Oleh : Robert Krei )*

Rencana demonstrasi elemen mahasiswa yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) pada 10 Mei 2022, sebaiknya dibatalkan. Selain mengganggu arus lalu lintas masyarakat, demonstrasi tersebut tidak relevan karena pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Wilayah Papua merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di ujung timur nusantara. Dahulu, hanya ada 1 provinsi di Papua. Namun ketika masuk ke masa Orde Reformasi, Papua ditambah lagi jadi 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Sementara saat ini pemerintah sedang bersiap untuk meresmikan 3 provinsi baru di Bumi Cendrawasih, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah. Pembentukan provinsi baru ini sudah sesuai dengan permintaan rakyat.

Namun sayang, rencana peresmian daerah otonomi baru (DOB) ini ditentang keras oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai Petisi Rakyat Papua (PRP). Juru bicara PRP Jefry Wenda menyatakan ketidaksetujuannya mengenai pemekaran wilayah. Bahkan ia menuntut kemerdekaan West Papua.

Ocehan dan pernyataan ngawur Jeffrey tentu ditentang oleh masyarakat, khususnya orang asli Papua. Penyebabnya karena justru pembentukan provinsi baru ini atas permintaan warga di Bumi Cendrawasih sendiri, bukan atas tekanan atau bujukan dari pihak lain. Mereka beraudensi dengan Presiden Jokowi dan akhirnya senang karena beberapa saat kemudian permintaannya dikabulkan. Selain itu pembentukan DOB juga sesuai aturan.

Jika ada masyarakat yang mengusulkan untuk pembentukan daerah otonomi baru maka ia membawa suaranya ke ibu kota. Masyarakat berani mengusulkannya karena sudah disetujui oleh bupati, walikota, dan DPRD tingkat kota serta provinsi. Baru kemudian usulan itu dibawa ke tingkat DPR. Jika disetujui maka akan keluar RUU-nya dan akan diresmikan jadi UU, sehingga terbentuk provinsi baru.

Semua mekanisme tersebut sudah jalankan ketika masyarakat meminta pembentukan provinsi baru, bahkan sudah ada RUU-nya dan tinggal menunggu pengesahannya saja. Bahkan akan dipercepat karena mengejar waktu untuk persiapan sebelum Pemilihan Umum tahun 2024.

Jika ada 3 provinsi baru maka sudah sesuai dengan aturan dan mendapat izin dari DPRD, DPR, serta Presiden Jokowi. Oleh karena itu jika ada yang menentang terbentuknya daerah otonomi baru, amatlah aneh. Penyebabnya karena provinsi baru ini tidak serta-merta dipaksakan, melainkan permintaan dari warga Papua sendiri, dan pembentukannya sesuai dengan aturan di Indonesia.

Demo yang akan dilakukan oleh Jefry Wenda cs sebaiknya dibatalkan karena pertama, masih masa pandemi sehingga tidak akan mendapat izin dari kepolisian. Kedua, masyarakat tidak mendukung PRP atau gerakan sejenis yang menentang pembentukan daerah otonomi baru. Alasan mereka tidak masuk akal karena pembentukan provinsi baru adalah permintaan rakyat. Tidak ada unsur pemaksaan dari pemerintah.

Buktinya masyarakat yang bermukim di Mimika dan warga adat Meepago mendukung penuh pembentukan provinsi baru di Papua. Mereka mendeklarasikan dan senang karena jika ada daerah otonomi baru, akan ada banyak kemajuan di Bumi Cendrawasih. Selain itu untuk pengurusan ke ibu kota provinsi juga makin dekat.

Jefry Wenda merupakan salah satu tokoh yang aktif menyuarakan hak penentuan nasib sendiri untuk Papua. Oleh karena itu masyarakat tidak mendukungnya karena dianggap penghianat negara. Tidak heran jika Jefry menentang penambahan provinsi dan malah meminta kemerdekaan, karena memang perintah dari OPM/KST.

Pembentukan daerah otonomi baru di Papua sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme perundang-undnagan. Oleh sebab itu, demonstrasi 10 Mei 2022 sudah sepatutnya dibatalkan, karena demo tersebut tidak mewakili aspirasi rakyat Papua dan hanya digunakan oknum pro separatis untuk mewujudkan kemerdekaan Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Oleh : Deka Prawira )*

Berdasarkan Survey dari Lowy Institute tahun 2022, diketahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, mendukung keberadaan investasi, termasuk investasi asing. Selain menambah lapangan kerja, investasi juga membuat devisa negara naik, dan berbagai keuntungan lainnya.

Mungkin ada sebagian dari masyarakat yang kaget ketika mengetahui barang-barang branded seperti sepatu sport bermerek, ternyata diproduksi di Indonesia. Pabriknya merupakan hasil investasi asing. Sebenarnya sudah lama sekali ada penanaman modal asing di negeri ini, bahkan sebelum era kemerdekaan, Belanda memperbolehkan investor untuk berbisnis di Indonesia.

Lalu apakah masyarakat mendukung investasi asing? Hasil survei dari Lowy Institute tahun 2022 menunjukkan bahwa seluruh masyarakat mendukung penanaman modal asing, yakni dari Arab Saudi dan ada 57% yang mendukung. Sementara untuk investor dari Singapura, sebanyak 54% penduduk Indonesia menyetujuinya. Begitu pula dengan investor dari berbagai negara lainnya.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menyetujui adanya investasi asing karena memang akan menguntungkan bagi warga. Pertama tentu adanya lapangan pekerjaan baru karena ada perusahaan dan pabrik baru. Jika ada banyak lowongan kerja maka masyarakat bisa melamar, dan akhirnya mengurangi tingkat pengangguran.

Banyaknya lowongan kerja amat penting karena sejak awal di masa pandemi, tingkat pengangguran makin bertambah. Penyebabnya karena banyak perusahaan yang merugi sehingga harus mem-PHK karyawannya. Semua ini disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat.

Kalaupun ada perusahaan yang memilih untuk bertahan maka gaji pegawai terpaksa dipotong setengahnya, sehingga lama-lama banyak yang resign. Para pengangguran baru ini akhirnya gembira karena bisa melamar kerja di perusahaan hasil investasi asing.

Masyarakat senang dan melamar kerja di perusahaan hasil investasi asing karena pertama, perusahaannya mentereng. Kedua, gajinya sesuai dengan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan yang ketiga, pekerja asing yang ada di perusahaan tersebut mengajarkan tentang teknologi terbaru pada para pegawai lokal.

Manfaat selanjutnya dari investasi di Indonesia yang bisa dinikmati oleh masyarakat adalah banyaknya infrastruktur. Pemerintah membuat jalan tol dan infrastruktur lain untuk mendukung kinerja para investor. Lantas infrastruktur itu juga dimanfaatkan oleh rakyat agar mobilitasnya lebih cepat dan hemat biaya bahan bakar. Tak heran makin banyak masyarakat yang menyetujui banyaknya investasi asing di Indonesia.

Selanjutnya, investasi asing juga membuat berbagai bahan tambang dan hasil bumi di Indonesia diolah jadi barang-barang yang berguna, bahkan berkualitas ekspor. Para penanam modal asing memiliki uang dan juga teknologi canggih sehingga bisa memanfaatkannya. Sehingga akan makin berguna.

Kita tak perlu takut karena jika ada perusahaan penanaman modal asing yang mengolah hasil tambang, akan ada pembagian hasil. Tentu pemerintah akan mendapatkan bagiannya dan harus sama-sama adil. Jadi salah besar jika ada yang menganggap bahwa investasi asing adalah penjajahan model baru, karena yang benar adalah simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan.

Jika banyak investasi asing di Indonesia maka makin bagus karena salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah dari banyaknya penanaman modal asing. Penyebabnya karena Indonesia dipercaya oleh banyak negara, mulai dari yang ada di kawasan Asia Tenggara, Eropa, hingga Amerika, untuk bekerja sama.
Mereka yakin untuk berinvestasi karena dijamin langsung oleh Presiden Jokowi.
Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung investasi asing karena bisa menambah devisa negara, mengurangi tingkat pengangguran, dan memajukan bangsa. Selain itu akan ada pengolahan hasil bumi sehingga bisa dimanfaatkan dan juga diekspor. Salah besar jika ada yang berpendapat bahwa masyarakat tidak mendukung investasi asing, karena kenyataannya sebaliknya.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik di negara ASEAN. Bukti bahwa strategi Pemerintah selama ini memang sangat efektif dalam meredam penularan kasus aktif di Indonesia.

Keputusan yang diambil oleh Pemerntah mengenai pelonggaran aktivitas masyarakat, khususnya diperbolehkannya masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun 2022 ini tentu bukanlah hal yang sembarangan. Pasalnya itu semua sudah melalui perhitungan yang matang dari Pemerintah.

Dengan diambilnya kebijakan tersebut, memang sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa penanganan pandemi yang dilakukan oleh Pemerintah RI selama ini bisa dikatakan sangat baik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia sendiri memang semakin hari kian menunjukkan tanda yang terus membaik.

Sebagaimana data yang disampaikan oleh Menko Airlangga, bahwa Angka Reproduksi Kasus Efektif di Indonesia terus menunjukkan trend membaik, yakni di angka 0,99 atau di bawah 1,00 yang berarti memang pandemi sudah terkendali. Kendati demikian, memang bukan berarti bahwa seolah potensi risiko terpapar Covid-19 hilang begitu saja, masyarakat sendiri juga harus terus dan tetap waspada dengan menggunakan protokol kesehatan di mana pun serta kapan pun.

Menko yang juga menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tersebut juga mengaku bahwa Pemerintah saat ini tengah melakukan kewaspadaan dan antisipasi pasca Lebaran. Pasalnya tentu seluruh pihak tidak menginginkan bahwa kurva penularan Covid-19 tiba-tiba kembali melonjak setelah libur Lebaran 2022 ini.

Maka dari itu pemerintah akan terus menetapkan kewajiban dengan melakukan perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai suatu strategi yang ternyata sejauh ini terbukti ampuh juga untuk mengendalikan penularan virus. Tidak hanya diimbau untuk terus taat kepada protokol kesehatan, masyarakat juga dihimbau untuk segera melaksanakan vaksinasi khususnya mereka yang masih belum memperoleh dosis kedua dan juga bagi mereka yang belum memperoleh dosis ketiga atau booster.

Per tanggal 24 April 2022 sendiri, dikabarkan oleh Menko Airlangga bahwa kasus harian Covid-19 yang terjadi di Indonesia berada pada angka 382 kasus, yang mana jumlah tersebut sudah berkurang sebanyak 99,4 persen pada puncak Omicron di sekitar bulan Februari dengan kasus harian mencapai angka lebih dari 64 ribu. Kemudian untuk kasus aktifnya sendiri juga sudah mengalami penurunan sebanyak 96,99 persen dari yang sebelumnya mencapai lebih dari 586 ribu kasus, kini menjadi hanya sekitar 17 ribuan kasus.

Bahkan tren penurunan kasus COVID-19 ini tidak hanya berada di Pulau Jawa dan Bali saja, melainkan juga sudah merata termasuk di luar Jawa-Bali. Adanya trend penurunan angka penyebaran pandemi tersebut, ternyata selaras dengan capaian vaksinasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah secara merata ke seluruh masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi bahwa pandemi di Indonesia memang sudah terkendali sehingga berbagai pelonggaran mulai tampak nyata bisa dilakukan oleh masyarakat termasuk melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini, yang mana berbeda dengan keijakan lebaran pada tahun-tahun sebelumnya ketika Pemerintah memberlakukan pembatasan yang ketat.

Keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa sejauh ini semua strategi yang telah dilakukan memang benar-benar efektif dan sangat berpengaruh. Masyarakat pun diimbau untuk selalu mematuhi kebijakan Pemerintah agar tren positif pengendalian Covid-19 dapat terus terjaga dan transisi pandemi ke endemi dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insititute

Oleh : Savira Ayu )*

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan digelar pada November 2022 mendatang. Momentum tersebut merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan keunggulannya, khususnya dalam hal penanganan pandemi Covid-19.

Indonesia memiliki momentum terbaik untuk menunjukkan keunggulannya di mata negara-negara lainnya. Bagaimana tidak, pasalnya Indonesia diberikan kepercayaan menjadi negara pemimpin atau presidensi dalam pertemuan Internasional tersebut. Apalagi belakangan setelah dua tahun terakhir berkutat dengan adanya pandemi Covid-19, saatnya Indonesia menunjukkan taji dan memperlihatkan pula bagaimana keberhasilan menangani pandemi.

Bahkan di tengah berbagai negara yang masih sulit untuk bertahan dari pandemi, menjadi tantangan terbesar justru bagaimana caranya negara-negara tersebut mampu untuk bangkit pasca pandemi dan menggerakkan kembali roda perekonomian. Dalam kesempatan itu, Pemerintah mampu membuktikan dirinya menjadi pemimpin yang berhasil, utamanya dalam menggerakkan kembali roda perekonomian pasca pandemi di Indonesia.

Secara eksplisit hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri Parekraf Sandiaga Uno di dalam sidang PBB ketika di New York. Baginya, menjadi momentum terbaik untuk bangsa adalah ketika menjadi presidensi G20 dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana keberhasilan Indonesia, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahkan tidak hanya sekedar menjadi presidensi saja, namun Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dalam perayaan Hari Pariwisata Dunia. Oleh sebab itu, sosialisasi perlu terus digemakan mengingat acara tersebut memiliki banyak kontribusi positif, khususnya terhadap pemulihan ekonomi.

Sejauh ini, persiapan KTT G20 telah dipersiapkan oleh Pemerintah, khususnya melalui Kemenparekraf yang konsisten membangkitkan roda perekonomian. Percepatan pemulihan ekonomi memang sangat diperlukan demi segera beralih dari krisis setelah pandemi. Tatanan ekonomi baru dan penciptaan lapangan pekerjaan serta peluang usaha, terus digencarkan Pemerintah. Seluruhnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tidak hanya Sandiaga Uno, namun Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Suminto, menyatakan bahwa KTT G20 tersebut sangat bermanfaat. Efek positif tersebut terutama dalam bidang leadership atau kepemimpinan di tingkat global. Selain itu tentunya citra positif tanah air pasti akan membaik di mata dunia serta tingkat kepercayaan diri negara Indonesia pasti akan meningkat pula.

Disamping keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 hal lain yang mampu ditunjukkan di mata dunia adalah bagaimana progres pembangunan negara Indonesia. Tentu juga hal ini pasti mampu untuk menarik datangnya investasi dari berbagai pihak. Dengan tema besar yang dibawa oleh Indonesia dalam forum G20 tersebut, yakni “Recover Stronger, Recover Together “, jelas sekali bahwa tujuan utama atau visi dan misi besar dari adanya forum tersebut adalah bagaimana caranya seluruh negara dalam G20 bisa untuk mencapai kebangkitan secara bersama-sama dan mampu untuk menjadi lebih kuat setelah pandemi.

Setidaknya terdapat tiga pilar utama yang akan dibawa oleh Indonesia dalam forum tersebut, yakni yang pertama adalah membangun produktivitas perekonomian, kemudian yang kedua adalah setelah produktivitas ekonomi tersebut bangkit. Namun demikian, hal tersebut bergantung cara meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan karena memang perekonomian tersebut harus terus dipikirkan secara jangka panjang dan bukannya hanya sekedar bangkit secara momentual belaka.
Pilar ketiga adalah sebagaimana hal ke depan yang ingin diimpikan, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tentu bukan hanya melulu sekadar di bidang ekonomi semata, namun secara strategi politis tentu akan menguntungkan bagi Indonesia termasuk di bidang kesehatan, yakni dengan tujuan Indonesia yang bisa meningkatkan kesetaraan vaksinasi untuk seluruh negara, yang mana ternyata beberapa negara masih belum memiliki akses vaksin yang menyeluruh bagi seluruh penduduknya.

KTT G20 bukan saja menunjukkan keunggulan pembangunan Indonesia, namun juga kepiawaian Indonesia dalam memimpin forum internasional. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan penuh masyarakat atas penyelenggaraan forum tersebut agar dapat berjalan aman dan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ismail )*

Radikalisme adalah musuh bersama yang dapat menyusup ke berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali aparatur negara. Oleh sebab itu, aparatur negara harus bebas radikalisme agar pelayanan publik dan roda pemerintahan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menjadi aparat pemerintah seperti pegawai negeri, polisi, atau prajurit TNI adalah pekerjaan impian karena memiliki gaji tetap dan ditambah lagi ada dana pensiun walau sudah purna tugas. Oleh karena itu wajar jika banyak anak yang bercita-cita jadi aparat negara. Selain keren karena mengenakan seragam yang gagah, jadi aparat adalah salah satu cara untuk membaktikan diri pada negara.

Akan tetapi jika sudah diangkat jadi aparat negara tentu wajib taat pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah wajib bebas dari radikalisme. Penyebabnya karena jika jadi anggota kelompok radikal, atau minimal simpatisan, tentu jadi musuh negara karena ada keinginan untuk membelot. Jangan sampai seorang ASN atau aparat lain malah diam-diam menyebarkan radikalisme di negeri ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa intinya seorang ASN wajib bebas radikalisme. Terlebih untuk calon pejabat tinggi. Jika ketahuan radikal maka mohon maaf tidak bisa diangkat jadi pejabat.

Menteri Tjahjo melanjutkan, pemerintah memantau tiap aparatnya melalui media sosial. Dari jejak digital maka diketahui apakah ia termasuk anggota kelompok radikal atau bukan. Selain itu, pasangan (suami atau istrinya) juga harus bebas radikalisme, jadi wajib untuk saling mengingatkan.

Pemantauan lewat media sosial memang cukup efektif karena jejak digitalnya kelihatan. Jika ada ASN atau aparat lain yang ketahuan mem-follow akun radikal, atau sering membuat status / share tweet tentang jihad, negara khilafah, radikalisme, dll maka sudah dipastikan ia sudah teracuni oleh radikalisme.

Jika ketahuan jadi anggota kelompok radikal maka aparat tersebut akan kena hukuman. Yang pertama hanya teguran jika memang ia baru sebatas simpatisan. Yang kedua adalah penundaan kenaikan pangkat atau seperti yang dipaparkan oleh Menteri Tjahjo, pelarangan dirinya jadi pejabat tinggi. Hukuman ini dirasa setimpal karena ia lebih memilih untuk jadi anggota kelompok radikal dariapada setia pada negara.

Jika kena hukuman maka ASN atau aparat pemerintah tersebut wajib evaluasi dan berjanji untuk tidak lagi berkaitan dengan radikalisme. Akan tetapi jika masih tetap saja, maka ia bisa kena hukuman kelas berat. Pemberhentian secara tidak hormat menjadi hukuman paling berat dan ganjaran ini dirasa setimpal karena jika aparat jadi radikal, ia menjadi penghianat bangsa.

Jika diberhentikan secara tidak hormat maka otomatis aparat tersebut tidak berhak menerima uang pensiun. Hal ini bukanlah sebuah ketidak adilan, melainkan cara ampuh agar ASN atau aparat lain tidak mau tersangkut radikalisme. Jika ada ancaman sebesar ini maka tiap aparat akan sadar dan tidak akan kena bujuk anggota kelompok radikal.

Selain itu, jika ada hukuman kelas berat maka juga menguntungkan negara. Jangan sampai ia memanfaatkan jabatan atau fasilitas yang diberikan negara dan akhirnya disalahgunakan untuk menyebarkan radikalisme. Seorang ASN atau aparat yang kena radikalisme wajib diganjar seperti itu agar benar-benar kapok.

Aparat pemerintah seperti anggota TNI, polisi, dan pegawai negeri adalah abdi negara, jadi wajib untuk setia pada negara. Jangan sampai malah jadi anggota atau simpatisan kelompok radikal, karena sama saja jadi pengkhianat bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi institute

suaratimur.id – Sejumlah kabar terus bermunculan di pemberitaan media berkaitan dengan rencana kegiatan aksi demonstrasi penolakan Otsus Jilid II dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang digelar oleh Petisi Rakyat Papua (PRP), pada Selasa 10 Mei 2022. Juru bicara PRP Jefry Wanda mengklaim bahwa sesuai imbauan yang telah dikeluarkan pada 5 Mei lalu, aksi demonstrasi dari 122 organisasi yang tergabung dalam PRP akan dilakukan secara serentak. Beberapa wilayah di Papua yang telah terkonfirmasi melaksanakan aksi yakni di Jayapura, Manokwari, Sorong, Kaimana, Wamena, Yahukimo, Dogiyai, Mapia, dan Deiyai.

Menurutnya, pemekaran tiga provinsi hanya diputuskan berdasarkan pertimbangan politik dan laporan BIN guna menghancurkan nasionalisme rakyat Papua serta bagian dari politik adu domba hanya memperkuat politik identitas yang dengan mudah memicu konflik horizontal di antara rakyat Papua. PRP bahkan menuding bahwa alasan pemerintah menerapkan DOB dan Otonomi Khusus Jilid II demi kesejahteraan dan pembangunan bagi rakyat Papua hanyalah omong kosong. Secara realitas, disebut bahwa saat ini masyarakat Papua hanya menjadi objek, bukan subjek.

Aparat Siap Bertindak Tegas

Sementara dari pihak aparat, melalui Kapolresta Jayapura Kota Kombes Polisi Gustav Urbinas, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan agar aksi tersebut tidak dilakukan oleh kelompok yang menyebut sebagai Petisi Rakyat Papua (PRP). Selama ini aparat kepolisian sangat kooperatif dan tidak pernah menutup ruang demokrasi bagi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi. Pihaknya menyayangkan bahwa aksi yang direncanakan tidak memenuhi syarat formal sesuai aturan. Cara penyampaian surat pemberitahuan maupun surat izin dari pihak bersangkutan sangat tidak beretika. Secara kronologis, mereka memberikan surat tanpa memberitahu tujuan dan langsung melarikan diri seperti pencuri. Secara formal tidak memenuhi syarat karena tidak ada klarifikasi dari pihak yang melaksanakan aksi, bahkan hanya menyuruh orang lain untuk mengantarkan surat permohonan izin aksi. Padahal tata cara penyampaian pendapat telah diatur dalam UU No.9 Tahun 1998.

Untuk itu, pihak aparat TNI-Polri berencana menurunkan seribu pasukan untuk mengantisipasi gelombang aksi tersebut. Secara tegas disampaikan bahwa jika terdapat kelompok yang muncul maka akan diambil tindakan tegas dengan pembubaran secara paksa sesuai prosedur yang berlaku. Rencana aksi tersebut tidak mengantongi izin dari pihak Kepolisian.

Waspadai Provokator dan Penunggang Aksi

Berdasarkan kejadian di sejumlah aksi penolakan DOB dan Otsus sebelumnya, kegiatan aksi demonstrasi yang pada awalnya disebut akan berlangsung damai namun pada saat pelaksanaan cenderung mengarah pada kondisi inkondusif bahkan beberapa berakhir dengan kerusuhan hingga menimbulkan korban.  

Aksi demonstrasi yang terdiri dari beberapa elemen massa dan pergerakan cenderung rentan untuk diprovokasi serta ditunggangi. Dalam aksi penolakan DOB di Yahukimo, secara terang-terangan Ketua KNPB Yahukimo, John Sugun berada dalam barisan Ikatan Alumni Yahukimo di Jawa, Bali, dan Sumatera (HAJABASU) yang saat itu sebagai pihak yang menginisiasi adanya aksi. Kerusuhan pecah lantaran massa dari KNPB yang kemudian bertindak anarkis membakar sejumlah bangunan di Blok A milik komunitas pendatang, hingga menimbulkan korban.

Kemudian, Juru bicara TPNPB Sebby Sambom adalah salah satu pihak yang lantang melayangkan ancaman kepada para bupati yang akan mengurus kebijakan DOB. Ia bahkan mengancam akan membunuh para bupati yang pro dengan rencana pemekaran wilayah tersebut. Di sisi lain dalam pihak yang sama, tokoh oposisi pro kemerdekaan Saul Y Bomay yang katanya juga menjadi juru bicara TNPB OPM bergerilya menyusup dalam pergerakan berkonsolidasi dengan organisasi atau kelompok lain untuk menyuarakan penolakan serta mendukung adanya aksi demonstrasi di jalan. Dalam setiap aksi, ia selalu menitipkan pesan perjuangan kemerdekaan sebagai salah satu poin tuntutan. Ia sadar, dengan modal kesenioritasnya mampu mempengaruhi sebagian besar masyarakat yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya serta memiliki sikap militan dalam setiap kegiatan atau aksi yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah ataupun menyinggung kemerdekaan. Di benak mereka, mungkin ketika lepas dari Indonesia Papua akan lebih maju dari sebelumnya, padahal kenyataannya tidak demikian. Timor leste adalah bukti nyata.  

Masih dalam aksi penolakan DOB, tepatnya di Wamena pada bulan Maret lalu. Terindikasi adanya dukungan terselubung dari Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Papua Theo Hasegem, berafiliasi dengan tokoh KNPB serta ULMWP. Menjadi hal miris adalah, terdapat salah satu pendukung dari aksi tersebut yang berasal dari kader partai dan orang pemerintahan daerah, dimana seharusnya patuh pada kebijakan pusat.

Pada akhirnya, pemerintah tidak boleh kalah dengan segelintir kepentingan yang mengatasnamakan masyarakat Papua namun seperti gunung es, dimana maksud yang terpendam dan bersifat golongan jauh lebih banyak dan kompleks. Pemerintah perlu langkah tepat dan strategis, terutama perihal ketegasan dalam pemberantasan kelompok separatis dan teroris di Papua.

Penolakan Rencana Aksi dari Sejumlah Tokoh Adat Papua

Penegasan bahwa aksi demonstrasi tersebut tidak mutlak mewakili masyarakat tercermin dari beberapa pihak yang justru menolak adanya rencana aksi. Pihak tersebut bisa disebut sebagai tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan sikap kritis masyarakat, karena setiap terdapat pergerakan aksi, isu yang diangkat selalu dihubungkan dengan hal sensitif untuk menarik emosi.

Tokoh Adat Papua dari Wilayah Tabi, Yanto Eluay angkat bicara terkait adanya seruan aksi serentak dari kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Petisi Rakyat Papua (PRP) untuk menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II dan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Secara tegas, dirinya menolak bentuk aksi demonstrasi tersebut karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat yang tinggal di wilayah adat Tabi, khususnya di wilayah Kota Sentani dan Kota Jayapura.

Tokoh kharismatik suku Sentani tersebut juga berharap kepada para tokoh adat di wilayah Tabi, baik di wilayah Kota Jayapura juga dapat menyampaikan hal yang sama. Supaya sama-sama mengimbau untuk tidak lagi terdapat aksi demo yang dilakukan di atas wilayah adat Tabi. Karena masyarakat adat tabi telah mendukung Otonomi Khusus Papua Jilid 2 dan juga mendukung rencana pembentukan DOB di Papua.

Adanya penolakan juga disampaikan oleh Pengurus Pengendali Masyarakat Wilayah Adat Lapago dan Mepago se Pegunungan Tengah Papua. Melalui Wakil Ketuanya, Sam Kogoya, SH, pihaknya mengeluarkan imbauan kepada pelajar dan alumni serta masyarakat dari wiayah adat lapago udan mepago yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi. Kemudian, pihak kepolisian juga tidak memberikan izin demonstrasi, sehingga jika tidak mengindahkan imbauan namun kemudian terjadi sesuatu, maka pihaknya tidak bertanggung jawab.   

Imbauan untuk Tidak Ikut Aksi dari Pendeta Jones Wenda

Tak hanya dari tokoh adat, seruan untuk tidak mengikuti aksi juga muncul dari tokoh agama, salah satunya dari Pendeta Jones Wenda. Dalam video singkat yang beredar di lintas platform jagad maya, dirinya mengimbau kepada seluruh umat beragama untuk tidak terhasut ajakan yang mengatasnamakan PRP. Secara tegas dinyatakan bahwa kita sebagai umat beragama semua cinta kedamaian, kita sebagai umat Tuhan seharusnya saling menjaga kedamaian. Jangan pernah mau menjadi alat bagi oknum yang memiliki kepentingan tertentu namun mengorbankan masyarakat apalagi mengatasnamakan agama atau gereja.

Tanah Papua tanah damai, Tanah Papua tanah Tuhan, oleh sebab itu mari kita jaga dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Aulia Hawa )*

Kepastian hukum melalui UU Cipta Kerja hingga ketersediaan infrastruktur telah berdampak positif pada meningkatnya investasi di Indonesia. Beragam fasilitas tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan agar arus penanaman modal semakin terbuka lebar.
Dunia bisnis kembali menggeliat setelah dua tahun dihantam pandemi. Perlahan-lahan kondisi ekonomi masyarakat mulai membaik.
Namun ada yang bersedih karena kehilangan pekerjaan akibat perusahaannya merugi. Mereka berusaha keras mencari pekerjaan baru demi mencari sesuap nasi untuk anak dan istri.

Pemerintah berupaya mengatasi masalah pengangguran dengan mempermudah investasi di Indonesia, yang perlindungan hukumnya ada di UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jika makin banyak penanam modal asing yang masuk maka banyak perusahaan baru berdiri, dan bisa mengurangi pengangguran di negeri ini. Para investor menyambut gembira karena mereka mendapat jaminan keamanan langsung dari Presiden Jokowi.

Investasi di Indonesia benar-benar menguntungkan dan para pengusaha asing merasa puas. Hal ini terbukti dari naiknya realisasi investasi. Indra Darmawan, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementrian Investasi menyatakan bahwa realisasi investasi tahun 2021 sebesar 900 triliun rupiah. Sedangkan target untuk 2022 lebih tinggi lagi, yakni 1.200 triliun rupiah.

Indra menambahkan, target investasi yang tinggi ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni sebesar 5%. Selain itu investasi juga tidak hanya dari pengusaha asing tetapi juga dari pengusaha lokal. Penanaman modal juga tidak hanya di Jawa tetapi juga ada di Kalimantan dan pulau-pulau lainnya.

Tersebarnya perusahaan hasil investasi di Indonesia merupakan hasil dari kerja keras pemerintah. Presiden Jokowi giat membangun infrastruktur berupa jalan raya, jalan tol, dan lain-lain di berbagai pulau. Tujuannya bukan hanya untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga mengundang para investor. Penyebabnya karena para penanam modal asing mensyaratkan infrastruktur yang memadai sebelum berinvestasi.

Jika makin banyak realisasi investasi maka akan makin baik karena banyak perusahaan asing di Indonesia, dan manfaatnya akan mengurangi jumlah pengangguran. Kemudian ada manfaat lain, yakni para pekerja asing yang dibawa oleh investor (sebagai teknisi) diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Sehingga pekerja lokal makin terampil dan cerdas, karena mereka diajarkan oleh tenaga kerja asing.

Selain itu, makin banyak realisasi investasi maka makin banyak pula devisa negara. Devisa ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan, karena kita sempat agak keok selama dua tahun pandemi. Untuk melakukan pembangunan dan membuat berbagai infrastruktur tentu butuh biaya, dan tersedianya banyak devisa bisa jadi penyelamat.

Pemerintah lebih memilih untuk memakai devisa dari hasil investasi daripada meminjam uang dari IMF atau negara lain. Penyebabnya karena hutang negara sudah amat tinggi. Takut malah memberatkan rakyat di masa depan. Oleh karena itu wajar jika investasi terus digenjot dan ditingkatkan realisasinya, agar devisa makin banyak dan pembangunan juga makin masif.

Investasi jangan dipandang sebagai hal yang jelek karena kenyataannya penanaman modal asing sudah ada sejak era Orde Baru dan Orde Lama. Banyak negara yang berinvestasi di Indonesia karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa diolah dan juga banyak sumber daya manusia sebagai pekerja.

Realisasi investasi di Indonesia makin membaik dan nilainya fantastis, sampai ribuan triliun rupiah. Uang sebesar ini digunakan untuk berbisnis dengan sistem joint venture dan banyak perusahaan penanaman modal yang dibangun. Dengan banyaknya investor maka banyak pula devisa negara sehingga negara makin untung.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Ismail )*

Paham radikal masih menjadi musuh bersama yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat bersatu untuk mencegah penyebaran radikalisme agar keutuhan NKRI tetap dapat terjaga.
Salah satu hal yang menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI sehingga mampu memecah belah bangsa adalah ketika ada sebuah paham-paham atau gerakan radikal. Karena besar kemungkinan ketika seseorang sudah menganut radikalisme, maka dirinya tidak akan mampu memberikan sikap toleransi kepada siapapun dan malah sangat berpotensi menimbulkan konflik.

Belakangan upaya Pemerintah untuk terus menumpas paham radikalisme yang juga ternyata merupakan akar dari terjadinya gerakan-gerakan terorisme banyak mendapatkan perhatian setelah ditangkapnya beberapa warga Sumatera barat yang ternyata menjadi anggota Negara Islam Indonesia (NII).

Dalam menyikapi adanya penangkapan tersebut, yang disinyalir jumlahnya sudah mencapai lebih dari 1000 orang, maka Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi langsung memberikan tanggapannya dengan membuat surat imbauan yang langsung diedarkan kepada seluruh Bupati dan Walikota se Sumbar.

Surat imbauan tersebut berisi mengenai antisipasi yang harus kita lakukan demi bisa mencegah terus berkembangnya paham radikalisme di Indonesia, khususnya di wilayah kepemimpinannya sendiri yakni Sumatera Barat. Terdapat dalam surat imbauan tersebut berbagai langkah secara praktis yang bisa langsung dilakukan.

Tentunya langkah yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar ini bisa dikatakan merupakan sebuah langkah yang cemerlang lantaran dirinya langsung mampu memberikan respons cepat dan juga tanggap mengenai pemberitaan adanya paham radikal dan ancaman kelompok teroris di Sumatera Barat. Langkah-langkah tersebut digunakan supaya paham radikal tidak terus bertumbuh dan bisa segera kita hentikan penyebarannya.

Setidaknya sebagaimana dijelaskan dalam surat imbauan yang dibuat oleh Gubernur Sumbar, terdapat 5 langkah antisipatif yang bisa kita semua gunakan dalam menangkal adanya paham radikal yang berpotensi menjadi gerakan teroris. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan respons yang cepat setiap menemukan isu apapun mengenai radikalisme bahkan termasuk kemungkinan adanya indikasi radikalisme di tengah masyarakat.

Respons cepat tersebut sendiri juga sudah dipaketkan secara langsung oleh Gubernur Sumbar dengan menerbitkan surat imbauan ini. Kemudian langkah antisipatif kedua adalah menjadi ranah dari Forkopimda dan juga Forkopimcam untuk terus melakukan pembinaan dan juga pengawasan kepada seluruh masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan itu berguna sekali demi bisa mengantisipasi apabila ternyata ada segelintir oknum masyarakat yang ternyata menyeleweng dari apa yang sudah kita pahami selama ini mengenai demokrasi, nilai-nilai toleransi, kebersamaan dan Pancasila. Tentunya hal ini bermuara supaya mampu mencegah penyebaran paham radikal menjadi semakin besar.

Langkah antisipasi ketiga yang bisa dilakukan adalah mengajak kolaborasi kepada seluruh tokoh masyarakat setempat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang hingga parik paga nagari untuk secara komprehensif memberikan nilai-nilai yang bagi generasi penerus. Melalui penanaman nilai yang baik dari lingkungan tokoh masyarakat sendiri, diharapkan akan menjadi jauh lebih efektif untuk memerangi penyebaran paham radikal.

Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah terus meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dan mampu untuk saling menjaga sekitarnya. Bahkan jika diperlukan harus ada wajib lapor bagi para pendatang baru ketika mereka menginap dan datang di suatu pemukiman warga.

Langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi media massa di jaman sekarang, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa penyebaran informasi di jaman sekarang bisa menjadi mudah sekali untuk meluas, maka dari itu sosialisasi ke media massa perlu digencarkan supaya kita bisa merawat terus kesatuan dan persatuan NKRI.

Persoalan radikalisme merupakan tanggung jawab bersama, sehingga persatuan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah paham terlarang tersebut. Dengan adanya kolaborasi seluruh elemen bangsa maka penyebaran paham anti Pancasila dapat diredam.

)* Penulis adalah koordinator Forum Literasi Sukabumi

Oleh : Robert Krei )*

Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua memang meresahkan, sehingga diperlukan formula khusus untuk menciptakan stabilitas keamanan di Papua. Salah satu strategi yang akan ditempuh Pemerintah adalah kebijakan defensif dinamis yang bertujuan mencegah jatuhkan korban jiwa dari masyarakat sipil.

KST kembali berulah dengan menyerang warga sipil hingga pekerja dalam beberapa waktu terakhir. Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI mengatakan, pengamanan di Papua dilakukan dengan cara defensif tetapi tetap mengikuti perkembangan di lapangan.

Dalam rekaman video yang diberikan oleh Sekretariat Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menuturkan, kita itu yang penting tetap mengutamakan kesejahteraan, tapi masalah pengamanan kita juga pada tahapan itu, tetap pada defensif, tidak defensif yang statis tapi dinamis, karena yang kita harus pentingkan adalah bagaimana agar tidak ada korban.

Dirinya mengatakan, pengamanan di Papua tidak dilakukan dengan cara ofensif. Ma’ruf Amin tidak ini banyak korban berjatuhan di tanah Papua. Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan dialog mengenai situasi Papua dengan tokoh adat setempat. Dia berharap ada penyelesaian mengenai masalah Papua ini.

Beberapa waktu yang lalu, KST juga telah membunuh seorang pendulang emas bernama Afandy Tiakoly di Kabupatan Yakuhimo, Papua. Sebelumnya, KKB juga membacok pekerja bangunan yang bernama Aris Kalan, pembacokan tersebut terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

Kita juga perlu menengok landasan hukum yang kelak akan menjadi dasar yang kuat untuk melaksanakan program percepatan di Papua. Aturan tersebut tertuang pada instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua Barat, saat ini TNI bersikap defensif atau bertahan.

Mahfud mengaku sudah mendapatkan laporan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, untuk gegas melakukan evaluasi guna lebih mematangkan pendekatan dengan gaya baru tersebut.

Strategi defensif ini diterapkan tentu bukan tanpa alasan, karena bagaimanapun juga aparat keamanan yang berjaga di Papua harus menjaga warga sipil agar tetap aman, sehingga personel keamanan di Papua tidak bersikap ofensif.

Pendekatan di Papua tentu saja harus dilakukan secara menyeluruh dan strategis, seperti yang telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 dan dilanjutkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020. Dua aturan tersebut secara tegas mengatakan bahwa pendekatan kesejahteraan di Papua pada intinya harus bersifat menyeluruh dan sinergis. Sinergis yang dimaksud tentu saja melibatkan kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja bersama. Bukan lantas bekerja sendiri-sendiri. Di sisi lain, pendekatan secara humanis juga diperlukan, sehingga masyarakat Papua akan merasa aman selama berada di Papua.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap akan adanya kebijakan baru guna mendukung TNI/Polri dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Frits berujar, sosok Jenderal Andika Perkasa telah mendapat persetujuan oleh DPR RI sebagai Panglima TNI.
Dan beliau harus bersedia membangun komunikasi dengan semua stakeholder lain di Papua. Andika disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI akan lebih mengedepankan komunikasi.
Strategi defensif dinamis merupakan salah satu strategi pengamanan baru untuk merespons aksi brutal KST Papua terhadap rakyat. Dengan adanya kebijakan tersebut, stabilitas keamanan diharapkan dapat terjaga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bandung

Oleh : Lisa Pamungkas )*

Kepindahan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur mendapat respons positif dari banyak pihak. Selain mempercepat pemerataan pembangunan, relokasi IKN membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali menggerakkan poros maritim.

Hendricus A. Simamarta selaku Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) mengatakan wilayah IKN saat ini termasuk strategis berada di tiga jalur perairan internasional. Dia berpendapat kepindahan IKN bukan hanya memiliki maksud memindahkan pusat kota yang jawasentris tetapi juga memberikan makna untuk menjadi poros maritim dunia.

Dirinya menuturkan, pembangunan Ibu Kota ini merupakan momentum awal poros maritim. Nggak ada yang salah dengan pemaknaan itu. Tapi kita lihat apakah perencanaannya akan mengoptimalkan posisi strategis ini. Mengembangkan bisnis logistik nggak Cuma potensi perairan laut, tetapi juga skala bisnis, pemain dan investasinya.

Hendricus menerangkan, Wilayah IKN berada di Jalur perdagangan Australia ke Asia Pasifik, Asia Timur hingga Pantai Timur Amerika Serikat. Kondisi tersebut rupanya bisa menjadi peluang bagi Indonesia agar semakin aktif di koridor ini. Mulai dari wilayah Bali, Nusa Penida, Makassar, Balikpapan, Samarinda, hingga menembus Filipina dan lainnya. Bahkan kedalaman laut perairan ini juga sudah bisa mengakomodir kapal besar.

Belum lagi, di sekitar wilayah ini terdapat Pantai Barat Sulawesi dan Pantai Timur Kalimantan yang sedikit memiliki kawasan konservasi. Dengan demikian semestinya tidak ada persoalan agar Indonesia menjadi pemain aktif di kawasan tersebut.

Saat ini, memang kawasan perairan ini masih didominasi oleh kapal pengangkut minyak dan gas bumi, bulky kontainer, tetapi Indonesia juga harus mulai mengantisipasi tantangan ke depan. Terutama mengingat bahwa produksi minyak batu bara menurun sejalan dengan komitmen menurunkan emisi karbon. Hendericus berujar, bahwa hal tersebut menjadi sebuah tantangan, apakah IKN bisa menjadi starter kit atau awal dimulainya perubahan pantai barat Sulawesi.

Dari catatan pelabuhan yang ada, Hendricus menilai sudah ada data pelayaran, terutama Balikpapan yang dekat dengan kawasan Penajam. Kemudian di Samarinda yang dekat dengan Samboja. Artinya tipologi ini memang belum bisa dikategorikan global hub atau Global Port tapi mulai dari regional hub dengan komoditas tertentu. Selanjutnya menjadi tugas para pelaku pelayaran untuk bisa ikut ambil bagian dalam rencana ini.

Di sisi lain, berdasarkan data, pemerintah menargetkan logistik sektor darat membutuhkan belanja modal senilai Rp 30 triliun dengan sekitar Rp 20 triliun akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), sedangkan di sektor laut targetnya 50% di antaranya juga berasal dari KPBU sektor swasta.

Pada kesempatan berbeda, Rizal Edy Halim selaku Pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), menilai bahwa pemindahan ibu kota dapat mendorong orientasi pembangunan di luar Jawa agar lebih merata antar wilayah dapat berkurang.

Sementara itu, terkait dengan desain, desain ibu kota baru dengan burung garuda membentang tersebut dibuat oleh pematung Nyoman Nuarta. Berbeda dengan Istana Bogor dan Istana Merdeka dengan arsitektural kolonial, Ia menyebutkan konsep desain Istana Negara di Ibu Kota baru membawa kesan lebih Indonesia asli.

Di sisi lain, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan yang menyatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) yang hendak dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan dapat meminimalkan potensi ancaman terhadap negara.
Budi juga menyatakan bahwa pemindahan IKN penting dilakukan dalam rangka mendorong magnet pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberi kontribusi konkrit secara nasional. Budi menyebut pemindahan IKN bukan hanya soal pemindahan gedung-gedung perkantoran pemerintahan, pegawai atau pembangunan fisik saja.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga berpotensi menstimulus tidak saja pemerataan pertumbuhan ekonomi namun juga memperkuat poros Maritim Indonesia. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia mendukung program pemindahan IKN yang tidak saja mampu meningkatkan kesejahteraan, namun juga mampu mewujudkan kemajuan rakyat.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute