suaratimur.id – Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Melalui kompromi politik ini, pemerintah bersedia melakukan koreksi untuk tidak mengulang lagi berbagai kebijakan dan bentuk pendekatan pembangunan di masa lalu yang umumnya tidak berpihak kepada orang Papua, atau berimplikasi pada keterpinggiran dan ketertinggalan orang Papua di segala bidang pembangunan.

Setelah UU Otsus mulai dilaksanakan, segenap Bangsa Indonesia dapat menyaksikan perubahan-perubahan positif yang terjadi di Papua. Gejolak yang pernah dialami pun secara politis mampu diredam. Kebijakan tersebut diyakini dapat menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan yang menginginkan pemerintah untuk lebih memperhatikan pembangunan Papua.

Otsus Memihak OAP

Sejumlah program prioritas otonomi khusus untuk memacu perkembangan rakyat dan daerah Papua yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, terdapat juga upaya pengembangan dalam hal lingkungan hidup, sosial, serta tenaga kerja dan kependudukan. Otsus pun memiliki tujuan untuk menghormati hak-hak dasar serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Antara lain, melalui pemberian ruang partisipasi politik yang sangat luas serta memberikan perlindungan nilai-nilai lokal dan adat di Papua.

Selain memberi ruang partisipasi politik kepada OAP, Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan alokasi berupa dana otonomi khusus yang bertujuan agar dapat mengakselerasi pembangunan di Papua sehingga dapat bersaing dengan provinsi lainnya. Keberlanjutan dana Otsus diikuti dengan pembenahan tata kelola keuangan dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan melibatkan seluruh pihak terkait serta memberikan kesempatan yang luas bagi OAP untuk memiliki peran dari berbagai aspek.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano, turut menegaskan dana Otsus Papua yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan OAP. Bahkan, menurutnya, tak pernah ada kata gagal dalam pelaksanaan Otsus di tanah Papua. Sehingga, Otsus harus tetap dilanjutkan demi akselerasi pembangunan Papua dalam bingkai NKRI. Terkait DOB, Benhur Tomi Mano juga mendukungnya guna pemerataan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Otsus dan DOB Layak Didukung Penuh

Upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Papua melalui Otsus terus menunjukkan keberhasilan sehingga mendapat dukungan penuh dari berbagai komponen masyarakat di Papua. Termasuk rencana pemekaran provinsi atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), yang sudah dibanjiri dukungan dari rakyat Papua.

Salah satu dukungan datang dari warga Kabupaten Mimika yang berharap pembentukan DOB Papua Tengah cepat terealisasi. Sebab, hal itu diyakini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Antusias warga Mimika terlihat jelas dari adanya aksi turun ke jalan dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah untuk membentuk Provinsi Papua Tengah. Menurut informasi dari beberapa pemberitaan, ribuan warga yang mengikuti aksi tersebut terdiri dari 18 perwakilan dari setiap suku di Timika. Massa yang hadir juga berasal dari masyarakat seluruh Meepago dan masyarakat nusantara.

Selain itu, Forum Dewan Adat Tabi turut menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah pusat bersama DPR RI untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, khususnya Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Bupati Jayapura yang juga Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw, mengimbau masyarakat mendukung penuh rencana membentuk DOB Papua. Pasalnya, hanya dengan cara itu setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahannya dengan caranya sendiri, dengan kultur dan budayanya sendiri, bahkan dapat menjangkau semua tempat yang terisolir. Menurutnya, apabila ada masyarakat di Papua yang menolak Otsus dan DOB, maka ia tidak memahami adat istiadat. Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku wilayah Sarmi, Lukas Worone, mengatakan daerah otonom baru sudah lama dinantikan dan penting agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya serta bisa memperhatikan masyarakat lokal dengan baik, sehingga harus didukung.

Abaikan Oknum Penolak Otsus dan DOB

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dengan membentuk DOB sepatutnya tidak perlu diragukan apalagi ditentang, karena tujuannya adalah untuk kemajuan Papua. Keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Otsus Papua seharusnya menjadikan warga Papua semakin antusias untuk mewujudkan harapan Papua maju, dimana sesuai dengan tujuannya Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Miris rasanya jika melihat atau mendengar ada warga yang terprovokasi oleh oknum penentang pemerintah yang dengan sengaja memberikan informasi-informasi negatif dan keliru mengenai Otsus dan DOB, sementara sudah jelas bahwa tujuan semua kebijakan itu adalah untuk kesejahteraan rakyat papua. Namun, dapat dipastikan bahwa tidak semua OAP menolak Otsus dan DOB. Bahkan, masyarakat yang menolak sebenarnya berjumlah sangat kecil dibanding yang mendukung, hanya saja mereka lebih militan dalam menggaungkannya. Karenanya, abaikan segala bentuk provokasi yang dilemparkan oleh kelompok perusuh yang membutakan mata terhadap pentingnya Otsus dan DOB bagi masyarakat Papua.

Patut disadari bahwa keseriusan mewujudkan akselerasi di Papua tentu tidak hanya cukup direalisasikan dengan regulasi semata. Perlu dukungan dari seluruh pihak baik dari masyarakat Papua maupun seluruh Bangsa Indonesia. Saling bahu-membahu membangun Papua.

__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Deka Prawira )*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi terobosan Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi. Peraturan tersebut diyakini akan berdampak signifikan bagi dunia usaha dan investasi.

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memiliki tujuan untuk membangkitkan dunia usaha dan investasi. Undang-undang ini mampu menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi satu undang-undang. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor. Presiden Jokowi juga mengungkapkan dampak dari keberadaan UU tersebut.

Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi akan menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. Untuk perizinan usaha mikro tidak diperlukan lagi, cukup hanya dengan pendaftaran saja.

Kedua, UU Cipta Kerja mampu memotong praktik pungutan liar dan korupsi dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melakui Online Single Submission (OSS)

Ketiga, aktivitas usaha dan berinvestasi semakin dipermudah. Pembentukan perseroan terbatas dibuat lebih sederhana dan tidak lagi ada pembatasan modal minimum. Pengurusan paten, merek juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah.

Keempat, berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas semakin dipermudah serta semakin menarik dengan adanya berbagai fasilitas dan insentif.

Kelima, Indonesia juga membentuk lembaga sovereign wealth fund yang akan mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan atau aset negara secara langsung maupun tidak langsung, serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang berinvestasi di KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi di kawasan-kawasan tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Febrio Nathan Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memastikan bahwa berlakunya UU Cipta Kerja akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Sebab, UU tersebut mampu mewujudkan reformasi struktural yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dirinya mengatakan, UU Cipta kerja sangatlah berpengaruh terhadap reformasi struktural yang menyeluruh mulai dari sektor pendidikan terendah dalam negeri. Karena, dalam perundangan ini setiap anggaran pendidikan dalam APBN akan diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan.

Dengan meningkatnya kualitas SDM dalam negeri, tentunya para investor asing maupun dalam negeri akan semakin tertarik untuk menanamkan investasinya ke Indonesia, mengingat faktor ini yang sangat penting untuk segara dilakukan transformasi secara cepat dalam waktu beberapa bulan ke depan.

Perlu kita ketahui bahwa UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk mendorong iklim berusaha, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta menghilangkan ego sektoral.

Presiden RI Joko Widodo secara tegas mengatakan akan menjamin keamanan investasi bagi para penanam modal asing. Mereka bisa membuktikannya sendiri, dengan melihat capaian investasi di Indonesia yang 9% per tahun pada tahun 2021. Dengan demikian para investor akan percaya bahwa penanaman modal di negeri ini amatlah menguntungkan.

Selain itu penyempurnaan UU Cipta Kerja juga mendukung pemberian gaji penuh dan bonus serta tunjangan bagi para tenaga kerja lokal. Jika tenaga kerja terpaksa dirumahkan, menurut UU Cipta Kerja para pekerja akan mendapatkan pesangon sebesar 25 kali gaji.

Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), manfaat yang diperoleh dari UU Cipta Kerja adalah berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, maka dalam pendirian PT tidak dibutuhkan akta notaris pendirian perusahaan, namun hanya memerlukan pernyataan-pernyataan perseroan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tentu saja dapat mendorong akan adanya kepastian legalitas bagi para pelaku UMKM. Hal ini tentu saja dapat merangsang semangat berwirausaha bagi masyarakat. karena praktisnya proses perizinan.

UU Cipta Kerja memberikan harapan bagi para pelaku usaha, baik UMKM maupun investor, dengan adanya regulasi yang mampu memangkas proses perizinan, bukan tidak mungkin dunia usaha serta investasi di Indonesia akan mengalami peningkatan secara signifikan.

) *Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Alif Fikri )*

Keputusan Pemerintah yang memperbolehkan mudik selama momentum Idul Fitri 1443 H mendapat apresiasi banyak pihak. Selain mampu melepas kerinduan masyarakat akan kampung halaman, mudik Lebaran 2022 telah menggerakan kembali perekonomian rakyat yang sebelumnya terdampak pandemi Covid-19.

Lebaran tahun 2022 terasa lebih meriah karena masyarakat akhirnya bisa mudik, karena kurva pasien corona sedang melandai dan sudah banyak yang divaksin. Mereka ramai-ramai pulang kampung dan bergembira karena akhirnya bisa sungkem ke orang tua. Kemeriahan Lebaran dirasakan oleh semua orang, mulai dari kakek, nenek, hingga para cucu.

Idul fitri yang lebih ramai dan diwarnai dengan mudik juga memiliki dampak positif, yakni terjadi peningkatan ekonomi. Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan bahwa mudik tahun ini menyumbang kenaikan sebesar 0,2-0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik di kuartal II tahun 2022 maupun tahun 2022 secara keseluruhan.

David Sumual menambahkan, dengan adanya mudik maka membuat kenaikan hilir mudik masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Ini akan memberi dampak terhadap perekonomian daerah. Terutama dari sisi konsumsi. Dalam artian, pemudik memberi kenaikan pada bidang perekonomian karena mereka memborong berbagai barang, baik dalam perjalanan maupun saat berada di kampung halaman.

Ketika dalam perjalanan maka pemudik pasti membeli makanan dan warung-warung sampai restoran yang untung karena konsumennya bertambah. Para pemudik juga sesekali berhenti di minimarket untuk menumpang ke toilet, dan pasti membeli minuman ringan atau sekadar snack untuk dimakan oleh anak-anaknya. Sebelum berangkat mereka juga pasti membeli oleh-oleh yang biasanya dalam jumlah besar, sehingga menguntungkan bagi penjualnya.

Saat sudah sampai di kampung halaman, para pemudik juga mengeluarkan uang untuk jajan, mumpung ada di tanah kelahiran dan akhirnya wisata kuliner untuk memuaskan rasa kangen akan makanan khas di sana. Mereka juga membeli oleh-oleh di kampung untuk nantinya dibagikan ke tetangga dan rekan kerja di kota. Semua kegiatan ini tentu mengeluarkan uang dan meningkatkan perekonomian juga.

Peningkatan ekonomi saat mudik dan balik menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk memperbolehkan masyarakat pulang kampung tahun 2022 ini adalah tepat. Penyebabnya karena mudik memiliki efek baik terhadap kesehatan finansial negara dan juga masyarakatnya, terutama para pedagang. Kerugian mereka selama pandemi menjadi tertutupi karena meroketnya omzet ketika Lebaran.

Mudik di masa pandemi tidak lagi mengkhawatirkan karena jumlah pasien corona ‘hanya’ 300-an per hari. Lagipula cakupan vaksinasi juga sudah 60% dan para pemudik wajib divaksin booster. Setelah fokus pada pemulihan kesehatan masyarakat, saat ini pemerintah fokus pada perbaikan ekonomi pasca hantaman pandemi, dan salah satu caranya adalah dengan memperbolehkan mudik.

Peningkatan jumlah belanja masyarakat jangan dipandang sebagai hal yang negatif atau pemborosan. Penyebabnya karena hal ini malah menunjukkan bahwa kesehatan finansial mereka makin membaik walau masih pandemi. Lagipula para pemudik pasti sudah memperhitungkan baik-baik biaya pulang kampung dan uang belanja selama berada di sana, dan sudah ada THR dari kantor sehingga tidak akan berakhir dengan dompet tipis.

Justru belanja adalah salah satu cara untuk menyehatkan perekonomian negara. Ketika masyarakat belanja baik untuk oleh-oleh atau membeli makanan, maka ada perputaran uang. Hal ini akan menggerakkan roda perekonomian sehingga keadaan finansial negara makin sehat dan kita bisa bangkit walau masih pandemi.

Keputusan Pemerintah memperbolehkan pulang kampung saat Idul Fitri 1443 H merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat, yang sudah lama tidak pulang kampung untuk bersilaturahmi. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk selalu taat Prokes agar lonjakan Covid-19 pasca Lebaran dapat dicegah dan pemulihan ekonomi dapat terus berjalan. 

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Syukur )*

Pelonggaran aktivitas masyarakat saat Idul Fitri diyakini mampu meningkatkan perekonomian dengan sangat cepat. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tetap taat Prokes.

Pandemi telah membuat perekonomian masyarakat lesu. Kelesuan ekonomi muncul karena banyak perusahaan yang terpaksa memotong gaji pegawai agar bisa bertahan. Selain itu para pedagang juga mengeluh jualannya sepi karena masyarakat memilih untuk membeli sembako dan kebutuhan pokok lain, dan mengurangi jajan di luar.

Akan tetapi keadaan berangsur-angsur membaik. Saat di akhir Ramadhan dan Libur Lebaran, pasar dan mall kembali semarak. Masyarakat mulai dapat kembali berbelanja kebutuhan untuk menyemarakkan hari raya,mulai dari kue kering, dan berbagai kebutuhan lainnya. Perekonomian kembali sehat karena perputaran uang juga makin kencang. 

Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyebutkan momentum Idul Fitri 1443 H/2022 tahun ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi. Momentum Lebaran menjadi akselerator peningkatan ekonomi. Terlebih Tunjangan Hari Raya (THR) telah diberikan. THR sebesar 1 kali gaji ditambah 50% menjadi bantalan ekonomi untuk memperkuat daya beli.

Idul Fitri tahun 2022 ini benar-benar jadi pengungkit perekonomian negara. Hanya dalam beberapa hari, terjadi perputaran uang sebesar 42 trilliun rupiah. Jumlah ini tentu amat fantastis karena naik berkali-kali lipat daripada tahun lalu. Perekonomian Indonesia pada kuartal ke-II tahun 2022 bisa naik sebesar 7% karena peningkatan ekonomi saat libur Lebaran.

Kenaikan perputaran uang wajar terjadi karena masyarakat sudah diperbolehkan mudik. Mereka membayar tiket kereta api, bus, atau pesawat. Juga membeli makanan untuk oleh-oleh, baju baru, kue kering, dan lain-lain. Dengan banyaknya transaksi maka perputaran uang akan berlangsung lebih cepat, sehingga perekonomian negara akan meningkat.

Roda ekonomi Indonesia memang harus digulirkan terus-menerus karena jika dibiarkan saja akan berbahaya, dan bisa memicu krisis keuangan. Cara untuk menggerakkan roda perekonomian tentu dengan menyemarakkan pasar dan memperbanyak transaksi, baik tunai atau transfer. Ketika masyarakat belanja dengan nominal besar maka akan sangat bagus bagi perekonomian negara.

Jika pasca libur Lebaran roda perekonomian tetap berjalan lancar maka kita optimis keadaan akan kembali seperti sebelum pandemi, bahkan akan lebih baik lagi. Ketika perekonomian pulih maka akan bernafas lega karena selamat dari ancaman resesi yang mengerikan. Kita tidak akan bangkrut karena perputaran uang berlangsung cepat dan masyarakat terbukti masih doyan belanja.

Banyaknya uang yang dibelanjakan oleh masyarakat jangan dipandang sebagai hal negatif karena bukanlah suatu pemborosan. Belanja besar-besaran itu sudah biasa dilakukan dari tahun ke tahun. Selain dari THR, masyarakat (terutama yang tinggal di desa) juga punya tabungan uang tunai dan sembako, sehingga jelang Lebaran bisa digunakan untuk merayakan Idul Fitri dengan meriah.

Dengan peningkatan ekonomi, ditambah dengan turunnya kurva pasien Corona, maka kita optimis Indonesia akan lebih sehat lagi. Baik dari Covid maupun dari kelesuan ekonomi. Jika banyak yang belanja saat libur Lebaran maka membuktikan  bahwa masyarakat tetap kuat perekonomiannya walau masih pandemi.

Idul Fitri tahun 2022 berasa sangat manis karena bisa dirayakan di kampung halaman dan orang-orang mudik dengan bahagia. Pemerintah juga senang karena masyarakat membelanjakan uangnya sehingga roda perekonomian negara bergulir dengan cepat. Dengan adanya momentum ini, maka perekonomian rakyat yang selama ini terimbas pandemi Covid-19 akan kembali pulih seperti sedia kala.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini