Oleh : Alfisyah Dianasari )*

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I bertumbuh sebesar 5.01%. Pertumbuhan ini patut untuk diapresiasi karena program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pada masa awal pandemi situasi benar-benar suram, terutama perekonomian. Roda ekonomi negara berjalan amat lambat karena minimnya aktivitas di luar rumah. Banyak usaha yang gulung tikar karena masyarakat memegang erat dompetnya. Padahal jika roda ekonomi tidak melaju akan jadi bahaya karena bisa menyebabkan resesi.

Namun masyarakat tidak usah takut karena pemerintah bekerja keras untuk memperbaiki situasi buruk ini agar tidak berkepanjangan. Salah satunya dengan pemberian bantuan sosial, dan uangnya dianjurkan untuk belanja. Tujuannya agar roda ekonomi berjalan lagi.

Usaha pemerintah selama dua tahun mulai membuahkan hasil ketika Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia naik sebesar 5,01%, pada kuartal pertama tahun 2022. Kenaikannya cukup banyak karena saat kuartal keempat tahun 2021, pertumbuhan ekonominya hanya 0,96%.

Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menyatakan bahwa kenaikan sebesar 5,01% amat bagus karena melebihi masa sebelum pandemi, bahkan juga melebihi pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Hal ini juga terlihat dari naiknya nilai PDB (produk domestik bruto).

Dalam artian, usaha-usaha pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sudah berhasil. Mungkin dulu ada yang mencibir mengapa masyarakat selalu diberi bantuan sosial, padahal dalam beberapa bulan sudah terlihat hasilnya. Bantuan sosial membuat perputaran uang sehingga menyehatkan finansial negara.

Jika pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan maka amat bagus karena keadaan finansial masyarakat berangsur-angsur membaik. Mereka tidak lagi hanya membeli kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder dan sesekali kebutuhan tersier. Keadaan ini baik sekali karena bisa menggerakkan roda perekonomian sehingga ada kenaikan di bidang ekonomi.

Sementara itu, ekonom Josua Pardede menyatakan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi karena kenaikan mobilitas masyarakat. Dalam artian, walau masih ada PPKM tetapi tidak seketat tahun lalu. Pemerintah patut diapresiasi karena perlahan-lahan membebaskan aktivitas masyarakat dan tidak melakukan lockdown ketat, karena akan berpengaruh buruk ke bidang perekonomian.

Masyarakat sudah beraktivitas di luar rumah tetapi tetap taat protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Mereka tetap belanja dan mayoritas beralih ke online shopping. Pasar online mendukung pasar konvensional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia makin kuat.

Adanya pertumbuhan ekonomi akibat naiknya belanja masyarakat juga menunjukkan perubahan kebiasaan ke online shopping. Makin banyak marketplace yang menawarkan barang-barang dengan harga murah, bahkan ada juga gratis ongkos kirim. Para pedagang di pasar juga menawarkan layanan antar sehingga masyarakat tidak perlu repot pergi ke lapaknya dan takut berdesak-desakan.

Kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka belanja ketika ada diskon sangat dimanfaatkan oleh penjual, karena mereka berlomba-lomba menawarkan potongan harga. Walau margin keuntungannya menipis tetapi yang penting jumlah pembeli jadi naik. Para pedagang juga belajar internet marketing dengan serius.

Ketika pasar online dan offline kembali semarak maka amat bagus karena perekonomian Indonesia bertumbuh dengan pesat. Kita tidak perlu takut akan terjeblos dalam resesi karena buktinya masih banyak orang kaya, masih banyak pula yang memborong belanjaan walau kondisinya biasa-biasa saja. Semuanya tidak lagi takut berbelanja karena keadaan finansialnya membaik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia naik drastis dan angkanya melebihi dari masa sebelum pandemi. Masyarakat patut mengapresiasi pemerintah yang telah mengeluarkan strategi jitu, sehingga kondisi finansial negara makin baik. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk selalu taat Prokes agar tren pengendalian Covid-19 dapat terjaga dan program pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Abdul Haris )*

Pemerintah terus mencermati dan mengantisipasi lonjakan Covid-19 pasca Lebaran 2022. Masyarakat pun diimbau untuk selalu taat Prokes dan mengikuti vaksinasi agar lonjakan kasus Covid-19 dapat diredam.

Lebaran tahun 2022 amat istimewa karena pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk pulang kampung. Mereka bergembira karena bisa mudik dan bersilaturahmi ke orang tua. Namun sebelum mudik, untuk antisipasi penularan Covid-19, maka semua orang wajib untuk suntik booster alias vaksinasi dosis ketiga.

Setelah Lebaran maka pemerintah mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus Corona. Kepala Badan Intelijen Negara Jendral Pol (Purn) Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah siap dengan segala skenario. Meski percaya bahwa pelonggaran kebijakan saat mudik adalah kebijakan tepat, tetapi Pemerintah terus mencermati dinamika tersebut agar risikonya bisa terukur dan termitigasi dengan baik.

Jendral Pol (Purn) Budi Gunawan melanjutkan, saat Lebaran masyarakat melakukan interaksi sosial sangat tinggi. Akan tetapi mitigasi resiko penularan Corona sudah sangat baik. Dalam artian, pemerintah memutuskan masyarakat boleh mudik karena mayoritas sudah divaksin (dan memang syarat pulang kampung harus vaksin sampai 3 kali) dan ada penurunan jumlah pasien Corona.

Sementara itu, untuk mengantisipasi ledakan kasus Corona maka pemerintah menyiapkan setidaknya 70.000 ruang isolasi dan lebih dari 1.000 ICU. Ruang tersebut disiapkan karena pasien Corona tentu butuh tempat isolasi yang representatif dan diawasi oleh tenaga kesehatan andal. Tidak bisa hanya isolasi mandiri di rumah karena penanganannya kurang maksimal.

Pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk menaati protokol kesehatan (Prokes). Jika semua taat Prokes maka akan selamat dari bahaya virus Covid-19. Apalagi pasca mudik banyak yang kelelahan sehingga imunitas tubuh menurun. Semua orang harus taat Prokes agar tetap sehat dan tidak mudah kena Corona.

Apalagi saat ini orang tanpa gejala (OTG) ada di mana-mana dan ketika lalai (tidak pakai masker) maka bisa tertular. Ada pasien Covid-19 yang tidak sadar bahwa ia sakit karena hanya kena gejala ringan. Mereka umumnya hanya mengira hanya pilek ringan, ternyata setelah dites swab positif Corona. Ketika tidak dites maka ia akan beraktivitas seperti biasa dan bisa menularkan virus Covid-19 dengan cepat, ketika orang-orang di sekitarnya tidak pakai masker.

Untuk mengantisipasi ledakan kasus Corona maka memang harus tetap pakai masker sebagai protokol kesehatan prioritas pertama. Malah dianjurkan untuk memakai double masker dengan posisi masker sekali pakai di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Gunanya untuk memperkuat filtrasi jadi 90%.
Masker juga dipakai maksimal selama 4 jam, jadi bawa masker cadangan ketika bepergian.
Taati juga Prokes lain seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pastikan juga lingkungan terjaga higienitasnya dan kalau bisa disemprot dengan cairan disinfektan secara teratur. Semua upaya harus dilakukan untuk mencegah penularan Corona dan tidak terjadi lonjakan kasus setelah Lebaran.

Selain memakai masker dan menaati protokol kesehatan lain maka masyarakat juga wajib divaksin. Mereka yang tidak mudik tetap harus vaksin sampai 3 kali untuk memperkecil resiko penularan Corona. Jika semua sudah divaksin maka akan aman dari virus Covid-19, selama taat Prokes, dan kondisi pandemi bisa diakhiri secepatnya.

Pemerintah bekerja keras untuk mengantisipasi lonjakan kasus Corona setelah Lebaran. Dengan adanya antisipasi tersebut, maka potensi lonjakan kasus Covid-19 dapat diminimalisasi, sehingga pemulihan ekonomi dapat terus berjalan.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Astrid Julian )*

Pemerintah berkomitmen untuk membangun iklim usaha yang kondusif mulai dari penyederhanaan regulasi, pemberian insentif kepada investor, hingga pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Beragam fasilitasi ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat, utamanya generasi muda untuk berwirausaha.

Inovasi dibidang teknologi digital berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi. Platform digital yang kini tersedia, memungkinkan seseorang bisa melakukan investasi tanpa perlu keluar rumah. Layanan perangkat lunak ini juga memungkinkan masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan modal yang terjangkau. Hal ini tentu saja menarik minat generasi muda untuk menyisihkan sebagian pendapatannya ke ranah investasi.

Segala kemudahan-kemudahan tersebut rupanya menarik minat banyak orang utamanya generasi muda. Investasi di platform digital bahkan bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan Rp. 10.000, tentu saja angka ini sangat terjangkau bagi para mahasiswa.

Dengan dominasi penduduk berusia muda yang gemar bermain smartphone, Indonesia merupakan pasar potensial bagi platform investasi digital. Chief Operating Officer (COO) Buka Investasi bersama Dhinda Arisyiya mengatakan sepanjang 2019-2020 terdapat pertumbuhan investor milenial sebanyak 26% di aplikasi mereka. Angka ini bisa meningkat dengan banyaknya investor milenial yang terdaftar selama pandemi Covid-19.

Sementara itu, selama lebih dari dua tahun belakangan, jumlah pengguna yang terdaftar di Tokopedia Emas tumbuh dengan fantastis yakni lebih dari 25 kali lipat. Pertumbuhan jumlah investasi yang besar juga dinikmati Pluang. Wilson Andrew selaku VP Externals Affairs Pluang mengatakan pengguna platformnya saat ini lebih dari empat juta. Lebih dari setengahnya merupakan pengguna dengan rentang usia 25-40 tahun.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan setidaknya ada 77 portal transaksi daring yang disediakan oleh pelaku industri keuangan baik e-comerce, bank ataupun sekuritas. Meski banyak kemudahan yang ditawarkan melalui platform digital, tentu saja masyarakat perlu cermat dan berhati-hati dalam berinvestasi mengingat instrumen investasi apapun mengandung risiko.

Tentu saja jangan sampai kita tergiur dengan keuntungan tinggi tapi tidak memahami risikonya. Karena investasi tidak melulu mengejar return, tetapi juga memperbesar aset sampai bisa membangun passive income.

Tidak sedikit riset yang menemukan kurangnya penerapan strategi keuangan pada kalangan generasi muda. Kondisi seperti ini tentu saja dikhawatirkan dapat mengganggu kelangsungan finansial di masa depan.
Salah satu keuntungan terbesar generasi milenial adalah dengan usia yang masih muda, mereka memiliki banyak waktu untuk memulai investasi. Waktu menjadi salah satu kemenangan terbesar untuk milenial.

Apalagi, nilai kekayaan akan meningkat. Selain nilai kekayaan yang terus meningkat, begitupun dengan aset seperti gedung, properti serta uang yang disimpan. Jika hari ini mulai melakukan investasi, artinya beberapa tahun ke depan modal awalnya akan semakin bertambah banyak pula.

Selain itu investasi juga melindungi generasi muda dari adanya inflasi. Pasalnya, inflasi setiap tahun selalu terjadi. Untuk mengantisipasi masalah ini, tentu saja generasi muda harus menyimpan sebagian uangnya sebagai keperluan investasi. Jika tidak melakukannya, kelak modal yang dimiliki akan tergerus dan berkurang nilainya.

Adanya inflasi rupanya memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam kegiatan jual beli. Karena keberadaannya bisa melemahkan daya beli masyarakat. Untuk itu, investasi merupakan cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari masalah tersebut.

Selain itu investasi adalah salah satu upaya bagi generasi muda untuk mencapai merdeka secara finansial, artinya bebas dalam hal keuangan dan bisa membiayai kebutuhan sehari-hari dari kekayaan yang dimiliki tanpa harus bekerja keras.

Banyak instrumen investasi yang bisa dilakukan oleh generasi muda, dengan segala kemudahan serta kepraktisan yang ditawarkan, para generasi muda bisa melakukan investasi tanpa perlu mendatangi kantor ataupun bank, cukup dengan duduk manis sembari menatap layar ponsel.

Suburnya investasi tentu saja tidak hanya dari kalangan pengusaha yang sudah memiliki aset milyaran, generasi muda juga memiliki peran untuk berinvestasi agar kelak memiliki kesehatan finansial yang mumpuni. Dengan adanya partisipasi kelompok milenial tersebut, maka percepatan pemulihan perekonomian terdampak Covid-19 diharapkan dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pesantren merupakan garda terdepan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sistem pendidikan dalam Pesantren yang menyeimbangkan antara kecerdasan secara akademis dan akhlak serta moral agama menjadi kombinasi efektif untuk mewujudkan keutuhan Indonesia.

Keutuhan NKRI memang merupakan sebuah hal yang sudah sepatutnya bisa dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Para pendiri Bangsa sudah merumuskan sedemikian rupa bagaimana kiat untuk bisa menjaga keutuhan NKRI tersebut melalui implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu tidaklah bisa apabila nilai-nilai dalam Pancasila hanya berakhir sebagai hafalan semata tanpa ada pengimplementasian di masyarakat.

Pesantren diyakini menjadi garda terdepan di masyarakat untuk bisa membumikan seluruh nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nyatanya meski tengah digempur dengan globalisasi dan juga kecepatan kemajuan jaman dengan merubah hampir seluruh haluan menjadi digital seperti di era modern ini, namun eksistensi dari Pesantren masih terlihat sangat nyata dan tidak bisa diragukan lagi dampaknya bagi masyarakat.

Sistem pendidikan yang diajarkan dalam Pesantren merupakan sistem pendidikan yang berbeda dengan sekolah formal lainnya, lantaran mengandung penanaman nilai yang komprehensif dengan memadukan antara kebutuhan jasmani serta rohani seluruh peserta ddiknya. Maka dari itu output dari didikan Pesantren bisa mencetak generasi penerus yang tidak hanya pintar secara akademis saja, namun dengan nilai-nilai keluhuran dan juga generasi yang sholeh.

Karakteristik generasi penerus yang tidak hanya sekedar cerdas secara akademik saja, melainkan juga memiliki moralitas yang tinggi tersebut merupakan salah satu kunci penting dari pengimplementasian nilai-nilai dalam Pancasila dan juga merupakan hal yang diperlukan demi mempertahankan kesatuan NKRI. Tentunya dalam hal ini, peran para ulama atau pengasuh Pondok Pesantren juga merupakan hal yang sentral karena dari hasil didikan mereka Bangsa ini mampu untuk melahirkan generasi yang penun akan kesantunan dan mampu mempersatukan seluruh umat.

Bahkan sejak dulu, peranan Pesantren memang sudah bisa terlihat tatkala Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya di tangan para penjajah. Kala itu, semangat nasionalisme yang tinggi berhasil ditunjukkan oleh para santri dan juga para kyai. Bukti tersebut sudah lebih dari cukup untuk bisa mengatakan bahwa Pesantren mempunyai peranan yang sangat vital dan juga strategis dalam kesuksesan pembangunan Nasional.

Dwiyanto selaku Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora menyatakan bahwa di tengah tantangan Bangsa yang semakin besar seperti sekarang ini oleh adanya konflik politik dan juga budaya serta konflik-konflik yang ditunggangi bermuatan agama di sera keterbukaan segala macam bentuk infOrmasi, jelas sekali bahwa peran dari Pesantren menjadi sangat penting lantaran ditantang untuk mampu menciptakan kesejukan di tengah masyarakat sekaligus menjadi jembatan bagi persatuan Bangsa.

Baginya, generasi penerus Bangsa sangatlah penting untuk dididik secara seimbang baik itu dari segi kecerdasan akademis maupun pengetahuan mengenai akhlak, moral dan juga agama. Bekal tersebut sangat penting agar dipersiapkan supaya generasi penerus Indonesia tidak mudah untuk ikut arus sehingga terhanyut dalam globalisasi, khususnya dalam hal-hal yang sama sekali tidak ada manfaatnya dan terindikasi maksiat.

Lembaga seperti Pesantren juga harus mampu melakukan koordinasi dengan baik bersama lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga negara dan pemerintahan, kepolisian, LSM, termasuk juga Ormas. Dengan koordinasi serta integrasi yang kuat tersebut, maka dijamin keutuhan NKRI dan juga benteng akhlak generasi muda akan terjaga degan kuat.

Peran pesantren sebagai garda terdepan untuk membumikan nilai Pancasila perlu untuk terus ditingkatkan. Dengan adanya peran maksimal dari lembaga pendidikan berbasis agama tersebut, maka nilai-nilai Pancasila akan semakin mudah disosialisasikan kepada masyarakat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Timotius Gobay )*

Pemekaran wilayah Papua merupakan kebutuhan rakyat yang telah dipenuhi Pemerintah. Dengan adanya kebijakan tersebut, kemajuan Papua diharapkan dapat segera terwujud.
Wilayah Papua terbentang luas, lebih dari 400.000 KM2. Namun di daerah sebesar itu hanya ada dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu ketika akan ada provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah, masyarakat bersorak gembira. Penyebabnya karena wilayah provinsi jadi makin kecil sehingga memudahkan untuk mengurus administrasi ke ibu kota provinsi.

Pemekaran wilayah Papua didukung penuh oleh masyarakat dan juga tokoh adat. Tokoh adat di Kabupaten Biak Drs. Yulius Yunus Komisba menyatakan bahwa pemekaran daerah otonomi baru di Papua adalah sebuah kebutuhan. Masyarakat sudah meminta pemekaran wilayah sejak tahun 2004.

Drs. Yulius menambahkan, pemekaran wilayah akan berdampak positif bagi masyarakat. Pertama, akan membuka lapangan kerja. Kemudian akan ada kemudahan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Semua ini akan bermanfaat bagi kemajuan warga Papua karena akan berujung dengan kesejahteraan.

Sejak tahun 2004 memang sudah ada provinsi baru yakni Papua Barat. Namun masih dirasa kurang sehingga Papua akan dimekarkan lagi jadi 5 provinsi. Pemekaran ini amat dinanti masyarakat karena akan memudahkan kehidupan mereka. Jika ada provinsi baru maka akan dibangun gedung perkantoran Gubernur dan DPRD yang baru, yang lengkap juga dengan infrastrukturnya.

Infrastruktur berupa jalan raya ini yang dibutuhkan oleh masyarakat karena memudahkan mobilitas. Mereka tidak usah melewati lagi jalan setapak, tetapi bisa lewat jalan beraspal yang kualitasnya bagus. Jika mobilitas masyarakat lebih baik maka pengiriman barang juga lebih cepat dan kehidupan akan lebih baik lagi.

Selain itu, pembangunan jalan raya akan meminimalisasi ketergantungan masyarakat akan transportasi udara. Mereka tak lagi menggunakan pesawat terbang karena bisa jalur darat. Untuk pengiriman barang juga bisa via jalur darat karena jalan rayanya bagus dan mempercepat mobilitas, sehingga memangkas biaya transportasi dan diharap harga barang-barang di Papua bisa ditekan.

Selama ini harga sembako dan barang-barang lain memang jauh lebih mahal daripada di Jawa, bahkan mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Penyebabnya karena sulitnya transportasi darat sehingga harus diangkut memakai pesawat kecil. Namun ketika ada jalan raya maka barang-barang bisa dikirim via darat dan akhirnya menurunkan harga barang-barang di Papua. Otomatis kesejahteraan rakyat juga meningkat.

Pemekaran wilayah memang jadi kebutuhan masyarakat karena selain membuat berbagai pembangunan infrastruktur dan jalan raya, maka penambahan provinsi bisa memperbaiki masalah kesehatan di Papua. Akan dibangun Puskesmas dan Rumah Sakit yang representatif untuk melengkapi gedung-gedung di Bumi Cendrawasih. Rakyat bisa berobat karena letak Puskesmasnya dekat, dan juga gratis menggunakan BPJS.

Sangat wajar jika seluruh masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah karena bisa memakmurkan mereka. Akan ada infrastruktur berupa jalan raya dan bangunan berupa Puskesmas dan sekolah. Jika ada sekolah baru maka anak-anak Papua makin cerdas karena bisa menimba ilmu di sana. Mereka juga bisa gratis SPP karena mendapatkan beasiswa otonomi khusus (Otsus).

Pemekaran wilayah adalah kebutuhan bagi semua rakyat Papua dan masyarakat di Bumi Cendrawasih amat menyetujuinya. Tokoh adat Papua juga mendukung penambahan daerah otonomi baru, yang diharapkan dapat mengakselerasi kesejahteraan di Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

suaratimur.id – Berdasarkan pendalaman dan pemetaan yang telah dilakukan oleh aparat TNI-Polri, saat ini keberadaan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terdeteksi dalam lima kelompok besar. Kelimanya masing-masing dipimpin oleh Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, Demianus Magai Yogi, dan Sabianus Weker. Gerombolan kelompok tersebut tersebar di beberapa wilalayah Papua. Mereka sering turun gunung untuk melakukan serangan gerilya kepada petugas keamanan serta meneror warga sipil atau disebut juga gangguan keamanan oleh aparat. Beragam aksi tersebut salah satunya ditujukan sebagai upaya untuk memelihara eksistensi serta wilayah yang menurutnya menjadi teritorial kekuasaan.

Serangkaian Konflik Internal di Kelompok Separatis Papua

Meski memiliki misi panjang untuk lepas dari bagian negara Indonesia, namun di dalam upaya tersebut terdapat perbedaan cara pandang dari masing-masing sub kelompok yang kadang berujung pada konflik internal hingga perpecahan. Diketahui dalam beberapa waktu terakhir terdapat satu permasalahan yang menyulut konflik internal kelompok separatis.

Di momentum yang belum lama terjadi, kelompok separatis Papua sempat bersatu untuk mengincar PT Freeport Indonesia. Setidaknya terdapat empat kubu yang berkumpul, yakni pimpinan Lekagak Telenggen, Egianus Kogoya, Jhony Botak, dan Gusbi Waker. Namun pihak aparat TNI mulai mencium adanya perpecahan lagi di tubuh kelompok separatis tersebut karena perebutan kekuasaan di jajaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).  

Mereka berebut untuk melengserkan panglima TPNPB yang masih dipegang Goliat Tabuni. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Dax Sianturi bahwa Galiat Tabuni sudah berumur dan tak sekuat dulu, sehingga yang lainnya ingin menggeser. Secara wilayah, Tembagapura yang didalamnya terdapat kawasan operasional PT. Freeport Indonesia (PTFI) dianggap oleh kelompok tersebut dapat menaikkan pamor sehingga peluang menjadi pimpinan tertinggi TPNPB sangat terbuka. Disamping itu, para kelompok tersebut juga melakukan propaganda seakan-akan bersatu ke Tembagapura untuk menakut-nakuti masyarakat.

Dalam hal kepemimpinan, antar sesama anggota kelompok separatis ternyata masih terdapat persaingan dan rasa ego yang tinggi. Bahkan dalam satu kelompok sudah mulai terdapat ketidakpatuhan antara pimpinan dan anggotanya. Hal tersebut seperti terjadi saat kelompok Selcius Waker membakar sebuah gereja di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura pada 12 Maret 2020 lalu. Aparat memastikan bahwa pembakaran sebuah rumah ibadah belum pernah dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua, apa yang dilakukan Selcius Waker keluar jalur koordinasi dan bukan perintah atasannya, yakni Lekagak Telenggen. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa frustasi diantara mereka. Bahkan Lekagak Telegen merespon dengan menyalahkan aksi tersebut karena setelahnya berdampak pada kerugian di pihaknya. Aparat berhasil melumpuhkan 4 anggota kelompok separatis dalam sebuah kontak senjata di Kampung Opitawak, tiga hari setelah kejadian pembakaran gereja.  

Kemarahan Egianus Kepada Benny Wenda

Terbaru, sebuah video yang ramai beredar di jagad maya menunjukkan bahwa Kelompok separatis tengah terpecah akibat perbedaan persepi dan misi. Dalam video tersebut, pimpinan Kelompok Separatis di Nduga Egianus Kogoya mengkritisi para tokoh yang menyuarakan Papua merdeka seperti Benny Wenda yang saat ini tinggal di luar negeri. Egianus menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini terus berjuang setengah mati di hutan untuk Papua merdeka, sedangkan yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat tapi hanya untuk kepentingan mencari keuntungan dari kelompok yang berada di Papua. Benny lantas dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.

Dalam video tersebut, Egianus Kogoya juga menanyakan kepada Sebby Sambom tentang bagaimana susahnya para pejuang kemerdekaan di Papua yang siang malam berperang untuk kemerdekaan Papua. Termasuk menanyakan bagaimana susahnya merekrut anak-anak untuk ikut berperang. Egianus menegaskan bahwa selama ini pihaknya terus berperang tanpa henti untuk satu tujuan, yakni merebut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, di sisi lain ia meragukan keseriusan rekan-rekannya di tempat lain dalam upaya tersebut.  

Konflik Internal di ULMWP

Tak hanya dengan Egianus, konflk terjadi di United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda. Selama ini ULMWP mengklaim sebagai organisasi yang mengkoordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Konflik kemudian menyeruak Ketika West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP memiliki perbedaan sikap, yakni menolak Benny Wenda menjadi pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai, dan Panglima TPN OPM WPNCL Terianus Sato, melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Minggu 6 Februari 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP. ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif.

Secara tegas Ben Yanto menyampaikan bahwa sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang dari perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan masih dipegang Benny Wenda. Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda.

Perpecahan Internal Mempercepat Aparat dalam Memberantas Kelompok Separatis Papua

Dalam beberapa waktu terakhir, Ketika konflik internal sudah mulai menyeruak ke beberapa bagian dari kelompok separatis, maka sebenarnya agenda yang harusnya mereka jalankan menjadi tak berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih ketika Sebagian pimpinannya telah diringkus oleh aparat TNI-Polri menjadikan mereka kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan. Bagai ayam kehilangan induk, mereka hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk balas dendam.

Kondisi saat inilah yang kemudian terjadi, dimana sifat kejam mereka muncul dengan melampiaskan kemarahan dan balas dendam kepada masyarakat sipil terutama para pendatang di beberapa wilayah Papua. Setiap adanya penembakan yang menewaskan warga sipil oleh kelompok separatis merupakan aksi balasan apabila mendapat tekanan dari aparat keamanan. Demikian juga bila terdapat anggota kelompok tersebut yang tewas usai adanya operasi penegakan hukum oleh aparat. Mereka akan mencari sasaran kalau bukan anggota aparat maka warga sipil dan sedikit menyasar non-Papua. Kelompok separatis disebut-sebut juga memiliki masalah dimana jika anggota mereka dibunuh namun tidak melakukan pembalasan, maka akan terkena sanksi. Pola yang mengarah ke hubungan adat tersebut yang kini masih digunakan.

Dalam hal dampak dari perpecahan internal kelompok separatis Papua, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak oleh aparat TNI-Polri. Perlahan kekuatan mereka melemah dari hari ke hari karena beberapa faktor, salah satunya perpecahan internal. Kondisi ini tentunya menjadi momentum percepatan pemberantasan kelompok separatis Papua secara menyeluruh. Bravo TNI-Polri.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Ismail )*

Warganet menjadi pilar penting dalam mencegah penyebaran paham radikal di media sosial. Dengan keterlibatan adanya keterlibatan warganet dalam memerangi radikalisme, maka diharapkan tercipta situasi media sosial yang sehat dan produktif. 

Radikalisme merupakan sebuah paham yang juga bisa dikatakan menolak gagasan toleransi karena seolah menganggap diri dan kelompok sendiri yang paling benar. Oleh sebab itu, gagasan tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan perpecahan yang mengancam stabilitas NKRI. Maka dari itu semua pihak harus mampu untuk secara bersama-sama melawan paham radikalisme. 

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto menyatakan bahwa seluruh masyarakat harus berperan aktif dalam memerangi paham radikalisme dengan cara lebih peka dan memperhatikan lingkungan sekitar supaya upaya preventif bisa segera dilakukan dan bisa langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan. 

Kelompok-kelompok radikal yang dengan sengaja ingin memecah belah keutuhan NKRI memang nyata adanya, seperti diucapkan oleh Reni Yusneli selaku Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) bahwa memang terdapat kelompok tertentu yang menginginkan perpecahan sehingga dirinya menghimbau supaya masyarakat jangan sampai lengah serta terus menguatkan komitmennya untuk menjaga NKRI. 

Selain itu dengan peran aktif yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, tentunya semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang telah digagas oleh bapak pendiri bangsa akan terus terjaga dan terlaksana sebaik mungkin. Lantaran memang tidak bisa dipungkiri bahwa negara ini terdiri dari banyak sekali latar belakang, golongan, suku, ras dan juga agama, yang mana selurunya harus mampu untuk bersatu di tengah perbedaan. 

Berbagai macam gagasan radikalisme pun di era teknologi dan perkembangan digital seperti sekarang nyatanya juga marak sekali terjadi di media sosial. Bahkan tidak sedikit berita-berita hoax yang juga menyudutkan pihak tertentu dengan framing yang seolah menghalalkan gagasan radikalisme. 

Untuk itu seluruh masyarakat termasuk di dunia maya, yang banyak disebut sebagai warganet juga harus berperan aktif supaya gagasan radikalisme tidak sampai tersebar dengan bebas di khalayak umum. 

Beberapa tindakan warganet di media sosial sendiri juga telah dilakukan, salah satunya adalah seperti yang telah dilakukan oleh para netizen Nahdlatul Ulama (NU). Tindakan tersebut bermula ketika terjadi banyak sekali tersebar hoax dan juga fitnah di media sosial termasuk berbagai macam ujaran kebencian yang membawa identitas agama sehingga membuat resah para warganet NU ini. 

Sontak mereka langsung membuat gerakan dan menginisiasi sebuah trending di media sosial Twitter dengan menaikkan tagar #TurnBackHoax, #BlokirSitusRadikal dan #NUJagaNKRI untuk mengkampanyekan kesatuan dan persatuan yang harus terus dijaga antar warga negara. 

Zuhairi Miswari selaku salah satu Intelektual Muda NU menyatakan bahwa gerakan tersebut dilakukan oleh seluruh warganet NU karena resah dengan banyaknya perpecahan dan berita bohong yang tersebar di media sosial. Karena khawatir apabila dibiarkan maka gagasan radikalisme akan terus berkembang di masyarakat, maka dari itu segera dibuat tagar-tagar tersebut. 

Ditambahkan oleh Zuhairi bahwa di era serba digital seperti sekarang ini, seluruh masyarakat juga harus mampu untuk beradaptasi dan juga tidak lengah lantaran ternyata paham radikalisme pun  bisa dengan sangat mudah menyebar di media sosial sehingga semangat kesatuan dan persatuan harus terus digemakan di masyarakat. 

Lebih spesifik lagi, sejatinya para netizen NU ini sama sekali tidak menginginkan Tanah Air berakhir seperti beberapa negara di Timur Tengah yang nyatanya terlibat konflik dan perpecahan hanya karena gagasan radikalisme dan tidak adanya saling toleransi diantara mereka. 

Tentunya gerakan-gerakan seperti yang telah dilakukan oleh para netizen NU bisa dilakukan dan dicontoh masyarakat luas. Mari kita semua turut serta dan berperan aktif dalam keutuhan NKRI, jangan sampai negara ini terpecah belah oleh kelompok-kelompok tertentu yang hanya menghendaki gagasan mereka paling benar. 

)* Penulis adalah koordinator pegiat literasi Medan 

Oleh : Eduardus Airlangga )*

Protokol kesehatan (Prokes) wajib ditaati walau kasus Corona menurun. Ketaatan terhadap Prokes diharapkan dapat menjaga tren positif pengendalian Covid-19, sehingga dapat mempercepat transisi pandemi ke endemi.

Tak terasa kita sudah menjalani masa pandemi selama lebih dari dua tahun. Selama ini keadaan berubah drastis dan banyak orang lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri, karena takut terkena Corona. Namun sayangnya saat ini mereka sudah lalai dan tidak memakai masker ketika bepergian, mungkin karena merasa aman ketika jumlah pasien Corona menurun.

Menurut data dari Tim Satgas Covid, per tanggal 11 mei 2022, jumlah pasien Corona hanya 400-an orang. Angka ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Namun walau jumlah pasien mengalami penurunan, masyarakat tetap wajib taat protokol kesehatan agar tidak tertular Corona.

Dicky Budiman, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia menyatakan bahwa pandemi belum berakhir meski ada penurunan kasus Corona dan ada sejumlah pelonggaran kegiatan masyarakat. Namun Corona masih ada dan bahkan terus bermutasi.

Varian baru Corona, menurut Dicky Budiman, berisiko menyebabkan ledakan kasus baru. Terutama di daerah-daerah yang cakupan vaksinasinya rendah, sehingga rawan menularkan kelompok  Lansia (lanjut usia) dan anak-anak. Dalam artian, jangan sampai mereka jadi korban Corona gara-gara keluarganya tidak taat protokol kesehatan.

Klaster keluarga memang patut diwaspadai karena bisa jadi ayah atau ibu yang bekerja di luar, membawa droplet berisi virus Covid-19. Jika mereka tidak taat Prokes maka akan kena Corona gejala ringan dan menularkannya ke anak-anak di rumah. Ketika ini yang terjadi maka jumlah pasien Corona akan naik lagi.

Kita tentu tidak mau jumlah pasien Covid naik, bukan? Oleh karena itu tetaplah menaati protokol kesehatan, meski jumlah kasus Corona menurun drastis. Memakai masker bukan hanya karena lolos dari razia petugas, tetapi merupakan sebuah kesadaran karena tidak mau tertular Corona di luar sana. 

Apalagi Corona varian Delta dan Omicron bisa menular lewat udara sehingga bahaya saat masyarakat tidak pakai masker di sebelah orang tanpa gejala (OTG). Banyak orang yang tidak tahu siapa saja di sekitarnya yang berstatus OTG. Jangan sampai kena Corona gara-gara bergaul erat dengan OTG dan melalaikan protokol kesehatan.

Selain pemakaian masker, patuhi juga poin lain dalam protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan air mengalir. Untuk pemilik toko atau tempat umum lain, selalu sediakan tempat mencuci tangan dengan sabun antiseptik (bukan dengan sabun cuci piring). Antisipasi Corona wajib dilakukan, selain dengan scan aplikasi peduli lindungi, juga dengan menyediakan tempat cuci tangan yang representatif.

Masyarakat juga wajib untuk menaati protokol kesehatan seperti menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jika ada undangan pesta pernikahan maka datang saja lalu pulang cepat-cepat, untuk menghindari kerumunan. Tuan rumah menyediakan makanan dalam kotak untuk dikonsumsi tamu undangan di rumah, bukan di dalam gedung. 

Sementara itu, pengurangan mobilitas dilakukan dengan mengurangi keluar rumah, kecuali jika ada kegiatan penting seperti bekerja dan sekolah. Untuk berbelanja bisa via online dan saat ini masyarakat dimudahkan dengan jasa kurir yang bisa mengantar dan membelikan barang apa saja yang ada di dalam kota.

Masyarakat diimbau untuk tetap taat protokol kesehatan walau kasus Corona menurun drastis. Prokes wajib dijaga karena pandemi belum selesai. Tetaplah pakai masker dan menaati Prokes lain agar selamat dari bahaya Corona.

)* Penulis adalah kontributor pertiwi Institute 

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Program pembangunan di Papua banyak terhambat oleh keberadaan Kelompok separatis dan teroris (KST). Masyarakat mendukung tindakan tegas kepada gerombolan tersebut agar stabilitas keamanan di Papua dapat terjaga dan program Pemerintah untuk memajukan Papua dapat kembali berjalan.

Papua adalah wilayah yang amat potensial karena memiliki kekayaan sumber daya alam berupa sagu, pisang, dan hasil tani lain. Juga ada tambang tembaga dengan hasil berlimpah. Oleh karena itu pemerintah berusaha keras untuk memajukan Papua dengan cara pembangunan, agar potensinya dimaksimalkan dan membuat masyarakatnya makin makmur.

Akan tetapi pembangunan wilayah Papua sempat terganggu akibat ulah KST. Mereka melakukan penyerangan dan teror, dan alasannya adalah pemerintah Indonesia disebut ‘penjajah’ karena mereka ingin merdeka. Padahal menurut hukum internasional, seluruh bekas jajahan Belanda di Nusantara masuk dalam wilayah Indonesia, termasuk Papua (yang dulu bernama Irian Barat).

Anggota DPR Mochamad Hasbi Jayabaya menyatakan bahwa perhatian pemerintah cukup besar terhadap pembangunan Papua. Sudah ada jalan tol, bandara, waduk, dan infrastruktur lain yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Seharusnya KST mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang membangun infrastruktur di Bumi Cendrawasih. 

Dalam artian, KST jangan menentang pembangunan di Papua, apalagi melakukan teror kepada para pekerja yang sedang menggarap infrastruktur. Penyebabnya karena jika banyak pembangunan di Bumi Cendrawasih maka masyarakat Papua yang diuntungkan, karena mereka bisa bermobilitas dengan lancar. Infrastruktur yang dibuat demi rakyat, bukan demi kepentingan pemerintah semata.

Namun KST masih marah-marah dan melakukan penyerangan ke aparat maupun pekerja pembangunan, yang mereka anggap sebagai representasi pemerintah. Padahal pemerintahlah yang berusaha membangun Papua agar makin maju. Jika KST menganggap Indonesia sedang menjajah Papua, maka tidak mungkin melakukan pembangunan infrastruktur karena akan buang-buang uang saja. Seharusnya KST berpikir seperti itu, tetapi hati dan pikiran mereka sudah terselimuti oleh kebencian.

Keprihatinan anggota DPR amat wajar karena selama ini KST terlihat menentang pembangunan di Papua. Mereka menyerang pekerja padahal ia sedang konsentrasi menggarap Jalan Trans Papua. KST juga pernah menembaki para pekerja Istaka Karya padahal sedang mengerjakan pembangunan jembatan.

Padahal di antara pekerja tersebut juga ada orang asli Papua. Seharusnya mereka tidak menyerang saudara sesukunya sendiri. Namun karena sudah terlanjur membenci pembangunan, maka mereka menembaki dengan membabi-buta. 

Masyarakat tentu geram akan tindakan kejam KST yang asal tembak dan tidak memikirkan manfaat pembangunan untuk jangka panjang. Oleh karena itu mereka menyetujui jika kelompok pemberontak itu ditangkap dan ditindak dengan tegas. Penyebabnya karena KST sudah keterlaluan dengan menghambat pembangunan dan kemajuan Papua.

Pemberantasan KST menjadi tugas besar pemerintah. Dulu kelompok pemberontak ini disebut dengan KKB (kelompok kriminal bersenjata) tetapi diganti dengan KST (kelompok separatis dan teroris). Penggantian jadi ‘teroris’ memang wajar karena mereka memang meneror masyarakat Bumi Cendrawasih, tidak hanya ke para pendatang tetapi juga orang asli Papua.

Jika sudah disebut teroris maka dalam penanganan KST akan dibantu oleh Tim Densus 88 Antiteror dan mereka bekerja sama dengan Tim Satgas Damai Cartenz. Pemberantasan KST wajib dilakukan secara masif agar makin banyak anggotanya yang tertangkap, dan dicari pula markas-markasnya yang selama ini masih tersembunyi.

KST pantas ditindak tegas karena mereka selalu mengganggu pembangunan di Bumi Cendrawasih. Padahal masyarakat Papua butuh pembangunan agar kehidupannya makin maju. Dengan adanya penindakan tegas tersebut, maka kedamaian di Papua akan tetap terjaga.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali