suaratimur.id – Berbicara tentang penegakan hukum di Papua, dibutuhkan perhatian lebih dalam mengatasi permasalahan hukum di sana karena adanya gangguan dari kelompok pemberontak, yakni Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP). Kelompok tersebut seringkali mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan penyerangan, bahkan pembunuhan.

Meski terdapat gangguan yang besar, hukum di Papua harus tetap ditegakkan. Siapapun harus taat pada aturan di Indonesia sebagai negara hukum, dan negara jelas tidak boleh kalah dengan kelompok pemberontak. Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah. Bila hukum berjalan baik, maka akan baik pula situasi negara.

KSTP Pelanggar Hukum

Penyerangan yang dilakukan oleh KSTP sudah masuk ke dalam tindak kriminal karena ketika seseorang menakut-nakuti orang lain dengan senjata tajam saja sudah melanggar hukum dan bisa kena pasal 351. Selain itu, ada pula anggota KSTP yang membawa senjata api ilegal dan itu jelas melanggar pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 Tahun 1948.

Lain lagi bagi anggota KSTP yang melakukan pembunuhan, terancam hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati, tergantung dari keputusan hakim. Hukuman seberat ini dirasa setimpal karena KSTP sudah melakukan banyak tindak kriminal yang merugikan dan menyengsarakan masyarakat Papua.

Anggota KSTP juga bisa kena pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum. Dalam kasus pembakaran sekolah, mereka terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Hukumannya dirasa setimpal karena mereka membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi para guru dan murid mengalami stres atau trauma sehingga ada kerugian secara psikis.

Penegakan hukum terhadap KSTP wajib dilakukan dengan tegas karena mereka memang bersalah dengan melakukan tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Apalagi tindakannya tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Pihak yang diserang bukan hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil, sehingga KSTP harus diberantas dan dihukum demi keamanan masyarakat Papua.

TNI-Polri Mendapat Dukungan Penuh untuk Menindak KSTP

Masyarakat Papua mendukung pihak TNI-Polri untuk melakukan penegakan hukum di Bumi Cendrawasih, khususnya penindakan terhadap KSTP agar Papua selalu damai. Tidak ada masyarakat yang mendukung KSTP, sehingga jika ada anggotanya yang tertangkap atau bahkan terbunuh maka masyarakat justru bersyukur dengan harapan situasi Papua semakin kondusif.

Perlu kembali ditegaskan jika ada anggota KSTP yang terbunuh dalam upaya penegakan hukum, maka hal itu bukanlah sebuah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, justru KSTP lah pelaku pelanggaran HAM yang sesungguhnya melalui aksi menyiksa hingga membunuh warga. Para penjahat seperti itu sama sekali tak pantas untuk dibela. Selain itu, anggota KSTP kadang memang terpaksa harus dimatikan sebagai tindakan tegas terukur dari aparat karena anggota KSTP kerap melawan dan membahayakan nyawa aparat ketika hendak diamankan.

Penegakan hukum di Papua telah dilaksanakan sesuai aturan dan bahkan kini lebih bersifat defensif dinamis. Dengan adanya penegakan hukum tersebut, stabilitas keamanan di Papua akan dapat terus terjaga.

Penegakan hukum wajib dilakukan di Papua agar masyarakat merasa aman tanpa ada gangguan dari KSTP. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan setinggi-tingginya karena Indonesia adalah negara hukum.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Deka Prawira )*

Masyarakat diminta untuk selalu taat Prokes saat berwisata di musim libur Lebaran. Kedisiplinan tetap dibutuhkan untuk mencegah lonjakan Covid-19 pasca Idul Fitri sebagaimana terjadi pada periode-periode sebelumnya.

Umat Muslim di Indonesia telah merayakan Idul Fitri 1443 H, meskipun di masa Pandemi Covid-19. Perayaan Idul Fitri kali ini terbilang cukup meriah karena pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk pulang kampung setelah 2 tahun berlebaran di rumah saja, sehingga dipastikan tahun ini lebih meriah suasananya. Setelah mudik dan bersilaturahmi maka masyarakat biasanya menghabiskan masa liburan selanjutnya untuk berwisata.

Akan tetapi meski boleh mudik dan tempat wisata sudah dibuka, masyarakat tidak boleh lengah karena harus tetap menaati protokol kesehatan (Prokes). Ingatlah bahwa saat ini masih masa pandemi sehingga harus taat protokol jika tidak mau kena Corona. Lagipula selama 2 tahun kita sudah biasa menerapkan protokol kesehatan sehingga diterapkan setiap hari.

Wakil Bupati Temanggung Heri Ibnu Wibowo memperingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menaati protokol kesehatan ketika beraktivitas di ruang publik, termasuk di tempat wisata. Pasalnya, masih rentan terjadi penularan Corona. Pun ketika keluar rumah, masyarakat harus memastikan dalam keadaan benar-benar sehat.

Dalam artian, kesehatan dan Prokes memang harus dijaga. Jangan memaksakan diri untuk berwisata ketika masih kelelahan pasca mudik, karena jika tubuh drop lebih mudah kena Corona karena imunitasnya turun. Apalagi jika nekat pulang kampung dalam keadaan belum vaksin dan malas-malasan pakai masker, akan lebih bahaya karena bisa kena Corona varian omicron.

Selain itu, poin lain dalam protokol kesehatan yang harus dijaga adalah mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Jangan remehkan cuci tangan karena bisa menjaga higienitas tubuh, karena kita kadang teledor memegang benda apa saja di tempat wisata itu, yang jelas bisa membawa bakteri dan virus. Pengelola tempat tersebut juga wajib menyediakan wadah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik.

Protokol kesehatan dalam tempat wisata harus dijaga terutama jaga jarak. Pastikan kapasitas pengunjung maksimal 50% dan pemilik bisnis wisata tersebut wajib mematuhinya. Jangan demi mengejar keuntungan malah menjual semua tiket dan hasilnya tempat itu dipenuhi pengunjung. Ketika terjadi kerumunan maka bahaya karena bisa menyebabkan terbentuknya klaster Corona baru dan harus ditutup selama 14 hari, akan sangat rugi.

Masyarakat juga wajib jaga Prokes ketika ada di dalam tempat wisata. Jika takut kerumunan maka datang saja saat tempatnya baru buka. Untuk higienitas maka bawalah bekal makanan dan minuman sendiri. Jika di tempatnya tak boleh bawa makanan maka setelah keluar dari sana, makan bekal di taman atau tempat terbuka agar sirkulasi udaranya lebih bebas.

Saat pulang maka cepat-cepat cuci tangan, lalu mandi, keramas, dan ganti baju. Menjaga higienitas tubuh amat penting karena kita tidak tahu siapa saja di antara pengunjung tempat wisata yang berstatus orang tanpa gejala (OTG). Mereka bisa saja menularkan Corona varian Delta atau Omicron. Jadi, perkecil kemungkinan penularan Corona dengan langsung bebersih diri.

Masyarakat perlu untuk taat Prokes saat berwisata karena penularan Covid-19 hingga saat ini masih terjadi. Hindari euforia di tengah pelonggaran Prokes dan selalu ikuti imbauan Pemerintah agar kasus Corona pasca Idul Fitri dapat ditekan dan pemulihan ekonomi dapat terus berjalan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Sabby Kossay )*

Penegakan Hukum di Papua telah dilaksanakan sesuai aturan dan bersifat defensif dinamis. Dengan adanya penegakan hukum tersebut, stabilitas keamanan di Papua diharapkan dapat terus terjaga.

Dalam Pancasila disebutkan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Kalimat ini bisa diartikan sebagai pemberian rasa adil ke semua kalangan masyarakat, baik orang kaya maupun yang tidak berada. Keadilan juga dilakukan tidak hanya di Jawa tetapi juga di pulau-pulau lain, termasuk Papua. Penyebabnya karena Indonesia adalah negara hukum sehingga keadilan wajib ditegakkan setinggi-tingginya.

Untuk mengatasi masalah hukum di Papua memang perlu perhatian lebih karena ada gangguan dari kelompok pemberontak. Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua sering sekali mengganggu ketentraman masyarakat dengan melakukan penyerangan, bahkan pembunuhan. Oleh karena itu mereka diberantas oleh Satgas Damai Cartenz lalu dibawa ke pengadilan agar ada penegakan hukum di Papua.

Tokoh masyarakat Papua Komjen Paulus Waterpauw menyatakan bahwa konflik Papua harus dihadapi dengan penegakan hukum, karena siapapun harus taat pada aturan negara. Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah. Kalau hukum berjalan baik maka akan baik pula negara.

Komjen Paulus Waterpauw menambahkan, penegakan hukum harus diberlakukan karena KST punya senjata tajam lalu melakukan kekerasan kepada masyarakat Papua. Bahkan mereka tega membakar rumah warga. Beliau sekali lagi mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga tiap tindak kriminal harus dihukum.

Penyerangan yang dilakukan oleh KST sudah masuk ke dalam tindak kriminal karena ketika seseorang menakut-nakuti orang lain dengan senjata tajam saja sudah melanggar hukum dan bisa kena pasal 351. Selain itu ada pula anggota KST yang membawa senjata api ilegal dan itu jelas melanggar pasal 5 ayat 1 UU nomor 8 Tahun 1948.

Apalagi jika melakukan pembunuhan, anggota KST bisa kena hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup, bahkan hukuman mati. Tergantung dari keputusan hakim. Hukuman seberat ini dirasa setimpal karena KST sudah melakukan tindak kriminal berupa pembunuhan berencana.

Anggota KST juga bisa kena pasal 406 KUHP karena merusak fasilitas umum, dalam kasus pembakaran sekolah. Mereka terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Hukumannya dirasa setimpal karena mereka membuat kerugian hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi para guru dan murid juga stress karena tidak bisa menyelenggarakan proses belajar dan mengajar sehingga ada kerugian secara psikis.

Penegakan hukum terhadap KST wajib dilakukan dengan adil karena mereka memang bersalah dengan melakukan tindak kriminal dan kejahatan lainnya. Apalagi tindakannya tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi berkali-kali. Pihak yang diserang bukan hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil, sehingga KST harus diberantas dan dihukum demi keamanan masyarakat Papua.

Masyarakat Papua mendukung penegakan hukum di Bumi Cendrawasih agar ada keadilan dan mereka tidak mendukung KST sama sekali. Jika ada anggota KST yang tertangkap, mereka malah bersyukur karena berarti situasi makin kondusif. Mereka tak lagi ketakutan akan KST.

Jika anggota KST ditangkap dan dihukum maka jangan ada yang bilang bahwa ini adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Penyebabnya karena justru KST yang melakukan pelanggaran HAM, karena mereka membunuh warga dan melakukan pelanggaran. Para penjahat jangan malah dibela karena bukan seperti itu hukum di Indonesia.

Penegakan hukum wajib dilakukan di Papua agar masyarakat merasa aman tanpa ada gangguan kriminal, termasuk dari KST. Jika ada anggota KST yang tertangkap maka wajar jika mereka diadili karena hal ini menunjukkan hukum yang berlaku juga di Papua. Penegakan hukum harus dilakukan setinggi-tingginya karena Indonesia adalah negara hukum. )* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh  : Edi Jatmiko )*

Pemudik banyak mengapresiasi keberadaan infrastruktur Tol Trans Jawa. Tol Trans Jawa yang menyambung pulau Jawa tersebut membantu Pemudik untuk lebih cepat sampai di kampung halaman.

Tahun 2022 masyarakat sangat bergembira karena akhirnya bisa mudik setelah 2 tahun lebaran di rumah saja, karena alasan pandemi. Mudik adalah tradisi tahunan di penghujung ramadhan, oleh karena itu mereka selalu menanti momennya. Apalagi bagi perantau, pulang kampung hanya dilakukan setahun sekali untuk melepas rindu kepada orang tua.

Para pemudik puas saat pulang kampung karena mereka melewati jalan tol Trans Jawa yang representatif. Jalan sepanjang 1.000 kilometer yang terbentang dari Merak sampai Banyuwangi ini memang jadi primadona para pemudik karena bisa memangkas waktu sehingga lebih efisien. Jika lewat jalur Pantura (pantai utara), perjalanan dari Jakarta ke Surabaya bisa 15 jam, sedangkan via tol Trans Jawa hanya 10 jam.

Kecepatan saat mudik via jalan tol Trans Jawa membuat banyak orang yang memutuskan untuk pulang kampung via jalan darat. Tak ada lagi momen bermacet-macet di jalan saat mudik lalu stress karena mobil atau bus tidak kunjung bergerak. Apalagi ketika mudik dalam keadaan puasa, ketika lewat jalan biasa bisa kepanasan dan kelelahan di jalan sehingga terpaksa membatalkannya.

Sejumlah pemudik juga menilai mudik tahun 2022 relatif lebih lancar daripada tahun-tahun sebelumnya. Meski banyak mobil dan bus yang lewat jalan tol Trans Jawa, tetapi tidak terjadi kemacetan parah. Penyebabnya karena pemerintah sudah melakukan beberapa strategi untuk melancarkan arus kendaraan, di antaranya kebijakan ganjil genap mulai dari KM 47 tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 Kalikangkung Tol Batang-Semarang.

Selain itu, kebijakan lain seperti contra flow dan one way juga sangat efektif sehingga mudik tahun 2022 berjalan amat lancar. Pemudik melewati jalan tol Trans Jawa dengan hati gembira karena berkendara dengan lancar dan selamat sampai ke kampung halaman.

Beni, salah satu pemudik, menyatakan bahwa jalan tol Trans Jawa membuat perjalanan pulang kampungnya jadi lebih cepat, selain itu juga hemat ongkos. Fasilitas yang ada di jalan tol ini juga sudah bagus.

Lancarnya arus mudik di jalan tol Trans Jawa juga dirasakan oleh Suratman, sopir bus. Ia senang karena jika melakukan perjalanan via tol tersebut, perjalanan jauh lebih cepat daripada lewat jalan arteri biasa.

Apresiasi dari masyarakat yang mudik lewat jalan tol Trans Jawa murni karena mereka puas akan kualitas jalannya. Jalan tol yang dibangun selama bertahun-tahun terbukti berguna untuk jangka waktu yang amat panjang, bahkan hingga puluhan tahun ke depan. Harga tiket tol yang dibeli juga dinilai sesuai dengan kualitasnya.

Selain itu, jalan tol Trans Jawa juga dilengkapi dengan rest area sehingga para pemudik bisa menepi dan istirahat sejenak. Mereka bisa numpang ke toilet, sekadar melenturkan kembali pinggang, atau tidur untuk menghilangkan kepenatan. Menyetir dalam keadaan mengantuk amat berbahaya sehingga para pemudik disarankan untuk berhenti di rest area terdekat.

Keberadaan Tol Trans Jawa dianggap menjadi solusi efektif untuk memangkas waktu perjalanan. Jalan Tol Trans Jawa pun dibangun dengan kualitas terbaik, serta dilengkapi dengan rest area yang representatif. Oleh sebab itu, masyarakat pun mendukung keberlanjutan program infrastruktur nasional di berbagai daerah demi terwujudnya kemajuan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Wahid )*

Pemerintah RI tegaskan tidak akan memihak siapapun dalam polemik kedatangan Rusia ke Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT) G20. Sikap tersebut dinilai proporsional dan objektif karena dalam forum G20 sama sekali tidak ada pembahasan mengenai resolusi konflik antar negara.

Konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina ternyata masih belum berakhir dan dampaknya masih terus bergulir. Belakangan, menyusul akan diberlangsungkannya KTT G20, yang mana Indonesia menjadi presidensi dalam gelaran tersebut. Secara tegas Pemerintah Indonesia menyatakan melalui Kementerian Luar Negeri bahwa kita sama sekali tidak memihak.

Hal tersebut menyusul beberapa seruan yang menyatakan kalau sebaiknya Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diikutsertakan saja dalam forum KTT G20. Namun dengan tegas Pemerintah kita menyatakan bahwa kita terus mengambil sikap netral. Sikap tegas yang dikeluarkan Indonesia tersebut lantaran memang itulah yang hendaknya dilakukan oleh Presidensi G20, yakni mengundang semua anggota tanpa terkecuali.

Dian Triansyah Djani selaku Staf Khusus Menlu bidang Penguatan Program-program Prioritas Kemenlu dan Co-Sherpa G20 Indonesia mengaku bahwa sama sekali kita tidak pernah melenceng dari sebuah aturan yang berlaku apabila sudah mengetuai forum konferensi tertentu. Maka dari itu seperti yang telah diatur, bahwa Indonesia tidak akan memihak siapa pun dalam konflik tersebut.

Ternyata sikap yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI sudah sesuai dengan sikap yang telah dinyatakan oleh sejumlah politikus serta mendapatkan apresiasi. Selaku Anggota Komisi I DPR RI yang juga membidangi urusan luar negeri, Dave Laksono menyatakan bahwa memang sikap yang telah diambil oleh Pemerintah sudah benar untuk sama sekali tidak ikut campur dalam konflik antara Rusia dengan Ukraina.

Selain itu sikap untuk tidak ikut campur sama sekali ini juga sejalan dengan tujuan pembentukan KTT G20 sejak awal yang memang akan berfokus untuk membahas mengenai pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga upaya penanaman modal serta upaya peningkatan kemampuan bisnis masyarakat global. Jadi sama sekali memang sejak awal sudah tidak ada kaitannya dengan konflik kebijakan luar negeri yang dikeluarkan antara Rusia ataupun Ukraina.

Jadi sikap proporsional atau menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya berhasil ditunjukkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini. Permasalahan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tujuan dibentuknya G20, seharusnya tidak dibawa ke dalam forum. Sehingga apabila hendak membicarakan mengenai upaya penanganan konflik Rusia dengan Ukraina bisa dilakukan dalam forum di luar G20.

Bukan hanya politisi saja, melainkan negara lain, yakni China mendukung penuh sikap yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Pasalnya memang tidak bisa dipungkiri kalau Rusia memegang peranan yang cukup penting sebagai salah satu anggota G20 yang akan mampu memberikan kerja sama multilateral dengan baik pada kesembilan belas anggota lainnya, terlebih mengenai kerja sama ekonomi.

Bahkan sebenarnya Presiden Putin sendiri melalui Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengaku bahwa dirinya memiliki keinginan untuk langsung menghadiri KTT G20 yang akan dipimpin oleh indonesia. Salah satu aspeknya adalah karena penanganan pandemi Covid-19 kita dianggap sudah sangat baik.

Lebih lanjut dikatakan pula oleh Dubes tersebut bahwa semisal Rusia memang tidak diikutsertakan dalam forum, maka justru akan mempersulit pencarian solusi atas permasalahan ekonomi. Terlebih memang seperti yang telah disinggung bahwa G20 adalah forum yang sejatinya untuk membahas perkara ekonomi.

Sikap yang diambil Pemerintah RI bukan hanya karena mematuhi aturan yang sudah ada, namun juga berusaha untuk tetap profesional dan proporsional dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya lantaran memang dalam forum G20 nanti sama sekali tidak ada kaitannya untuk membahas resolusi konflik antar negara.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Made Prawira )*

Kebijakan fiskal yang fleksibel dalam merespons gejolak pandemi Covid-19 rupanya mampu memitigasi dampak serta mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menarik minat investor ke Indonesia.

Kebijakan pemerintah yang kredibel dan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro rupanya membuat Standard and Poor’s selaku lembaga pemeringkat ekonomi mempertahankan peringkat layak investasi Indonesia serta merevisi outlook dari yang sebelumnya negatif menjadi stabil. Perbaikan outlook ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang siap berkompetisi dalam penarikan pembiayaan.

Standard and Poor’s (S&P) merevisi peringkat utang Indonesia dari BBB/outlook negatif menjadi BBB/Outlook stabil pada 28 April 2022. Dengan demikian, Indonesia sudah mendapatkan peringkat BBB atau BAA2 dengan outlook stabil dari tiga lembaga pemeringkat dunia, yakni Fitch Rating, Moody’s dan S&P. Adapun peringkat utang Indonesia dari JCRA dan R&I tercatat berada di level yang lebih tinggi, yakni BBB+/outlook stabil.

Dalam ukuran lembaga pemeringkat efek, peringkat BBB atau BAA2 berarti surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia berada dalam medium grade. Adapun proyeksi stabil menggambarkan posisi peringkat yang akan stabil dalam beberapa waktu ke depan sekaligis menunjukkan risiko yang berimbang.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman berharap pemeringkat kredit Indonesia di Posisi BBB dapat membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia ke depannya terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sempat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Di sisi lain, peningkatan outlook Indonesia menjadi stabil merupakan pengakuan atas arah perbaikan ekonomi makro yang kuat, khususnya laju pemulihan ekonomi yang relatif cepat serta penguatan signifikan pada sisi fiskal.

Saat beberapa negara menghadapi penurunan peringkat, Indonesia justru mampu mempertahankan peringkat layak investasi dan memperbaiki outlook dari negatif menjadi stabil. Peringkat dan outlook yang disematkan kepada Indonesia tentu saja diyakini dapat menjadi magnet penarik investasi di masa yang akan datang.

Perlu kita ketahui bahwa Indonesia diilai sebagai negara favorit ke-4 se Asia Tenggara yang paling disukai oleh perusahaan dari Amerika Serikat dan Eropa untuk peluang membangun atau memperluas sumber daya, penjualan atau operasi perusahaan selama enam hingga dua belas bulan ke depan.

Standard Chartered telah melakukan survei terhadap lebih dari 1000 Chief Financial Officer (CFO) dan profesional keuangan senior pada perusahaan yang memiliki omzet di atas USD 500 juta. Pada studi ini diungkapkan, sebesar 42% dari perusahaan AS dan Eropa melihat potensi pertumbuhan terbesar berada di pasar luar negeri.

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan terus mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia melalui perbaikan sistem kemudahan berusaha. Ia meyakini peningkatan keyakinan dalam pertumbuhan lintas batas, dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan optimisme dan kesadaran terkait reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah juga akan terus mendorong promosi terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia dengan mengutamakan isu investasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Digitalisasi juga akan memiliki peranan penting dalam investasi dengan mengedepankan competitive advantage dari peluang investasi di tanah air. Selain itu, Indonesia Investment Authority (INA) juga membuka peluang investasi terutama terkait proyek Infrastruktur untuk menunjang pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Salah satu program pemerintah Indonesia yang saat ini dinilai menjadi daya tarik bagi para investor, yaitu pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Industri melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi. Program ini tentu saja akan menghasilkan sumber daya manusia yang  siap kerja, sehingga para investor semakin tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia. Peringkat ekonomi Indonesia tentu saja masih bisa mengalami kenaikan, apalagi dengan kondisi perekonomian yang semakin menunjukkan penguatan.

Investasi merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia, sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk terus berupaya menjaga stabilitas politik dan ekonomi agar para investor menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang keluar dari jebakan middle income trap lalu menjadi negara maju.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini