesia menjadi pasar yang bagus, sehingga produk hasil pabrik investasi bisa langsung dijual di negeri sendiri. Dengan lebih dari 200 juta WNI dan kebiasaan yang agak konsumtif), maka rakyat Indonesia merupakan sasaran marketing yang jitu. Sehingga para pengusaha asing tidak lagi pusing untuk mencari pangsa pasar yang baru di luar negeri.

Airlangga menuturkan, ketika UU Cipta Kerja akan tetap berlaku, maka begitu juga dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Aktivitas di sana tidak akan mandek gara-gara UU tersebut harus direvisi. Malah LPI mendapatkan suntikan modal total 75 miliar rupiah agar bisa bekerja baik dan mengelola investasi secara profesional.

Revisi UU Cipta Kerja memang mengejutkan karena MK memutuskan bahwa UU ini masih bisa diganti pasal-pasalnya. Pemerintah juga diberi waktu selama 2 tahun untuk revisi. Namun bukan berarti UU ini jadi cacat 100% karena pemerintah telah membuatnya dengan sebaik-baiknya hingga hasilnya nyaris sempurna dan diharapkan akan semakin menyempurnakannya.

Oleh karena itu para investor atau penanam modal tidak perlu takut akan perubahan UU Cipta kerja, karena perubahan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap proyek penanaman modal yang sudah berjalan atau yang baru saja masuk ke Indonesia. Keamanannya sudah dijamin oleh Presiden Jokowi sendiri. Investasi juga akan tetap mengalir deras dan membuat keadaan finansial Indonesia menjadi kembali stabil seperti pada masa sebelum pandemi covid-19.

Hingga saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan 45 peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan tersebut mengatur secara teknis kemudahan berusaha, perpajakan, UMKM, dan lain sebagainya.

Tentu saja hasil revisi nantinya diharapkan dapat menjadikan sektor ekonomi di Indonesia semakin baik, para investor juga tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia sehingga lapangan kerja akan semakin terbuka.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute

Oleh : Savira Ayu )*

Pemerintah telah memperbolehkan aktivitas mudik, hal ini tentu saja akan berdampak pada mobilitas masyarakat menuju kampung halaman serta meningkatnya wisatawan di berbagai daerah.

Libur lebaran kali ini tentu saja akan sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan untuk berlibur di tempat wisata. Untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas dan kunjungan masyarakat di tempat-tempat wisata pada masa cuti bersama libur lebaran tahun ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah melakukan persiapan maksimal dan menyeluruh.

Sandiaga Uno selaku Kemenparekraf mengaku telah mempersiapkan program menuju destinasi wisata yang ada di sepanjang jalur mudik, hingga pendirian posko Adem agar pemudik bisa mudik dengan aman dan sehat. Pihaknya mempersiapkan program-program untuk memecah kepadatan lalu lintas menuju destinasi-destinasi seperti desa wisata. Desa Wisata ini ada di sepanjang jalur mudik dan ini bisa menjadi sensasi unik yang akan menghadirkan keadaan berbeda dari mudik-mudik sebelumnya.

Pengembangan destinasi-destinasi wisata yang sudah disuntik dana tidak sedikit dari pemerintah. Dirinya berharap, para daerah wisata ini siap menyambut kedatangan wisatawan secara maksimal. Ada Rp 72 triliun yang dibawa untuk mengembangkan ekonomi daerah. Diharapkan daerah-daerah wisata ini siap untuk menawarkan wisata dan produk-produk kreatifnya.

Kemenparekraf berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau kerumunan di tempat wisata. Kemenparekraf juga membuat surat yang ditujukan kepada kepala daerah yakni Surat Permohonan Bantuan untuk Pemantauan Destinasi Pariwisata selama Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 di seluruh Indonesia kepada Para Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 18 April 2022.

Selain itu juga terdapat surat edaran untuk pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi dan komunitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang akan berlibur saat lebaran.

Sandiaga juga berpesan, momentum Lebaran ini menjadi saat yang baik bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menimba pundi-pundi keuntungan, namun mereka tidak boleh lalai pada protokol kesehatan. Apalagi saat ini Covid-19 masih ada dan diharapkan tidak mengganas setelah Lebaran. Dirinya juga meminta kepada para wisatawan untuk memesan tiket dengan menggunakan aplikasi digital untuk mengurangi potensi kerumunan.

Sandiaga menuturkan, para pelaku usaha pariwisata jauh-jauh hari telah mempersiapkan dengan maksimal agar aktifitas wisata dapat berjalan lancar dan pengunjung yang datang akan merasa aman, nyaman dan mendapatkan kenangan ketika berwisata. Tentu saja persiapan ini disesuaikan dengan level PPKM serta standar prokes dan CHSE di berbagai tempat wisata.

Salah satu contoh antisipasi lonjakan wisatawan adalah, adanya kerjasama antara Kemenparekraf dengan Dinas Pariwisata Yogyakarta dalam hal protokol kesehatan dan penggunaan QR code agar tidak terjadi penumpukan wisatawan. Di samping itu, penggunaan aplikasi visiting jogja untuk pembayaran non tunai juga terus didorong.

Tidak hanya terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Kemenparekraf bersama Dinas Pariwisata Provinsi DIY juga berusaha untuk memperbaiki pelayanan wisatawan dengan mencegah adanya tarif parkir mahal, tukang becak yang membohongi wisatawan, tarif mahal yang dikenakan pedagang serta kualitas oleh-oleh juga harus baik.

Pada kesempatan berbeda, pemerintah provinsi Jawa Tengah juga mendorong vaksinasi booster untuk menyambut pemudik. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya lonjakan wisatawan, pemerintah juga menerapkan rekayasa lalu lintas.

Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah juga meminta kepada pengelola destinasi wisata untuk mengontrol serta memantau pengunjung untuk selalu mengenakan masker. Diharapkan setiap destinasi wisata telah memasang barcode aplikasi peduli lindungi, alat pemantau suhu tubuh dan yang paling penting adalah membatasi jumlah maksimal pengunjung wisata.

Jika perlu, pengelola destinasi wisata juga bisa berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan posko keamanan, sehingga para wisatawan akan merasa nyaman saat berada di tempat wisata.

Pemerintah telah optimal dalam mengantisipasi lonjakan wisatawan selama musim libur Lebaran. Namun demikian, masyarakat tetap diwajibkan untuk selalu taat Prokes mengingat pandemi belum berakhir sekaligus ikhtiar mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca Libur Lebaran.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Muis)*

Sinergitas lintas negara maupun antar komponen masyarakat merupakan salah satu kunci percepatan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dengan adanya akselerasi tersebut, pemulihan ekonomi pasca pandemi akan segera terwujud.

Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan penanganan pandemi Covid-19 terbaik bahkan diantara negara ASEAN. Namun hal tersebut tidaklah cukup di sana saja, melainkan justru yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana kita bisa bangkit, terutama mengenai sektor ekonomi pasca pandemi.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa terdapat salah satu hal yang sangat penting untuk mempengaruhi keberhasilan Indonesia demi bisa segera bangkit dan memulihkan kondisi perekonomian pascapandemi. Keberhasilan transformasi ekonomi tersebut akan bisa dicapai dengan mudah apabila terjadi yang namanya sinergi lintas sektoral.

Namun tidak hanya sekedar sinergi yang terjadi lintas sektoral saja, melainkan juga harus terjadi yang namanya sinergitas lintas negara pula. Salah satu cara yang bisa mewujudkan terjadi sinergitas tersebut adalah dengan diselenggarakannya Forum Public Private Dialog Track 1.5 Indonesia-Jepang.

Tentu dengan adanya forum tersebut, banyak pihak mengharapkan supaya kondisi perekonomian di Indonesia bisa segera bangkit dan kembali pulih bahkan menciptakan transformasi ekonomi seperti yang dikatakan oleh Menko Airlangga. Dirinya sendiri pun mengaku menyambut dengan sangat baik mengenai adanya usulan forum itu.

Sesuai dengan tujuan awalnya yakni untuk menciptakan adanya transformasi ekonomi Indonesia pasca pandemi, maka forum tersebut memang difokuskan untuk membahas mengenai berbagai macam jenis proyek kerja sama secara konkret yang tentunya memiliki orientasi pada kebutuhan, invasi dan juga pertumbuhan berkelanjutan.

Forum Public Private Dialog Track 1.5 Indonesia-Jepang diyakini memberikan banyak kontribusi positif, salah satunya menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, forum tersebut juga telah diadakan kerja sama untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta produktivitas industri. Serta akan ada pula peningkatan kualitas standarisasi melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Berbagai kesempatan emas dalam rangka pemulihan ekonomi harus dapat disambut secara positif oleh seluruh komponen bangsa. Untuk itu penting pula dilakukannya kerja sama dalam sektor digital yang memanfaatkan teknologi bernama artificial intelligent serta sensorik. Rencananya hal tersebut akan digunakan untuk mengembangkan sektor perikanan yakni dalam upaya untuk bisa mengurangi biaya penangkapan ikan.

Lebih lanjut, kolaborasi atau sinergitas yang juga telah dilakukan adalah dalam ranah investasi. Jepang yang memang selama ini kita kenal sangat mumpuni dalam hal memproduksi kendaraan akan memberikan investasi mereka demi bisa mendorong sektor pengembangan mobil listrik yang jauh lebih terjangkau serta bertujuan pula untuk lebih mendorong transisi energi pada ranah transportasi supaya kita semua beralih untuk memanfaatkan energi terbarukan dan juga jauh lebih ramah terhadap lingkungan.

Seperti yang dikatakan oleh Menko Airlangga sebelumnya bahwa hal penting untuk terciptanya transformasi ekonomi pascapandemi adalah terjadinya sinergitas yang dilakukan oleh berbagai sektor bahkan termasuk lintas negara, maka pembahasan yang dilakukan dalam forum tersebut juga mencakup banyak sekali hal termasuk pembahasan mengenai penguatan rantai pasok global yang berfokus pada penguatan kemitraan bersama para UKM di Indonesia dalam upaya penyediaan rantai pasokan global tersebut.

Kerja sama lintas negara mutlak diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dengan adanya kolaborasi berbagai pihak tersebut, roda perekonomian diharapkan dapat segera kembali berputar seperti sedia kala.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah telah mengizinkan masyarakat mudik di masa libur Lebaran 2022. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk mewaspadai transmisi Covid-19 dari kota ke desa saat mudik dengan selalu taat Prokes dan mengikuti berbagai imbauan Pemerintah.

Sejauh ini Pemerintah memang sudah bisa dikatakan sangat berhasil untuk mengendalikan penularan Covid-19 di Indonesia sehingga angkanya terus melandai, bahkan kebijakan terbaru yang diberlakukan yakni Pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas mereka dan juga melakukan mobilisasi.

Salah satu yang sedang banyak diperbincangkan dan mendapatkan respons sangat positif dari masyarakat adalah mengenai kelonggaran yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran 2022, karena memang sudah sekitar 2 tahun terakhir ini mereka harus terpaksa tidak bisa bertemu sanak-saudara di kampung halaman akibat terhalang pandemi.

Meski kurva telah melandai namun bukan berarti kita kemudian menjadi lengah begitu saja dan sama sekali abai untuk tidak memproteksi diri kita dengan mengetatkan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi booster bagi yang belum melaksanakan. Selain itu terdapat sebuah fakta yang tidak bisa disangkal pula bahwa status pandemi nyatanya memang masih belum berakhir, ditambah risiko potensi penularan masih akan selalu ada.

Alexander Ginting selaku Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 menghimbau kepada masyarakat supaya mereka tidak lengah dan mengingatkan bahwa pandemi sejatinya masih belum berakhir. Untuk itu penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan, serta di sisi lain Pemerintah juga akan terus memperluas jangkauan vaksinasi supaya segera terbentuk imunitas kelompok di berbagai daerah.

Beberapa hal tersebut bertujuan utamanya supaya tidak terjadi lonjakan kembali kasus positif Covid-19 utamanya setelah masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran. Karena ketika kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana kurva sempat melandai namun ternyata ketika terjadi liburan panjang di masyarakat, segera pandemi kembali melonjak.

Tentunya melonjaknya angka penularan Covid-19 sama sekali tidak diharapkan oleh semua pihak. Namun memang risiko potensi juga cukup besar, terutama bisa jadi akan ada transmisi kasus dari mereka yang sebelumnya berada di kota kemudian mudik ke kampung halaman mereka di desa. Justru hal itu akan mengancam para sanak-saudara kita sendiri yang berada di desa.

Wapres KH Ma’ruf Amin juga mengungkapkan dan memberikan iimbauan kepada seluruh masyarakat supaya lebih berhati-hati meski sudah ada kelonggaran dari Pemerintah. Supaya tidak terjadi transmisi virus yang kemungkinan dibawa oleh orang kota menuju ke desa, yang justru mengakibatkan adanya lonjakan kasus di desa tersebut.

Mungkin bagi kita penduduk kota yang sudah terbiasa dengan melakukan aktivitas serta telah menjalani vaksinasi hingga booster merasa kita selama ini baik-baik saja, namun kita sama sekali tidak mengetahui bagaimana kondisi imunitas sanak famili kita yang ada di desa. Terutama bagi mereka kelompok yang memang rentan untuk tertular seperti lansia, penderita komorbid hingga anak-anak.

Masyarakat diharapkan untuk terus mewaspadai penularan Covid-19 dari kota ke desa selama momentum mudik Lebaran 2022. Oleh sebab itu, pemudik diharapkan selalu menjaga Prokes dan mengikuti imbauan Pemerintah agar lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Lebaran dapat ditekan dan transisi pandemi ke endemi dapat segera dilaksanakan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ismail )*

Pemerintah melarang ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan kebijakan ini mulai menunjukkan hasil. Salah satu indikator tersebut tercermin dari penurunan harga minyak di beberapa daerah di Indonesia.

Naiknya harga minyak dunia membuat pemerintah membuat penyesuaian pada harga minyak goreng. Namun pemerintah berusaha keras untuk kembali menstabilkan harganya, karena minyak adalah bahan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melarang ekspor minyak goreng dan CPO, dan masyarakat jelas mendukung kebijakan ini karena kebutuhan di dalam negeri makin banyak.

Setelah ada larangan ekspor maka muncul hasil positif. Harga minyak goreng premium di pasaran berangsur-angsur turun. Jika dulu harganya mencapai 50.000 per kemasan 2 liter, maka saat ini turun jadi 45.000-46.000 per kemasan 2 liter. Bahkan ada supermarket yang berani promosi dengan membandrol minyak dengan harga hanya 41.000 rupiah per 2 liter.

Presiden Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ia meyakini dengan kapasitas produksi yang ada, kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi.

Dalam artian, strategi yang diambil oleh Presiden Jokowi amat tepat. Ketika minyak dan CPO dilarang dijual di luar negeri maka distributor menyalurkannya ke pasaran dalam negeri. Sesuai dengan hukum ekonomi maka makin banyak persediaan suatu barang maka harganya makin murah. Otomatis ada efek domino positif dan akhirnya harga minyak goreng bisa turun.

Produsen minyak goreng dan para pedagangnya juga wajib memahami bahwa kebijakan pelarangan ekspor bukan karena pemerintah ingin melarang mereka untuk mendapatkan keuntungan. Namun larangan ini hadir untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Lagipula stok minyak goreng masih bisa dijual ke pasar dalam negeri sehingga para eksportir dan produsen tidak rugi.

Turunnya harga minyak goreng tentu disambut gembira oleh masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Mereka akhirnya bisa membeli minyak goreng kemasan premium dengan harga yang lebih terjangkau. Ketika harga minyak goreng turun maka pasti menghemat uang belanja. Apalagi di masa pandemi, kondisi keuangan rakyat belum terlalu stabil.

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang makanan juga senang ketika harga minyak turun. Mereka lega karena bisa mengambil keuntungan seperti biasa dan tidak usah menaikkan harga jual. Penyebabnya karena harga minyak goreng turun sehingga bisa menekan ongkos produksi. Mereka bisa membeli minyak kemasan premium yang kualitasnya lebih baik daripada curah dan menghasilkan makanan enak.

Ketika harga minyak goreng turun maka hal ini membuktikan bahwa pemerintah masih pro rakyat. Tidak usah protes sampai berdemo dan merugikan orang lain karena menimbulkan kemacetan. Pemerintah tetap bekerja keras dan berupaya agar harga minyak turun, dan caranya adalah dengan melarang ekspor CPO.

Pemerintah benar-benar menepati janjinya untuk menurunkan harga minyak. Bukannya tidak mungkin jika nanti harganya akan turun lagi ketika harga minyak dunia juga turun. Bahkan sebelumnya, sempat ada kenaikan karena memang harga minyak dunia naik menjadi 130 dollar per barrel. Semua pihak pun berharap agar situasi di Eropa Timur stabil sehingga harga minyak dunia turun.

Kebijakan pelarangan CPO diyakini  mulai membuahkan hasil  seiring adanya penurunan harga minyak goreng kemasan. Publik pun diminta untuk bersabar mengingat penyesuaian harga keseimbangan baru membutuhkan proses yang tidak sebentar.

)* Penulis adalah  kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini