Oleh : Rebecca Marian )*

Program pemekaran wilayah terus mendapat dukungan masyarakat Papua. Kali ini, Dewan Adat Tabi Papua mendukung rencana Pemerintah tersebut karena diyakini akan mempercepat kemajuan bumi Cenderawasih.

Papua memiliki 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Padahal wilayah Papua amat luas yakni lebih dari 400.000 KM2) sehingga jika hanya ada 2 provinsi, agak menyulitkan pengurusan administrasi ke ibu kita provinsi. Selain jauh juga membutuhkan biaya tinggi. Hal ini jadi salah satu faktor untuk menambah provinsi di wilayah Papua.

Pemerintah akhirnya mengabulkan permintaan rakyat dan berjanji akan membentuk 3 provinsi baru yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Sudah ada RUU yang mengaturnya, tinggal diresmikan saja. Pemekaran wilayah juga disetujui oleh rakyat karena memang mereka yang menginginkannya.

Forum Dewan Adat Tabi mendukung penuh rencana pemerintah pusat dan DPR RI dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua. Yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menyatakan bahwa sebagai pemimpin daerah, semua masyarakat harus aman dan sejahtera. Oleh karena itu masyarakat harus menerima otonomi khusus.

Mathius menambahkan, rencana pembentukan DOB harus disetujui masyarakat adat. Begitu juga dengan Otsus (otonomi khusus) jilid 2. Jika ada yang tidak menyetujuinya maka bisa dibilang sebagai masyarakat kurang adat. Dalam artian, jarang sekali ada warga Papua yang tidak menyetujuinya, mungkin karena ia belum mengerti manfaat dari pemekaran wilayah.

Dalam artian, bupati sendiri menyetujui terbentuknya provinsi baru karena menyampaikan aspirasi dari rakyatnya. Mereka ingin terbentuk daerah otonomi yang baru agar mempermudah pengurusan administrasi ke ibu kota provinsi. Misalnya jika dulu dari Intan Jaya ke Jayapura (ibu kota provinsi Papua) harus menempuh lebih dari 400 KM, maka saat ini dari Intan Jaya ke Mimika (ibu kota provinsi Papua Tengah) hanya 100 KM.

Masyarakat memang meminta pemekaran wilayah karena alasan kemudahan pengurusan administrasi, karena wilayah Papua luas sekali. Jika hanya ada 2 provinsi maka memang jarak dari daerah-daerah ke ibu kota lebih jauh. Namun jika ada 5 provinsi maka lebih dekat, karena wilayahnya jadi lebih kecil dan otomatis lebih dekat. Oleh karena itu wajar jika masyarakat adat Tabi mendukung pemekaran wilayah.

Selain itu, masyarakat dan Dewan adat Tabi menyetujui pemekaran wilayah karena mereka sudah siap. Sudah sejak tahun 2012 ada permintaan pembuatan provinsi baru, dan di Tabi semuanya sudah lengkap. Mulai dari syarat adminsitratif, izin bupati, walikota, dan gubernur, gedung sekolah dan infrastruktur, dll.

Masyarakat Tabi dan seluruh warga Papua mendukung pemekaran wilayah karena akan ada banyak manfaat selain kemudahan pengurusan administrasi. Nantinya jika ada daerah otonomi baru maka APBD akan ditambah oleh pemerintah pusat. Dana APBD akan sangat berguna bagi rakyat karena dikucurkan untuk pembangunan. Sehingga masyarakat Papua akan lebih maju.

Daerah otonomi baru juga akan membuat banyaknya sekolah yang representatif, serta gedung-gedung baru. Sehingga anak-anak Papua bisa belajar hingga tingkat SMA tanpa harus pergi ke provinsi lain. Mereka bisa lebih semangat belajar dan menjadi calon pemimpin Papua di masa depan.

Dukungan dari Dewan Adat Tabi dan juga masyarakatnya menunjukkan bahwa seluruh warga asli Papua menyetujui pemekaran wilayah Papua. Mereka menyadari bahwa penambahan provinsi di wilayah Bumi Cendrawasih amat menguntungkan karena bisa lebih membuat daerahnya maju. Dengan bertambahnya provinsi maka lebih mudah juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun memajukan Papua secara keseluruhan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Oleh : Made Prawira )*

Indonesia bersiap untuk transisi dari fase pandemi ke endemi. Kendati demikian, masyarakat tetap wajib taat Prokes agar tren positif pengendalian kasus Covid-19 dapat terus terjaga.

Tidak terasa kita sudah menjalani masa pandemi selama lebih dari dua tahun. Virus kecil bernama Corona telah memporak-porandakan kehidupan banyak orang. Keadaan finansial masyarakat agak terguncang walau akhirnya pulih perlahan-lahan. Semua orang jadi memakai masker saat keluar rumah dan menaati poin-poin lain dalam protokol kesehatan.

Namun saat ini situasi sudah membaik dan jumlah pasien Corona terus menurun. Menurut data dari Tim Satgas Penanganan Covid-19, jumlah pasien Corona per tanggal 10 Mei 2022 ada 454 orang. Angka ini jauh lebih sedikit dibanding akhir tahun lalu yang jumlahnya mencapai ribuan pasien.

Jika keadaan ini terus terjadi maka kita bersiap transisi dari fase pandemi ke endemi. Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak dalam fase kedaruratan dalam respons pandemi Covid-19 dan mulai bertransisi ke fase endemi. Terjadi penurunan kasus Corona dan juga perawatan di Rumah Sakit. Mobilitas masyarakat juga mulai meningkat.

Endemi adalah kondisi di mana ada suatu penyakit di daerah tertentu. Misalnya malaria di Provinsi Papua. Jika Indonesia masuk ke dalam masa endemi maka Corona tetap ada tetapi hanya ada di daerah tertentu dan terbatas sekali penularannya. Jumlah pasiennya juga amat minim dan virusnya bisa dikendalikan.

Jika Indonesia bertransisi jadi fase endemi maka masyarakat jangan merasa aman dulu, karena Corona masih ada. Fase endemi bukan berarti virusnya hilang 100% walau bisa dikendalikan. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk tetap menaati protokol kesehatan dan menjaga gaya hidup bersih dan sehat.

Protokol kesehatan wajib ditaati, terutama memakai masker. Sayangnya saat ini masyarakat sudah mulai malas-malasan pakai masker karena mengira pandemi sudah selesai, padahal belum. Jangan hanya pakai masker hanya karena takut ditegur oleh petugas. Namun pakailah masker atas kesadaran sendiri, demi keselamatan pribadi dan kesehatan bersama.

Terutama bagi anak-anak, mereka wajib pakai masker karena sudah sekolah seperti biasa. Untuk mencegah terbentuknya klaster Corona baru maka harus pakai masker dan jangan dilepas saat di dalam kelas. Masukkan juga masker cadangan ke tas milik anak karena selembar masker hanya efektif dipakai selama maksimal 4 jam saja.

Selain pakai masker, taati juga prokes lain seperti mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Ketika sampai rumah juga wajib untuk mandi, keramas, dan ganti baju. Semua ini dilakukan agar lebih higienis dan tidak mudah terkena virus Covid-19, virus lain, dan juga bakteri.

Protokol kesehatan seperti menjauhi kerumunan dan menjaga jarak juga wajib dilakukan. Terutama kerumunan, karena saat ini pasar, supermarket, dan tempat lain sudah dimasuki pengunjung dengan bebas. Untuk menghindari pengunjung yang berjubel maka datanglah di pagi hari saat supermarket baru buka. Akan lebih nyaman untuk belanja karena masih lengang dan antrean di depan kasir relatif sepi.

Indonesia masih dalam fase transisi dari pandemi ke endemi. Jumlah pasien Corona menurun dan ruang perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit mulai lengang. Walau keadaan sudah relatif aman tetapi jangan lalai dan melupakan protokol kesehatan agar dapat hidup berdampingan dengan Covid-19.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Pondok Pesantren menjadi pilar utama untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas sesuai nilai Pancasila. Kehadiran SDM berkualitas dari Ponpes tersebut diharapkan dapat memperkuat keutuhan NKRI, utamanya dari ancaman ideologi radikal.

Sudah sejak dulu semasa Indonesia masih belum merdeka sekalipun, kalangan santri telah mengambil peran sentral. Pasalnya semangat juang mereka mampu untuk membangkitkan gerakan demi gerakan yang kemudian juga diikuti oleh seluruh masyarakat dan pada akhirnya Indonesia mampu mengusir para penjajah dari Tanah Air.

Kesetiaan yang dimiliki oleh para santri dalam memegang teguh agama dan juga semangat untuk membela negara memang tidak bisa diragukan lagi. Seperti dikatakan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi. Semangat tersebut tentu terus diharapkan semakin tumbuh dan diwariskan kepada para generasi penerus untuk mengawal terus serta mengisi kemerdekaan NKRI.

Aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi negara harus terus diutamakan. Pihak santri dan juga pendidikan dalam pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat sentral untuk terus merawat hal tersebut. Dengan rasa nasionalisme yang sangat tinggi dimiliki oleh para santri, maka ketahanan Pancasila dan Indonesia tentunya akan menjadi semakin kuat pula.

Ditambahkan oleh Prof. Yudian bahwa peranan santri sangatlah penting untuk bisa menjadi filter di masyarakat terkait dengan paham-paham yang bisa berpotensi mengganggu eksistensi ideologi negara. Terutama pastinya kelak ketika para santri sudah lulus dari Pondok Pesantren tentunya mereka akan menjadi calon pemimpin di daerah mereka masing-masing. Maka peranan mereka sudah pasti sangatlah sentral di masyarakat.

Bahkan definisi santri sendiri jika menurut KH Said Aqil Siradj adalah tidak melulu mereka yang identik dengan menggunakan sarung dan menjalani pendidikan di pondok pesantren. Namun baginya, predikat santri bisa diperoleh oleh siapapun selama orang tersebut memang merupakan pembelajar yang ulet. Selain itu santri sendiri merupakan cikal-bakal dari nilai-nilai kebangsaan, termasuk juga menjadi pengayom bagi kerukunan lintas agama, lintas budaya hingga lintas suku.

Secara khusus, untuk bisa menyokong visi Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang, Uu Ruzhanul Ulum selaku Wakil Gubernur Jawa Barat memberikan usulan mengenai gerakan Santri Pancasila. Baginya untuk bisa menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia tersebut, sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mumpuni, unggul, maju dan juga tentunya berkualitas.

Gagasan konsep ‘Hubbul Wathon Minal Iman’ atau gagasan untuk mencintai Tanah Air merupakan sebagian dari iman merupakan gagasan yang khas dari kaum Nahdliyin yang menurut Wakil Gubernur Jabar ini merupakan hal yang sangat penting untuk bisa diterapkan. Karena tidak bisa dipungkiri pula melalui aktualisasi gagasan tersebut saja, sudah bisa dikatakan bahwa santri adalah merupakan sosok Pancasilais sejati.

Menurutnya, dengan adanya gerakan Santri Pancasila ini maka generasi muda penerus Bangsa juga akan banyak memperoleh pelajaran betapa pentingnya merawat seluruh nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena baginya generasi muda sangat rawan untuk terpapar berbagai macam ideologi lantaran keterbukaan akses informasi yang sangat lebar di media diigital era sekarang ini.

Peningkatan SDM yang unggul seperti halnya disinggung oleh Wagub Jabar tersebut, salah satu pusatnya adalah pada pendidikan karakter dan juga akhlak generasi penerus, yakni terletak di pondok pesantren karena nyatanya Ponpes sendiri mampu untuk menjadi basis pengembangan banyak bidang sekaligus di masyarakat termasuk basis ketahanan ekonomi menurut Muhadjir Effendy selaku Menko PMK.

Memang peranan pondok pesantren dan juga para santri menjadi poros utama dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia karena ajaran yang kompleks dengan memadukan antara akhlak karakter nilai agama dan juga nasionalisme, yang mana semuanya adalah upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Ponpes dan kalangan santri sudah sejak lama menjadi pilar utama untuk mencetak SDM berkualitas berdasarkan Pancasila. Dengan adanya optimalisasi peran Ponpes dan kalangan santri kedepannya, maka persatuan Indonesia dapat terus terjaga.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Abdul Hakim )*

Presiden Jokowi telah bertemu dengan CEO Tesla Elon Musk, pada 14 Mei 2022 di markas SpaceX, Boca Chica, Amerika Serikat. Pertemuan kedua figur penting tersebut diyakini akan meningkatkan potensi investasi di Indonesia.

Dalam rangka menyehatkan keadaan ekonomi negara, maka pemerintah menggencarkan investasi di Indonesia. Caranya dengan membuat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memiliki klaster investasi. Selain itu, para investor berskala besar juga didatangi dan diajak agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, termasuk salah satu orang terkaya di dunia yang juga pemilik Tesla, Elon Musk.

Elon Musk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi tanggal 14 Mei 2022 di pabrik roket miliknya, markas SpaceX, Boca Chica, Amerika Serikat. Pertemuan selama satu jam ini berlangsung akrab dan Elon Musk menyambut baik Presiden Jokowi. Elon terlihat santai dengan mengenakan kaus hitam dan berusaha jadi tuan rumah yang baik.

Selain membawa berkeliling dan menjelaskan tentang SpaceX, Elon Musk juga berbincang-bincang mengenai investasi dan topik lain dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembicaraan dengan Elon Musk berkisar soal investasi, teknologi, inovasi, dan rencana kerja sama ke depan.

Elon Musk sendiri sangat tertarik dengan Indonesia karena memiliki energi positif dan optimisme. Elon Musk juga berjanji akan mengunjungi Indonesia pada bulan November 2022 mendatang. Respons positif tersebut pantas diapresiasi karena setelah bertemu dengan Presiden Jokowi maka Musk makin tertarik untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia.

Masyarakat mengapresiasi pertemuan Presiden Jokowi dengan Elon Musk karena kepala negara sendiri yang mengajak CEO Tesla agar mau berinvestasi di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Presiden Jokowi punya kemampuan melobi yang baik sehingga Elon Musk mau berinvestasi dan membuat pabrik di Indonesia.

Indonesia memiliki bahan tambang berupa nikel yang membuat Elon Musk tertarik untuk menanamkan modal. Nantinya nikel akan diolah menjadi baterai mobil listrik dan men-support produksi Tesla sebagai pabrik mobil listrik terkemuka di dunia. Banyaknya persediaan nikel inilah yang membuat Tesla bersedia untuk mematangkan rencana dalam investasi di Indonesia.

Masyarakat juga mengapresiasi pertemuan Presiden Jokowi dengan Elon Musk karena beliau bertemu langsung, bukannya mengutus menteri atau delegasi lain. Strategi ini berhasil, dan Elon Musk merasa terhormat karena bertemu dengan Presiden Indonesia sehingga pemerintah terlihat sangat serius dalam hal investasi. Dengan cara ini maka hanya dalam beberapa bulan akan terbangun pabrik penanaman modal asing dengan uang Musk.

Selain itu, ketika mengadakan meeting Presiden Jokowi terlihat santai dan tidak terburu-buru mengajak Elon Musk sebagai investor. Namun caranya adalah dengan pertemuan semi formal dan melobinya secara perlahan. Elon Musk sadar sebagai orang terkaya memiliki posisi tinggi dan ia merasa dihormati oleh Presiden Jokowi.

Potensi investasi di Indonesia memang sangat tinggi karena selain punya persediaan nikel dan bahan tambang lain yang berlimpah, regulasinya juga dimudahkan, berkat adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan ini yang makin membuat Elon Musk tertarik untuk menanamkan modalnya di sektor nikel. Berbeda ketika ia ingin berinvestasi di India yang masih terhalang oleh banyak aturan yang memberatkan.

Respons positif ditunjukan oleh masyarakat dalam negeri ketika Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Tesla, Elon Musk. Hal ini menandakan bahwa sebentar lagi Tesla akan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya kepercayaan Elon Musk terhadap Indonesia, maka Indonesia diharapkan akan mendapatkan kepercayaan investor yang lebih luas.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Oleh : Dian Ahadi )*’

Masyarakat mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran hepatitis akut, termasuk dengan berkoordinasi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Masyarakat pun diminta untuk senantiasa hidup bersih agar terhindar dari penyakit tersebut.

Berbagai negara digemparkan dengan ditemukannya Hepatitis Akut yang menjangkiti anak-anak, bahkan hingga menarik perhatian serius dari WHO. Sejak adanya pemberitaan mengenai ditemukannya Hepatitis Akut tersebut, Pemerintah RI langsung berbenah dan juga melakukan beberapa langkah preventif supaya penyakit tersebut tidak sampai menular di Tanah Air.

Semenjak maraknya pemberitaan mengenai Hepatitis Akut, Pemerintah RI langsung menunjuk dan menetapkan Rumah Sakit Sulianti Saroso dan juga Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia sebagai tempat pemeriksaan spesimen tersebut. Langkah awal yang diambil oleh Pemerintah tersebut mendapatkan apresiasi tinggi dari Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo.

Menurutnya langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI dengan menetapkan sarana serta prasarana untuk melakukan berbagai penelitian spesimen Hepatitis Akut merupakan langkah yang sangat tepat sebagai preventif sejak awal. Pasalnya sejauh ini, bahkan WHO sendiri pun mengklaim bahwa penyakit tersebut masih belum jelas dan belum bisa diketahui secara pasti apa penyebabnya.

Lebih lanjut, Rahmad Handoyo memberikan imbauan supaya masyarakat turut serta dan mendukung respons cepat yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI ini. Perkembangan sejauh ini, Hepatitis Akut bahkan sudah menjadi predikat Penyakit Luar Biasa sebagaimana ditetapkan oleh WHO. Kemudian Anggota Komisi IX DPR RI tersebut menyerukan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap isu atau pemberitaan hoax di media sosial, termasuk juga untuk tidak mudah menyimpulkan dan menyerahkan segala urusan kepada ahlinya.

Ketika Hepatitis Akut mulai tampak di Indonesia, sontak Pemerintah RI langsung mengambil keputusan melalui Surat Edaran Kewaspadaan kepada Dinas Kesehatan di seluruh Kabupatan/Kota supaya masyarakat tidak mudah panik dibuatnya. Selain itu masyarakat juga diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan mereka serta terus belajar dan memahami bagaimana kiranya gejala awal penyakit tersebut, termasuk seperti apa langkah pencegahannya.

Beberapa kiat untuk meminimalisasi penularan dan bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat supaya tidak mudah terinfeksi penyakit itu. Salah satunya diterbitkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menyerukan agar anak rajin mencuci tangannya menggunakan sabun ataupun disinfektan, kemudian langkah kedua yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa anak hanya meminum air bersih yang matang, memakan makanan bersih serta matang sepenuhnya, termasuk rutin membuang tinja ataupun mengganti popok bagi anak. Lebih lanjut, apabila diperlukan maka bisa menggunakan alat-alat makan khusus anak, menggunakan masker dan menjaga jarak.

Kemudian Ketua Umum IDAI Piprim B. Yanuarso menyatakan bahwa pendeteksian secara dini bisa juga dilakukan apabila anak ternyata mengalami beberapa gejala seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, kuning pada mata, penurunan kesadaran, kejang, lesu serta demam tinggi. Kepada seluruh orang tua ditegaskan olehnya apabila mengetahui anaknya mengalami beberapa gejala tersebut untuk sesegera mungkin membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Langkah lain yang telah diambil oleh Pemerintah RI adalah melakukan pengawasan dan juga pemantauan kasus Hepatitis Akut di Indonesia secara ketat semenjak pada tanggal 27 April 2022 lalu terdapat tiga kasus pertama yang dilaporkan. Selain itu koordinasi juga terus dilakukan oleh Pemerintah RI bersama dengan Inggris dan AS dalam upaya pencegahan serta pengendalian Hepatitis Akut ini.

Sejauh ini pihak Kemenkes juga terus melakukan koordinasi dan penelitian bersama pihak WHO, yang bekerja sama dengan negara-negara maju lainnya supaya bisa segera dideteksi dan diketahui mengenai kejelasan penyebab Hepatitis Akut termasuk bagaimana cara untuk bisa segera menanganinya. Tentu saja apresiasi besar patut diberikan kepada Pemerintah RI karena seluruh upayanya demi melindungi seluruh rakyat agar memiliki jaminan kesehatan yang pasti, utamanya bisa memerangi infeksi Hepatitis Akut yang sedang menjalar di berbagai negara.

)* Penulis adalah pegiat literasi Bandung

suaratimur.id – Terdesaknya posisi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan tindakan ekstra yang kemudian dilakukan untuk dapat bertahan. Berdasarkan kajian sebelumnya, bahwa tekanan yang dialami KST Papua atas keberadaan pasukan TNI-Polri, maka wujud respon yang dilakukan adalah tindakan balas dendam. Pola tersebut telah terbukti dalam beberapa waktu terakhir setelah aparat berhasil meringkus para pimpinan KST Papua. Parahnya, pola balas dendam tersebut sudah tak lagi terencana secara khusus, namun sudah menyasar secara asal dan cenderung menyerang warga sipil terutama dari pendatang. Akibatnya, tindakan KST Papua tak hanya bersifat separatis namun sudah masuk ke ranah kriminal, hanya demi mengejar satu kata, eksistensi.

Siasat Penyamaran Melibatkan Wanita untuk Persiapan Penyerangan

Selain pola balas dendam atas bentuk respon dari terdesaknya posisi KST Papua, siasat penyamaran juga menjadi model lain dari upaya kelompok tersebut untuk mempersiapkan penyerangan, terutama kepada aparat TNI-Polri.

Dalam sebuah laporan di media, tim gabungan personel TNI-Polri berhasil membongkar penyamaran dua orang wanita utusan dari KST Papua. Kronologi kejadian tersebut berawal saat anggota TNI-Polri di pos keamanan salah satu wilayah Intan Jaya didatangi dua sosok wanita yang datang sambil membawa buah-buahan yang disebutnya sebagai hasil panen dari kebun. Sambil tersenyum malu, keduanya menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta bantuan bahan pangan seperti beras dan mie instan dengan sistem barter. Namun saat bantuan sudah diberikan terdapat hal janggal di salah satu wanita tersebut yang memperlihatkan gestur tubuh yang tak biasa. Wanita tersebut gusar seperti ada yang disembunyikan serta seperti kelihatan tak sabar untuk segera kembali dari pos keamanan. Anggota aparat yang berjaga di pos kemudian secara sengaja mengulur waktu agar wanita yang satunya masih berada di pos. Ketika wanita yang gusar tersebut beranjak pergi, salah satu aparat kemudian mengambil teropong untuk mengamati dari kejauhan. Ternyata wanita tersebut bukan kembali ke rumah, namun berjalan ke sebuah honai yang letaknya dekat dengan hutan.

Melihat kejanggalan tersebut, Aparat yang berjaga di pos kemudian menginterogasi wanita satunya yang masih berada di pos keamanan. Saat sedang diinterogasi, beberapa prajurit lain diperintahkan untuk mengambil jalur lain sebagai upaya mengintai wanita yang kembali ke honai. Mereka kemudian melihat wanita tersebut sedang bersama sekelompok pria bersenjata. Ternyata dua wanita tersebut adalah utusan dari kelompok separatis untuk memata-matai situasi di pos keamanan aparat dengan modus berpura-pura menukar bahan pangan dengan buah-buahan. Tujuan utamanya ialah melihat suasana pos keamanan kemudian melaporkannya untuk merencanakan penyerangan. Dari balik teropong juga diketahui bahwa di honai dekat hutan tersebut ternyata terdapat pemuda yang berkumpul dengan jumlah yang semakin banyak membawa senjata api dan busur serta anak panah. Sementera wanita yang tadinya masuk honai, tiba-tiba keluar meninggalkan honai lewat pintu samping. Para pemuda yang berada di honai juga mulai mengisi amunisi ke dalam senjata yang dipegang.

Memastikan bahwa cara tersebut merupakan persiapan penyerangan, Aparat kemudian melepaskan tembakan peringatan yang kemduain disambut dengan tembakan membabibuta oleh KST Papua di honai tersebut. Tindakan tegas terpaksa dilakukan oleh aparat. Siasat tersebut disebut bukan hal baru, sehingga ketika pos keamanan didatangi tamu tak diundang, aparat pun bersiaga.

Kelompok Separatis Papua Menyamar Menjadi Warga untuk Perdaya Aparat

Strategi penyamaran memang bukan hal baru bagi KST Papua, namun variasi dari pola strategi tersebut yang kadang terus dimodifikasi sehingga menjadi salah satu kendala dari aparat dalam penumpasan kelompok tersebut.

Dalam keterangannya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan bahwa serangan KST Papua sulit terdeteksi karena banyak anggotaya yang menyamar seolah menjadi masyarakat biasa. Mereka selalu berusaha bagaimana bisa lolos dari pengejaran yang dilakukan aparat. Mereka juga diuntungkan dengan medan persembunyian yang berada di sekitar pegunungan.

Menyamar Sebagai Anggota Kopassus untuk Kelabuhi Aparat

Selain menyamar menjadi warga, taktik licik KST Papua juga pernah dilakukan dengan menyamar sebagai anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam rangka mengelabuhi aparat. Penyamaran tersebut pernah dibongkar oleh pasukan gabungan TNI-Polri di Kabupaten Kepulan Yapen Papua pada Desember 2021. Seseorang bernama Adi Rawai alias AR ditangkap berikut dengan barang bukti yang disita, yakni satu buah gergaji, satu badik-badik, satu bayonet, tiga parang, satu senjata rakitan, satu baret merah, satu celana PDL bergaris, satu baju PDL bergaris, satu baju lengan panjang, satu baju taktis dengan bendera bintang kejora, satu celana jeans hitam, satu clutch merah, satu bendera bintang kejora kecil, satu ikat kepala dengan bendera bintang kejora, satu tali hijau, satu pin bergambar burung, satu buklet “Orasisuei”, satu buku catatan, satu buku referendum, satu kartu sumbangan keluarga, satu buku tulis, dan satu penggaris kecil. AR diamankan karena terlibat dengan KST Papua di Kampung Tua, Kecamatan Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen.

KST Papua Membawa Kabur Senjata Rekannya yang Tewas untuk Menciptakan Kebohongan Publik

Strategi lain yang juga diterapkan secara berulang oleh KST Papua selain melakukan penyamaran ialah mengambil senjata dari rekannya yang tewas dalam kontak senjata. Kepala Penerangan (Kapen) Kogabwihan III, Kolonel Czi IGN Suriastawa menyampaikan bahwa terdapat modus yang selalu dilakukan KST Papua setiap kali terjadi kontak senjata.

Modus tersebut telah dilakukan secara berulang, yakni selalu membawa kabur senjata rekannya yang tewas dalam kontak senjata. Selanjutnya, anggota KST Papua yang selamat tersebut segera memfoto rekannya yang tewas kemudian mengunggahnya di media sosial serta diakukan sebagai korban dari warga sipil. Hal tersebut selalu terjadi setelah aksi kontak senjata antara aparat dan KST Papua.

Sejumlah Upaya Mengantisipasi Strategi Licik Kelompok Separatis Papua

Beberapa strategi yang digunakan oleh KST Papua untuk menyerang aparat, termasuk salah satunya adalah penyamaran menjadi perhatian sekaligus kewaspadaan bersama bagi seluruh pihak sehingga jangan sampai nantinya terkena imbas hal licik tersebut.

Secara umum, terdapat beberapa hal yang disoroti dalam penanganan KST Papua. Mengutip dari pernyataan pengamat intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib. Beberapa hal tersebut yakni, pertama berkaitan dengan payung hukum dalam mengatasi terorisme sehingga mekanisme pergerakan pasukan TNI tidak bisa leluasa dalam memberantas KST Papua. Kedua, adanya operasi media terutama media sosial yang masif dilakukan oleh KST Papua. Ketiga, belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memidanakan oknum atau pihak yang menyebarkan, permufakatan jahat dan mempropagandakan teroris. Bahkan oknum atau pihak tersebut masih bisa memainkan media sosial, menggalang opini tanpa adanya tindakan hukum. Terakhir, keempat, penggalangan tokoh lokal yang masih tertinggal. Hingga muncul pemberitaan ada oknum pejabat pemda di sebuah kabupaten yang memberikan dukungan kepada KST Papua. Bahkan ada oknum-oknum tokoh agama yang ditangkap karena terbukti menyembunyikan para anggota KST Papua. Keempat hal tersebut jika diurai untuk ditemukan solusinya diharapkan akan semakin mempersempit pergerakan Kelompok Separatis dan Teroris di Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)