Mengalirnya Dukungan Kebijakan DOB Menjadi Penegas Bahwa Isu Penolakan DOB Merupakan Provokasi dari Pihak Tertentu

Tokoh Pemuda Papua Charles Kosay

suaratimur.id – Di tengah kondisi terbaru dimana Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terus menerapkan strategi pola balas dendam menyasar aparat hingga masyarakat sipil, serta upaya dan respon pemerintah dalam menghadapi kekejaman kelompok tersebut. Terdapat satu isu di bumi cenderawasih yang masih terus menjadi pembicaraan serta perlu diperhatikan bersama sehingga tidak menjadi muatan kelompok tertentu untuk mempengaruhi dan merugikan masyarakat.

Salah satunya, adanya aksi penolakan Kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang digelar pada 10 Mei 2022 lalu pada akhirnya terungkap adanya campur tangan elit lokal tertentu dan dukungan dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang cenderung memiliki misi untuk melepaskan diri dari negara Indonesia. Dalam sisi politik daerah, adanya ketidakpercayaan sejumlah kepala daerah terhadap objektifitas Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi masyarakat menunjukkan adanya inkonsistensi serta tendensi dalam merespon kebijakan DOB sebagai upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan yang harusnya didukung tegak lurus hingga di lingkup daerah.

Dukungan DOB dari Tokoh Pemuda dan Akademisi Papua

Hingga saat ini, sejumlah pernyataan dukungan terhadap kebijakan DOB terus bermunculan dari berbagai pihak dengan berbagai argumentasi bersifat konstruktif. Hal tersebut sekaligus merespon adanya provokasi yang sempat menjalar ke masyarakat melalui aksi demonstrasi untuk menolak DOB yang ternyata adalah kepentingan pihak tertentu yang tidak menghendaki kebijakan pusat karena dirasa tidak menguntungkan bagi kelompoknya.

Pernyataan dukungan kebiakan DOB baru-baru ini muncul dari Tokoh Pemuda Papua, Charles Kosay. Berdasarkan kacamata pemikirannya, pemerintah telah melakukan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dengan dikeluarkanya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dengan adanya perubahan UU Otsus tersebut menjadikan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan serta pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi lebih baik. Selain itu, dalam amanat Otsus terdapat kebijakan pemekaran DOB. Adanya kebijakan pembentukan daerah baru tersebut untuk menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat, mengingat Papua memiliki wilayah yang sangat luas dan permasalahan yang kompleks.

Hal yang sama juga kembali ditegaskan oleh akademisi dari Universitas Cenderawasih Papua, Marinus Yaung. Bahwa untuk mempercepat pembangunan di Papua, negara telah menerbitkan pasal terkait pemekaran Papua. Hal tersebut untuk menjawab masalah pemerataan sosial. Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan sosial dapat menjadi akar masalah dan konflik. DOB menjadi salah satu langkah dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua. Adapun tujuan pemerintah dalam membentuk DOB yakni untuk pemerataan sosial, percepatan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan harkat dan martabat manusia Papua, sehingga yang kaya tidak hanya orang kota sementara yang masyarakat di pelosok selalu tertinggal.

Imbauan untuk Tidak Terprovokasi Pihak yang Bertentangan dengan Pemerintah

Salah satu dampak negatif dari derasnya informasi yang terwadah dalam media sosial maupun media online adalah munculnya disinformasi hingga provokasi dari pihak yang sengaja memanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam kasus di tanah Papua, hingga saat ini isu melepaskan diri dari Indonesia masih menjadi misi panjang yang terus dipropagandakan oleh sejumlah front oposisi untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah isu DOB yang kemudian ditunggangi agar publik tidak serta mendukung serta cenderung menolak hingga melawan. KST Papua sebagai pihak oposisi hingga saat ini masih terus bermanuver untuk menujukkan eksistensi serta konsistensi dalam melawan pemerintah bersama kebijakannya.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, memiliki respon atas kondisi keamanan di wilayah Papua saat ini bahwa keberadaan KST Papua sudah kian meresahkan dengan melakukan aksi kekerasan hingga pembunuhan terhadap masyarakat dan aparat. Oleh karena itu, kelompok tersebut harus segera ditumpas secara tegas sehingga tidak terus-menerus menimbulkan korban jiwa. Sepanjang Januari hingga Maret 2022, KST Papua telah melakukan tujuh kali tindakan teror dan menyebabkan 13 orang tewas serta lainnya luka-luka. TNI dan Polri diharapkan dapat saling mendukung dalam menumpas keberadaan KST Papua.

Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III), Letjen TNI I Nyoman Cantiasa memberi imbauan kepada para tokoh agama di Kota Jayapura, Papua, untuk membentengi diri dari upaya adu domba karena pada akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Perkuat persatuan dan kesatuan dengan memperkuat instrumen pencegahan konflik karena Papua adalah tanah yang diberkati.

Kabar Terbaru dari Pembahasan RUU DOB Papua

Setelah penantian panjang, sebuah kabar baik akhirnya diterima publik terkait proses panjang dari pembahasan rencana kebijakan DOB Papua. Dalam kabar tersebut menyebutkan bahwa DPR segera membahas RUU DOB Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah setelah DPR menerima surat Presiden (surpres) terkait tindak lanjut pembahasan tiga RUU DOB.  Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang bahwa supres pembahasan RUU DOB sudah diterima oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2022 lalu. Saat ini, Komisi II DPR sedang menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk memulai pembahasan ketiga RUU tersebut.

Pemekaran wilayah merupakan perintah Undang-undang (UU). Adanya pro kontra yang menyertai karena terjadi banyak kepentingan. Diantaranya kepentingan subjektif, kepentingan objektif, kepentingan politik, dan bahkan kepentingan kemungkinan pecah belah. RUU DOB ditargetkan selesai dalam masa sidang yang akan segera digelar kembali. Harus terdapat pengambilan keputusan yang tepat mengingat terdapat dinamika yang tinggi, termasuk nantinya dalam hal persiapan teknis yang harus diupayakan sebelum pembahasan APBN 2023.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Tinggalkan Balasan