suaratimur.id – Munculnya respon dari Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menanggapi pernyataan kekecewaan dari Bupati Jayapura, Mathious Awoitauw justru menimbulkan permasalahan baru sebagai upaya membuyarkan opini publik. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa MRP sebagai lembaga telah menyampaikan aspirasi penolakan pemekaran berdasarkan suara mayoritas masyarakat Papua dan bukan kepentingan segelintir elit politik di Papua.

Pernyataan tersebut kontradiksi dengan dasar pendirian MRP sebagai lembaga representasi kultur adat MRP. Namun, pihaknya seakan-akan mengklaim bahwa MRP tidak berdiri pada posisi memihak atau menolak namun berfokus ke mayoritas aspirasi masyarakat. Secara detail, aspirasi yang pada akhirnya diklaim mayoritas menolak tersebut tidak dirinci secara teknis berkaitan dengan jumlah maupun metode yang dipakai dalam menentukan. Singkatnya, keputusan MRP menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak tidak dapat dibuktikan secara penghitungan ilmiah. Timotius Murib justru banyak menjelaskan mengenai dasar Undang-undang terkait Otsus. Sementara jawaban yang dinantikan yakni asal muasal bisa memutuskan adanya suara mayoritas penolakan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Mengalirnya Dukungan DOB dari Berbagai Pihak

Seperti membantah jawaban dari Timotius Murib terkait klaim mayoritas masyarakat menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, sejumlah aksi dan pernyataan sikap yang mengarah pada dukungan DOB terus bermunculan dari sejumlah pihak, baik dari masyarakat Papua sendiri maupun orang luar yang mendukung kemajuan wilayah Papua.

Kelompok yang menamakan Aliansi Pemerhati Papua Bangkit, melakukan aksi mendukung DOB di belakang kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat pada Jumat 13 Mei 2022. Koordinator aksi, Deksa menyatakan bahwa DOB merupakan sebuah solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua. Jika nantinya berdiri provinsi baru di Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi dapat lebih dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata. DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di Papua. Melalui momentum tersebut juga sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi orang asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak menikmati kesejahteraan.  

Kemudian anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas menegaskan bahwa DOB dapat mempercepat pembangunan, Dirinya menduga aksi penolakan DOB tidak murni aspirasi dan hanya ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang muaranya kita ketahui bersama. Tidak ada demo yang gratis, bahkan sejak dirinya menjadi mahasiswa pada tahun 2000-an, sudah ada yang mensponsori. Secara tegas dirinya berharap kepada masyarakat, khususnya mahasiswa untuk tidak lagi memaksakan turun ke jalan menolak DOB karena hal tersebut hanya akan merugikan diri sendiri. Banyak daerah di Indonesia yang meminta pemekaran namun belum disetujui, sedangkan Papua telah dijadwalkan dibahas di DPR.

Anggota Komisi II DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Komarudin Watubun menyatakan meminta agar keputusan terkait tiga DOB di Papua tersebut dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat tentang manfaat dan tujuan pemekaran. Dengan demikian perlu disosialisasi dengan baik dan itu merupakan tugas pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Anggota DPRD Mimika, Yulian Salossa mengaku mendukung langkah pemekaran DOB tiga provinsi di Papua, namun manfaat dari pemekaran harus dinikmati dan dirasakan orang asli Papua. Suka atau tidak pemekaran tersebut telah menjadi agenda dan kebijakan pemerintah pusat sehingga harus didukung.

Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua (PAP), Jan Christian Arebo, mendukung keputusan pemerintah membentuk DOB di Papua. Jan berharap Presiden Jokowi segera mempercepat DOB untuk menciptakan situasi Papua yang aman, damai, kondusif dan mendorong kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Selain itu, ia juga mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan kepada provokator aksi demo tolak DOB pada 10 Mei 2022.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano juga secara tegas mendukung pemekaran Papua. Menurutnya pemekaran DOB dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat. Pemekaran Papua harus diwujudkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh. Di sisi lain, terkait adanya penolakan atas rencana pemekaran Papua merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat dalam melihat bagaimana Papua harus maju dan sejahtera.

Terakhir, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, menilai bahwa(Otsus Papua dan Papua Barat serta pembentukan DOB di Papua dapat mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat setempat. Karena itu, dirinya akan terus mensosialisasikan pentingnya Otsus dan pembentukan DOB di Papua. Program pemerintah tersebut bakal jadi fokusnya selama satu tahun mendatang.

Perselisihan Petinggi Kelompok Penolak DOB

Salah satu pihak yang selalu turut campur dalam setiap aksi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berasal dari kelompok separatis. Dalam aksi penolakan DOB, mereka turut serta ikut dalam aksi sembari menyampaikan tuntutan pokok mereka yakni lepas dari NKRI. KNPB dan ULMWP merupakan dua organisasi yang sering ikut serta dalam aksi, bahkan disebut-sebut sebagai penggerak dibalik adanya penolakan DOB.

Dalam sebuah video yang beredar di jagad maya baru-baru ini, terjadi perselisihan di antara petinggi kelompok separatis Papua. Egianus Kogoya sebagai panglima memperlihatkan kekesalannya ketika berkomunikasi dengan Benny Wenda, pria yang selama ini mengklaim diri sebagai Presiden sementara Papua Barat. Dengan suara lantang dan tangan yang diacung-acungkan, Egianus Kogoya melontakan pernyataan pedas yang ditujukan kepada orang-orang yang selama ini mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka, seperti Benny Wenda, Sebby Sambom, Viktor Yemu, dan Jefri Pagawa.

Egianus menuding bahwa keempat sosok tersebut hanya menumpang hidup dari keganasan kelompok separatis yang berperang di Papua. Dirinya menyatakan berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, namun yang di luar negeri, yang mengaku sebagai diplomat, namun ternyata hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok separatis.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi kesenjangan antara kelompok separatis yang berperang dengan para diplomat yang ada di luar negeri. Kesenjangan tersebut secara dampak akan menguntungkan situasi keamanan dan masyarakat di Papua, karena sejauh yang kita ketahui unsur pihak yang memprovokasi publik untuk menolak DOB sedang tidak pada kondisi internal yang baik. Jika nantinya MRP masih saja mengklaim bahwa mayoritas masyarakat Papua menolak DOB maka perlu dipertanyakan posisi MRP mewakili rakyat Papua yang mana?  jangan-jangan tak jauh beda dengan kelompok separatis dengan kemasan politik.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Prita Mulyasari )*

Vaksinasi Covid-19 tidak menyebabkan kasus hepatitis akut yang saat ini berkembang. Oleh sebab itu masyarakat diminta untuk mewaspadai hoax, karena vaksin Covid-19 yang ada di Indonesia saat ini aman dan halal digunakan.

Belakangan sempat terjadi sebuah kasus yang cukup menghebohkan yakni mengenai kemunculan hepatitis akut, terutama menjangkiti anak-anak. Sejauh ini sama sekali masih belum diketahui secara pasti mengenai penyebab dan asal-muasal terjadinya hepatitis akut tersebut. Namun satu hal yang jelas, bahwa Prof. dr. Hanifah Oswari selaku Lead Scientist menyatakan sama sekali tidak ada kaitan antara kasus Hepatitis Akut dengan vaksinasi Covid-19.

Pernyataan tersebut dibuatnya lantaran ternyata beberapa diantara masyarakat menghubung-hubungkan seolah pemberian vaksinasi Covid-19 menjadi penyebab terjadinya Hepatitis Akut. Ditegaskan oleh Hanifah bahwa sama sekali tidak ditemukan bukti konkrit yang sesuai dengan dugaan tersebut.

Awal mula penyebaran berita hoax tersebut terjadi di media sosial, yang mana terdapat klaim bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan penyebab pemicunya Hepatitis Akut yang menjangkiti ratusan anak di dunia. Lebih tepatnya klaim tersebut menyatakan bahwa kandungan vektor adenovirus dalam beberapa vaksin, termasuk diantaranya merk Johnson & Johnson lah yang menjadi biang keladi masalah.

Sontak pihak ahli medis pun langsung memberikan bantahan akan berita hoax tersebut dan menyatakan bahwa adenovirus yang terdapat dalam kandungan vaksin ternyata sangatlah berbeda dengan apa yang ditemukan dalam kasus Hepatitis Akut. Kemudian ditambahkan oleh dr Pail Offit selaku Direktur Pusat Pendidikan Vaksin di Rumah Sakit Anak Philadelphia bahwa terdapat perbedaan adenovirus yang terkandung dalam Hepatitis dengan yang disuntikkan dalam vaksin.

Dalam kasus hepatitis akut, ternyata mengandung adenovirus bertipe 41, sedangkan untuk adenovirus yang terdapat dalam kandungan vaksin Covid-19 seperti pada merk J&J adalah bertipe 26. Selain itu ditambahkan olehnya bahwa ternyata adenovirus yang terdapat dalam vaksin sama sekali tidak mampu untuk memperbanyak diri dan menyebar di dalam tubuh manusia, sangat berbeda sifatnya dengan yang terdapat pada Hepatitis.

Fakta selanjutnya yang diungkapkan oleh dr. Mark Slifka selaku Profesor mikrobiologi dan imunologi di Oregon Health & Science University menunjukkan bahwa ternyata terdapat beberapa kasus hepatitis akut yang menjangkiti anak padahal sama sekali dirinya masih belum menerima vaksinasi Covid-19 sebelumnya. Oleh sebab itu,  memang sama sekali tidak ada bukti yang mendukung klaim berita hoax itu.

Hal yang bisa diupayakan bersama adalah terus meningkatkan kewaspadaan, pencegahan dan juga pengendalian infeksi Hepatitis Akut itu. Pemerintah sendiri telah mengupayakan beberapa hal, termasuk diantaranya adalah dengan segera menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/2515/2022 tentang kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui Etiologinya.

Saat ini mmemang masih belum diketahui secara pasti etiologinya, maka memang masih diperlukan pemeriksaan secara lebih lanjut, untuk itu pihak Kemenkes juga telah menetapkan beberapa tempat seperti pada Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr. Sulianti Saroso dan Laboratorium Fakultas Kedokteran UI sebagai tempat pemeriksaan spesimen lebih lanjut. Selain itu pencegahan dan pengendalian infeksi juga terus dikerahkan dari penyediaan tenaga kesehatan dan juga fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Masyarakat diharapkan bijak dan tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Selain itu, masyarakat juga diharapkan melakukan pengecekan silang terhadap sebuah informasi dengan merujuk kepada media-media mainstream. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka beragam hoax tentang vaksinasi Covid-19 dapat diberantas.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute 

Oleh : Ruli Adisasmita )*

Indonesia merupakan negara ramah investasi yang terbuka bagi siapa saja. Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk membangun iklim investasi lebih inklusif yang diharapkan dapat berujung pada kesejahteraan masyarakat. 

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi menuturkan, hasil positif yang diraih investasi pada kuartal 1 tahun ini, tidak terlepas dari kepiawaian Presiden Jokowi dalam menarik investor asing.

BKPM berkomentar terkait alasan lonjakan investasi pada kuartal I-2022 yang tercatat sebesar Rp 282,4 triliun atau meningkat 28,5%. Hal ini dicapai melalui serangkaian kebijakan yang akomodatif dan inovatif untuk mendorong investasi di tanah air.

Imam Soejoedi menambahkan, investasi ini dimungkinkan berkat kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang konstruktif, inovatif yang tahu bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan investasi. Dalam hal ini, kombinasi kebijakan tersebut, investasi di Indonesia diharapkan menjadi lebih inklusif. Hal ini ditandai dengan pemerataan investasi di Jawa dan luar Jawa.

Bahkan, selama tiga tahun terakhir, implementasi investasi di luar Jawa Berhasil melampaui Jawa. Imam mencatat, dalam tiga tahun terakhir, investasi di luar Jawa tumbuh lebih dari 50%. Sehingga fokus investasi tidak hanya java-focused atau jawa-sentris. Investasi di Indonesia tentu saja mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dari Sabang sampai Merauke.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, sebagai refleksi pemerataan ekonomi di Indonesia, pertumbuhan investasi di luar Jawa saat ini cukup stabil dan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Pada triwulan I-2022 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 148,7 triliun atau meningkat 16,6% dari triwulan IV-2021 yang sebesar Rp 127,5 triliun.

Pertumbuhan investasi di luar Jawa terlihat dengan masuknya Riau dan Sulawesi Tengah ke dalam lima besar lokasi investasi PMA dan PMDN. Sedangkan tiga provinsi luar Jawa dengan realisasi investasi PMA terbesar, yaitu Sulawesi Tengah di urutan pertama dengan persentase sebesar 12,9% diikuti Riau 9,9% dan Maluku Utara 7,3%.

Bahlil juga mengatakan, bahwa dirinya mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi untuk mewujudkan investasi yang inklusif dan berkualitas yaitu adanya keseimbangan realisasi investasi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan mineral, serta tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah. Untuk itu seluruh unit di Kementerian Investasi/BKPM dengan upaya out of the boxmelakukan langkah-langkah dalam rangka pencapaian investasi inklusif.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede telah memperkirakan bahwa kinerja investasi Indonesia pada kuartal II/2022 masih akan mengalami peningkatan, terutama pada sektor pertambangan sejalan dengan harga komoditas yang melonjak.

Josua juga menjelaskan, pada kuartal I/2022, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang mencatatkan nilai investasi tertinggi, baik dari investasi domestik maupun investasi asing. Penanaman modal dalam negeri di sektor pertambangan tercatat mencapai Rp 18,39 triliun, pada periode tersebut, sementara penanaman modal asing sektor ini tercatat sebesar 1,17 miliar US dollar. Dengan kondisi harga komoditas masih cenderung tinggi pada kuartal II/2022, diperkirakan investasi yang berkaitan dengan pertambangan masih relatif tinggi.

Selain sektor pertambangan, Josua juga memperkirakan prospek investasi di sektor yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan juga akan tinggi, seperti nikel yang dibutuhkan untuk menjadi subtitusi ketergantungan bahan bakar. Adapun, Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada semester I/2022 sebesar Rp 282,4 triliun, meningkat 28,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kenaikan realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa prospek bisnis di Indonesia yang semakin membaik. Hal tersebut diperkuat oleh kenaikan harga komoditas global, yang mendorong sektor turunannya di Indonesia mengalami perbaikan kinerja. Sektor yang mencatatkan kinerja investasi yang tinggi adalah sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, yang tercatat sebesar Rp 26,97 triliun untuk investasi domestik dan 0,87 miliar US dolar untuk investasi asing.

Keberadaan investasi di Indonesia tentu saja akan berdampak pula pada peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia akan semakin cepat karena penerapan investasi inklusif.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute  

Oleh : Deka Prawira )*

Presiden Jokowi telah membentuk Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) yang akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN. Masyarkat mengapresiasi pembentukan tim tersebut agar proses pemindahan IKN dapat segera terwujud.

Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menyaksikan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Perpindahan ini tentu butuh persiapan yang sangat matang dan perlu orang-orang yang ahli di bidangnya, agar nanti pembangunan IKN berlangsung mulus. Oleh karena itu pemerintah membentuk tim transisi IKN.

Ada berbagai tugas yang diemban oleh tim transisi IKN. Tugas tersebut memiliki payung hukum yakni Keputusan Menteri Sekretaris Negara nomor 105 tahun 2023. Pertama, tim transisi IKN wajib mengkonsolidasi pengadaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kementrian dan lembaga serta otorita IKN untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan.

Masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN. Penyebabnya karena selain tugas mereka yang amat berat, tim ini juga terdiri dari para ahli di bidangnya. Ketuanya sudah pasti Kepala Otorita IKN yakni Bambang Susantono, seorang ahli di bidang transportasi perkotaan dan infrastruktur. Sedangkan wakilnya, Dhony Rahajoe, adalah pengusaha properti yang memahami pembangunan gedung-gedung. 

Tugas tim transisi IKN tidak main-main karena untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota tentu amat berat. Ketika ibu kota pindah ke Kalimantan Timur maka perlu dipikirkan, berapa persen pegawai pemerintahan DKI Jakarta dan pegawai Kementerian yang dimutasi ke sana? Jika memang semuanya dipindah maka perlu dipikirkan untuk pemukiman para ASN, surat-surat mutasinya, dan lain sebagainya.

Kemudian untuk pembangunan IKN juga butuh waktu karena tidak bisa berdiri hanya dalam beberapa bulan. Dalam pembangunan IKN maka wilayah yang sebelumnya belum tersentuh oleh modernitas bisa ‘disulap’ jadi ibu kota yang ultra modern. Untuk itu butuh tenaga, pemikiran, dan kreativitas dari para ahli tata kota, arsitek, dan lain sebagainya.

Masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN karena mereka mempersiapkan perpindahan dengan matang. Pertama-tama, walau perpindahan ini secara resmi dan menurut perintah Presiden, tetapi tim transisi tetap mengutamakan kesopanan dengan  meminta izin kepada masyarakat asli Borneo. Mereka adalah penduduk asli sana dan tim beranjangsana agar makin akrab.

Kemudian, tim transisi IKN juga mempertimbangkan kawasan yang akan dijadikan ibu kota negara, karena tidak semuanya berstatus tanah negara. Dengan bersilaturahmi ke para tetua adat di Borneo maka mereka memberikan restu. Sehingga ada sebagian tanah adat yang diberikan dengan sukarela ke pemerintah sebagai wilayah IKN.

Tim transisi IKN juga memastikan agar pembangunan Istana Kepresidenan dan gedung-gedung lain berjalan dengan lancar. Oleh karena itu seluruh pekerja proyek terus dipantau agar bisa selesai tepat waktu. Pengerjaan harus sesuai dengan target karena jadwal pemindahan IKN dan peresmiannya juga harus tepat waktu. Jika molor maka akan rugi biaya dan waktu.

Dengan demikian, sangat wajar jika masyarakat mengapresiasi pembentukan tim transisi IKN karena tugas mereka yang sangat berat, karena wajib membuat perencanaan matang, mengkoordinasi pemindahan, dan membangun wilayah baru. Tim harus bergerak cepat tetapi tetap akurat. Sehingga ibu kota negara menjadi kawasan yang ultra modern dan membanggakan.

Tim transisi IKN terdiri dari para ahli di bidangnya dan di pundak mereka ada tanggung jawab besar untuk mewujudkan ibu kota negara (Penajam Paser Utara) yang jauh lebih baik daripada DKI Jakarta. Dengan adanya keberadaan tim ini, maka percepatan pemindahan IKN dapat segera terlaksanan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute   

Oleh : Muhammad Yasin )*

Meskipun perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H baru berakhir beberapa hari lalu, masyarakat diminta untuk terus menjauhi ujaran kebencian. Dengan terus menjaga semangat Ramadhan, pertikaian yang diakibatkan ujaran kebencian diharapkan dapat diredam atau tidak terjadi. 

Setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, justru sebenarnya tantangan terbesar adalah bagaimana menjalani kehidupan setelah bulan suci Ramadhan. Pasalnya pada bulan tersebut, umat Muslim telah diajarkan bagaimana untuk bisa menahan nafsu termasuk juga amarah sehingga mampu mengendalikan diri sebaik mungkin. Namun jangan sampai seluruh kebaikan yang telah dijalani tersebut berakhir begitu saja setelah melewati Bulan Ramadhan. 

Umat Muslim khususnya, juga harus mampu untuk menjadi pionir bagaimana menunjukkan keakraban berwarganegara dengan terus menjaga tali persaudaraan bahkan hingga pada mereka yang berbeda keyakinan sekalipun. Sikap saling menghormati, menjaga tingkah laku dan juga termasuk tutur kata yang baik jangan lantas hilang begitu saja setelah melewati bulan Ramadhan. 

Bulan Ramadhan mengajarkan banyak sekali hal, utamanya mengenai toleransi, bagaimana umat Muslim mampu untuk merasakan sulitnya dan susahnya orang-orang yang kurang mampu, selain itu juga terdapat ajaran untuk saling berbagi melalui Zakat Fitrah yang mengindikasikan bahwa memang harus ada kepekaan sosial. 

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan bahwa dengan kewajiban berpuasa di Bulan Ramadhan, sebenarnya di dalamnya terdapat banyak sekali nilai yang mampu untuk terus dikembangkan bahkan selepas Ramadhan. Masyarakat, khususnya Umat Muslim harus mampu untuk melepaskan diri dari eksklusifisme karena hanya akan menimbulkan pertentangan, perselisihan bahkan perpecahan. 

Bulan Ramadhan yang telah bersama-sama dilewati tersebut harus mampu dimaknai sebagai bulan yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Nilai-nilai kemanusiaan sangat banyak terdapat dalam ajaran pada Bulan Suci tersebut. Bukan hanya sekedar hubungan interpersonal saja, namun secara pribadi setiap Muslim harus mampu untuk menghindari seluruh perbuatan yang zalim, menjauhi fitnah, hoaks apalagi penyebaran ujaran kebencian karena sa sekali tidak mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan terlebih, mampu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. 

Sementara itu, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj berpesan kepada seluruh umat untuk tidak terlalu mudah menyebarkan fitnah serta ujaran kebencian, khususnya melalui media sosial karena ternyata itu semua akan menyebabkan amalan yang telah dilakukan menjadi sia-sia. Senada dengan hal tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo juga memberikan imbauan kepada masyarakat supaya segera menghentikan pertentangan antar kubu politik karena hanya akan menyebabkan kegaduhan saja. 

Setelah bermaaf-maafan di Hari Lebaran, tentunya momentum untuk saling menjalin hubungan baik harus terus diupayakan antar komunitas yang mungkin selama ini berseberangan akibat sentimen politik. Seluruh pihak harus turut berperan aktif pula untuk menghentikan segala ujaran kebencian, berhenti saling melempar tuduhan serta melontarkan hal-hal yang provokatif. 

Direktur Pascasarjana IAIN Metro Lampung, Dr. Mukhtar Hadi menyatakan bahwa Bulan Ramadhan sebagai bulan pendidikan agar seluruh umat Muslim mampu untuk semakin baik amal dan ibadahnya, semakin mulia akhlaknya, memiliki kedisiplinan dan kejujuran yang tinggi. Menurutnya, justru pembuktian terutama dari penempaan di Bulan Ramadhan tersebut adalah seperti apa perilaku setelah Ramadhan. Seluruh semangat kebaikan yang telah diupayakan semaksimal mungkin selama Bulan Suci tersebut harus terus dilakukan meski telah melewati Hari Lebaran. 

Meskipun bulan suci telah berlalu, masyarakat diharapkan untuk terus menjaga semangat Ramadhan. Dengan  terus mengaplikasikan spirit Ramadhan dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terhindar dari rasa permusuhan/kebencian antar sesama anak bangsa. 

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute  

Oleh : Moses Waker )*

Masyarakat Papua menolak keberadaan Kelompok Separatis dan teroris (KST) yang selalu membuat kerusuhan. TNI/Polri diharapkan untuk tidak ragu untuk menindak tegas gerombolan tersebut agar kedamaian Papua terjaga.

Akhir-akhir ini muncul klaim dari KST bahwa mereka didukung oleh rakyat Papua. Namun hal ini langsung ditangkis oleh Pendeta Jupinus Wama. Menurut Pendeta Jupinus, salah besar jika KST dicintai rakyat. Kenyataannya, mereka malah melakukan aksi teror, tak hanya ke warga sipil tetapi juga ke aparat keamanan. Bahkan KST tega sekali memperkosa gadis-gadis Papua. Sungguh tidak berperikemanusiaan.

Masyarakat Papua memang tidak menyukai KST sama sekali dan klaim mereka hanya hoaks. Tidak ada yang mau hidupnya selalu dipenuhi ancaman dari KST ketika melakukan teror tidak sekadar membawa senjata api. Namun mereka juga sampai mengusir penduduk karena rakyat tidak mau mendukung KST dan mengibarkan bendera bintang kejora.

Apalagi KST tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga melakukan pembunuhan secara sengaja. Sudah banyak korban dari rakyat sipil, mulai dari murid, guru, hingga tenaga kesehatan yang jadi korban kekejaman KST. Mereka kehilangan nyawa  gara-gara serangan KST padahal keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi yang diserang juga anak kecil yang tak berdosa, bahkan dipotong jarinya.

Serangan KST menunjukkan bahwa mereka tidak menyukai kemajuan di Papua. Buktinya guru dan tenaga kesehatan dibunuh, padahal tenaganya sangat diperlukan rakyat. KST juga menyerang pekerja proyek Jalan Trans Papua. Hal ini juga jadi bukti bahwa kelompok separatis ini anti kemajuan, padahal Papua amat butuh modernitas agar masyarakatnya hidup makmur.

KST tidak pernah mendapat simpati masyarakat karena mereka memaksa untuk mengibarkan bendera bintang kejora pada ulang tahun OPM, tanggal 1 Desember. Rakyat tidak mau melakukannya karena setia pada Indonesia dan benderanya hanya merah putih, tidak ada jenis lain.

Sementara itu, masyarakat Papua juga tidak mau bergaul dengan KST karena yang mereka serang bukan hanya pendatang, tetapi juga orang asli Papua. Betapa mereka tega membunuh saudara sesukunya sendiri dan KST selalu menuduh bahwa yang dibunuh adalah mata-mata aparat. Padahal hanya warga sipil biasa.

Masyarakat Papua tidak mau mendukung KST karena mereka punya rasa nasionalisme yang tinggi. Papua adalah bagian dari Indonesia, sejak masa orde lama. Tidak ada yang namanya kemerdekaan karena memang lebih baik jadi bagian dari NKRI. Apalagi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Papua amat diperhatikan, sehingga masyarakat makin cinta Indonesia.

Jika ada anggota KST maka masyarakat langsung menghubungi aparat keamanan agar dilakukan penangkapan. Mereka tidak mau menampung anggota KST karena takut akan menimbulkan masalah dan melanggar hukum. Lagipula, warga Papua juga anti KST karena jadi penghianat bangsa dan memalukan orang di Bumi Cendrawasih, karena  mencoreng citra orang Papua.

Masyarakat amat anti KST karena kelompok separatis itu selalu merugikan. KST tidak pernah didukung oleh warga sipil Papua. Sebaliknya, rakyat anti KST karena mereka melakukan berbagai tindak kriminal. Oleh sebab itu, Aparat penegak hukum diminta untuk tidak ragu dalam menegakan hukum kepada KST agar stabilitas keamanan dapat terus terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute