Oleh : Moses Waker)

Pemerintah terus mengoptimalkan pembangunan berbagai bidang di wilayah Papua. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dan bukti ketegasan bahwa Papua bagian integral NKRI.

Selama ini Pemerintah Indonesia akan terus mewujudkan kesetaraan dalam hal pembangunan, sehingga tentunya tidak hanya pulau Jawa-Bali saja yang dibangun secara masif, melainkan semua wilayah di Indonesia termasuk Papua sekalipun. Dengan terjadinya beberapa pembangunan yang memang telah dilakukan secara masif di sana, merupakan bukti konkret Pemerintah bahwa mereka memiliki keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Provinsi Papua dan juga Papua Barat memang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan hal tersebut dinyatakan secara langsung dan diberikan dukungan penuh oleh sejumlah tokoh pemuda Orang Asli Papua (OAP) yang berada di Papua Nugini.

Mereka dengan tegas tetap mendukung bahwa Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Bentuk langsung dukungan tersebut dilakukan dengan membentangkan Bendera Merah Putih di Kantor Kedutaan Indonesia yang berada di Port Moresby, Papua Nugini beserta langsung disaksikan oleh Nugraha Kurniawan selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini.

Dukungan yang ditegaskan oleh sejumlah tokoh OAP tersebut juga menjadi bukti lain bahwa negara tetangga seperti Papua Nugini mampu melihat dengan jelas adanya keberpihakan yang sangat positif dimiliki oleh Pemerintah pusat kepada daerah paling timur di wilayah NKRI tersebut.

Bahkan Sitapay, salah satu tokoh OAP yang juga turut menghadiri kegiatan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya melihat ada keseriusan yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam membangun Papua secara keseluruhan. Maka dari itu pihak tokoh OAP sama sekali tidak memiliki keraguan untuk mendukung sepenuh seluruh program pembangunan yang masih direncanakan atau juga yang sudah terlaksana dari Pemerintah RI di Papua.

Salah satu kebijakan yang juga disinggung adalah mengenai perpanjangan otonomi khusus Papua. Bagi para tokoh OAP tersebut, nyatanya memang program tersebut dinilai memiliki dampak yang sangat positif bagi seluruh masyarakat Papua sendiri. Setidaknya secara nyata dapat kita semua lihat bahwa infrastruktur jalan yang ada di sana mulai diperbaiki, termasuk juga mengenai peningkatan pelayanan dalam bidang kesehatan hingga pendidikan akan juga meningkat.

Bukti dari keseriusan Pemerintah untuk terus mendengar seluruh aspirasi yang diberikan oleh pihak masyarakat Papua sebagaimana terlihat dalam sebuah sesi pertemuan yang telah terjalin antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Istana Merdeka pada 25 April 2022.

Dalam pertemuan tersebut, banyak hal dibicarakan termasuk mengenai aspirasi mereka terkait pemekaran wilayah. Justru dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa hasil survey mengatakan bahwa sebanyak sekitar 82 persen rakyat Papua sendiri meminta kepada Pemerintah RI untuk melakukan pemekaran wilayah. Sebenarnya juga banyak wilayah lain yang ingin meminta pemekaran, namun Presiden kali ini sedang memfokuskan diri untuk melakukan pembangunan di wilayah Timur sehingga menerima aspirasi tersebut.

Lebih lanjut, Kurniawan selaku Wakil Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini juga turut memberikan komentarnya. Menurutnya, justru dengan adanya seluruh program pembangunan di wilayah Papua dan juga Papua Barat tersebut termasuk menjadi momentum yang sangat tepat dalam rangka menyuarakan sebuah kebenaran yang memang nyata terjadi di sana, bukan hanya seperti sekedar berita miring yang selama ini banyak diisi oleh aksi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua.

Sama sekali seluruh bukti tersebut menunjukkan betapa pentingnya dan betapa wilayah Papua menjadi perhatian dari Pemerintah RI. Bahkan dikatakan pula Presiden sendiri sudah melakukan kunjungan di wilayah Papua 14 kali termasuk di wilayah-wilayah terpencilnya, berbeda dengan kunjungan yang dilakukan di Provinsi lain yang mungkin hanya beberapa kali saja.

Pemerintah RI sangat serius dalam membangun Papua, bukti bahwa memang Papua adalah bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan penuh masyarakat terhadap berbagai program pembangunan nasional agar kemajuan wilayah Papua dapat segera diwujudkan .

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Oleh : Ismail )*

Radikalisme masih menjadi ancaman bersama di tengah derasnya arus informasi. Oleh sebab itu, diperlukan pembumian Pancasila sebagai ideologi guna menangkal paham radikal tersebut.

Sebagai warga negara yang baik, maka Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi juga diresapi. Penyebabnya karena dengan mempraktikkan kelima sila Pancasila dan butir-butirnya, maka akan jadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Selain itu, dengan Pancasila masyarakat bisa menangkal radikalisme karena warga negara yang paham Pancasila dan punya rasa nasionalisme tinggi akan menolak radikalisme jauh-jauh.

Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan bahwa pembumian Pancasila menjadi langkah yang tepat dalam menangkal radikalisme. Sedangkan radikalisme adalah paham yang menggunakan kekerasan dalam mencapai keinginannya (yakni negara khilafah).

Dalam artian, jika semua warga negara Indonesia membumikan Pancasila, maka ia akan lebih bisa berdamai. Penyebabnya karena Pancasila mengajarkan tentang kerukunan, baik ke orang lain yang memiliki keyakinan yang sama maupun yang berbeda. Jika semuanya rukun dan damai maka tidak akan teracuni oleh radikalisme karena tak mau mencapai sesuatu dengan jalan kekerasan, seperti yang diajarkan oleh kelompok radikal.

Kelompok radikal memang selalu melakukan jalan kekerasan seperti penyerangan, sweeping tanpa izin, dan pengeboman. Oleh karena itu masyarakat yang cinta damai dan paham Pancasila tidak mau jika ada kekerasan karena akan menghancurkan Indonesia. Mereka menolak radikalisme karena juga tak setuju akan konsep negara khilafah.

Radikalisme dan khilafah memang tidak cocok di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari banyak suku, latar belakang, dan memiliki 6 keyakinan yang diakui negara. Jika ada negara khilafah maka masyarakat tidak bisa hidup dengan pluralisme. Padahal di negara yang majemuk seperti Indonesia, pluralisme amat dibutuhkan untuk mempersatukan warganya yang memiliki keyakinan, kebiasaan dan golongan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu kita wajib membumikan Pancasila untuk menangkal radikalisme. Jika semua WNI memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan mengamalkan Pancasila, maka negara akan aman dari kelompok teroris dan radikal.
Cara untuk membumikan Pancasila adalah dengan pengajaran di sekolah, karena para murid akan memahami Pancasila, tak hanya menghafalkannya. Kalau bisa dalam kurikulum yang baru, ada mata pelajaran Pancasila sehingga para murid tahu apa saja manfaat hidup dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, pembumian Pancasila juga dilakukan di lingkungan sekitar. Caranya dengan mendekatkan diri kepada-Nya dan bergaul dengan semua orang tanpa melihat keyakinannya, bermusyawarah jika ada rapat warga, berbuat adil pada semua tetangga, dan lain-lain.

Ketika semua orang membumikan Pancasila dan memiliki rasa nasionalisme maka akan solid karena kompak dalam bersahabat, tidak peduli akan latar belakang dan keyakinannya. Perbedaan tidak akan dibesar-besarkan karena mereka yang berbeda keyakinan adalah saudara dalam kemanusiaan.

Saat semuanya kompak maka tidak akan mudah dipecah-belah oleh anggota kelompok radikal. Penyebabnya karena semua orang sudah memahami Pancasila dan tahu bahwa radikalisme adalah paham yang terlarang di negeri ini. Mereka tidak mau jadi radikal dan teroris karena akan merugikan diri sendiri.

Radikalisme wajib ditangkal oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI.) Untuk memberantas radikalisme maka bukan hanya jadi tugas pemerintah tetapi juga masyarakat. Caranya adalah dengan pembumian Pancasila, karena dengan memahami Pancasila dan butir-butirnya, akan menjadi pribadi yang memiliki rasa nasionalisme dan toleransi yang tinggi, sehingga tidak akan mudah kena rayu oleh anggota kelompok radikal.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Keisha Samira )*

Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Pertanian dan jajaran pemerintahan lainnya untuk bergerak mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang mulai mewabah di Jawa Timur. Reaksi cepat dan tanggap ini diharapkan dapat mengantisipasi meluasnya penyakit tersebut ke wilayah lain di Indonesia.

Dalam beberapa pekan terakhir, terjadi lonjakan penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak di sejumlah daerah di Jawa Timur. Beberapa daerah mengalami kasus PMK diantaranya di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo hingga Mojokerto Jawa Timur. Indyah Aryani selaku Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur menyatakan bahwa ternyata wabah PMK itu pertama terjadi di Gresik pada tanggal 28 April 2022 lalu.

Kemudian wabah PMK tersebut juga merambah ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang lain, yakni pada tanggal 1 Mei 2022 di Lamongan dan Sidoarjo, serta pada 3 Mei 2022 di Mojokerto. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga langsung bertindak dengan membentuk sejumlah posko terpadu untuk penanganan wabah PMK pada hewan ternak. Termasuk dengan adanya kasus wabah penyakit kuku dan mulut ini membuat Presiden Joko Widodo segera melakukan tindakan.

Presiden Jokowi langsung membentuk dan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) untuk mempermudah proses penanganan wabah PMK. Selain itu, Presiden menyatakan bahwa harus segera bisa dipastikan kiranya terdapat di daerah mana saja penyebaran wabah PMK yang sudah menjangkiti hewan tersebut supaya bisa langsung dilakukan tindakan dengan tepat. Maka dari itu pembentukan Satgas merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menangani wabah PMK.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi pun langsung segera berkoordinasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk bisa melakukan lockdown pada wilayah tertentu yang memang sudah terjangkit dan terindikasi supaya bisa mencegah penyebaran lebih luas. Koordinasi tersebut juga langsung dibicarakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Lockdown dilakukan untuk bisa memantau dan juga membatasi bagaimana mutasi hewan ternak dari satu tempat ke tempat lain, entah itu terjadi antar Kabupaten/Kota, termasuk juga antar Provinsi. Presiden Jokowi mengimbau agar pihak Kementan dan juga Polri bisa benar-benar menjaga kondisi di lapangan.

Pihak Kementan juga telah secara aktif langsung melakukan berbagai upaya pencegahan supaya wabah penyakit mulut dan kuku tidak menyebar dengan luas, yakni melakukan tracing di Kabupaten-kabupaten yang dianggap terindikasi tertular wabah ini. Laboratorium yang digunakan untuk melakukan tracing tersebut sudah dibentuk di Balai Besar Veteriner Wates dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya.

Dijelaskan oleh Nasrullah selaku Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa ketika awal mula wabah PMK diidentifikasi setelah pemeriksaan PCR dilakukan. Sontak pihaknya langsung berkoordinasi dengan Gubernur Jatim termasuk juga Bupati keempat wilayah tersebut. Lebih lanjut, terdapat beberapa langkah darurat yang langsung disiapkan sebagai bentuk penanganan yakni termasuk melakukan pemusnahan ternak yang memang terkonfirmasi positif PMK, termasuk juga memberikan edukasi kepada seluruh peternak mengenai SOP pengendalian dan pencegahan PMK kepada ternak mereka. Hal lain yang dilakukan adalah menyiapkan vaksinasi PMK bagi para hewan ternak.

Dihimbau kepada seluruh masyarakat supaya juga turut serta dalam pengendalian wabah PMK ini dengan tidak memperjualbelikan sapi di daerah-daerah yang terindikasi wabah PMK untuk dibawa ke daerah yang masih belum ada kasus PMK supaya bisa segera terbentuk lokalisasi zona yang jelas.

Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan arahan kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik dan tak perlu khawatir mengenai wabah penyakit mulut dan kuku yang telah menjangkiti hewan ternak tersebut. Seperti pada keterangannya, ternyata virus yang menjangkiti para hewan ternak itu merupakan virus khusus yang hanya terdapat pada hewan saja dan akan sangat jarang untuk bisa menulari manusia. Meski sangat menular, namun ditambahkan oleh Menkes bahwa penularannya akan terjadi kepada sesama hewan saja.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya bertindak dengan sangat cepat dan tepat demi kepentingan rakyat supaya penyebaran wabah PMK ini tidak menyebar luas dan mungkin berpotensi untuk merugikan masyarakat lebih banyak lagi. Pembentukan Satgas dan juga segera melakukan lockdown wilayah merupakan strategi cerdas yang telah dilakukan. Dengan adanya berbagai langkah pencegahan ini, penyebaran PMK dapat segera dihentikan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Wahyu Pratama )*

Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menunjukan bahwa perekonomian Indonesia menunjukan kinerja yang positif ditengah Pandemi Covid-19. Hal ini tercermin realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) pada kuartal I 2022 mencapai Rp 282,4 triliun, meningkat 28,5% dibandingkan kuartal I 2021 yang tercatat Rp 219,7 triliun.

Selain itu ekonomi Indonesia pada kuartal I 2022 juga tumbuh 5,01% (yoy), membaik dibandingkan kuartal I 2021 yang tercatat kontraksi -0,74% (yoy). Kondisi ini menunjukan bahwa investor masih percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia, karena investasi di Indonesia masih memberikan imbal hasil yang menguntungkan dan perekonomian Indonesia masih berjalan ke arah yang positif di tengah pandemi Covid-19.

Di tempat terpisah, pada 27 April 2022 Lembaga Pemeringkat Utang Standard and Poor’s (S&P) meningkatkan outlook Indonesia dari negatif menjadi stabil dan mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB (Investment Grade). S&P menilai ekonomi Indonesia mampu menghadapi risiko eksternal seperti pemulihan ekonomi global, peningkatan laju inflasi global serta peningkatan eskalasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga pemulihan ekonomi Indonesia akan berlanjut selama dua tahun kedepan, yang didukung oleh kondisi fiskal yang solid dan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan meningkatkan kinerja investasi. Melihat kondisi ini, S&P memproyesikan ekonomi Indonesia pada 2022 akan tumbuh 5,1%.

Untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia untuk mempercepat progres pemulihan ekonomi, presiden Joko Widodo menginisiasi Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperingkas perizinan usaha. Dengan adanya kebudahan perizinan usaha diharapkan akan mendorong kinerja investasi yang dapat meningkatkan terciptanya lapangan usaha dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia memproyeksi ekonomi Indonesia sepanjang 2022 akan tumbuh dikisaran 4,5% hingga 5,3% (yoy). Sedangkan Kementrian Keuangan memproyeksi ekonomi Indonesia sepanjang 2022 akan tumbuh dikisaran 5,2% hingga 5,8% (yoy).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja dapat mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha dan dapat mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih.

Sedangkan Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja memberi angin segar kepada investor dan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan realisasi investasi di Indonesia, karena mampu menyelesaikan tiga masalah fundamental yang menghambat masuknya investasi yaitu ketenagakerjaan, perizinan, dan perpajakan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia adalah suatu keharusan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholder. Untuk itu Pemerintah menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kondusivitas iklim usaha, sehingga meningkatkan investasi.

Senada dengan hal itu, Pakar Hukum Pembangunan Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dhaniswara K Harjono mengapresiasi Pemerintah, ditengah Pandemi Covid-19, Indonesia mampu menghadirkan produk hukum baru yang memberi harapan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yakni Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini, akan mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di Indonesia melalui reformasi regulasi dan kemudahan berusaha.

Ditengah risiko ekonomi global dan Pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia ternyata masih mampu menunjukan prospek yang positif. Kondisi ini, perlu ditingkatkan sehingga dapat mempercepat progres pemulihan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah perlu menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan kondusifitas iklim investasi yang dapat meningkatkan sintimen positif investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Sri Hartini )*

Mayday alias hari buruh akan diperingati tanggal 14 Mei 2022 wajib dilakukan secara damai dan tertib. Kewajiban tersebut harus dapat terpenuhi karena demonstrasi rentan disusupi provokator yang memicu aksi anarkis.
Elemen buruh terlihat berambisi merayakan Mayday pada 14 Mei 2022, meskipun sebenarnya hari perayaan buruh internasional telah lewat. Pada perayaan 14 Mei 2022, kelompok buruh berencana melakukan demonstrasi dan menyuarakan berbagai tuntutan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa peringatan Mayday akan dilakukan di depan gedung DPR RI. Kemudian akan diadakan deklarasi buruh di Jakarta International Stadium meskipun hingga saat ini belum berizin. Ada 11 tuntutan buruh, mulai dari menolak kenaikan PPN, menolak kenaikan harga sembako, menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan lain sebagainya.

Masyarakat heran karena para buruh ngotot untuk berdemo padahal masih masa pandemi. Jika memang acaranya untuk memperingati Mayday, bukankah bisa diadakan aksi damai? Tidak usah mengundang massa yang juga berpotensi mengundang penularan Corona. Saat ini kurva pasien memang sedang menurun tetapi bukan jadi pembenaran untuk membuat acara keramaian seperti demo massal.

Seharusnya para buruh wajib belajar dari pengalaman demo-demo sebelumnya, yang membuat klaster Corona baru dan ketika dites acak, ada banyak pengunjuk rasa yang ternyata positif Covid-19. Kemudian, demo apapun saat pandemi juga tidak akan pernah dapat izin dari kepolisian. Mereka wajib mengingatnya dan mematuhinya.

Peringatan Mayday memang wajib diadakan secara damai karena jika turun ke jalan, buruh malah membuat masyarakat terganggu. Mereka membuat kemacetan dan membuang waktu banyak orang. Bukankah waktu adalah uang? Jangan sampai ambisi untuk memperingati hari buruh malah merugikan orang lain, misalnya ke supir ambulans yang terjebak kemacetan dan berpotensi menghambat pasiennya sampai ke Rumah Sakit.

Unjuk rasa dalam rangka Mayday juga wajib diwaspadai karena bisa saja dihadiri oleh Anarko. Mereka sengaja masuk ke arena demo, mumpung keadaan ramai dan tidak diketahui mana buruh mana Anarko. Jika ada Anarko maka bahayanya adalah kelakuan minus mereka yang merusak fasilitas umum, bahkan ada yang nekat mencuri. Jika fasilitas umum rusak maka kerugiannya bisa jutaan rupiah, apakah buruh mau ganti rugi?

Selain itu, waspada pula kelompok yang memanfaatkan demo buruh dan jadi provokator. Mereka ikut-ikutan berunjuk rasa tetapi malah membelokkan tujuan demo. Walau awanya diklaim demi kesejahteraan buruh dan rakyat tetapi kelompok itu memanas-manasi untuk menghina pemerintah. Mereka sengaja mengangkat isu politik untuk kepentingannya sendiri.

Jangan sampai ada provokator yang merusuhi demo buruh tanggal 14 Mei 2022 nanti karena akan jadi kacau-balau. Demo bisa berubah jadi kerusuhan dan kebakaran, dan terjadi tragedi dan ditakutkan akan seperti tahun 1998 lalu ketika ada unjuk rasa besar-besaran. Para buruh wajib lebih teliti karena di suasana ramai seperti demo, tidak ada bedanya antara buruh, Anarko, dan provokator.

Mayday seharusnya diadakan secara damai, misalnya dengan bakti sosial, pembagian sembako, dan lain sebagainya. Jangan malah demo besar-besaran karena akan merugikan banyak orang dan mengundang kemacetan. Ingat juga akan bahaya Corona yang mengintai.

Unjuk rasa dalam memperingati Mayday sebaiknya dibatalkan karena bisa dibonceng oleh Anarko dan provokator yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Elemen buruh diharapkan dapat bersikap bijak dan tidak terpengaruh provokasi elite buruh yang hanya mencari popularitas.

)* Penulis adalah kontributor Forum Pegiat Nusa Bangsa

suaratimur.id – Sebuah pola berulang kembali ditunjukkan oleh kelompok separatis Papua sebagai bagian dari eksistensi sekaligus teror kepada pihak manapun yang dirasa menghalangi jalan dan tujuannya. Sayangnya, pola berulang berupa tindakan balas dendam tersebut sering menyasar kepada warga sipil, terutama kepada pendatang.

Untuk diketahui, bahwa melalui sejumlah pemberitaan pada tanggal 10 Mei 2022 lalu aparat TNI-Polri telah berhasil menembak komandan operasi kelompok separatis dan teroris Papua bernama Lesmin Walker. Ia disebut sebagai komandan operasi yang paling diandalkan dan merupakan bagian dari kelompok Panglima Lekagak Telenggen. Lesmin menemui ajal ketika tempat persembunyiannya di Wulomi disergap oleh aparat TNI-Polri. Akibat penyergapan tersebut, kini Lekagak Telenggen juga harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran dari aparat TNI-Polri. Semasa hidupnya, Lesmin termasuk paling diincar karena terlibat dalam sejumlah tindakan kriminal. Salah satunya adalah menembak mati aparat Brimob bernama Prada I Komang Wiranata pada akhir April 2022 dalam serangan ke pos keamanan di Puncak Jaya. Kini, tewasnya anak buah Lekagak tersebut diperkirakan semakin melemahkan kekuatan militan separatis Papua.

Seorang Sopir Truk di Puncak Hilang

Namun, hanya berselang satu hari dari kejadian tewasnya Lesmin Walker, publik kembali dikejutkan dengan adanya berita hilangnya seorang sopir truk di Puncak. Sopir yang diketahui bernama Nober Palintin tersebut diduga kuat menjadi korban penembakan Kelompok Separatis pada Rabu 11 Mei sekitar pukul 10:30 WIT di Kali Ilame, Kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Korban dinyatakan hilang setelah sebelumnya diketahui sedang mencari material pasir kemudian terdengar suara tembakan sebanyak total 7 kali. Saat aparat datang dan melakukan penyisiran hanya ditemukan truk yang dibawa korban. Hingga saat ini aparat masih melalukan penyisiran mencari keberadaan korban.

Dalam keterangannya, Diresktimum Polda Papua, Kombes Faizal Rahmadani menduga kuat bahwa pelaku merupakan bagian dari kelompok Selena, bukan kelompok Numbuk Telenggen. Hingga saat ini, Tindakan biadab terus dilakukan oleh kelompok separatis terutama kepada warga sipil. Sebelumnya, kelompok separatis di Kabupaten Puncak telah menembak mati seorang pria bernama Samsul Sattu pada 25 April 2021 lalu dengan luka di bagian rusuk sebelah kanan saat sedang berada di teas rumahnya. Dari hasil identifikasi kepolisian, pelaku penembakan merupakan kelompok separatis pimpinan Numbuk Telenggen.  

Pola Balas Dendam Kelompok Separatis yang Berulang

Setiap akibat merupakan sebab dari akibat sebelumnya. Pola tersebut seperti lingkaran setan yang tak pernah habis menemui titik akhir. Hampir dipastikan bahwa sebagian besar tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis Papua selalu berkaitan dengan sebab yang dialami sebelumnya. Setiap adanya bagian dari kelompok tersebut yang terluka atau tertembak, berbuntut dengan kejadian penyerangan yang dilakukan di kemudian hari. Mirisnya, sebagian menyasar pada warga sipil yang tidak tahu menahu akar masalahnya.

Dalam kurun waktu sepanjang Januari-Maret 2022, tercatat kelompok separatis Papua telah melakukan tujuh kali tindak pidana dengan korban tewas sebanyak 13 orang. Terakhir, Rabu 17 April 2022 lalu, prajurit TNI di Pos TK Quari Atas Yonif R 431/SSP Distrik Kenyam berhasil menggagalkan upaya aksi kekerasan dari kelomppk separatis di Kabupaten Nduga, Papua.

Pengamat kebijakan Publik, Jerry Massie mendorong persoalan di Papua diselesaikan dengan cara humanis. Pasalnya, jika dilakukan dengan cara sporadis dan bersenjata, maka sorotan pelanggaran HAM di Papua terus terjadi. Perlu pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil, aman, dan kondusif. Pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan melalui para kepala suku dan tokoh agam untuk membantu sosialisasi. Pemerintah harus mengevaluasi dan mengkaji kembali mengapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua dan Papua Barat, Frits Ramandey juga memiliki penilaian bahwa saat ini Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) terfragmentasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok sipil bersenjata, kelompok yang dipelihara oleh korporasi, dan kelompok yang berjuang untuk suksesi politik. TPN OPM sebelumya tidak menyerang guru, mantrim bahkan melindungi sekolah dan rumah sakit. Namun, saat ini gerakannya memiliki pola baru yang menyasar warga sipil.

Setiap adanya penembakan yang menewaskan warga sipil oleh kelompok separatis merupakan aksi balasan apabila mendapat tekanan dari aparat keamanan. Demikian juga bila terdapat anggota kelompok tersebut yang tewas usai adanya operasi penegakan hukum oleh aparat. Mereka akan mencari sasaran kalau bukan anggota aparat maka warga sipil dan sedikit menyasar non-Papua. Kelompok separatis disebut memiliki masalah dimana jika anggota mereka dibunuh namun tidak membalas, maka akan terkena sanksi. Pola yang mengarah ke hubungan adat tersebut yang kini digunakan oleh kelompok separatis Papua.

Memutus Pola Balas Dendam

Berangkat dari adanya setiap kejadian yang telah terbaca polanya namun masih saja terdapat letupan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua. Menjadi momentum bagi aparat hingga pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kebijakan dan strategi yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan Papua. Kita tentu tidak berharap adanya korban dari pihak manapun yang berjatuhan. Tanah Papua damai menjadi harapan kita semua. sa ja ko, ko jaga sa

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Abdul Majid )*

Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar semua pihak berhati-hati dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan saat ini dunia masih menghadapi situasi pandemi Covid-19 sekaligus krisis akibat gejolak perang Ukraina-Rusia.

Pandemi membuat perekonomian jungkir-balik karena fokus beralih ke bidang kesehatan, dan krisis terjadi tak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Setelah dua tahun berangsur-angsur keadaan membaik, tetapi harga minyak dunia naik drastis menjadi 130 dollar amerika per barrel. Penyebabnya karena invasi Rusia ke Ukraina.

Situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan saja. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam acara yang diadakan secara hybrid ini, Presiden Jokowi berpesan ke semua pihak karena saat ini masih pandemi dan kita harus siap jika ada krisis hingga tahun depan. Penyebabnya karena Eropa Timur masih bergejolak akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Presiden Jokowi memberi beberapa arahan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk fokus dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri. Pembelian impor harus diganti dengan pembelian dalam negeri, dan ada potensi pembelian barang dan jasa sebesar 1.062 Triliun rupiah.

Kedua, Presiden Jokowi meminta untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. UMKM juga harus didampingi agar naik kelas. Sedangkan yang ketiga, Presiden ingin agar ada hilirisasi industri. Misalnya di daerah pertambangan bisa dibangun smelter-smelter agar nilai tambahnya berkali-kali lipat.

Berikutnya, Presiden Jokowi meminta kemandirian dan produktivitas di sektor pangan dan energi. Beliau juga berpesan untuk meningkatkan investasi, juga mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Sumber daya manusia (SDM) juga harus ditingkatkan dan menurunkan angka stunting. Terakhir, beliau meminta jajarannya untuk menyiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai pertengahan tahun 2022.

Ketujuh arahan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional wajib diapresiasi. Penyebabnya karena beliau selalu memandang jauh ke depan dan bersiap jika ada krisis berkepanjangan karena situasi politik yang buruk di Eropa Timur. Imbauan beliau adalah langkah untuk bersiap dalam keadaan seburuk apapun.

Selain itu, masyarakat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah karena memikirkan keadaan ekonomi di Indonesia secara jangka panjang. Misalnya pada hilirisasi industri. Jika bahan tambang diolah lagi tentu angka jualnya akan lebih tinggi, dan memang minyak mentah dilarang dijual begitu saja karena harganya kurang bagus.

Pemerintah juga sangat mendukung UMKM (usaha kecil, mikro, dan menengah) karena merekalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Para pengusaha UMKM tidak hanya diberi bantuan berupa uang cash tetapi juga pendampingan untuk marketing online. Dengan begitu maka yang diberi adalah kail, bukan hanya ikan, sehingga bisnisnya makin maju.

Bidang investasi juga sangat diperhatikan oleh pemerintah dan di UU Omnibus Law Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan masuknya para pebisnis yang akan menanamkan modal. Investasi amat penting karena dengan dana dari investor kita bisa menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Ketika ada banyak investor maka juga menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia karena banyak lapangan kerja yang dibuka.

Arahan Presiden Jokowi dalam perencanaan Pembangunan Nasional perlu mendapat apresiasi banyak pihak. Dengan adanya arahan tersebut, perencanaan pembangunan nasional memiliki arah yang jelas sesuai dengan kebutuhan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah menegaskan akan terus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga Covid-19 terkendali seratus persen. Masyarakat mengapresiasi keputusan tersebut karena merupakan bentuk kehati-hatian Pemerintah ditengah menurunnya kasus penularan Covid-19.

Meski memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat bagus, bahkan bisa dikatakan jauh melebihi negara ASEAN lainnya, namun sebagai bentuk kehati-hatian, maka Presiden Joko Widodo mengatakan akan tetap memberlakukan PPKM. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa nantinya PPKM akan dilanjutkan hingga setidaknya pemerintah yakin bahwa 100 persen kondisi pandemi sudah bisa aman.

Sejauh ini langkah kehati-hatian tersebut memang merupakan hal yang perlu dan penting untuk diambil karena nyatanya kasus pasien positif Covid-19 juga masih terus terjadi meski angkanya terbilang kecil dan kurvanya juga sudah melandai. Menurut laporan, setidaknya pada hari Minggu (8/5) lalu masih ada sebanyak 227 kasus yang terkonfirmasi.

Dengan melihat masih adanya kasus positif, tentu sama sekali masyarakat tidak bisa langsung lengah begitu saja. Maka dari itu kewaspadaan mengenai penularan pandemi masih terus digaungkan oleh Pemerintah. Sejauh ini Presiden sendiri mengaku masih akan terus memfokuskan seluruh jajarannya untuk bisa benar-benar membuat pandemi Covid-19 hilang dan terkendali secara 100 persen.

Pengumuman secara resmi yang dilakukan oleh Presiden tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan beberapa masyarakat yang merasa bahwa pandemi memang sudah sangat mereda dan masih penasaran serta bingung mengenai kelanjutan kebijakan PPKM.

Penanganan pandemi yang baik juga akan berpengaruh cukup signifikan terhadap beberapa sektor lainnya seperti ekonomi. Apabila penanganan pandemi kurang baik, maka secara otomatis pemulihan perekonomian negara juga akan lama untuk bangkit, maka dari itu Presiden terus berupaya dan mengerahkan jajarannya terus berkonsentrasi mengenai permasalahan pandemi dan juga ekonomi global.

Sebagaimana arahan dari Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Koordinator Penanganan Covid-19 Jawa-Bali langsung memberikan pengumuman serupa, bahwa PPKM akan terus diberlakukan oleh Pemerintah di seluruh Indonesia meski sejauh ini trend pembaikan terus terjadi di Tanah Air.
Dilaporkan oleh Luhut bahwa sejak 25 hari terakhir ini kasus Covid-19 di Indonesia terus berada di bawah 1.000.
Termasuk juga angka pasien rawat inap terus mengalami penurunan dan angka kematian juga berhasil terus ditekan hingga sebanyak 98 persen.

Apresiasi patut kita berikan pada Pemerintah karena telah menyelenggarakan mudik aman dan sehat, sehingga beberapa hari setelah Idul Fitri kasus Covid-19 tetap terkendapi.
Hal ini sama sekali berbeda dengan kenyataan yang terjadi 2 tahun belakangan, bahwa ketika setelah ada hari libur maka otomatis kasus langsung kembali melonjak.

Kebijakan mengenai perpanjangan PPKM ini juga akan terus mengikuti bagaimana hasil evaluasi regular yang akan terus dilakukan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, apabila nanti hasil evaluasi tersebut menyatakan bahwa PPKM sudah tidak diperlukan lagi karena pandemi sudah secara 100 persen tertangani, maka tentu saja secara otomatis kebijakan ini akan dihentikan.

Trend pembaikan pandemi, penurunan kasus positif, berkurangnya pasien rawat inap hingga turunnya angka kematian akibat Covid-19 menurut Luhut juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana upaya pemerintah untuk terus mengupayakan penyebaran vaksinasi termasuk dosis kedua dan juga booster secara menyeluruh ke semua wilayah di Indonesia termasuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal sekalipun.

Kemudian mengenai sampai kapan kebijakan PPKM ini diperpanjang, dikatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa setidaknya kebijakan PPKM ini akan diperpanjang hingga 2 minggu ke depan sembari terus menunggu dan menyesuaikan dengan evaluasi terbarunya.

Masyarakat mendukung keberlanjutan PPKM dalam rangka mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia. Dengan perpanjangan PPKM tersebut, kasus positif Covid-19 dapat terus ditekan dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan sebagaimana mestinya.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Moses Waker )*

Kelompok separatis dan teroris (KST) makin brutal serta meneror rumah ibadah. Penegakan hukum terhadap anggota KST wajib dilakukan agar keamanan di Papua dapat terjaga.
Kondisi Papua belum sepenuhnya damai karena ada ancaman dari KST. Mereka tak hanya menyerang secara verbal tetapi juga dengan perbuatan.

Serangannya juga beragam dan makin lama makin parah, karena yang jadi korban bukan hanya warga sipil tetapi juga aparat. KST juga tega merusak rumah warga dan membakar sekolah, dan perbuatan yang sangat tercela ini tentu dibenci oleh masyarakat Papua.

Tak hanya meneror di pemukiman warga, KST juga meneror rumah ibadah. Mereka menyerang sebuah gereja di Kampung Apmisibil, Distrik Akbibab, Kabupaten Pegunungan bintang. Dua orang aparat terluka karena serangan ini, yakni Bripda Vanny Putra Perdana dan Pratu Willy John Bazanes.

Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito menyatakan bahwa kontak tembak sempat terjadi pukul 10:45 WIT, tanggal 1 Mei 2022. KST melakukan penyerangan terhadap 2 personel (aparat) yang sedang melakukan pengamanan di rumah ibadah. Arah tembakan dari samping SMP Okibab mengarah ke gereja.

Serangan KST tentu langsung dicerca masyarakat karena mereka tega menyerang rumah ibadah. Meski tidak ada korban jiwa tetapi serangan KST membuat masyarakat ketakutan sehingga bisa saja kegiatan ibadah yang selanjutnya jadi terganggu. Mereka jadi batal untuk datang ke gereja karena takut akan serangan selanjutnya.

Padahal sebagai umat yang taat, jamaah tentu ingin rutin ke gereja untuk beribadah. Namun KST malah berulah dan mengganggu mereka yang ingin menenangkan diri dan mendekatkan diri pada Tuhannya. KST sungguh keterlaluan karena tega menyerang rumah ibadah dan melanggar hak asasi masyarakat yang ingin beribadah dengan khusyuk di sana.

Ketika menyerang rumah ibadah maka terlihat bahwa KST tidak memiliki rasa welas asih sama sekali karena sangat tega menembak ke arah gereja, dan umat yang berada di dalam adalah orang asli Papua yang merupakan saudara sesukunya sendiri. Mereka yang berada di dalam tentu tak tahu bahwa di luar ada serangan. Lagipula jamaah sedang khusyuk beribadah sehingga tak mendengar ada tembakan.

Apakah KST sudah kesetanan sehingga nekat menyerang rumah ibadah? Sungguh keterlaluan dan tidak berperikemanusiaan! Mereka seakan-akan tidak takut dosa dengan menembaki rumah ibadah dan secara terang-terangan menentang Tuhan. Perbuatan mereka kali ini sangat membuat masyarakat dilanda amarah karena menyerang rumah ibadah yang merupakan rumah Tuhan.

Oleh karena itu penangkapan anggota KST makin digencarkan lagi oleh Satgas Damai Cartenz. Mereka makin intensif dalam melakukan penyisiran, terutama dalam menemukan markas-markas KST. Maklum, markas mereka ada banyak dan sengaja dibuat di tempat tersembunyi seperti di dalam hutan atau perbukitan, sehingga aparat agak kesulitan untuk menemukannya.

Masyarakat yang mengetahui di mana anggota KST juga diminta jadi informan dan langsung melapor ke aparat agar diadakan pencidukan secara cepat. Sebuah informasi, walau hanya via telepon, amat berharga. Penyebabnya karena anggota-anggota KST bisa cepat dibekuk agar mereka tak lagi melakukan penyerangan, baik ke rumah ibadah maupun ke tempat lainnya.

KST yang meneror rumah ibadah sangat dikecam masyarakat karena mereka tega menyerang gereja dan menembak aparat yang sedang menjaga keamanan warga. Masyarakat amat setuju akan penangkapan KST karena memang selama ini mereka sudah meresahkan. Jangan sampai gara-gara KST, umat jadi takut untuk beribadah ke gereja.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Abdul Razak )*

Radikalisme merupakan ancaman bersama yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas bersama untuk menghalau paham tersebut agar keutuhan NKRI dapat terjaga.

Radikalisme memang merupakan sebuah paham yang berbahaya dan tidak bisa dibiarkan begitu saja di Indonesia, terutama jangan sampai paham tersebut menjangkiti generasi muda karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan bagaimana arah gerak bangsa ke depan.

Disampaikan oleh Jamzuri selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun bahwa radikalisme jangan sampai bisa mempengaruhi generasi muda lantaran bisa mengancam kehidupan keutuhan berbangsa dan bernegara. Terlebih di era arus informasi yang sangat mudah untuk diakses di dunia serba digital seperti sekarang ini, maka salah satu segmen yang cukup menjanjikan dan juga sangat berpotensi untuk terpapar radikalisme adalah generasi milenial.

Maka dari itu penting juga disampaikan olehnya bahwa harus ada pemantauan yang cukup ketat dan dibentuk tim Cyber Anti-Radikalisme. Hal itu sangat penting demi bisa memantau bagaimana aktivitas di dunia digital pada saat ini, termasuk bagaimana upaya-upaya kelompok radikal untuk berusaha masuk ke dalam algoritme populer yang banyak diakses generasi muda.

Kelompok radikal seringkali mengincar generasi muda. Hal ini disebabkan generasi muda memiliki keingintahuan yang sangat tinggi dan menjadi pemicu mereka terjebak dalam jerat radikalisme. Pasalnya mereka akan mudah untuk mengakses informasi dan terpengaruh sebuah pemahaman yang keliru, utamanya terkait menyikapi keragaman yang terjadi di Tanah Air.

Mengenai derasnya arus informasi yang tengah terjadi di zaman serba digital seperti sekarang ini, penyaringan segala macam bentuk informasi merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan. Pasalnya di zaman sekarang banyak sekali terjadi penyebaran berita palsu dengan framing dan narasi tertentu yang berbau radikalisme. Setidaknya dengan mampu lebih cermat dalam mengelola informasi, maka menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran paham radikal.

Di samping itu, tidak hanya sekadar pemantauan ketat dalam dunia media sosial atau dunia digital saja, namun harus juga ada pemantauan di dunia nyata, yakni dengan melakukan review ulang segala kegiatan atau program yang mungkin tidak memprioritaskan mengenai kegiatan Anti-Radikalisme supaya lebih berfokus lagi kepada hal-hal tersebut.

Tentu bukan hanya Pemerintah saja yang bertugas untuk mengupayakan adanya pencegahan radikalisme yang terjadi di masyarakat, namun butuh dukungan penuh dari setiap lapisan masyarakat itu sendiri karena tidak bisa dipungkiri pula apabila yang bekerja hanyalah salah satu atau beberapa pihak saja, maka akan sangat tidak maksimal bisa memberantas paham radikalisme yang mungkin bisa jadi beberapa diantaranya sudah terlanjur tersebar di masyarakat.

Masyarakat sendiri juga bisa melakukan pelaporan apabila seandainya ditemukan adanya kelompok tertentu yang menyebarkan paham radikalisme bahkan sampai mengarah pada hal-hal yang berbau terorisme baik itu dalam skala yang kecil apalagi dalam skala besar supaya bisa segera ditangani dan tidak sampai meluas demi meminimalisasi terjadinya kemungkinan korban pula.

Lebih lanjut Jamzuri juga berpesan kepada seluruh pemuka agama untuk bisa terus memberikan sosialisasi keagamaan yang penuh dengan kesantunan, nilai-nilai saling menghormati, kedamaian, toleransi, sikap menerima perbedaan atau keberagaman dan kemajemukan, serta rasa cinta kepada Tanah Air dan bela Negara. Pesan-pesan terkait memerangi radikalisme dan terus merawat toleransi juga sangat dibutuhkan dalam ranah pendidikan formal, yakni bisa disampaikan oleh para guru kepada seluruh anak didik mereka.

Seluruh sikap toleransi tersebut juga harus bisa ditunjukkan oleh kerukunan antar Lembaga/Organisasi Masyarakat berbasis keagamaan mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu sebagai upaya untuk mencegah adanya paham radikalisme dan intoleransi.

Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pihak memiliki tugas yang sama-sama penting dan sama besarnya untuk menghalau paham radikal. Dengan adanya sinergitas dan kerja sama semua pihak tersebut, maka penyebaran paham radikal diharapkan dapat ditekan.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute