suaratimur.id – Sejumlah kalangan terus memberikan sorotan terhadap wilayah di Papua, terkhusus terhadap daerah pegunungan yang kerap bergejolak karena tindakan kelompok separatis yang terus menunjukkan eksistensinya melalui sejumlah gangguan keamanan maupun tindakan penyerangan yang menimbulkan korban jiwa.

Anggota DPR Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan bahwa perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat. Seharusnya kelompok separatis mendukung kebijakan tersebut karena memiliki peluang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, Direktur Political and Publicy Studies (P3S), Jerry Massie menilai bahwa diperlukan pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil. Pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap ampuh. Masyarakat Papua pada dasarnya adalah orang baik, sehingga pendekatan tersebut bisa dilakukan lewat pada kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi. Komunikasi dan diplomasi budaya juga harus terus dikedepankan. Pemerintah harus mengetahui dan memahami kenapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.

Kelompok Separatis yang Masih Terus Berulah

Untuk diketahui bahwa di tengah upaya pemerintah melalui aparat keamanan dengan melakukan sejumlah kebijakan dan pendekatan dalam upaya memberantas kelompok separatis dan teroris di Papua. Beberapa gangguan keamanan masih terjadi dilakukan oleh kelompok tersebut meliputi sejumlah wilayah. Terbaru, dalam tiga hari secara berurutan, eksistensi kelompok yang memiliki misi melepaskan diri dari Indonesia tersebut seakan ingin terus ditunjukkan.  

Proses evakuasi seorang sopir truk bernama Nober Palintin yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah diserang oleh kelompok separatis di Distrik Gome Kabupaten Puncak mendapat gangguan. Sejumlah aparat yang melakukan evakuasi dihujani tembakan dari kejauhan. Kejadian tersebut berlangsung di sekitar bandara Ilaga saat korban akan diterbangkan menuju Kabupaten Mimika.

Gangguan keamanan dari kelompok separatis juga dilakukan terhadap pesawat Asian One dan tiga pesawat lainnya yang akan mendarat di Bandara Aminggatu Ilaga. Insiden tersebut terjadi pada Jumat pukul 09:30 WIT menyebabkan total empat pesawat memutuskan untuk tidak mendarat demi alasan keselamatan awak pesawat dan penumpang. Pesawat terpaksa kembali ke Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika. Pasca peristiwa tersebut, kegiatan operasional di Bandara Ilaga terpaksa dihentikan. Para pegawai juga diminta kembali ke rumah untuk mengantisipasi adanya aksi susulan dari kelompok separatis di area bandara. Tidak ada korban jiwa ataupun benda dalam insiden tersebut.

Usai menyerang pesawat di Bandara Aminggaru Ilaga, Kelompok separatis juga membakar perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Wako, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada Jumat 13 Mei 2022 malam. Merespon hal tersebut personel Satgas Operasi Damai Cartenz dipimpin Kanit Tindak Ipda Krstofol R Lewirissa kemudian menuju lokasi, namun sudah tidak ditemukan pergerakan dari kelompok separatis. Bersama warga, aparat kemudian memadamkan api yang membakar perumahan guru tersebut. Api tuntas dipadamkan pada pukul 19:20 WIT.

Pola Balas Dendam Secara Berulang

Hampir dipastikan bahwa sebagian besar tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis Papua selalu berkaitan dengan sebab akibat yang dialami sebelumnya. Setiap adanya bagian dari kelompok tersebut yang terluka atau tertembak, berbuntut dengan kejadian penyerangan yang dilakukan di kemudian hari. Mirisnya, sebagian menyasar pada warga sipil yang tidak tahu menahu akar masalahnya.

Di sisi lain, adanya penindakan tegas dari aparat berdampak pada semakin melemahnya kekuatan dari para anggota kelompok separatis. Terlebih, secara perlahan namun pasti, aparat telah melumpuhkan sosok para pemimpin mereka yang selama ini menjadi panutan. Viralnya penyergapan markas anak buah Lekagak Telenggen bernama Lesmin Walker yang kemudian disergap oleh aparat menjadi perhatian banyak pihak sekaligus kewaspadaan dari para anggota kelompok separatis sendiri.

Kabar yang tak kalah gempar adalah saat penyergapan Lesmin Walker, Panglima Lekagak Telenggen juga kemudian lari terbirit-birit untuk menghindari kejaran aparat. Sejak penyergapan markas Lesmin, markas komandan operasi Kelompok Separatis di Intan Jaya tersebut dikuasai oleh TNI Polri. Dari penguasaan markas tersebut ditemukan sejumlah dokumen penting terkait Papua merdeka. Sejumlah hal yang rahasia, kini juga telah diketahui oleh aparat TNI Polri. Namun, dampak paling menonjol pasca kejadian tersebut adalah sikap brutal demi sebuah tindakan balas dendam oleh anggota yang tersisa.

Beberapa Masukan Publik dalam Penanganan Kelompok Separatis di Papua

Berangkat dari adanya gangguan keamanan dan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris di Papua dan tergolong masif. Publik memberikan masukan terhadap negara untuk bersikap terutama kepada aparat dalam upaya dan strategi menumpas kelompok yang memiliki misi kemerdekaan tersebut, tentunya melalui kacamata masing-masing.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institue, Hendardi memberikan masukan terkait gangguan keamanan yang terus berulang, pemerintah harus serius merespon secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan kelompok separatis pasti meningkat. Pemerintahan Jokowi harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam konteks tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan pasca pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka. Kemudian, dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap kelompok separatis. Sebaliknya, seluruh elite politik harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan.

Selain itu, Komisioner Komnas HAM 2017-2022, Beka Ulung Hapsara memberikan masukan bahwa penyelesaian kelompok separatis di Papua bisa dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, tidak hanya dari aparat keamanan namun juga dari perangkat desa dan masyarakat sipil. Setelah itu kemudian melakukan studi komprehensif dari aspek ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Studi komprehensif tersebut diharapkan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang di Papua. Terakhir, ialah melibatkan orang-orang Papua dalam membicarakan solusi penyelesaian permasalahan di Papua, sehingga solusi yang didapatkan bisa membuat seluruh pihak merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan dan menerima.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang baru saja menjalankan tugas, dalam pernyataannya terkait permasalahan kewilayahan akan menggunakan dialog dan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua Barat. Dirinya juga akan segera bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjalankan agenda di daerah, antara lain bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan para penyelenggara secara umum di Papua Barat. Kerja sama juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Agung Suwandaru )*

Pemerintah telah berkomitmen untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Penyempurnaan peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor guna memperbaiki prospek ekonomi Indonesia. Adapun salah satu langkah penyempurnaan dalam revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 yakni untuk mengatur metode omnibus law sebagai landasan hukum yang baku.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kalangan investor dan berbagai negara menunggu reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia. Dengan proses perbaikan yang ada, pihaknya percaya bahwa revisi UU Cipta Kerja dapat dilakukan lebih cepat dari tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan partisipasi publik untuk memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya dan hak untuk mendapatkan penjelasan. 

Airlangga berharap agar penyempurnaan UU Cipta Kerja dapat menghindari munculnya ketidakpastian di masa depan akibat sejumlah penolakan dan gugatan ke MK. Dirinya juga meminta kepada para pelaku usaha untuk tidak khawatir terhadap kepastian berusaha. Pasalnya, kepastian kegiatan penanaman modal sudah dinaungi melalui payung hukum UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berbagai kesepakatan perdagangan dan investasi bilateral akan ikut menjadi kepastian berusaha bagi investor asing.

UU Cipta Kerja juga dinilai mampu memperbaiki prospek ekonomi di Indonesia, dengan adanya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan berusaha. Dengan demikian tidak terlalu banyak regulasi sehingga dapat di-sinkronkan baik di pusat maupun daerah.

Perbaikan prospek ekonomi di Indonesia tentu saja bukan tanpa alasan, mengingat UU Cipta Kerja memiliki formula untuk menyederhanakan perizinan berusaha, persyaratan investasi ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintahan serta kawasan ekonomi.

UU Cipta Kerja juga dinilai dapat mempermudah perizinan usaha dari yang awalnya berbasis izin menjadi berbasis risiko dan skala usaha. Tingkat risiko adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan. Untuk bisnis berisiko rendah perizinan usaha hanya cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bisnis berisiko menengah izinnya ditambah dengan pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan yang berisiko tinggi membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha.

Pasal berikutnya juga menyebutkan penghapusan izin lokasi dengan kesesuaian tata ruang. Kemudian integrasi persetujuan lingkungan dalam izin berusaha. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi terhadap lingkungan. UU Cipta Kerja juga menghapus syarat investasi yang ada dalam UU Sektor dan memindahkannya ke dalam Peraturan Presiden Daftar Prioritas Investasi.

Selama ini, masalah perizinan usaha dikenal berbelit dan rumit masalah . Selain itu,, birokrasi di Indonesia kerap menghambat investor untuk menanamkan modal atau berekspansi di Indonesia. UU Cipta Kerja menjadi salah satu motor bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi khususnya di level Asia Tenggara. Kemudahan perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi hal yang disorot oleh pemerintah.

Dengan mudahnya pengurusan izin usaha, diharapkan iklim investasi di Indonesia akan semakin membaik. Baik untuk investor lokal maupun asing yang tertarik menanamkan modalnya di tanah air. Sehingga hal ini akan berdampak pada terbukanya lapangan kerja dan menurunnya angka pengangguran.

Kita juga perlu mengetahui bahwa tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong iklim berusaha, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih serta menghilangkan ego sektoral.

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, jika pertumbuhan investasi akan jauh lebih tinggi melalui beberapa reformasi struktural yang pemerintah lakukan. Tujuan investasi utama bagi investor asing yang mengajak untuk mematangkan peluang ekonomi. Dengan peluang investasi yang baik membantu perekonomian dapat tumbuh dan terjaga untuk masyarakat.

Seiring berkurangnya angka kejadian Covid-19 di Indonesia, tentu hal ini menjadi momen yang baik bagi Indonesia untuk membangkitkan sektor perekonomian, sehingga Indonesia maju yang dengan kekuatan ekonomi yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh negara lain.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Hardi Wijaya

Pelaksanaan demo buruh pada 14 Mei 2022 dianggap tidak relevan, karena isu yang akan disampaikan sudah terjawab. Oleh sebab itu, aksi demo tersebut sangat diyakini sarat kepentingan politis, utamanya untuk mengangkat popularitas elite buruh. 

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, ratusan ribu buruh akan berpartisipasi pada rangkaian aksi May Day pada 14 Mei 2022 di beberapa lokasi di Jakarta. Rangkaian aksi tersebut akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta International Stadium atau Istora Senayan. 

Mereka menuntut agar pemerintah dapat menurunkan harga-harga bahan-bahan pokok serta menolak kenaikan Pertalite dan gas elpiji 3 kg. Aksi ini sudah terkesan ketinggalan zaman untuk menyuarakan kegelisahan para buruh, dan lagipula tidak semua buruh mau diajak untuk turun ke jalan. 

Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusuhan. Menurutnya, menyampaikan aspirasi memang hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, aksi demonstrasi yang menimbulkan kerusuhan tersebut dinilai kurang tepat. 

Menurutnya, aksi demo tidak sepenuhnya tepat, karena semua bisa didialogkan. Tidak perlu demo-demo, sebab aksi ini lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya. Apalagi saat ini pemerintah sedang melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sehingga jangan sampai adanya aksi unjuk rasa malah menghambat agenda pemulihan ekonomi nasional. Para buruh seharusnya bisa memaksimalkan forum lain agar bisa memperjuangkan haknya. Aksi Demonstrasi di jalan hanya akan membuka adanya persoalan lain di luar penetapan upah.

Aksi demonstrasi juga berpotensi memperburuk iklim investasi, sama halnya dengan perdagangan bursa yang melemah, kegiatan investasi juga berpotensi terhambat. Investor yang awalnya mungkin ingin menanamkan modalnya di Indonesia, akan dibuat khawatir dengan adanya gelaran demonstrasi yang terjadi.

Selain itu, aktivitas demo juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian masyarakat ibukota juga jelas terganggu, seperti jaringan KRL Commuter Line yang terganggu di Stasiun Palmerah hingga berimbas pada Stasiun Tanah Abang jelas merugikan para pekerja dan berdampak pula pada perusahaan kereta listrik tersebut.

Belum lagi penutupan jalan yang merugikan berbagai kendaraan logistik atau kendaraan niaga lainnya. Jika hal tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin perusahaan akan menanggung kerugian yang lebih besar.

Sementara itu, aksi demo juga tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hal ini tentu saja berpotensi mengalihkan isu yang disuarakan serta menjadi pertanda bahwa aksi demo sarat akan kepentingan politik.

Tentu saja jika ada yang salah pada seorang pemimpin, tuntutan pemberhentian jabatan bukanlah jalan yang bijak. Sehingga patut dipertanyakan pula apakah Partai Buruh benar-benar memperjuangkan aspirasi buruh, atau para tokoh buruh memanfaatkan momen untuk mendapatkan panggung politik?

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menyarankan agar sejumlah elemen masyarakat yang hendak berdemonstrasi tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Jokowi juga sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan presiden 3 periode, dan sudah menjawab tegas dengan menolak wacana tersebut.  

Pada aksi demonstrasi di akhir bulan Ramadan 1443 Hijriah lalu, sempat terbentang spanduk yang mendesak agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Akhirnya, terjadilah bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan.

Aksi demo memang tidak dilarang, namun bukan berarti aksi ini bisa berjalan tanpa aturan, karena bagaimanapun aksi demo yang berujung pada kemudharatan lebih baik dihindari dan lebih memilih untuk menggunakan cara lain, serta tidak perlu memaksa para buruh yang sedang bekerja untuk ikut berdemo.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Rebecca Marian )*

KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI mengatakan bahwa pemerintah berencana mengubah strategi dalam menghadapi KST menjadi pendekatan defensif dinamis. Strategi tersebut diyakini efektif untuk melawan aksi brutal KST Papua agar tidak ada korban lagi dari masyarakat sipil.

            Pemerintah berupaya maksimal untuk terus melindungi masyarakat, termasuk di Papua. Wapres Ma’ruf Amin menuturkan, bahwa masyarakat Papua memiliki hak dasar berupa hak akan situasi yang tenang dari segala macam gangguan. Apalagi situasi yang aman akan mendukung pembangunan kesejahteraan di tanah Papua.

            Kesejahteraan bagi masyarakat Papua adalah hal yang harus diperjuangkan, meski demikian masalah pengamanan juga tidak bisa dinomorduakan. Karena jangan sampai masyarakat Papua menjadi korban hanya karena ego dari kelompok separatis.

            Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi mengatakan, ada banyak terobosan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk tim Papua yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin. Masduki pernah mengatakan, bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat ingin disejahterakan melalui pendidikan dan sumber daya manusia.  Tentu saja pendekatan secara humanis mutlak diperlukan agar masyarakat  Papua memiliki rasa aman dalam menempuh pendidikan atau dalam melakukan aktivitasnya.

            KST juga memiliki rekam jejak atas perbuatan tidak manusiawinya, Afandy Tiakoly seorang penambang emas yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh KST. Selain itu ada pula Aris Kalan seorang pekerja bangunan yang dibacok di Intan Jaya oleh anggota KST.

            Berita tentang aksi brutal maupun konflik di Papua seakan menjadi berita yang berjilid-jilid, untuk meredamnya tentu saja diperlukan pendekatan secara humanis agar masyarakat tetap memiliki simpati kepada pemerintah.

            Dengan pendekatan secara humanis, diharapkan masyarakat akan semakin bersimpati dan pastinya proses peningkatan kesejahteraan untuk Papua bisa terus berlanjut, karena akan sulit mengembangkan suatu wilayah jika masyarakatnya masih gemar menebar konflik.

            Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan secara tegas bahwa pendekatan yang dilakukan untuk Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya pendekatan untuk masyarakat Papua bukanlah pendekatan dengan menggunakan senjata tetapi juga kesejahteraan.

            Tentu saja keamanan menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan di tanah Papua. Apabila masyarakat Papua merasa aman, tentu saja kesejahteraan masyarakat di Papua dapat meningkat. Oleh sebab itu, penting sekali bagi pemerintah untuk turun tangan dalam upaya mengamankan masyarakat di Papua.

            Perlu diketahui bahwa KST telah menembak Sersan Dua Miskel Rumbiak Saereri gugur pasca terkena tembakan. Serda Miskel Rumbiak bersama memang anggota lainnya mendapatkan serangan dari kelompok separatis saat melaksanakan tugas pembinaan untuk kepentingan masyarakat lokal di distric Aifat Timur. Empat prajurit lainnya dinyatakan luka-kula.

Dengan adanya kekejaman yang sudah jelas melanggar HAM, tentu saja negara wajib hadir dengan tujuan yang jelas, yakni melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan. Ketika Papua kembali damai dan kondusif tanpa konflik yang melibatkan senjata api, pemerintah bisa dengan tenang melanjutkan pembangunan di Bumi Cenderawasih

Salah satu pembangunan yang menjadi ikon Baru adalah dibangunnya jembatan Youtefa di Jayapura, jembatan ini  juga menjadi landmark kegiatan kolaboratif antar tingkat pemerintahan melalui kerja sama pendanaan yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Langkah pemerintah dan aparat keamanan yang menggunakan strategi defensif dinamis merupakan terobosan yang baik dalam melawan kebrutalan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Tentu saja dengan penanganan konflik di Papua, melalui strategi defensif dinamis, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melawan aksi Brutal KST.

            Melawan KST tentu saja membutuhkan strategi, sehingga aparat keamanan dapat memberangus komplotan KST yang kerap berulah di Tanah Papua, sehingga rasa aman bagi masyarakat Papua akan tercipta. Rasa aman ini akan menjadi keyakinan masyarakat Papua bahwa pemerintah memiliki kepedulian untuk Papua.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute 

Oleh : Rahmat Siregar )*

Demo buruh tanggal 14 Mei 2022 nanti patut diwaspadai karena  rentan disusupi provokator. Infiltrasi provokator dalam demo buruh hanya akan memicu aksi anarkisme dan membuat aspirasi buruh tidak tersampaikan.

Demonstrasi buruh rencananya akan digelar pada 14 Mei 2022 meskipun faktanya momentum tersebut sudah lewat. Perayaan Mayday kali ini pun akan rencananya akan digelar di dua lokasi berbeda, yakni di depan gedung DPR RI dan di Istora Senayan.

Demo saat hari buruh seakan jadi tradisi karena dilakukan tiap tahun dan di banyak negara. Namun saat unjuk rasa buruh, masyarakat jadi ketakutan. Mereka makin meningkatkan kewaspadaan karena demo buruh rentan sekali dimasuki penyusup. Mulai dari Anarko hingga provokator, serta oknum yang sengaja memancing di air keruh.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Aswin Sipayung menyatakan bahwa pihaknya mewaspadai penyusup di tengah demo Mayday. Untuk melakukan tindakan pencegahan maka dilakukan sweeping ke daerah yang biasanya banyak Anarko.

Anarko adalah sekelompok anak muda yang sering bertindak anarki. Mereka mau masuk ke arena demo karena dibayar oleh oknum jahat. Anarko mau-mau saja membakar ban atau merusak fasilitas umum, karena mereka memang berperangai kasar dan suka membuat kerusuhan.

Masyarakat mewaspadai datangnya Anarko pada saat demo buruh. Jangan sampai terjebak kemacetan gara-gara unjuk rasa buruh lalu mobil atau motornya dirusak oleh Anarko. Takutnya juga ada korban luka karena lemparan batu dari Anarko. Ketika tanggal 14 mei nanti masyarakat diminta untuk menghindari kawasan sekitar gedung DPR RI dan Istora Senayan yang jadi tempat demo.

Anarko memang wajib diwaspadai karena tindakan mereka sering kelewatan. Tidak hanya memulai perang batu ke arah aparat keamanan, mereka nekat melakukan pencurian, dengan memanfaatkan keadaan yang genting. Mereka kelompok yang tega melukai rakyat dengan mencari kesempatan dalam kesempitan.

Selain Anarko, maka yang harus diwaspadai saat demo adalah provokator. Mereka sengaja menyusup dan memanas-manasi pendemo agar bertindak beringas. Unjuk rasa yang awalnya hanya untuk menyampaikan aspirasi berubah jadi kancah peperangan, karena para buruh diprovokasi untuk menyerang aparat dan bertindak kasar.

Provokator harus diwaspadai karena jangan sampai kejadian memalukan pada demo beberapa bulan lalu terulang, kala Ade Armando digebuki massa sampai babak-belur. Setelah jadi korban amukan massa maka Ade Armando dirawat di Rumah Sakit karena sakit parah.

 Jangan sampai ada korban berikutnya yang hobi main hakim sendiri. Padahal ia bukanlah pihak berwenang tetapi merasa memiliki kuasa dan menyerang serta menyiksa orang lain. Indonesia adalah negara hukum dan jangan sampai ada oknum yang sengaja menyusup dan memprovokasi banyak orang untuk bertindak anarki dan melakukan aksi main hakim sendiri  sendiri.

Kehadiran Anarko dan oknum yang menyusup memang karena dibayar oleh pihak yang belum diketahui jati dirinya. Pengusutan terus dilakukan agar diketahui siapa yang tega mengutus penyusup dan memanfaatkan emosi para buruh yang sedang berdemo. Para penyusup juga dikritik keras karena mau saja berdemo padahal bayarannya hanya sedikit, tidak sesuai dengan risikonya.

Pelaksanaan demo buruh pada 14 Mei 2022, rentan disusupi provokator yang dapat memicu anarkis masyarakat. Oleh sebab itu, elemen buruh diminta bersikap bijak dengan merayakan Mayday secara sederhana atau bahkan dapat membatalkan demo akbar tersebut.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Laksmi Anindita )*

Kelompok buruh berencana melaksanakan demonstrasi guna memperingati Mayday pada 14 Mei 2022. Demonstrasi yang melibatkan jumlah massa aksi yang cukup besar ini dikhawatirkan akan berakhir anarkis dan memicu kluster baru Covid-19, sehingga berpotensi untuk menghambat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maupun percepatan transisi pandemi ke endemi.

Pandemi Covid-19 sempat mengacaukan perekonomian di Indonesia, kini saat angka terkonfirmasi covid melandai dan ruang isolasi covid-19 mulai lenggang, tentu saja menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jangan sampai upaya pemulihan ini terganggu atau terhambat dengan adanya aksi unjuk rasa atau demo yang merugikan.

Jazilul Fawaid selaku Wakil Ketua MPR RI sempat mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.

            Menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat di mana hal ini diatur dalam konstitusi, akan tetapisuatu aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kerusuhan tentu saja kurang tepat. Apalagi semua keluhan bisa diselesaikan melalui jalan dialog dan tidak perlu aksi seperti demo, karena lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya.

            Sementara itu, Bambang Patijaya selaku Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar menyarankan agar sejumlah elemen masyarakat yang hendak berdemonstrasi tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah.

            Perlu kita ketahui, bahwa Jokowi sudah menjelaskan mengenai kesimpangsiuran beberapa isu seperti soal masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya, Presiden Jokowi sudah menjawab tegas dengan menolak wacana tersebut.

            Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini telah tumbuh positif pada triwulan pertama 2022, geliat perekonomian saat ini semakin bergairah setelah angka kejadian Covid-19 mulai melandai.

            Pada aksi demonstrasi di akhir bulan Ramadan 1443 Hijriah lalu, sempat terbentang spanduk yang mendesak agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, spanduk tersebut juga bertuliskan Mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Akhirnya, terjadilah bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan.

            Aksi demo buruh sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah usang, seakan demo buruh telah menjadi agenda tahunan bagi para buruh. Ironinya ketika mereka beraksi, para elit buruh banyak yang melakukan sweeping dan mengajak buruh yang lain untuk turut serta dalam aksi, hasilnya tidak sedikit justru yang berangka demo sambil bercanda seakan tidak paham akan isu yang sedang diangkat.

            Kalaupun ada yang ingin disampaikan, kenapa mesti ada demo dan melibatkan buruh yang mungkin tidak ngerti apa – apa. Apakah dengan semakin ramainya buruh maka semua buruh akan bahagia? Atau jangan – jangan cuma elite buruhnya saja yang merasa bahagia karena merasa superior diantara buruh yang lain.

            Aksi demo dengan melakukan sweeping merupakan salah satu pemaksaan yang tentu saja tidak etis untuk dilakukan. Hal ini akan membuat peserta demo justru hanya menjadi buah ceri di antara para pendemo yang lain.

            Pengerahan massa untuk aksi turun ke jalan, semestinya tidak perlu dilakukan secara paksa sehingga membuat operasional pabrik terganggu, padahal untuk mencari kerja saja sudah butuh perjuangan. Alih-alih menyampaikan aspirasi, justru malah mendatangkan mudharat.

            Aksi demo juga tidak perlu menyampaikan tuntutan mengenai pemakzulan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hal ini tentu saja berpotensi mengalihkan isu utama yang disuarakan serta menjadi pertanda bahwa aksi demo yang dilakukan oleh para Buruh adalah aksi yang sarat akan kepentingan politik.Tentu tidak etis menjadikan Buruh sebagai alat politis untuk menaikkan popularitas partai.

            Di sisi lain, pemerintah juga tengah berupaya untuk mewujudkan transisi dari Pandemi Covid-19 ke Endemi Covid-19, upaya ini tentu saja tidak patut jika para buruh justru melakukan aksi turun ke jalan hingga mengakibatkan kerumunan. 

            Tentu saja masih ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh buruh untuk menyampaikan aspirasinya tanpa perlu melakukan aksi turun ke jalan hingga memaksa buruh yang masih bekerja untuk turut serta tanpa memahami apa yang hendak diperjuangkan.

            Aksi Demo tentu saja memiliki dampak yang signifikan, mulai dari kemacetan sampai pada kepercayaan calon investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal investasi adalah salah satu motor penggerak ekonomi di Indonesia, karena dengan meningkatnya investasi, lapangan kerja akan semakin terbuka.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute