JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat bertujuan untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat. Selama ini pelayanan pemerintah terkendala dengan wilayah Papua yang luas dan infrastruktur yang kurang memadai.

“Pemekaran mendekatkan pemda di tengah kehidupan masyarakar dan meningkatkan infrastruktur,” kata Guspardi dalam program acara dialog live di Radio Elshinta Jakarta dengan tema “Pemekaran Wilayah untuk Percepatan Pembangunan Papua”, Rabu (18/5/2022).

Ia mengatakan, DPR RI mengagendakan pembahasan RUU Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat pada masa sidang ke-5. RUU tersebut dipastikan dapat memajukan Papua.

Guspardi menambahkan, pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat harus dilakukan karena amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Anggota Pansus melihat banyak dana yang dikucurkan dari pusat terkait Otsus namun belum dimanfaatkan dengan baik untuk Papua.

“Jika sudah ada aturan, diserahkan kepada menteri dalam negeri (Mendagri) untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah otonomi. Tapi bila belum ada UU tentang otonomi daerah baru, tentu Mendagri juga belum bisa berbuat apa-apa,” ungkap dia.

Ia mengatakan, dengan pemekaran terdapat penambahan tiga provinsi, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat bertujuan untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat. Selama ini pelayanan pemerintah terkendala dengan wilayah Papua yang luas dan infrastruktur yang kurang memadai.

“Pemekaran mendekatkan pemda di tengah kehidupan masyarakar dan meningkatkan infrastruktur,” kata Guspardi dalam program acara dialog live di Radio Elshinta Jakarta dengan tema “Pemekaran Wilayah untuk Percepatan Pembangunan Papua”, Rabu (18/5/2022).

Ia mengatakan, DPR RI mengagendakan pembahasan RUU Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat pada masa sidang ke-5. RUU tersebut dipastikan dapat memajukan Papua.

Guspardi menambahkan, pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat harus dilakukan karena amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Anggota Pansus melihat banyak dana yang dikucurkan dari pusat terkait Otsus namun belum dimanfaatkan dengan baik untuk Papua.

“Jika sudah ada aturan, diserahkan kepada menteri dalam negeri (Mendagri) untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah otonomi. Tapi bila belum ada UU tentang otonomi daerah baru, tentu Mendagri juga belum bisa berbuat apa-apa,” ungkap dia.

Ia mengatakan, dengan pemekaran terdapat penambahan tiga provinsi, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

suaratimur.id – Terbitnya Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua merupakan sebuah kebijakan yang bersifat strategis, dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang berada di provinsi Papua, terutama terhadap orang asli papua. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dengan Provinsi-provinsi lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta diharapkan memberikan peluang bagi orang asli papua untuk berpartisipasi sebagai subyek pembangunan.

Majelis Rakyat Papua (MRP) dibentuk menjadi representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu untuk perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Dalam pelaksanaannya, MRP disebut berkontribusi dalam beberapa hal menyangkut masyarakat Papua. Termasuk salah satunya merespon UU Otsus yang dinilai tidak menguntungkan. MRP sempat mengajukan permohonan uji materi UU Otsus karena mendapat adanya klausul yang dinilai merugikan kepentingan dan hak konstitusional orang asli Papua. MRP sempat menilai bahwa penyusunan UU 2/2021 yang merupakan revisi UU 21/2001 murni hasil inisiatif pihak pemerintah pusat, bukan usul dari masyarakat Papua.  

Mempertanyakan Kedudukan dan Keberpihakan MRP

Merespon atas adanya gugatan terhadap UU Otsus yang melibatkan MRP, sejumlah pihak kemudian mempertanyakan kedudukan MRP dalam sidang yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi tersebut.

Saksi ahli Presiden, Yusril Ihza Mahendra pernah menilai bahwa tidak terdapat ruang bagi MRP untuk menguji Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) terhadap UUD 1945, dimana MRP menjadi pemohon dalam sidang tersebut. Menurut Yusril, MRP dikategorikan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang, bukan UUD 1945 secara langsung. Hak dan kewenangannya diberikan sebagaimana perintah UU. Adanya dalil terhadap UU Otsus Papua mengenai ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakian Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK) hanya bisa diajukan oleh individu atau partai politik yang memiliki konstitusional, bukan MRP. MRP ialah lembaga negara sebagai representasi masyarakat Papua dalam hal tertentu sebagaimana disebutkan UU. Namun, MRP tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal-pasal yang dimohonkan tersebut.

Pernyataan terbaru berkaitan dengan hal yang serupa juga muncul dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua di Mahkamah Konstitusi (MK), oleh salah satu ahli Presiden, Fahri Bachmid. Dirinya mempertanyakan kedudukan hukum Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memohon uji materiil tersebut. Menurutnya, tidak ada definisi hukum yang jelas berkaitan dengan eksistensi kelembagaan MRP itu sendiri, apakah sebagai sebuah lembaga negara, badan hukum publik, privat, atau perorangan. Jika bicara tentang sebuah lembaga negara, MRP tidak mempunyai atribusi kekuasaan yang diberikan secara langsung oleh konstitusi. Dengan demikian, MRP sangat sulit didefinisikan sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan konstitusionalitas sebuah undang-undang.

Pun dalam respon terhadap kebijakan DOB Papua, keberadaan MRP sangat disayangkan karena bersifat tendensius hanya mengangkat aspirasi dari pihak atau golongan yang menolak DOB. Timotius Murib bahkan mengklaim bahwa mayoritas masyarakat di 29 kabupaten/ kota di Provinsi Papua menolak kebijakan tersebut. Namun jika ditanyakan secara detail perihal data yang dimiliki tidak akan bisa ditunjukkan secara ilmiah. Ia hanya seolah mendasarkan pada aspirasi rakyat yang menyatakan bahwa pemekaran harus ditunda. Seperti terdapat pemaknaan definisi ‘rakyat’ yang berbeda antara MRP dan pemerintah daerah yang sesungguhnya menjadi wakil rakyat bahkan hingga ke wilayah terpencil atau pelosok.

Di sisi lain, sikap masyarakat Papua yang kemudian diwakili oleh pemerintah daerah justru banyak memberikan dukungan terhadap rencana DOB di wilayah Papua. Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, asosiasi pemerintah daerah, seperti asosiasi Bupati di Papua Selatan, asosiasi Bupati dan tokoh masyarakat di wilayah Meepago, para Bupati di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian asosiasi Bupati di kawasan Papua Utara seperti Bupati Jayapura dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Jayapura telah memberikan surat atau pernyataan dukungan resmi. Oleh karena itu, sikap MRP yang mengatasnamakan lembaga rakyat dan menyatakan keberatan dengan pembentukan tiga provinsi baru di Papua patut dipertanyakan, apakah sudah diplenokan? atau jangan-jangan hanya aspirasi dari sejumlah pihak tanpa mewakili masyarakat Papua secara keseluruhan.

Terus Mengalirnya Dukungan DOB dari Berbagai Pihak

Seperti tak pernah berhenti dari hari ke hari, sejumlah pihak terus memberikan pernyataan sikap dukungan terkait kebijakan DOB dimana saat ini pihak DPR telah menerima surat Presiden (surpres) untuk segera menindaklanjuti pembahasan tiga RUU DOB tersebut.

Kelompok yang mengatasnamakan Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Tabi Saireri, Anim-Ha, dan Pegunungan Bintang menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemekaran DOB Papua. Dukungan tersebut diaplikasikan melalui syukuran yang digelar DPP Asosiasi Mahasiswa Tabi Papua di Pantai Cibery Jayapura pada Senin 16 Mei 2022. Ketua Umum DPP Asosiasi Mahaiswa Tabu Papua, Ayub Wamiau menyatakan bahwa syukuran mahasiswa dan pemuda se-Tanah Tabi, Anim-Ha, dan Pegunungan bintang sebagai momentum persaudaraan mendukung pembangunan di tanah Papua. Soal adanya pro kontra terkait DOB menjadi hal wajar di alam demokrasi. Yang paling penting adalah rasa kebersamaan untuk mempersiapkan diri terkait cita-cita bersama memeratakan pembangunan.

Sementara itu, Tokoh masyarakat dari daerah pegunungan tengah Provinsi Papua, Lenis Kogoya, juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan DOB di Papua karena dipandang sudah layak. Dirinya kemudian mengajak masyarakat Papua untuk tidak terus-menerus melakukan demonstrasi menolak kebijakan otonomi khusus (Otsus), melainkan mendukung program tersebut untuk menyejahterakan masyarakat.

Untuk diketahui bahwa aksi penolakan DOB yang diselenggarakan pada 10 Mei 2022 lalu teridentifikasi didukung oleh elit lokal yang tak sejalan dengan pemerintah pusat dan sejumlah organisasi separatis yang menunggangi isu DOB untuk kepentingan misi pelepasan dari NRKI.

Percepatan Pembangunan di Papua Harus Dibarengi Pemekaran

Pernyataan dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat secara gamblang juga disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban. Menurutnya pemekaran menjadi kunci percepatan pembangunan di Papua. Adanya pemekaran berupa pembentukan provinsi baru di Papua bisa menjadi solusi mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Selama ini, pembangunan hanya terpusat di perkotaan. Padahal, wilayah Papua sangat luas. Sehingga, percepatan pembangunan di Papua memang harus dibarengi dengan pemekaran.

Pihaknya telah menyampaikan kepada masyarakat Papua agar tunduk dan patuh pada pemerintah. Jika semua orang mau ikut mengatur pemerintah maka nanti tidak ada yang membimbing masyarakat. Karena itu, IKBP selalu mendukung setiap kebijakan demi bangsa dan negara, terutama kemajuan Papua. Menurutnya jika terdapat provokasi-provokasi lain itu karena masih ada yang berkepentingan. Masyarakat Papua lahir dari adat dan agama. Jadi kalau mereka sampai ribut, berarti ada yang memprovokasi.  Termasuk dalam hal ini terkait Otsus dan DOB, dimana peran MRP yang belum bisa dikatakan sebagai representasi masyarakat Papua secara murni dan seutuhnya.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Oleh : Aprilia Ambarwati )*

Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa masyarakat boleh tidak pakai masker dengan syarat beraktivitas di ruangan terbuka dan jarang ada orang. Pelonggaran ini pantas untuk diapresiasi seiring keberhasilan pemerintah mengendalikan laju penularan Covid-19 yang semakin membaik.

Sejak awal masa pandemi tahun 2020, seluruh warga negara Indonesia wajib untuk menaati Protokol Kesehatan dan yang paling utama adalah memakai masker. Bahkan saat kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya, dianjurkan oleh WHO (world health organization) untuk mengenakan masker ganda. Masyarakat pun akhirnya memborong baik masker sekali pakai maupun masker kain.

Namun peraturan ini berubah ketika Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2022 mengumumkan bahwa masyarakat boleh untuk tidak pakai masker, dengan syarat beraktivitas di area terbuka dan tidak dipadati orang. Dalam artian, ketika jogging di pinggir pantai yang sepi atau jalan-jalan di perumahan setelah subuh, boleh untuk tidak mengenakan masker sama sekali.

Pernyataan Presiden Jokowi patut diapresiasi karena izin lepas masker hanya di area terbuka dan sepi, sehingga sirkulasi udaranya bagus dan tidak akan ada penularan Corona. Kemudian, ketika masker boleh dilepas maka menunjukkan pengendalian Corona yang baik. Lagipula untuk sesi olahraga, memakai masker malah menyesakkan dada karena tidak bisa bebas menarik nafas.

Indonesia menyusul negara-negara lain yakni Jepang, Swedia, dan lain-lain yang sudah memperbolehkan masyarakatnya untuk tidak memakai masker di area publik. Pelepasan masker menandakan pandemi global sebentar lagi berakhir dan akan transisi menuju fase endemi. Penyebabnya karena jumlah pasien Corona di Indonesia terus menurun, per 17 Mei 2022 hanya ada 275 orang yang terjangkiti.

Anggota DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk tidak pakai masker di ruangan terbuka. Kebijakan ini menunjukkan kepiawaian pemerintah dalam mengendalikan penularan Corona. Pemerintah tetap konsisten, sistematis, dan terukur dalam mengatasi pandemi di Indonesia. Pemerintah juga memiliki persiapan matang dan tidak terburu-buru, dan mengutamakan kesehatan rakyat.

Luqman melanjutkan, kebijakan untuk boleh melepas masker juga menunjukkan ketaatan masyarakat dalam aturan-aturan pemerintah selama pandemi. Dalam artian, mayoritas rakyat taat protokol kesehatan dan memakai masker dengan disiplin sehingga mengurangi penularan Corona.

Masyarakat merupakan garda terdepan dalam pengendalian kasus Covid-19 di Indonesia. Ketaatan publik terhadap aturan pemerintah menjadi kunci pengendalian pandemi Covid-19, karena tanpa hal tersebut aturan seideal apapun akan tidak membuahkan hasil. Oleh sebab itu, kebijakan pelonggaran pemakaian masker di tempat umum akibat penurunan kasus Covid-19 patut disyukuri.

Namun di sisi lain, masyarakat juga perlu memperhatikan pengumuman dari Presiden Jokowi dengan seksama. Pembolehan untuk tidak pakai masker hanya di area terbuka dan sepi. Jika ada area terbuka misalnya lapangan sepak bola tetapi dipadati orang, wajib untuk tetap pakai masker. Pasalnya amat susah untuk menjaga jarak sehingga masker bisa melindungi tubuh dari penularan Corona.

Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di dalam ruangan juga wajib pakai masker karena lebih banyak orangnya daripada di luar ruangan. Dalam artian, ketika berada di dalam kantor, Bank, atau kelas, masih harus pakai masker. Para guru juga mengingatkan murid untuk tetap pakai masker di sekolah. Sementara murid yang kena pilek, batuk, dan penyakit lain juga harus pakai masker.

Ketika pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan lepas masker maka patut untuk diapresiasi. Dengan adanya kebijakan tersebut, aktivitas akan berangsur normal dan pemulihan ekonomi dapat segera berjalan dengan optimal.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Muhammad Yasin )*

Suasana Lebaran masih bisa kita rasakan di bulan Syawal ini. Meski demikian silaturahmi tidak hanya sebatas saling memaafkan saja, namun diharapkan dapat mencegah kebencian hingga aksi intoleransi.

Dalam keterangan tertulisnya Habib Husein mengatakan bahwa Silaturahmi itu di dalamnya bukan hanya ada pemaafan dan pemberian maaf, melainkan ada kesepahaman, kesalingkenalan satu sama lain. Karena kenal itu, masalah menjadi terurai dan kalaupun ada masalah menjadi termaafkan.

Habib Husein mengatakan, membangun silaturahmi juga sejatinya mampu mengurangi perbedaan di antara individu. Habib Husein memandang perlu melestarikan budaya silaturahmi yang berkembang di Nusantara untuk menjadi kearifan lokal dan menjadi momen untuk lebih memahami esensi ajaran agama.

Untuk terus melestarikan dan menjaga silaturahmi, menurutnya yang pertama adalah dengan mengetahui betapa besarnya pahala bagi orang yang menjaga tali silaturahmi dan betapa besar dosanya orang yang memutus tali silaturahmi tersebut.

Habib Husein juga menyinggung enggannya generasi muda untuk menjalin dan membangun silaturahmi. Hal ini disebabkan oleh pola pikir anak muda yang pragmatis dalam melihat hubungan.

Dirinya menuturkan, kalau tidak ada hubungan bisnis atau tidak ada kepentingan di antara mereka untuk bertemu, ya, enggak bertemu. Itu yang membuat mereka enggan melakukan silaturahmi. Padahal hubungan-hubungan yang berbasis kultural itu yang menjadi kekuatan bagi mereka, termasuk dalam bisnis.

Habib Husein menilai saat ini justru forum silaturahmi seperti forum motor bersama, forum mobil atau forum hobi bersama bisa menjadi bagian dari silaturahmi. Hal tersebut tumbuh dari kesadaran pada kesamaan hobi atau kesamaan fesyen. Bahkan, nantinya pada dasarnya tanpa kesamaan itu sendiri justru dalam titik perbedaan mereka seharusnya membangun silaturahmi agar bisa mengurangi perbedaan di antara mereka.

Meski ujaran kebencian masih berseliweran di berbagai media sosial, namun ucapan hari raya dan saling memaafkan rupanya menjadi core value di Bulan Syawal. Saling memaafkan sesungguhnya merupakan terapi untuk menggapai perdamaian dan mencegah kebencian dan perilaku intoleran. Silaturahmi merupakan gerakan kultural untuk menangkal kebencian dan intoleran. Bahkan niscaya, silaturahmi menjadi starting point untuk menolak paham radikal.

Silaturahmi adalah media untuk menyambung persaudaraan dan ikhlas memaafkan merupakan terapi menuju pencapaian kesehatan mental. Sedangkan, intoleran yang berdasarkan kebencian dan dibalut dengan paham radikal merupakan virus bagi kesehatan mental.

Padahal kesehatan mental kaum intoleran dan radikal itu patut dipertanyakan. Radikalis berawal dari kondisi mental yang tidak sehat, di mana sikap ini dilingkupi perasaan benci, gelisah, ingin menyerang dan lain sebagainya.

Kaum radikal kemudian memberikan manipulasi teks-teks seolah kekerasan dan radikalisme merupakan hal yang dibenarkan oleh agama. Dengan begitu mereka akan dengan mudah merekrut kader agar menjadi bagian dari kelompok yang berpemikiran radikal.

Pada hakikatnya, radikalisme bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Kekerasan yang mengatasnamakan agama bukanlah bagian dari kegiatan beragama. Pemahaman ini semestinya diwariskan tanpa putus, sehingga kaum radikal akan kesulitan dalam merekrut anggota baru.

Spirit Idulfitri haruslah selalu dipelihara agar kedamaian dan perilaku shalih sosial terwujud dalam laku sehari-hari. Sudah semestinya Idulfitri menjadi momen untuk membersihkan hati dari kebencian.

Silaturahmi juga semestinya harus selalu di-upgrade, tidak hanya melalui pertemuan kontak fisik, melainkan adanya interaksi batin yang saling memaafkan, menghormati dan mengasihi. Kabar baiknya, silaturahmi yang hakiki seperti ini dapat melanggengkan kedamaian dan ketenteraman hati. Tentu saja dalam hati yang damai akan kecil kemungkinan dihinggapi sikap intoleran. Silaturahmi juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran, menyadari bahwa memaafkan kesalahan dan menjaga perdamaian adalah bagian dari ibadah.

Radikalisme dan intoleransi akan menjadi lemah di tengah kuatnya kebersamaan persaudaraan dan ikatan silaturahmi yang suci dan kuat. Kebencian akan luruh dengan kebaikan dan ikatan persaudaraan.

Menjalin persaudaraan dengan silaturahmi rupanya bisa menjadi kekuatan untuk menghalau paham radikal dan intoleransi, persaudaraan bisa dirajut dengan sikap saling memaafkan dan saling memahami bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri.

)* Penulis adalah Kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Agung Suwandaru )*

Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke luar negeri ke Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab diyakini akan menambah potensi investasi. Dengan adanya penambahan investor asing tersebut, pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19 dapat segera berjalan.

Kabar gembira datang dari agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat (AS) yang menghasilkan tambahan investasi sebesar 3 miliar US Dollar jumlah tersebut setara dengan Rp 43,78 triliun.
Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia mengatakan, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan CEO Air Products & Chemicals Seifi Ghasemi, perusahaan tersebut telah berkomitmen untuk menggelontorkan tambahan investasi sebesar 3 Miliar US Dollar.

Tambahan investasi itu akan digunakan untuk membangun hidrogen di Indonesia. Nilai tersebut tentu saja di luar dari total rencana investasi yang sebelumnya sudah menjadi komitmen Air Products & Chemical, sebesar 15 miliar US dollar.

Bahlil mengemukakan, Chairman Air Products sangat fokus meminta Presiden Jokowi untuk bisa mengelola bendungan-bendungan yang dimiliki oleh negara untuk membangun hidrogen. Menurut Bahlil, hal ini sejalan dengan fokus Indonesia untuk mendorong tema dari G20, yakni mendorong emisi karbon dan energi baru terbarukan. Hal ini dikarenakan hidrogen menjadi salah satu potensi yang besar dimiliki Indonesia, namun belum mampu untuk dikelola sendiri.

Sehingga menurutnya, dengan adanya investasi yang masuk dari Air Product ini dapat mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia, mengingat Air Products adalah perusahaan besar yang punya kemampuan teknologi yang luar biasa.

Bahlil menyebutkan tentang project DME, metanol di Balongan dan mau membangun juga metanol di Cepu, sisanya pihaknya akan membuat hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang dimiliki negara.

Bahlil juga menyampaikan, dari hasil diskusi Presiden dengan CEO Air Products, terdapat juga rencana akan membangun industri dari hulu ke hilir di bidang petrokimia. Kini tugas pemerintah Indonesia adalah harus segera melakukan eksekusi. Karena uangnya sudah ada, proyeknya juga sudah ada. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Seifi menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dikuasai suatu negara tertentu tapi sudah merata.

Dari hasil pertemuan presiden dengan CEO Air Products, Bahlil menyampaikan bahwa Air Products tidak menutup kemungkinan untuk mengelola bendungan-bendungan yang dimiliki negara yang akan digunakan untuk membangun hidrogen di Indonesia.

Indonesia juga harus menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini tidak mempersulit proses investasi. Selain mempermudah para calon investor untuk mengerti mengenai sektor potensial untuk berinvestasi di Indonesia, penyusunan peta proyek strategis peluang investasi ini juga akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semakin banyak investor yang berinvestasi di Indonesia, maka Indonesia dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan devisa negara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia tidak memiliki masalah dengan investasi. Bahkan, dirinya menyebutkan ada banyak investor yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Luhut juga menjelaskan bahwa saat ini stabilisasi makroekonomi Indonesia juga kian terjaga, di mana tingkat inflasi rendah yaitu 1,75 % pada bulan November 2021.

Iklim investasi di Indonesia tentu memerlukan perbaikan. Minat investasi asing besar untuk masuk ke Indonesia, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut terkadang ragu apabila ada regulasi yang dinilai kurang kondusif. Misalnya terkait tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku. Hal ini tentu perlu menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah jika ingin menjadikan Indonesia sebagai tujuan Investasi.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Mustafid Gunawan mengatakan tantangan utama yang dihadapi industri Migas adalah menarik kembali minat investor. Kemudian, tantangan lainnya adalah memperbanyak usaha eksplorasi. Pihaknya telah membuka elang wilayah kerja (WK) migas dengan terms and condition yang lebih baik, seperti penerapan harga DMO 100% selama kontrak. Pihaknya juga berharap kemudahan akases data dapat meningkatkan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat tentu saja harus bisa dijadikan momentum bagi kebangkitan ekonomi Indonesia, sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu negara maju di Asia maupun dunia.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pemerintah terus menggencarkan pembangunan di wilayah Papua. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memakmurkan masyarakat dan menghindari ketimpangan dengan wilayah lainnya.

Apa yang terbayang tentang Papua? Jika yang ada dalam pikiran hanya berupa wilayah perbukitan dan hutan perawan, maka Anda salah besar. Penyebabnya saat ini Papua sudah menjadi wilayah modern dan tidak kalah majunya dengan di Jawa atau pulau lain di Indonesia. Semua ini berkat pembangunan di Bumi Cendrawasih yang begitu pesat, terutama di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Pemerintah memang menggencarkan pembangunan di Papua dan Presiden Jokowi amat perhatian kepada seluruh warga di Bumi Cendrawasih. Buktinya adalah beliau presiden yang paling sering mengunjungi Papua untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunannya. Yang selalu diperiksa adalah infrastrukturnya, terutama di Jalan Trans Papua, wilayah perbatasan, dan pos batas lintas negara.

Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa Presiden Jokowi memberi amanat dalam membangun Papua. Oleh karena itu Kementerian PUPR mengambil langkah pembangunan infrastruktur yang bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Kerja sama memang sangat penting agar pembangunan makin lancar. Buktinya adalah dengan kolaborasi maka sudah terbangun dengan sukses beberapa infrastruktur seperti Jembatan Youtefa, Bandara Internasional Sentani, Jalan Trans Papua, dll. Infrastruktur di bidang transportasi memang penting karena memudahkan mobilitas dan memakmurkan rakyat Papua.

Akan terjadi efek domino positif ketika Jalan Trans Papua 100% selesai. Rakyat bisa berkendara dengan cepat tanpa lelah karena harus melewati jalan setapak. Mereka juga mengurangi ketergantungan pada transportasi pesawat terbang yang biayanya amat mahal. Sehingga biaya berkendara lebih murah dan biaya kirim bisa ditekan, dan efeknya adalah harga barang-barang di Papua jadi lebih murah.

Pemerintah juga menggelar Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang dirapatkan bersama para pemangku kepentingan di Bumi Cendrawasih. Rapat yang diadakan di Jayapura durasinya 4 hari. Rencana pembangunan ini berlaku selama 2022 hingga 2041. Memang proyek ini dilakukan dalam jangka panjang karena untuk membangun dan memakmurkan Papua tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun ke depan.

Oktorialdi, Staf Ahli Mentri PPN/Bappenas (Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa rapat intensif penyusunan RIPPP bertujuan menggali berbagai masukan terkait arah pembangunan di Papua, dalam rangka otonomi khusus 20 tahun ke depan.

Oktorialdi melanjutkan, dalam menyusun RIPPP maka diundang juga beberapa pihak seperti stakeholder dari berbagai daerah, para pemangku kepentingan di Papua, pihak swasta, tokoh wanita, tokoh adat dan agama, serta para pemuda. Mereka bisa memberikan berbagai usulan agar RIPP makin sempurna dan hasilnya Papua akan semakin maju.

Jika sudah ada berbagai masukan maka RIPPP siap disusun dan diterapkan agar Papua makin maju. Apalagi dana Otsus tahun 2022 juga makin besar, yakni 12,8 Triliun rupiah. Maka dibutuhkan rencana pembangunan yang matang agar uang sebanyak itu 100% terserap untuk kepentingan rakyat dan untuk pembangunan Papua yang makin masif. Dengan begitu maka Bumi Cendrawasih jadi makin maju dan tidak ada ketimpangan dengan di Jawa.

Pemerintah terus memaksimalkan berbagai pembangunan di Papua. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan masyarakat agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan kesejahteraan rakyat dapat segera terpenuhi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

Oleh : Hestu Waskito )*

Presiden Jokowi mengundang dua pemimpin negara yang tengah mengalami konflik yaitu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Langkah ini perlu mendapat apresiasi sebagai langkah Pemerintah untuk mewujudkan perdamainan global.

Indonesia ditunjuk sebagai Presidensi G20 tahun 2022 setelah tahun 2021 lalu dipegang oleh Italia. Posisi Presidensi ini amat strategis, karena dengan jadi tuan rumah, pemerintah bisa mempromosikan pariwisata dan investasi. Sebagai Presidensi maka Indonesia mengundang negara-negara anggota G20, termasuk Rusia.

Undangan untuk Rusia yang ditujukan langsung kepada Presidennya Vladimir Putin agak mengagetkan karena kondisi politik di sekitar negara beruang merah tersebut sedang bergejolak. Invasi Rusia ke Ukraina membuatnya dijauhi oleh beberapa negara. Namun Indonesia menegaskan bahwa Rusia adalah negara anggota G20, oleh sebab itu berhak diundang ke dalam KTT G20.

Co-Sherpa G20 Indonesia, Dian Triansyah Djani menyatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia bersifat imparsial dan netral. Presidensi G20 Indonesia memiliki aturan yang sama dengan G20 sebelumnya yang diadakan di Italia. Dalam artian, jika tuan rumah G20 tahun lalu mengundang Rusia maka tahun ini juga melakukan hal yang sama.
Pernyataan ini muncul karena ada selentingan bahwa Presiden Jokowi jadi pro Rusia karena berani mengundang negara beruang merah tersebut. Padahal sebagai anggota G20 maka wajar jika Rusia diundang, karena memang ia berhak datang.

Indonesia tidak mungkin berpihak pada Rusia karena bukan anggota blok timur. Sejak era orde baru, Indonesia sudah jadi anggota gerakan non-blok. Jadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, tidak mungkin Indonesia keluar dari gerakan non-blok dan akhirnya pro ke blok timur, walau eranya sudah berganti.

Negara-negara lain perlu menyadari akan kenetralan Indonesia dan ketegasan Presiden Jokowi, bukannya menuduh bahwa Indonesia pro Rusia. Mereka tidak usah mengadakan aksi sehingga tidak menghadiri pertemuan G20. Jangan sampai gara-gara emosi sesaat mereka jadi rugi sendiri.

KTT G20 adalah momen yang sangat penting karena jadi ajang untuk musyawarah bagaimana cara mengatasi permasalahan, terutama perekonomian, saat pandemi. Tema pada KTT G20 tahun 2022 adalah: Recover Together, Recover Stronger. Sehingga memang semua anggota G20 wajib bekerja sama untuk memperbaiki kondisi negaranya, agar lebih kuat sehingga tidak terjadi krisis ekonomi secara global.

Tujuan Presiden Jokowi untuk mengundang Rusia, selain karena ia adalah anggota G20, adalah untuk kepentingan nasional, di antaranya kerjasama di bidang ekonomi dan militer. Indonesia juga menegaskan tidak akan membawa isu politik ke pertemuan G20. Hal ini diungkapkan oleh Enggar Furi Hardianto, Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.

Enggar Furi juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam artian, ketika prinsipnya bebas maka tidak akan mudah disetir oleh Rusia, walau ada kerjasama dengan mereka di bidang ekonomi dan militer. Warga negara Indonesia dan pemimpin negara-negara lain tidak usah khawatir karena Indonesia tetap berprinsip netral.

KTT G20 akan membahas soal ekonomi, transisi ke energi hijau, dan lain. Dalam KTT tahun ini tidak akan dibahas tentang politik karena bukan tempat yang tepat. Negara-negara lain tidak usah takut untuk datang karena Indonesia akan selalu on track dan hanya membahas hal-hal yang diperbolehkan dalam pertemuan G20.

Masyarakat mengapresiasi langkah diplomatik Pemerintah Indonesia yang mengundang Presiden Rusia dan Ukraina untuk datang ke KTT G20. Dengan adanya undangan tersebut, kedua belah pihak diharapkan dapat bertemu dan perdamaian dapat segera terwujud.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute