Oleh : Muhammad Yasin )*

Pemerintah menegaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan terus diberlakukan hingga penanganan Covid-19 terkendali seratus persen. Kebijakan PPKM pun patut mendapat apresiasi banyak pihak karena terbukti efektif mengendalikan Covid-19 di Indonesia.

Pandemi telah membuat kegiatan masyarakat berubah karena harus menaati protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas. Mereka juga wajib menaati PPKM karena hal ini sudah aturan dari pemerintah. PPKM bukan untuk menyengsarakan rakyat karena ada pembatasan kegiatan, tetapi justru untuk menyelamatkan mereka dari bahaya Corona.

Berdasarkan data Tim Satgas Covid-19 per tanggal 9 Mei 2022 kasus Covid-19 berjumlah 254 dan cenderung lebih sedikit dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kendati demikian, tetap diperlukan kewaspadaan mengingat hingga saat tetap terjadi transmisi Covid-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, ketaatan terhadap Prokes dan penerapan PPKM tetap dibutuhkan dalam mengendalikan kasus Covid-19.

Prof Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa PPKM masih diberlakukan selama ada kasus Corona di Indonesia. Payung hukumnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2022 tentang aturan PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 di Jawa-Bali. PPKM adalah instrumen kebijakan yang penting dalam pencegahan penularan Corona di daerah, sehingga perlu mendapat dukungan semua pihak.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa PPKM masih akan berlanjut di Indonesia sampai pengendalian Corona 100%. Sebelumnya masyarakat menunggu apakah PPKM berhenti atau diteruskan. Namun pemerintah terbukti meneruskan PPKM hingga pandemi selesai dan Corona hilang.

Mungkin masyarakat awam menduga bahwa PPKM sudah selesai karena saat libur Lebaran lalu diperbolehkan untuk pulang kampung. Padahal pelonggaran juga dengan banyak syarat, yakni harus vaksin booster, taat protokol kesehatan, dan jaga jarak. Aturan itu senada dengan aturan saat PPKM yakni berkendara dengan aman dan tetap menjaga jarak. Walaupun sudah tidak ada penyekatan di perbatasan antar kota.

PPKM wajib dilanjutkan karena terbukti ampuh dalam menangani Corona. Pada pertengahan tahun 2021 lalu, ketika kasus Covid sedang tinggi-tingginya, maka diadakan PPKM ketat dan juga penyekatan di berbagai daerah. Tujuannya untuk mengurangi mobilitas. Hasilnya adalah adanya penurunan kasus Corona yakni sebanyak 59%.

Bayangkan jika PPKM diperpanjang selama masa pandemi, maka akan ada penurunan kasus Corona di Indonesia. Bisa saja bulan depan pasien ‘hanya’ tinggal 100-an, dan akan terus menurun. Dengan cara ini maka kita optimis semua pasien Corona lekas sembuh dan tidak ada penularan lagi, salah satunya berkat penerapan PPKM secara ketat.

PPKM memang harus diperpanjang lagi karena bisa menurunkan risiko penularan Corona. Penyebabnya karena jika ada PPKM maka mobilitas masyarakat dibatasi, terutama yang bepergian keluar kota. Memang tidak ada penyekatan tetapi warga diharap sadar dan hanya keluar kota jika ada hal yang urgent, misalnya dinas kantor, takziah, dan lain sebagainya.

Masyarakat wajib diingatkan bahwa salah satu penyebab penularan Corona adalah mobilitas massal. Oleh karena itu PPKM wajar jika terus diperpanjang, karena bisa mengurangi pergerakan warga. Aturan ini diberlakukan demi kesehatan bersama.

Selain itu, ketika PPKM diberlakukan maka kegiatan warga juga dibatasi. Jangan hanya karena kasus Corona menurun malah mengadakan pesta pernikahan atau konser yang mengundang banyak orang. Ingatlah saat ini masih pandemi dan taatilah aturan PPKM dan juga protokol kesehatan.

Masyarakat mendukung keberlanjutan PPKM karena memang pandemi belum dinyatakan selesai, meskipun jumlah pasien Corona terus menurun. PPKM wajib dilanjutkan selama pasien Covid-19 masih ada. Dengan penerapan PPKM tersebut tren pengendalian Covid-19 akan tetap terjaga dan transisi pandemi ke endemi dapat segera diwujudkan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Ismail )*

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat, yang memiliki nilai luhur dan telah diwariskan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kearifan lokal tersebut diyakini mampu melawan radikalisme sebagai salah satu ancaman bangsa.

Pernahkah Anda melihat suasana negara yang pemimpinnya radikal? Ketika kelompok radikal melakukan penggulingan kekuasaan maka yang terjadi adalah kehancuran karena ada sistem pemerintahan yang berganti dengan sangat cepat dan selalu dipaksakan. Kita berusaha mencegah agar Indonesia tidak berubah seperti Afghanistan atau negara lain yan g jadi radikal.

Kepala Makara Art Center UI, Dr. Ngatawi Al-Zastrouw menyatakan bahwa Indonesia memiliki kearifan lokal yang dapat menangkal radikalisme dan terorisme. Kearifan lokal bagaikan emas dan berlian yang bisa diolah. Masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menangkal radikalisme.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat lokal. Kearifan lokal di tiap daerah berbeda-beda. Misalnya ada kawasan yang memiliki hutan larangan dan ada yang menerapkan hukum adat.

Dengan kearifan lokal maka masyarakat bisa melawan radikalisme. Penyebabnya karena kelompok radikal hadir membawa kebudayaan dan kebiasaan baru. Sayangnya kebiasaan ini bertentangan dengan kearifan lokal. Misalnya larangan untuk memusuhi orang yang berbeda keyakinan. Hal ini amat disayangkan karena sejak zaman kerajaan, masyarakat nusantara merupakan kelompok yang heterogen.

Kelompok radikal juga berceramah dan menentang kesenian wayang karena menurut mereka merupakan ajaran dari keyakinan lain. Padahal cerita wayang sudah digemari oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum era kemerdekaan. Bayangkan jika kelompok radikal jadi penguasa, mau dikemanakan wayang, dalang, dan sindennya? Kehadiran mereka bisa memberangus kebudayaan Indonesia.

Dengan menggencarkan kearifan lokal maka radikalisme bisa dihancurkan. Pertama, masyarakat bisa diingatkan lagi untuk menikmati dan memviralkan budaya lokal, sehingga jika ada budaya impor yang dibawa oleh kelompok radikal akan ditentang. Kebudayaan lokal bisa diadakan lagi misalnya dengan mewajibkan murid-murid dan gurunya memakai seragam batik pada hari tertentu. Mereka akan mencintai batik dan budaya Indonesia.

Jika makin banyak pecinta batik maka mereka akan memakainya di berbagai kesempatan, mulai dari pesta pernikahan sampai ke rapat RW. Ketika ada anggota kelompok radikal yang merayu agar mau masuk, maka masyarakat akan menolaknya. Penyebabnya karena jika jadi anggota kelompok radikal maka pakaiannya wajib polos dan kalau bisa berwarna hitam, dan tidak bisa memakai batik.

Kedua, masyarakat bisa mencintai kebudayaan dan kearifan lokal dengan menonton wayang orang dan wayang kulit. Kebudayaan luhur ini merupakan warisan dari nenek moyang dan memiliki banyak pelajaran hidup. Ketika mencintai wayang maka akan menolak ajakan anggota kelompok radikal, karena mereka jelas tak menyukai wayang yang dianggap sebagai representasi makhluk hidup.

Begitu pula dengan kebudayaan lain seperti tarian tradisional, gending, gamelan, dan lain-lain. Walau di era teknologi informasi, tetapi kesenian tradisonal wajib disebarkan karena berisi banyak ajaran luhur, sekaligus mempertahankan budaya asli Indonesia. Jika semua rakyat mencintai kebudayaan dan kearifan lokal maka mereka akan menolak radikalisme yang membawa kebudayaan asing, yang tidak cocok dengan masyarakat Indonesia.

Radikalisme wajib dilawan karena jika dibiarkan saja, mereka akan mengacak-acak tatanan bangsa. Untuk mencegah meluasnya radikalisme maka masyarakat perlu menggencarkan kembali kecintaan akan kebudayaan dan kearifan lokal. Misalnya wayang, batik, dan lain sebagainya. Dengan adanya kecintaan terhadap kearifan lokal maka diharapkan penyebaran radikalisme dapat ditekan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dian Ahadi )*

Pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyempurnaan regulasi tersebut diyakini akan mampu meningkatkan investasi di Indonesia.
UU Cipta Kerja adalah UU yang paling terkenal karena mengatur banyak hal, mulai dari ekonomi sampai investasi. Sejak kelahirannya di akhir tahun 2020, UU ini mendapat pro dan kontra. Ketika ada pihak yang tidak menyetujuinya maka Presiden mempersilakan orang atau pihak tersebut untuk mengajukan tuntutan ke MK. Kemudian MK memerintahkan agar UU ini direvisi dan diberi tenggang waktu maksimal 2 tahun.

Revisi UU Cipta Kerja memang belum diresmikan karena masih dalam masa penggodokan. Akan tetapi pemerintah menjamin bahwa versi revisinya akan lebih baik lagi. Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, menyatakan bahwa pembahasan ulang (revisi) UU Cipta Kerja diharapkan akan membuat senang semua pihak.

Rahmad menambahkan, ketika UU Cipta Kerja selesai direvisi maka hasilnya akan memuaskan, baik pekerja maupun pengusaha. Dalam artian, ketika UU ini direvisi maka klaster ketenagakerjaan yang paling disorot. Diharapkan setelah resmi ada revisinya maka gaji pegawai dan upah minimumnya ada perbaikan.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, juga berharap ada win-win solution pada revisi UU Cipta Kerja. Dengan harapan ada penambahan lapangan kerja dan juga investasi. Dalam artian, tidak mungkin pada versi revisi UU tersebut klaster investasinya dihapuskan. Justru klaster itu yang amat penting karena akan meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

Dengan adanya UU Cipta Kerja maka investasi di Indonesia jadi naik. Tahun 2021 lalu realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah dan target tahun 2022 adalah 1.200 triliun rupiah. Hal ini amat bagus karena makin banyak investasi maka makin banyak devisa yang masuk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan bahwa UU Cipta Kerja meningkatkan bisnis dan investasi di Indonesia. UU Cipta Kerja memang jadi ‘senjata’ untuk memperbanyak masuknya penanam modal asing ke Indonesia. Penyebabnya karena persyaratan untuk berinvestasi dipermudah dan pengurusan izinnya bisa dilakukan secara daring yakni melalui, online single submission.

Jika ada pengurusan secara online maka amat disukai oleh pengusaha asing yang ingin segala urusan berlangsung dengan cepat, praktis, dan tidak bertele-tele. Lantas bagaimana jika UU ini masih dalam perbaikan? Versi revisi dari UU Cipta Kerja memang belum keluar tetapi UU ini masih tetap berlaku, jadi para pengusaha tidak usah takut. Mereka lebih bebas untuk membuat usaha baru di Indonesia.

Selain investasi, UU Cipta Kerja juga akan menciptakan lapangan kerja, yang merupakan efek domino positif dari kemudahan investasi. Ketika maraknya penanaman modal maka makin banyak perusahaan yang berdiri dan otomatis butuh banyak karyawan. Masyarakat bisa melamar kerja di sana dan menjadi pegawai, serta mendapat gaji tiap bulan.

Lapangan kerja memang sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Jika banyak pengangguran maka bahaya bagi perekonomian karena makin sedikit yang belanja, karena memang mereka tak punya uang. Padahal roda perekonomian harus bergulir dan caranya adalah dengan memperbanyak pembelanjaan oleh masyarakat.

Saat ini kita sedang menunggu versi revisi dari UU Cipta Kerja, yang tentunya diharapkan akan lebih baik daripada versi awalnya. Nantinya UU ini akan makin sempurna dan jadi win-win solution bagi para pengusaha maupun pekerjanya, terutama di klaster ketenagakerjaan. Selain itu, dalam klaster investasi juga diperbaiki agar benar-benar mempermudah masuknya penanam modal asing ke Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aulia Hawa )*

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai akan penyakit hepatitis akut, karena mayoritas korbannya adalah anak-anak. Untuk mencegah penularan hepatitis akut maka masyarakat wajib bergaya hidup sehat dan bersih serta menaati prokes (protokol kesehatan).

Pandemi belum dinyatakan usai tetapi masyarakat masih harus menghadapi satu penyakit lagi yakni hepatitis akut. Hepatitis jenis baru ini belum diketahui penyebabnya karena pemerintah masih mengadakan penelitian panel virus untuk mengetahuinya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan penyebaran hepatitis akut misterius dengan status KLB (kejadian luar biasa) dan penyakit ini sudah tersebar di belasan negara, termasuk Indonesia.

Lantas bagaimana cara mencegah hepatitis akut? Dinas Kesehatan Kota Bandung mengeluarkan surat edaran yang berisi cara-cara untuk mencegah penyakit berbahaya ini. Pertama dengan memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak berdekatan dengan orang sakit, dan tidak bergantian alat makan. Dalam artian, kurangi benar intensitas makan di luar karena tidak tahu kebersihan dan kematangannya.

Dengan makan di rumah atau membawa bekal maka sudah pasti higienis dan matang betul. Selain itu juga terhindar dari peminjaman alat makan. Jika memang ada yang meminjam mangkuk atau alat makan lain, maka cucilah dengan air panas agar higienis. Memang jadinya lebih lelah tetapi wajib dilakukan untuk mencegah penularan hepatitis akut.

Kedua, masyarakat diimbau untuk mengikuti pemberitaan tentang hepatitis akut, baik dari surat kabar maupun media online. Dengan update beritanya maka akan paham cara penanganannya. Jika ada saudara atau tetangga yang sakit hepatitis maka segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat.

Ciri-ciri hepatitis akut juga wajib dihafal agar penangannya maksimal. Pasien biasanya sakit kuning (bahkan bagian putih di matanya juga berwarna kuning), sering mual, diare, dan kejang-kejang, bahkan kesadarannya menurun. Jika sudah begitu maka wajib segera dilarikan ke Unit Gawat Darurat agar mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan.

Cara hidup bersih dan sehat serta taat prokes juga merupakan cara pencegahan penularan hepatitis akut. Dengan rajin mencuci tangan maka akan terhindar dari kuman, bakteri, dan virus yang membawa penyakit hepatitis akut misterius. Bawa juga hand sanitizer agar bisa membersihkan tangan tanpa harus mencari wastafel.

Protokol kesehatan yang lain juga wajib ditaati seperti memakai masker. Ternyata masker juga tak hanya mencegah penularan Corona, tetapi juga penyakit lain seperti hepatitis akut. Jika mulut dan hidung tertutupi maka tidak akan terkena virus apa saja. Namun perlu diingat bahwa masker maksimal digunakan selama 4 jam, jadi saat bepergian harus membawa masker cadangan.

Prokes yang lain seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan juga wajib ditaati. Penyebabnya karena kita tidak tahu di antara orang-orang yang ada di kerumunan, siapa yang terjangkiti oleh virus hepatitis misterius. Apalagi jika banyak yang tidak pakai masker, maka resiko penularan akan makin besar.
Hidup bersih dan sehat memang harus jadi lifestyle walau pandemi telah usai. Penyebabnya karena dengan bergaya hidup bersih dan sehat maka akan terhindar dari Corona, hepatitis akut, atau penyakit lain. Tetaplah rajin makan sayur dan buah, minum air putih, dan berolahraga ringan setiap hari.

Masyarakat wajib mewaspadai penyakit hepatitis akut misterius yang sedang menyebar ke seluruh dunia. Jika terdapat anggota keluarga yang terkena gejala tersebut diatas, maka harus segera dilarikan ke Rumah Sakit. Selain itu, untuk pencegahan penyakit ini, maka wajib menjaga gaya hidup bersih dan sehat, memakai masker, serta menaati protokol kesehatan yang lain. Dengan adanya kewaspadaan bersama, maka diharapkan tidak ada masyarakat yang menjadi korban.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Yogi Purbananda )*

Indonesia menjadi tuan rumah forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Acara internasional ini sekaligus menjadi momen percepatan peralihan energi menjadi energi baru terbarukan (EBT).

Indonesia meraih prestasi dengan menjadi presidensi G20 yang berarti sekaligus jadi tuan rumahnya. Dengan menjadi tuan rumah maka akan banyak keuntungan yang didapat. Selain bisa mempromosikan investasi dan pariwisata, maka forum G20 sekaligus jadi momentum penting untuk percepatan peralihan energi hijau.

Agus P. Tampubolon, Project Manager Clean, Affordable, and Secure Energy for Southeast Asia IESR menyatakn bahwa sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki hak untuk menentukan tema-tema untuk dibahas dalam forum-forum yang ada, termasuk mengikutsertakan tema transisi energi. Dengan mengambil tema ini maka akan ada intervensi, komitmen, dan dukungan yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai target transisi yang ditetapkan.

Transisi energi memang menjadi topik hot yang dibahas dalam beberapa waktu ini, sehingga wajar jika juga dibicarakan di acara berlevel internasional seperti KTT G20. Dengan mengubah sumber energi konvensional jadi EBT maka diharap akan lebih ramah lingkungan. Transisi energi ini penting karena efeknya untuk jangka waktu sampai puluhan bahkan ratusan tahun ke depan.

Selama ini kita menggunakan bahan bakar minyak sebagai energi, tetapi kelemahannya minyak bumi didapatkan dari pengolahan fosil, begitu pula batubara. Dikhawatirkan persediaan fosil akan terkeruk habis jika tidak ada sumber energi lain. Sebelum hal buruk ini terjadi maka wajib konversi ke energi baru terbarukan sehingga lebih aman dan cinta bumi.

Transisi energi yang dimaksud adalah perpindahan dari energi konvensional (minyak bumi dan batu bara) ke energi baru terbarukan. Di antaranya energi bayu (angin), energi surya, dan lain sebagainya. Dengan energi jenis ini maka selain lebih ramah lingkungan juga lebih ekonomis dalam pengolahannya.

Dengan adanya KTT G20 maka setelah membicarakan transisi ke energi baru terbarukan, diharap banyak negara lain akan mengikuti langkah Indonesia yang perlahan berpindah ke energi baru terbarukan. Jika semuanya kompak maka akan bagus, karena penggunaan energi konvensional memiliki kelemahan yakni menghasilkan karbon dioksida (CO2) yang bisa membuat pemanasan global.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa KTT G20 dapat menjembatani dan mendorong negara berkembang dan maju (yang menjadi anggota G20) untuk mempercepat transisi energi, memperkuat sistem energi global yang adil dan berkelanjutan dalam satu kesepakata global. Perlu ada kolaborasi sehingga mempermudah akses layanan energi yang terjangkau.

Dalam artian, tidak semua negara anggota G20 siap dalam melakukan peralihan ke energi baru terbarukan. Ada negara yang kekurangan sumber daya manusia dan ada pula yang kekurangan modal. Diharap dengan kolaborasi dari seluruh anggota G20 maka diharap semuanya kompak beralih ke energi baru terbarukan karena ada subsidi dari negara-negara maju.

Sejak tahun 2017 Indonesia sudah beralih ke energi baru terbarukan meski belum 100%. Dengan bukti adanya pembangkit listrik tenaga angin maka anggota G20 memahami seperti apa pengolahan energi baru terbarukan, sehingga mereka tahu wujud aslinya dan akan membuatnya di negaranya. Diharap semua anggota G20 kompak beralih ke energi baru terbarukan untuk mencegah pemanasan global.

KTT G20 menjadi momentum penting untuk percepatan peralihan dari energi konvensional (minyak bumi dan batubara) ke energi baru terbarukan (tenaga surya dan angin). Dengan posisi Indonesia sebagai tuam rumah G20 maka diharap perubahan peralihan energi menjadi lebih cepat, seiring adanya beragam dukungan dari anggota G20 lainnya.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

suaratimur.id – Jalan panjang proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) tak hanya dirasakan pada level legislatif dalam ranah pengkajian. Di akar rumput tanah Papua yang merupakan induk dari wilayah yang akan dimekarkan, isu tersebut hingga saat ini masih terawat mendapat tanggapan secara beragam dan dinamis dari berbagai pihak. Respon terbaru ialah adanya kegiatan aksi penolakan DOB dan Otsus Papua tanggal 10 Mei 2022 yang diinisiasi oleh pihak yang menamakan diri Petisi Rakyat Papua (PRP). Cacat dalam prosedur perizinan dan pemberitahuan, secara tegas pihak aparat kepolisian telah mengeluarkan pernyataan melarang kegiatan tersebut serta akan membubarkan aksi jika masih terus terjadi. Namun, antisipasi tetap dilaksanakan dan disiagakan, mengingat berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa Papua merupakan salah satu wilayah dengan masyarakat yang dianggap sensitif dalam merespon sebuah isu.

Sejumlah pertanyaan kemudian muncul dalam benak beberapa pihak menyikapi adanya kegiatan aksi penolakan DOB dan Otsus Papua yang tergolong terorganisir dan terpublikasi secara masif. Sebagian menyebut bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Pasalnya, sejauh ini dukungan dari tokoh adat hingga tokoh agama Papua yang menjadi panutan masyarakat berada pada keberpihakan untuk mendukung kebijakan DOB. Tersemat tanda tanya bahwa keterlibatan mahasiswa dan para aktivits untuk repot-repot turun aksi ke jalan mendapat dukungan dari pihak tertentu demi kepentingan politik dengan mengatasnamakan masyarakat Papua.

Elit Lokal Papua Bandar Aksi Penolakan DOB

Sejalan dengan prediksi tersebut, Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung memiliki penilaian bahwa aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar dan dilakukan secara masif sulit berjalan tanpa ada pihak yang membekingi. Pihak dibalik layar tersebut yang harus diusut. Penolakan DOB Papua sejatinya merupakan isu utama yang didorong oleh para elit lokal. Elit yang menurutnya takut kehilangan kekuasaan politik dari apa yang sudah diperoleh saat ini. Para elit lokal Papua hanya meminjam suara mahasiswa dan para aktivis untuk menyuarakan kepentingan pribadi.

Para mahasiswa dan aktivis yang sedang ditunggangi kepentingan para elit lokal pada akhirnya tidak konsisten dalam menyuarakan esensi aksi yakni bermain pola standar ganda yang dimasukkan dalam setiap isu aksi. Kadang mengkritisi kebijakan DOB, namun juga menyuarakan referendum Papua. Kedua isu tersebut memiliki agenda dan tujuan berbeda. Sehingga jika bentuk aksi tidak konsisten dan cenderung standar ganda dapat dipastikan merupakan demo bayaran, praktisnya terdapat donator dibalik aksi.

Pihak aparat perlu menelusuri aliran dana yang disinyalir diturunkan dari elit lokal Papua kepada koordinator aksi demo. Isu DOB dan Otsus Papuya merupakan isu strategis yang membutuhkan kekuatan politik besar termasuk dukungan dananya untuk melawan kebijakan tersbut. Secara rasional, mahasiswa dan aktivis di Papua tidak memiliki modal politik dan pendanaan yang besar untuk menggerakkan aksi. Modal politik dan uang besar justru ada di tangan para elit lokal. Pihak aparat keamanan diprediksi sudah mengetahui hal ini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diungkap dan dibeberkan ke publik.

Hal senada juga diungkap oleh pegiat sosial Kota Jayapura, Gunawan yang meyakini bahwa aksi demo termasuk juru bicara PRP telah menerima “upeti” untuk menjalankan aksi. Ia juga menilai tidak ada makan siang gratis tanpa dijanjikan sesuatu.

MRP Tak Suarakan Aspirasi Dukungan Pemekaran Wilayah

Dalam ranah yang lebih spesifik, Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dianggap sebagai representasi dari masyarakat Papua selama beberapa waktu terakhir justru bersikap subjektif dan bertindak tendensius dalam menerima masukan terkait respon kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan kekecewaan bahkan sikap protes dari beberapa pihak, terutama di internal pemerintah yang diberikan mandat menyuarakan aspirasi masyarakat dari bawah.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw secara tegas meminta MRP untuk melaporkan aspirasi masyarakat yang menerima pembentukan DOB di Provinsi Papua. Beberapa kali MRP berkunjung ke Jakarta namun justru menonjolkan penolakan dan seperti menutup aspirasi warga Papua yang menerima pembentukan DOB. Keputusan terhadap aspirasi masyarakat bahkan tidak melalui mekanisme sebuat rapat paripurna atau rapat istimewa, menjadi sebuah hal ironis. Bupati yang juga merupakan Ketua Asosiasi Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi tersebut kecewa dengan MRP, pasalnya merujuk pada tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 3 Tahun 2008. MRP bisa memanggil seluruh kepala daerah di Papua untuk mendiskusikan semua persoalan. Seharusnya yang perlu dipahami bersama oleh semua pihak bahwa pelaksanaan Otsus telah disahkan pemerintah pusat. Begitupun dengan rencana DOB yang harus didukung oleh seluruh masyarakat adat karena nantinya setiap daerah dapat menjalankan seluruh roda pemerintahan dengan cara, kultur, dan budaya sendiri. Bahkan dapat menjangkau semua tempat yang terisolir.

Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi, Lukas Worone juga menyatakan bahwa DOB merupakan hal penting agar nantinya dapat menentukan pilihan hidup, seta memperhatikan masyarakat lokal.

Sementara itu, Kepala suku Lembah Baliem Kabupaten Jayawijaya Naligi Kurisi menilai bahwa rencana pemekaran wilayah Papua akan memberikan dampak positif turut memajukan Papua agar setara dengan kota-kota di Jawa. Dirinya juga menilai kehadiran Otsus turut memberikan banyak perubahan di tanah Papua, berharap kebijakan tersebut terus berlanjur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dukungan juga diberikan oleh Tokoh Masyarakat Kabupaten Sarmi Wilayah Pantai Timur, Beny Kantum. Ia menyatakan mendukung kelanjutan Otsus dan pemekaran Papua sebagai solusi tepat pemerintah dalam membangun Papua dari kampung hingga ke kota. Dirinya mengimbau kepada masyarakat papua untuk tidak kembali ke masa lalu. Semua harus optimis dengan keberadaan Otsus dan rencana pemekaran di tanah Papua.

Tokoh Adat lain yang juga menyatakan dukungan adalah dari Biak Numfor, Napa Malex Kmur. Dirinya menyatakan telah menantikan DOB sejak 13 tahun lalu atau pada 2009. Pihaknya secara sungguh-sungguh memperjuangkan karena hal tersebut adalah aspirasi dari masyarakat. Di Biak tidak ada penolakan DOB, sehingga lebih cepat disahkan maka lebih bagus. Di samping itu, Ketua Adat Anim Ha Kab. Merauke, Kab Mappi, Kab. Boven Digoel dan Kab Asmat, Paskalis Imadawa, bahwa pihaknya ingin DOB Papua Selatan secepatnya hadir. Sebab, dengan DOB akan ada sebuah keadilan dalam pemerataan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, maupun SDM. Meskipun ada penolakan, jangan digeneralisir bahwa orang Papua menolak DOB.

Terbaru, dukungan DOB juga muncul dari Komunitas Masyarakat Papua Jakarta (KOMPAJA) yang menggelar aksi dukungan di Patung Kuda Jakarta Pusat. Koordinator Aksi, Auri menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam hal DOB dan berharap seua pihak dapat mendukung serta menerima rencana kebijakan tersebut.

Masyarakat Agar Jangan Mau Ditunggangi Kepentingan Politik Elit Lokal

Dari waktu ke waktu, setiap adanya aksi yang melibatkan sejumlah massa terkandung beberapa tanya atas kepentingan yang menyertai. Bukan berniat mengecilkan semangat perjuangan setiap pergerakan dalam upaya mewujudkan kondisi yang lebih baik di negara Indonesia tercinta. Dalam kasus yang lebih spesifik seperti di lingkup wilayah Papua, kepentingan pihak-pihak tertentu terbukti telah menyusup bahkan menunggangi niat aksi. Dalam kesempatan tertentu bahkan bisa dikatakan by design kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya.

Dalam kurun beberapa waktu terakhir, berdasarkan penelusuran secara terbuka didapatkan rangkaian keterkaitan dan keterikatan antara pihak penyelenggara aksi dengan kelompok tertentu, seperti KNPB, ULMWP, TPNPB, hingga partai politik yang menunggangi dengan menyertakan tuntutan standar ganda kemerdekaan Papua. Penelusuran tersebut baru bersifat terbuka. Secara tertutup, sudah bisa dipastikan bahwa aparat memiliki data lebih lengkap agar semua segera dapat diungkap. Sehingga publik tidak lagi-lagi dikorbankan dalam setiap tuntutan dengan seakan-akan mengatasnamakan seluruh masyarakat Papua, padahal hanya segelintir golongan tertentu.

Begitu juga dengan aksi penolakan DOB dan Otsus, sudah jelas bahwa sebagian besar tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh pemerintah daerah menyatakan dukungannya terhadap rencana kebijakan tersebut. Adanya gembar-gembor penolakan jika dikaji secara ilmu politik terkandung maksud dari satu atau beberapa pihak yang berusaha merawat eksistensi isu penolakan tersebut untuk mewujudkan keinginannya.

Jika beberapa pihak termasuk dari akademisi menilai terdapat keterlibatan elit lokal Papua dalam aksi tersebut. Maka kita semua perlu mendorong aparat agar segera mengusut dalam ranah penegakan hukum. Jangan sampai ada korban kembali berjatuhan hanya untuk menyenangkan syahwat politik kekuasaan dengan mengatasnamakan masyarakat. Sungguh perbuatan kejam yang dibenci Tuhan.

Papua maju adalah impian dari sejak dulu, Papua Damai adalah hal yang harus kita capai.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)