Pola Balas Dendam yang Berulang dari Kelompok Separatis Papua Harus Menjadi Perhatian Bersama

Bandara Ilaga Puncak

suaratimur.id – Sejumlah kalangan terus memberikan sorotan terhadap wilayah di Papua, terkhusus terhadap daerah pegunungan yang kerap bergejolak karena tindakan kelompok separatis yang terus menunjukkan eksistensinya melalui sejumlah gangguan keamanan maupun tindakan penyerangan yang menimbulkan korban jiwa.

Anggota DPR Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan bahwa perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur Papua untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat. Seharusnya kelompok separatis mendukung kebijakan tersebut karena memiliki peluang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya.

Sementara itu, Direktur Political and Publicy Studies (P3S), Jerry Massie menilai bahwa diperlukan pendekatan dan lobi agar situasi dan kondisi di Papua stabil. Pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap ampuh. Masyarakat Papua pada dasarnya adalah orang baik, sehingga pendekatan tersebut bisa dilakukan lewat pada kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi. Komunikasi dan diplomasi budaya juga harus terus dikedepankan. Pemerintah harus mengetahui dan memahami kenapa terjadi gejolak dan pergolakan di Papua.

Kelompok Separatis yang Masih Terus Berulah

Untuk diketahui bahwa di tengah upaya pemerintah melalui aparat keamanan dengan melakukan sejumlah kebijakan dan pendekatan dalam upaya memberantas kelompok separatis dan teroris di Papua. Beberapa gangguan keamanan masih terjadi dilakukan oleh kelompok tersebut meliputi sejumlah wilayah. Terbaru, dalam tiga hari secara berurutan, eksistensi kelompok yang memiliki misi melepaskan diri dari Indonesia tersebut seakan ingin terus ditunjukkan.  

Proses evakuasi seorang sopir truk bernama Nober Palintin yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah diserang oleh kelompok separatis di Distrik Gome Kabupaten Puncak mendapat gangguan. Sejumlah aparat yang melakukan evakuasi dihujani tembakan dari kejauhan. Kejadian tersebut berlangsung di sekitar bandara Ilaga saat korban akan diterbangkan menuju Kabupaten Mimika.

Gangguan keamanan dari kelompok separatis juga dilakukan terhadap pesawat Asian One dan tiga pesawat lainnya yang akan mendarat di Bandara Aminggatu Ilaga. Insiden tersebut terjadi pada Jumat pukul 09:30 WIT menyebabkan total empat pesawat memutuskan untuk tidak mendarat demi alasan keselamatan awak pesawat dan penumpang. Pesawat terpaksa kembali ke Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika. Pasca peristiwa tersebut, kegiatan operasional di Bandara Ilaga terpaksa dihentikan. Para pegawai juga diminta kembali ke rumah untuk mengantisipasi adanya aksi susulan dari kelompok separatis di area bandara. Tidak ada korban jiwa ataupun benda dalam insiden tersebut.

Usai menyerang pesawat di Bandara Aminggaru Ilaga, Kelompok separatis juga membakar perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Wako, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Papua pada Jumat 13 Mei 2022 malam. Merespon hal tersebut personel Satgas Operasi Damai Cartenz dipimpin Kanit Tindak Ipda Krstofol R Lewirissa kemudian menuju lokasi, namun sudah tidak ditemukan pergerakan dari kelompok separatis. Bersama warga, aparat kemudian memadamkan api yang membakar perumahan guru tersebut. Api tuntas dipadamkan pada pukul 19:20 WIT.

Pola Balas Dendam Secara Berulang

Hampir dipastikan bahwa sebagian besar tindakan kejahatan yang dilakukan kelompok separatis Papua selalu berkaitan dengan sebab akibat yang dialami sebelumnya. Setiap adanya bagian dari kelompok tersebut yang terluka atau tertembak, berbuntut dengan kejadian penyerangan yang dilakukan di kemudian hari. Mirisnya, sebagian menyasar pada warga sipil yang tidak tahu menahu akar masalahnya.

Di sisi lain, adanya penindakan tegas dari aparat berdampak pada semakin melemahnya kekuatan dari para anggota kelompok separatis. Terlebih, secara perlahan namun pasti, aparat telah melumpuhkan sosok para pemimpin mereka yang selama ini menjadi panutan. Viralnya penyergapan markas anak buah Lekagak Telenggen bernama Lesmin Walker yang kemudian disergap oleh aparat menjadi perhatian banyak pihak sekaligus kewaspadaan dari para anggota kelompok separatis sendiri.

Kabar yang tak kalah gempar adalah saat penyergapan Lesmin Walker, Panglima Lekagak Telenggen juga kemudian lari terbirit-birit untuk menghindari kejaran aparat. Sejak penyergapan markas Lesmin, markas komandan operasi Kelompok Separatis di Intan Jaya tersebut dikuasai oleh TNI Polri. Dari penguasaan markas tersebut ditemukan sejumlah dokumen penting terkait Papua merdeka. Sejumlah hal yang rahasia, kini juga telah diketahui oleh aparat TNI Polri. Namun, dampak paling menonjol pasca kejadian tersebut adalah sikap brutal demi sebuah tindakan balas dendam oleh anggota yang tersisa.

Beberapa Masukan Publik dalam Penanganan Kelompok Separatis di Papua

Berangkat dari adanya gangguan keamanan dan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris di Papua dan tergolong masif. Publik memberikan masukan terhadap negara untuk bersikap terutama kepada aparat dalam upaya dan strategi menumpas kelompok yang memiliki misi kemerdekaan tersebut, tentunya melalui kacamata masing-masing.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institue, Hendardi memberikan masukan terkait gangguan keamanan yang terus berulang, pemerintah harus serius merespon secara komprehensif, antara lain dengan mencari formulasi penyelesaian politik di Papua, sebab jika tidak, eskalasi perlawanan kelompok separatis pasti meningkat. Pemerintahan Jokowi harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatanan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua tidaklah cukup, apabila tidak dibarengi penghormatan dan rekognisi atas hak-hak dasar masyarakat Papua. Dalam konteks tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu serta yang terjadi pada dan pasca pemerintahan Soeharto menjadi prasyarat mendesak. Dialog dan kesediaan mendengar hati dan pikiran rakyat Papua tidak boleh ditunda dan tidak bisa ditutupi dengan kemajuan ekonomi belaka. Kemudian, dalam konteks perhelatan politik elektoral, para politisi hendaknya tidak melakukan politisasi terhadap kelompok separatis. Sebaliknya, seluruh elite politik harus memberikan dukungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan.

Selain itu, Komisioner Komnas HAM 2017-2022, Beka Ulung Hapsara memberikan masukan bahwa penyelesaian kelompok separatis di Papua bisa dimulai dengan pengumpulan data dan fakta, tidak hanya dari aparat keamanan namun juga dari perangkat desa dan masyarakat sipil. Setelah itu kemudian melakukan studi komprehensif dari aspek ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Studi komprehensif tersebut diharapkan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang di Papua. Terakhir, ialah melibatkan orang-orang Papua dalam membicarakan solusi penyelesaian permasalahan di Papua, sehingga solusi yang didapatkan bisa membuat seluruh pihak merasa aman dan nyaman untuk melaksanakan dan menerima.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw yang baru saja menjalankan tugas, dalam pernyataannya terkait permasalahan kewilayahan akan menggunakan dialog dan pendekatan humanis kepada masyarakat Papua Barat. Dirinya juga akan segera bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjalankan agenda di daerah, antara lain bekerja sama dengan bupati, wali kota, dan para penyelenggara secara umum di Papua Barat. Kerja sama juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan