suaratimur.id – Implementasi otonomi khusus (Otsus) telah memberikan banyak manfaat bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Otsus Papua dan juga Papua Barat sejatinya lahir dengan semangat membangun Papua dengan mengakselerasi seluruh aspek agar lebih baik. Terdapat empat program prioritas otonomi khusus untuk memacu perkembangan pembangunan rakyat dan daerah Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pembangunan infrastruktur.

Melalui Otsus pula, dihasilkan rancangan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yang menjadi solusi dalam percepatan serta pemerataan pembangunan. Pembentukan DOB juga dapat memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi langkah konkret dalam memajukan Papua yang memiliki wilayah luas. Dengan begitu, masyarakat Papua akan menjadi lebih mudah dalam memenuhi segala kebutuhannya.

Meski demikian, masih saja ada segelintir kelompok yang membutakan mata terhadap besarnya manfaat dari Otsus dan juga pembentukan DOB. Masih terdengar suara-suara kecil penolakan di tengah masifnya dukungan mayoritas masyarakat Papua terhadap Otsus dan DOB. Bila penolakan tersebut disampaikan melalui cara yang bijak dan sesuai konstitusi, tentu tak menjadi masalah. Namun sayangnya, kelompok-kelompok tersebut, semisal yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP), kerap melakukan aksi-aksi penolakan yang justru merugikan masyarakat Papua.

PRP Peralat Masyarakat Papua

Sejumlah pihak yang aktif menyuarakan penolakan kebijakan Otsus dan DOB Papua, secara konteks lebih banyak dimotori oleh kelompok yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat serta memiliki misi panjang ingin memisahkan diri dari bingkai NKRI, bahkan disinyalir kepentingan perilaku koruptif kelompok tertentu.

Dalam sejumlah aksi yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP) dimana salah satu tuntutannya adalah penolakan Otsus dan DOB, terlihat jelas tidak murni mewakili masyarakat Papua dan sarat dengan kepentingan politik. Terdapat kelompok dengan idealisme sempit yang justru merasa dirugikan jika pembangunan di Papua berhasil dan merata. Pasalnya, kelompok tersebut disinyalir selama ini telah secara sembunyi-sembunyi menguasai dan menikmati berbagai kesejahteraan yang dimiliki Papua untuk kepentingannya sendiri.

Tak ingin kesenangan tersebut menghilang, mereka kemudian memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat kecil yang kemudian memengaruhi masyarakat lainnya untuk menolak Otsus dan DOB melalui opini-opini negatif yang bahkan tidak memiliki landasan kuat.

Diketahui bahwa Petisi Rakyat Papua (PRP) diinisiasi oleh organisasi-organisasi penentang kedaulatan Indonesia seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang mana jelas bahwa organisasi tersebut tidak ingin Papua damai dan sejahtera bersama NKRI.

Dari sini, masyarakat Papua haruslah kritis dan bijak dalam menyikapi imbauan atau seruan-seruan penolakan Otsus dan DOB. Sadari akan kepentingan kelompok tertentu atau tujuan pribadi yang tersemat di dalamnya. Masyarakat Papua justru semestinya memberi dukungan penuh kepada Otsus dan rencana pembentukan DOB yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Papua.

Waspadai Provokasi PRP

Terdengar kabar bahwa Petisi Rakyat Papua yang mengklaim diri berasal dari gabungan 122 organisasi akan kembali melakukan aksi nasional dengan tuntutan menolak otonomi khusus jilid II dan pemekaran daerah otonom baru yang direncanakan berlangsung pada 10 Mei 2022. Undangan atau selebaran aksi tersebut tampak sudah banyak beredar. Dengan harapan, banyak massa yang mendukung hingga kemudian mengikuti aksi tersebut.

Sebelumnya, PRP juga pernah menyelenggarakan aksi serupa pada 1 April 2022. Dampaknya, hanya kerugian yang didapat oleh masyarakat Papua. Namun, mereka justru ingin mengulanginya lagi, sementara kini masyarakat sudah paham dan tersadari bahwa aksi yang dicetuskan oleh PRP tidak bermanfaat. Entah apa lagi maksud dan tujuannya. Terlebih, DOB sudah final untuk dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) pun sudah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi. Aksi demonstrasi yang turut menurunkan mahasiswa seperti itu menjadi tidak jelas sasarannya.

Pihak kepolisian pun menegaskan, bahwa aksi demonstrasi yang tidak memiliki ijin akan ditindak sesuai aturan. Apalagi, tidak adanya jaminan keamanan dari kelompok tersebut berkaca dari pengalaman lalu yang tersulut kericuhan hingga menimbulkan korban luka dan kerusakan fasilitas umum. Selain itu, kegiatan berkumpul dengan maksud akan melaksanakan longmarch akan langsung dibubarkan.

Disepakati bahwa pro dan kontra dalam sebuah kebijakan tentu adalah hal yang wajar. Namun, langkah bodoh PRP dalam melakukan imbauan aksi tentu harus kita tolak. Kebijakan pemekaran provinsi di Papua harus disikapi dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan gejolak. Seluruh masyarakat patut waspada agar tidak terpengaruh dengan isu-isu ataupun tindakan provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta kelancaran dan ketenangan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Pemekaran demi Kesejahteraan, Jangan Ditolak

Otonomi khusus Papua merupakan kebijakan yang tidak hanya dapat mempercepat pembangunan namun juga mampu mengatasi beragam konflik atau permasalahan yang ada di Papua. Otsus pun memiliki cita-cita, yakni salah satunya memberi pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP). Putra dan putri asli Papua pun diarahkan untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri. Karena itu, agak dipertanyakan rasanya jika masyarakat Papua menolak Otsus beserta implementasi turunannya termasuk pembentukan DOB.

Penggagas Provinsi Papua Selatan (PPS), Johanes Gluba Gebze (JGG), meminta semua elemen agar jangan menolak DOB di Papua dengan prinsip one for all, karena Papua ini serupa tapi tak sama. Menurutnya, pemekaran provinsi telah diperjuangkan selama kurang lebih 20 tahun. Bagi seorang pejuang, waktu bukan menjadi masalah, tapi perjuangan yang menjadi pokok. Hukum tabur tuai itu permanen abadi. Dirinya kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam menyongsong datangnya provinsi baru.

Banyaknya rakyat Papua yang mendukung pemekaran karena diyakini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pemekaran, kota baru dibangun, Rumah Sakit didirikan, sekolah-sekolah dan fasilitas publik lainnya juga akan hadir. Selain itu, DOB di Tanah Papua akan mendorong terciptanya situasi Papua yang aman, damai, dan kondusif.

Sekali lagi, ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi tidaklah tertutup, hanya saja harus dilakukan dengan cara yang baik dan di tempat yang benar.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Moses Waker )*

Pemerintah mengakomodir aspirasi masyarakat dengan menambah 3 provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Penambahan wilayah baru tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Masyarakat Papua patut bergembira karena permintaan mereka ke Presiden Jokowi dikabulkan. Akhirnya Papua punya 3 daerah otonomi baru, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Pemekaran wilayah memang sangat urgent untuk mempermudah penduduk mengurus administrasi ke ibu kota provinsi.  Ada pula manfaat lainnya yakni mengakselerasi pembangunan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemekaran Papua untuk mengakselerasi pembangunan. Ada ketimpangan antara Papua dengan daerah lain karena memang mereka baru bergabung tahun 1969. Tito juga memaparkan ketika dulu ada provinsi baru (Papua Barat) maka di Manokwari dan sekitarnya berkembang dengan pesat.

Dalam artian, pemekaran wilayah akan mempercepat berbagai pembangunan sehingga tidak ada perbedaan besar antara Indonesia Timur dan Barat. Jika ingin maju maka kita harus menghapus ketimpangan antara Papua dan daerah-daerah lain sehingga ada pemerataan pembangunan. 

Apalagi daerah Papua amat potensial karena memiliki tambang tembaga dan emas serta hasil bumi lain seperti sagu. Jika ada pembangunan di Papua maka kita optimis masyarakat akan makin maju karena mereka bisa mengolah hasil bumi dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Ketika ada pemekaran wilayah maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditambah karena jumlah provinsinya juga bertambah. Uang APBD ini yang penting karena berguna untuk membanguninfrastruktur untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Misalnya jembatan, jalan raya yang representatif,  dan lain sebagainya. Jika ada jalan raya maka meminimalisir ketergantungan dari transportasi udara yang mahal.

Selama ini harga-harga barang di Papua berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan di Jawa. Penyebabnya karena mayoritas diangkut dengan pesawat. Namun jika sudah ada jalan-jalan raya yang mulus maka distribusi sembako dan barang lain bisa via darat sehingga diharap harganya bisa ditekan. Dengan begitu maka masyarakat Papua makin sejahtera karena menghemat uang belanja. 

Inilah yang disebut dengan efek domino positif dari pemekaran wilayah. Ketika ada provinsi baru dan ada APBD lalu ada pembangunan besar-besaran. Akan dibangun infrastruktur yang memudahkan mobilitas rakyat sehingga harga barang juga bisaa ditekan.

Selain itu, pemekaran wilayah juga mengakselerasi pembangunan karena ada infrastruktur berupa jalan raya (bukan hanya makadam). Jika infrastruktur memadai maka akan memicu para investor untuk masuk dan membangun bisnis di Papua. Dengan pabrik hasil penanaman modal ini maka bisa mengolah berbagai hasil bumi di Papua.

Jika ada pabrik investasi maka juga bermanfaat bagi masyarakat Papua karena mereka bisa melamar kerja di sana. Dengan begitu maka akan terbebas dari status pengangguran dan taraf hidupnya membaik. Ini adalah contoh lain dari dampak positif pemekaran wilayah.

Pemekaran wilayah juga mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia. Ketika ada provinsi baru maka dibangun lagi sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA. Anak-anak Papua yang ingin menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi tidak usah sekolah ke kota bahkan provinsi lain karena di dekat rumahnya sudah ada sekolahan yang bagus. Dengan sekolah minimal SMA mereka makin cerdas dan SDM-nya berkualitas.

Pemekaran wilayah merupakan kebijakan tepat untuk mempercepat pelayanan negara kepada masyarakat. Dengan adanya pemekaran tersebut, kontrol terhadap pembangunan akan semakin optimal dan kemajuan Papua diharapkan dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Astrid Julian )*

Salah satu penghambat berkembangnya investasi adalah permasalahan perizinan yang berbelit. Undang-undang Cipta Kerja dinilai mampu menuntaskan masalah penghambat investasi karena UU tersebut memangkas peraturan/regulasi atau perizinan yang tumpang tindih.

UU Cipta Kerja juga dinilai bisa menjadi solusi untuk meningkatkan iklim investasi di dalam negeri menjadi lebih baik. Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob Azam menuturkan, UU Cipta Kerja mampu mendongkrak perekonomian RI meski di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Azam, UU Cipta Kerja bisa menjadi angin segar bagi para investor yang akan datang ke Indonesia untuk menanamkan modal. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja mampu menuntaskan tiga permasalahan kronik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perizinan dan perpajakan yang kerap menjadi kendala dalam mengelorakan investasi di dalam negeri.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar pemerintah dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perundangan agar dapat mengimplementasikan setiap butir perundangan tersebut.

Sebelumnya Badan Koordinasi Penanganan Modal (BKPM) meyakini bahwa UU Cipta kerja akan menyelesaikan sejumlah hambatan saat investor ingin memulai investasi di Indonesia.  Karena kendala yang dihadapi investor saat hendak menanamkan modal adalah banyaknya regulasi dan perizinan.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Riyatno mengatakan, masih ada beberapa hambatan investasi yang mencakup penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, kemudian memulai usaha, pendaftaran properti, perizinan untuk mendirikan bangunan dan juga perdagangan lintas negara.

Pemerintah juga mengatur tentang persyaratan investasi yang disederhanakan. Untuk penerapan investasi yang menjadi pedomannya adalah daftar negatif investasi (DNI), nantinya akan diubah menjadi daftar prioritas investasi (DPI). Dalam DPI akan diatur investasi apa saja yang akan didorong agar memberikan dampak yang lebih luas bagi penciptaan lapangan kerja. Prioritas investasi yang didorong antara lain mencakup proyek strategis nasional kemudian yang padat karya atau padat modal teknologi tinggi dan berorientasi ekspor.

Selama ini, rumitnya masalah perizinan usaha serta birokrasi di Indonesia kerap menghambat investor untuk menanamkan modal atau berekspansi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa peringkat kemudahan berusaha Indonesia pada tahun 2020 cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya yakni posisi ke-73 dari 190 negara. Angka ini masih jauh dari target Presiden Jokowi yang mematok kemudahan berusaha di peringkat 40.  Dalam laporan yang ditulis oleh World Bank tersebut, Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Ukraina, Armenia dan Vietnam.

Sedangkan dari segi daya saing, Indonesia juga masih jauh tertinggal dari Singapura. Berdasarkan data IMD World Competitiveness Ranking 2020, daya saing Indonesia turun peringkat dari 32 menjadi 40 dalam daftar tersebut.

Adapun negara dengan peringkat daya saing tertinggi berdasarkan data tersebut ditempati Singapura, Denmark, Swiss dan Belanda. Empat Indikator penilaian daya saing tersebut berdasarkan kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis serta infrastruktur. 

            Oleh karena itu UU Cipta Kerja menjadi salah satu motor bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi khususnya di level Asia Tenggara. Kemudahan perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi hal yang disorot oleh pemerintah.

Dengan mudahnya pengurusan izin usaha, diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Baik untuk investor lokal maupun investor asing yang tertarik menanamkan modalnya di tanah air. Sehingga hal ini akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan menurunnya angka pengangguran.

Sementara itu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia, terutama di bidang investasi. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Menurut Luhut, UU Cipta Kerja ini akan membuat proses investasi menjadi semakin mudah.

Ia mengatakan, ke depan pemerintah akan terus fokus pada implementasi aturan-aturan ini untuk memudahkan investasi yang mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Dengan demikian, investasi akan mudah masuk ke dalam negeri.

Kini sudah saatnya Indonesia berbenah untuk bisa memanfaatkan segenap peluang yang ada, apalagi minat investasi oleh investor asing dari luar negeri cukup tinggi, tentu saja hal ini akan berdampak pada meningkatnya sektor perekonomian di Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Alif Fikri )*

Pemudik diimbau untuk pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Dengan pulang lebih awal, pemudik juga akan punya waktu beristirahat cukup sebelum kembali ke rutinitas.

Arus mudik selalu diikuti dengan arus balik. Ketika sudah puas merayakan Idul Fitri dan bersilaturahmi di kampung, maka masyarakat kembali ke kota, kembali ke kehidupan nyata dan bekerja. Semuanya gembira karena bisa mudik lalu kembali ke rumahnya dengan hati yang lapang karena bisa refreshing sejenak di kampung.

Pemerintah mengimbau pemudik untuk pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Dwimawan Heru, Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga menyatakan bahwa pemudik jangan berangkat tanggal 8 Mei 2022 dan sekitarnya, karena merupakan puncak arus balik. Kalau bisa mereka pulang lebih awal.

Saran dari Dwimawan amat tepat karena memang kebanyakan pemudik sengaja berlama-lama di kampung, alasannya karena memaksimalkan libur Lebaran. Ada pula yang menunggu kupatan alias hajatan setelah seminggu dari Idul Fitri. Namun jika semua orang balik serempak tanggal 8 Mei 2022 maka sudah pasti macet, karena kapasitas jalan dan jumah kendaraan tidak seimbang.

Para pemudik perlu menyadari bahwa ada banyak kerugian jika terjadi kemacetan saat arus balik. Pertama, durasi perjalanan jadi lebih lama daripada biasanya. Jika lebih lama dalam perjalanan tentu merugikan karena butuh BBM yang lebih banyak. Selain itu pemudik tentu butuh makan dan akhirnya mampir di warung. Sehingga uang di dompet kian menipis dan Tunjangan Hari Raya (THR) nyaris habis.

Kedua, dari segi kesehatan tentu tidak baik karena duduk berlama-lama di kursi, apalagi dalam cuaca panas, amat tidak nyaman dan rawan masuk angin, pusing, mual, dan bisa terkena resiko ambeien. Pengendara juga kelelahan sehingga dikhawatirkan mengantuk karena kelelahan, dan takutnya kurang fokus saat menyetir. Hal itu berbahaya karena berpotensi kecelakaan.

Sedangkan yang ketiga, jika ada kemacetan saat arus balik maka orang-orang lebih emosi karena dalam pikirannya ingin cepat sampai ke rumah. Ketika sama-sama dilanda amarah maka bahaya karena bisa gontok-gontokan di jalan. Apa mau ketika berkelahi lalu ditengahi oleh aparat dan ada yang merekamnya, lalu adegan itu jadi viral? Sungguh memalukan. Saat pulang pun jadinya stress karena capek pasca emosi seharian, juga lelah fisik.

Oleh karena itu memang lebih baik untuk kembali lebih awal agar tidak macet. Lebih baik memajukan jadwal kembali 1-2 hari daripada nanti kelelahan dan stress berat karena macet saat arus balik. Pikirkan, pulang lebih awal memang memangkas waktu liburan di kampung, tetapi menguntungkan karena perjalanan akan lebih lancar sehingga bisa memaksimalkan waktu istirahat di rumah. Senin ketika ngantor pikiran jadi lebih segar.

Apalagi orang tua juga tidak keberatan jika anak-anaknya kembali lebih awal. Mereka sadar bahwa kembali sebelum puncak arus balik bukannya karena tidak sayang kepada ibu dan bapaknya. Namun itu adalah strategi agar lebih cepat kembali ke kota, agar menghindari kemacetan yang amat melelahkan.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya rekayasa arus lalu lintas saat arus balik. Kendati demikian, para pemudik diminta bijak saat melakukan arus balik dan menghindari pulang pada puncak arus balik agar memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat di rumah pasca perjalanan jauh.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Muhammad Yasin )*

Keberadaan penceramah yang menyebarkan ujaran kebencian dan paham radikal pantas ditolak. Kehadiran mereka tentu meresahkan karena mengajak jamaah untuk bersikap intoleran.

Radikalisme masih saja ada di Indonesia padahal pemerintah sudah berusaha keras untuk menghapusnya. Kelompok radikal bekerja secara gerilya dan mereka menyamar jadi orang biasa saat menyebarkan ajarannya. Untuk mengusir radikalisme maka pemerintah melakukan banyak hal. Masyarakat juga bisa membantu dengan tidak mengundang penceramah radikal ke acara pengajian atau event lainnya.

Selama ini banyak kalangan masyarakat yang belum tahu bahwa tidak semua penceramah lurus-lurus saja. Penyebabnya karena ada yang ketahuan menyebarkan radikalisme. Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa ada indikasi radikalisme disebarkan lewat ceramah-ceramah selama ramadhan.

Komjen Boy melanjutkan, sebagai institusi yang mencegah timbulnya radikalisme, BNPT telah mencermati adanya materi ceramah-ceramah Ramadhan yang mengandung kebencian hingga perpecahan. Bisa saja dalam ceramah tersebut mengandung narasi-narasi yang mengandung unsur kebencian kepada negara, kepada kelompok tertentu, ras dan golongan tertentu.

Peringatan dari Kepala BNPT tentu wajib dicermati masyarakat. Ternyata ada penceramah radikal yang tidak disadari sudah tampil di TV atau channel Youtube. Keberadaan mereka tentu meresahkan karena bisa membuat jamaah jadi kehilangan rasa nasionalisme dan malah menghujat pemerintah. Juga mengobarkan lagi isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan mengobarkan paham anti perbedaan.

Padahal seharusnya seorang penceramah agama tidak boleh mengobarkan isu SARA karena bisa membuat kekacauan sosial. Kita tentu tidak mau ada kerusuhan yang berujung pada perampokan dan penyiksaan terhadap etnis tertentu, seperti yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Isu SARA amat sensitif sehingga tidak boleh dipermainkan.

Selain itu, penceramah radikal wajib ditolak karena ia mengajak umat untuk memerangi pemerintah. Hal ini amat berbahaya karena bisa menggagalkan program-program pemerintah sehingga akan mandek ditengah jalan. Padahal sudah jelas di dalam sebuah hadis, Nabi bersabda bahwa umat wajib menaati sang pemimpin, dan dalam hal ini adalah pemerintah.

Penceramah radikal juga harus ditolak karena bisa memecah-belah bangsa. Mereka selalu ngotot untuk mendirikan negara khilafah dan menghapus Pancasila serta UUD 1945. Padahal Indonesia adalah negara pluralis dan terdiri dari banyak suku bangsa, serta mengakui 6 agama, sehingga tidak cocok dengan prinsip khilafah. Kelompok radikal juga tidak punya andil dalam perang kemerdekaan sehingga tak boleh mengubah bentuk negara seenaknya sendiri.

Oleh karena itu, jika ingin menyelenggarakan halal bi halal atau pengajian, maka untuk mengisi acara tausiyah jangan pilih sembarang ustad. Masyarakat wajib menghindari para penceramah yang terbukti radikal. Cara melihatnya cukup mudah karena tinggal melihat video-videonya di Youtube. Jika ia mengajak umat untuk intoleran dan menjelek-jelekkan etnis tertentu, maka sudah jelas ia seorang penceramah radikal.

Penceramah radikal memang tidak boleh diberi panggung karena akan sangat berbahaya. Dari sekian jamaah yang datang, bisa jadi ada yang tertarik untuk masuk ke kelompok radikal. Jangan sampai hal buruk ini terjadi karena radikalisme bisa menghancurkan bangsa.

Masyarakat harus waspada karena makin banyak penceramah yang ternyata menyebarkan radikalisme.  Dengan adanya kepedulian bersama, maka diharapkan penyebaran radikalisme dapat ditekan dan keutuhan NKRI dapat terjaga. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini